Beranda blog Halaman 586

Sulap Sampah Jadi Listrik, Menteri Hanif ‘Bedah’ Kesiapan Infrastruktur PSEL Galuga

Penulis
Syifa
-

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan peninjauan strategis ke lokasi rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Desa Galuga, Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan aksi nyata pemerintah untuk memutus rantai persoalan sampah di wilayah Bogor melalui transformasi teknologi hijau.

Menteri Hanif turun langsung memastikan setiap jengkal lahan seluas 5,1 hektare tersebut benar-benar siap, mulai dari aspek kelayakan lingkungan hingga daya dukung infrastruktur yang akan menjadi tulang punggung operasional energi terbarukan ini.

Keberhasilan proyek PSEL Galuga sangat bergantung pada kematangan perencanaan sejak dari tapak proyek. Dalam peninjauannya, Menteri Hanif menyoroti posisi geografis lokasi yang hanya berjarak 86 meter dari pemukiman dan kedekatannya dengan aliran sungai. Faktor-faktor sensitif ini menuntut standar keamanan lingkungan yang ekstra ketat agar kehadiran teknologi tidak justru menjadi beban bagi ekosistem sekitar.

Infrastruktur pendukung seperti akses jalan beton selebar enam meter serta area parkir tunggu truk seluas 3.000 meter persegi dipersiapkan untuk menjamin kelancaran distribusi sampah tanpa mengganggu mobilitas warga di jalur utama yang berjarak 25 kilometer dari pusat Kota Bogor tersebut.

Di sela peninjauan, Menteri Hanif memberikan apresiasi sekaligus “catatan merah” bagi pemerintah daerah di wilayah Bogor terkait performa pengelolaan sampah mereka. “Kepada Kota Bogor, kami menyampaikan terima kasih karena telah ada peningkatan yang cukup baik dalam penanganan sampah. Namun, untuk Kabupaten Bogor, kami memohon agar penanganan sampahnya terus ditingkatkan, karena angkanya masih relatif belum tinggi,” tegas Menteri Hanif.

Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas semegah apa pun tidak akan berdampak maksimal jika tidak dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem hulu dan meningkatkan kepatuhan tata kelola sampah di wilayahnya.

Menteri Hanif mengingatkan bahwa PSEL Galuga bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan simbol sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan Bogor yang bersih dan mandiri energi.

“Kita melihat langsung kesiapan lokasi ini agar perencanaannya benar-benar matang. Ini menjadi perhatian kita semua. Kepatuhan dan dukungan penuh pemerintah daerah adalah kunci agar persoalan sampah ini dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan tersedianya jaringan listrik dan air yang memadai serta lokasi yang berada di kawasan bebas banjir, fasilitas ini diproyeksikan menjadi percontohan integrasi pengelolaan limbah modern di Jawa Barat.

Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda lagi. Mari kita dukung penuh percepatan infrastruktur hijau seperti PSEL Galuga dengan mulai memilah sampah dari rumah masing-masing. Jadilah bagian dari solusi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berdaya. Bersama, kita kawal pembangunan ini demi masa depan Indonesia yang bebas sampah dan berdaulat energi!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Mulai Relokasi Warga di Tesso Nilo: Bukan Permusuhan, Dilakukan Damai Dengan Dialog

Penulis
Syifa
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pemulihan ekosistem hutan konservasi. Relokasi ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

“Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarakat Desa Bagan Limau, bapak ibu adalah uswah hasanah menjadi contoh teladan, dimana dialog sebagai rekonsilisasi, sebagai upaya menjadi win win solution, kemenangan bersama. Atas kebesaran hati bapak ibu sekalian dapat terselesaikan,” ujar Menhut Raja Antoni di Desa Bagan Limau, Sabtu (20/12).

Menhut Raja Antoni menegaskan dipindahkannya masyarakat dari wilayah Taman Nasional ini bukan sebagai bentuk permusuhan. Melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog.

“Ini bukan hari tanda permusuhan karena bapak ibu sekalian digusur dari Taman Nasional, tapi hari bahagia karena dengan cara damai, persuasif, dialog bersama bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum untuk mengelola kebun sawit baru di luar Taman Nasional Tesso Nilo. Saat ini masih dalam bentuk SK Hutan Kemasyarakatan karena awalnya relokasi PBPH HTI, supaya prosesnya cepat saya pakai Hkm,” ujar Menhut.

Kegiatan ini turut dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kajati Riau Sutikno, serta Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare. Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 KK. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 KK dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 KK.

Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan dibawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan Masyarakat akan mendapatkan TORA dibawah Kementerian ATR/BPN.

“Kita jadikan TORA, sehingga bapak ibu, punya sertifikat yang akan dipastikan pemberiannya oleh Wamen ATR/BPN,” tuturnya.

“Karena bapak ibu adalah teladan berharap pada masyarakat lain dapat mengikuti teladan dari desa ini. Ini adalah simbol rekonsiliasi, simbol kehadiran negara, tidak dengan kekerasan tapi mejadi kemenangan bersama. Taman Nasional kita jadi rumah yang aman dan nyaman bagi gajah Domang dan kawan-kawan, tapi pada saat yang sama masyarakat punya kepastian hukum,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

“Kalau secara simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kembalikan Taman Nasional pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi ,” ujarnya

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari Mahoni 30 ribu batang, Trembesi 15 ribu batang, Sengon 15 ribu batang, Jengkol 9 ribu batang, dan Kaliandra 5 ribu batang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Salurkan Alat Pembersih Air untuk Korban Bencana di Sumatra

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, diantaranya berupa portable water purifier alat untuk pembersih air.

Peralatan ini memiliki peran penting dalam kondisi darurat karena mampu mengolah air dari berbagai sumber yang tercemar, seperti air sungai, air hujan, maupun genangan pascabanjir, menjadi air yang lebih aman dan layak digunakan.

Bantuan dikirimkan melalui Kapal Pengawas Perikanan Orca 05 dan Orca 06. Total bantuan yang diangkut menggunakan Kapal Orca 05 dan Orca 06 diperkirakan mencapai 25 ton. Bantuan tersebut terdiri atas bahan kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, pakaian, serta alat pemurni air portabel (portable water purifier) guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatra.

Portable water purifier bekerja melalui beberapa tahapan penyaringan, mulai dari filtrasi lumpur dan sedimen, pengurangan kontaminan biologis seperti bakteri dan mikroorganisme, hingga peningkatan kualitas fisik air. Dengan teknologi tersebut, alat ini sangat membantu masyarakat terdampak yang mengalami hambatan jaringan air bersih dan sanitasi akibat banjir bandang.

“Bantuan ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan logistik. Alat ini bersifat mobile dan mudah dioperasikan, sehingga sangat efektif digunakan di lokasi pengungsian. Kami berharap distribusi bantuan ini dapat mempercepat pemulihan kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat terdampak” ujar Dirjen Pengelolaan Kelautan, A. Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (20/12).

Pemanfaatan Portable Water Purifier di lokasi bencana diharapkan dapat menekan risiko penyakit berbasis air, seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kulit, yang kerap meningkat pada fase tanggap darurat. Selain untuk konsumsi, air hasil pemurnian juga dapat digunakan untuk kebutuhan kebersihan dasar, seperti memasak, mencuci peralatan makan, dan mendukung sanitasi di posko pengungsian.

Setelah proses penurunan bantuan di Dermaga PPS Bungus pada 18 Desember 2025, bantuan selanjutnya disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Sumatra Barat. Sebagian bantuan juga dialokasikan ke Posko Bencana Alam KKP Sumatra Barat yang berada di Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Bantuan ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat rentan di empat daerah terdampak banjir bandang di Sumatra Barat, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Setelah proses bongkar muat dan distribusi selesai, Kapal Pengawas Perikanan Orca 05 dan Orca 06 melanjutkan pelayaran menuju Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh untuk mendukung tugas dan misi kemanusiaan selanjutnya.

Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian KKP sesuai instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di daerah. KKP berharap dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan kondisi kesehatan, sanitasi, dan lingkungan pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada Cuaca Buruk, Menhub Dudy Minta Operator Utamakan Keselamatan Penumpang

Penulis
Syifa
-

Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menyebutkan, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat mulai hari ini Minggu (21/12) hingga Senin (22/12).

Untuk itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta kepada seluruh operator transportasi baik pada sektor darat, laut, udara, maupun perkeretaapian untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya cuaca buruk selama dua hari ke depan.

“Hari ini hingga esok masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Untuk itu mohon seluruh operator harap siaga dan waspada terhadap cuaca buruk. Lakukan koordinasi intens dengan BMKG sebelum melakukan perjalanan,” kata Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (21/12).

Pada jalur darat, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di antaranya sebagian wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Pegunungan.

Pada jalur laut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Perairan Utara Banten hingga Jawa Tengah, Laut Jawa bagian Barat dan Tengah, Selat Sunda bagian Utara, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Perairan Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua Barat hingga Papua.

Prakiraan cuaca hari ini di sejumlah Pelabuhan penyeberangan juga diprediksi berawan hingga hujan ringan khususnya di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, dan Lembar.

Lebih lanjut, Menhub menyebut faktor keselamatan penumpang harus selalu diutamakan dalam setiap pengoperasian transportasi umum. Pihaknya juga meminta seluruh operator dan stakeholder terkait untuk selalu menghadirkan kenyamanan dan rasa tenang bagi penumpang.

“Jangan memaksakan berangkat jika situasi dan kondisi cuaca buruk. Utamakan keselamatan penumpang. Kami juga mohon pemahaman penumpang untuk dapat mengikuti arahan petugas di lapangan. Mohon bersabar jika jadwal keberangkatan harus ditunda. Semua demi keselamatan,” sebut Menhub.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Dody Tinjau Ruas Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 6, Siap Dukung Kelancaran Nataru 2025 dan Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau progress pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 6 sebagai bagian dari persiapan infrastruktur menghadapi arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ruas tol ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta terhubung langsung dengan jaringan Tol Trans Jawa.

Dalam tinjauannya, Menteri Dody menyampaikan, Seksi 6 Tol Yogyakarta–Bawen ditargetkan selesai pada Maret 2026 sehingga dapat fungsional pada periode Lebaran. Namun, hingga akhir tahun 2025 ini, akses main road menuju Ambarawa telah dioperasionalkan dan direlokasi ke akses kanan dan kiri sehingga diharapkan tidak ada hambatan pada periode Nataru.

“Targetnya Lebaran Insyaallah bisa fungsional, panjangnya sekitar 4,98 kilometer. Sekarang progresnya sudah sekitar 88,018%, sedang kita kejar supaya Lebaran bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan mudik,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menjelaskan bahwa Seksi 6 memiliki peran strategis karena berada di kawasan Ambarawa yang selama ini kerap mengalami kepadatan lalu lintas saat musim liburan. “Kalau Lebaran biasanya super crowded. Dengan adanya simpang susun Ambarawa ini diharapkan tidak terlalu padat di area bawahnya, sehingga kendaraan pemudik dari arah Jakarta bisa langsung ke Temanggung dan Magelang,” jelas Menteri Dody.

Tol Yogyakarta–Bawen terdiri atas enam seksi, dengan tantangan terbesar berada di seksi 4, dan 5, khususnya di kawasan Magelang dan Temanggung yang memiliki kontur perbukitan. “Untuk pekerjaan konstruksi yang cukup berat ada di kawasan Magelang–Temanggung, karena daerahnya perbukitan. Pembebasan lahannya aman, hanya Seksi 4 dan 5 prosesnya agak lambat karena harus mengeruk bukit dan harus diperhatikan betul supaya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan,” jelas Menteri Dody.

Menteri Dody juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terutama dari sisi anggaran dan kondisi alam. “Pelaksanaan fisik dan anggaran harus hati-hati, terlebih saat ini curah hujan sedang tinggi, jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Menteri Dody.

Secara kumulatif, progres pengadaan tanah Tol Yogyakarta–Bawen telah mencapai sekitar 58%. Untuk pengadaan tanah Seksi 1 telah mencapai 97%, Seksi 2 sebesar 92%, Seksi 3 mendekati 80%, Seksi 4 sekitar 60%, Seksi 5 sekitar 22%, dan Seksi 6 telah mencapai 97%.

Untuk progres konstruksi, Seksi 1 Yogyakarta – Bawen sepanjang 8,8 km ini telah mencapai sekitar 87,275% dan ditargetkan selesai pada Mei 2026. Seksi 1 ini akan terhubung dengan Tol Yogyakarta–Solo. Sementara, untuk Seksi 2 saat ini telah berkontrak dengan mitra pelaksana konstruksi dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) direncanakan terbit awal Januari 2026. Kemudian untuk Seksi 3, akan mulai dilakukan lelang pada pertengahan Triwulan I 2026 agar konstruksi dapat dimulai pada Triwulan II.

Terkait kesiapan jaringan jalan tol secara nasional, Menteri Dody menyampaikan bahwa kondisi jaringan jalan tol secara umum cukup siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, meskipun beban lalu lintas terbesar diperkirakan terjadi pada arus mudik Lebaran. “Nataru ini secara garis besar sudah siap. Beban terbesar nanti di Lebaran, sehingga ini persiapan kita untuk menghadapi beban yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Kementerian PU juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi seperti penambahan ruas jalan tol dan TIP fungsional. “Selama Nataru dan Lebaran, ada beberapa ruas jalan tol yang kita fungsionalkan. Rest area juga akan ditambah, termasuk rest area fungsional supaya pengguna jalan dapat lebih nyaman,” tandas Menteri Dody.

Kementerian PU akan terus mengawal percepatan pembangunan Tol Yogyakarta–Bawen agar dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kelancaran mobilitas pada periode libur besar nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Akses Air Bersih, Polri Pasang Tandon Pascabencana di Aceh Tamiang

Penulis
Syifa
-

Pasca pemulihan bencana alam, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil memasang tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan warga.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, tandon air bersih dipasang di Desa Payah Rahat, Kecamatan Banda Mulia, untuk menampung air dari sumur bor yang dibangun oleh Satuan Brimob Polri. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penanganan bencana. “Melalui pemasangan tandon air bersih ini, Polri berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pascabencana. Kami akan terus hadir mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujar Kombes Pol Erdi.

Ia menambahkan, penyaluran ratusan tandon air bersih di berbagai wilayah terdampak menjadi wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam situasi pascabencana alam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp15 Juta untuk Ahli Waris Korban Meninggal Banjir Sibolga

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial menyalurkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda Kota Sibolga, Sumatera Utara. Santunan sebesar Rp15 juta diberikan kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka-luka, diserahkan secara simbolik kepada para ahli waris oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul di kantor Wali Kota Sibolga, Minggu (21/12).

Berdasarkan hasil asesmen pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 54 korban meninggal dunia di Kota Sibolga yang telah selesai diverifikasi untuk menerima santunan.

Gus Ipul menyampaikan bahwa Kementerian Sosial merupakan bagian dari tim nasional penanggulangan bencana Prabowo Subianto.

“Kementerian Sosial adalah bagian dari tim penanggulangan bencana yang bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo. Kami menyampaikan salam dan duka cita yang mendalam kepada para ahli waris,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan mengerahkan seluruh kekuatan setiap kali terjadi bencana. Penanganan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, mulai dari tahap evakuasi, masa tanggap darurat, hingga pascatanggap darurat.

“Kita tentu berduka atas para korban. Santunan ini adalah bentuk tali asih negara, sebagai dukungan agar paling tidak bisa meringankan beban para ahli waris,” katanya.

Selain memberikan santunan bagi korban meninggal, dalam kesempatan ini Gus Ipul juga menyerahkan bantuan logistik kebencanaan melalui Pemerintah Kota Sibolga sebesar Rp1,2 Miliar.

Sementara itu, untuk para korban, saat ini pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lanjutan. Gus Ipul menjelaskan, pemerintah daerah bersama BNPB dan Kementerian Perumahan akan membantu penyediaan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi rumah warga yang hancur.

Dari Kementerian Sosial, akan disalurkan bantuan isian rumah untuk membeli perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta jaminan hidup selama 1 hingga 3 bulan. Saat ini, Kemensos sedang mengusulkan kenaikan nilai jaminan hidup dari besaran sebelumnya.

“Selain itu, ada pula program pemulihan ekonomi dengan bantuan sebesar Rp5 juta. Semua bantuan ini disalurkan setelah proses asesmen bersama antara Kemensos, pemerintah daerah, dan BNPB,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sibolga Herman Suwito mengungkapkan bahwa banjir dan longsor mulai melanda Sibolga pada 25 November 2025 lalu dan merendam seluruh kecamatan di kota tersebut.

“Seluruh wilayah terdampak. 54 orang meninggal dunia, 1 orang masih dinyatakan hilang,” ujarnya.

Proses pencarian korban hilang masih dilakukan dengan bantuan anjing pelacak, meski terkendala akses jalan yang sempit sehingga alat berat tidak dapat masuk. “Pencarian dilakukan secara manual, dibantu mobil pemadam kebakaran,” tambahnya.

Banjir di Sibolga juga menyebabkan 61 orang luka-luka, 7.321 jiwa terdampak dan 1.232 jiwa mengungsi. Kerusakan rumah warga meliputi 229 rumah rusak ringan, 82 rumah rusak sedang, dan 428 rumah rusak berat.

Sementara itu, di tengah duka mendalam, kisah pilu juga datang dari Mela, siswi kelas 4 sekolah dasar. Ia kehilangan enam anggota keluarganya akibat banjir dan longsor tersebut. Kini, Mela tinggal bersama tantenya setelah kedua orang tua dan kakak-kakaknya meninggal dunia dalam peristiwa itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Mulai Bangun Hunian Tetap Pascabencana di Sumut

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara yang dilakukan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 118 hunian tetap di Tapanuli Tengah bersama pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma (Aguan) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (21/12).

“Doakan kami hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Mohon doanya juga kita akan mulai pembangunan hunian tetap buat saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Mohon doanya, sesuai arahan Presiden,
semua negara hadir, kita semua kompak, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, PU, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan dan semua lembaga terkait,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

Selanjutnya Menteri Ara bersama Ketua DPRD Kota Sibolga Ansar Afandi Paranginangi, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, dan pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma (Aguan) juga melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap untuk korban bencana banjir di Kota Sibolga Sumatera Utara, Minggu (21/12).

“Terima kasih, saya dengar kemarin rapat paripurna berlangsung cepat antara Wali Kota dan DPRD sepakat menghibahkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi rakyat korban bencana. Di sini kita mulai hari ini pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara, sebanyak 200 rumah. Jadi ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat,” kata Menteri Ara.

Terakhir Menteri Ara juga menghadiri groundbreaking dimulainya pembangunan 103 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada Minggu (21/12) di Kabupaten Tapanuli Utara

Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan hunian tetap bagi rakyat terdampak bencana secara cepat. Menteri Ara menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.

“Terima kasih hadir dari BPKP untuk memastikan tata kelolanya semua berjalan baik. Terima kasih juga untuk PLN tolong dibantu listrik wargany, tanggal 21 maret mudah-mudahan sudah lancar semua listriknya biar bisa dihuni. BNPB terima kasih atas semua kerja sama yang baik. Semua instansi mau di pusat di daerah. Ini aset pemda kita kasih buat rakyat. Tolong ya tanggal 21 itu sertifikat sudah bisa dikasih,” pesan Menteri Ara.

Sementara itu di Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah bersama Bupati Tapanuli Selatan, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, PTPN IV, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan warga penerima manfaat.

Direktur Jenderal TKPR menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar masyarakat yang terdampak bencana segera memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama hari ini menandai dimulainya pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan,” ujar Dirjen TKPR.

Sebelumnya Menteri PKP menyatakan, sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini meski masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan tersebut seluruhnya menggunakan dana CSR tanpa APBN, terdiri dari 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP, dengan tahap awal dimulai di Sumatera Utara dan target groundbreaking pada minggu ini.

Terkait relokasi, Menteri PKP menekankan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum, keamanan dari risiko bencana, serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Hunian tetap, menurutnya, bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan ekosistem kehidupan warga tetap berjalan dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Senin Ini Dibuka di Lima Titik, Ini Lokasi Lengkapnya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi wilayah DKI Jakarta pada Senin (22/12). Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Program SIM Keliling yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya menjadi salah satu upaya pelayanan publik guna memberikan kemudahan dan efisiensi bagi warga Jakarta dalam memenuhi syarat legal berkendara.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi X @tmcpoldametro, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Adapun lima lokasi layanan SIM Keliling yang tersedia hari ini meliputi:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Untuk dapat memanfaatkan layanan tersebut, pemohon diwajibkan membawa sejumlah persyaratan, antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama beserta fotokopinya, serta bukti cek kesehatan dan tes psikologi.

Layanan mobil SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku, khusus untuk SIM A dan SIM C. Sementara itu, pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis diwajibkan mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Saat ini, masa berlaku SIM ditetapkan selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, dan tidak lagi menyesuaikan dengan tanggal lahir pemilik. Kebijakan ini memastikan penentuan tanggal kedaluwarsa SIM berdasarkan waktu penerbitannya.

Terkait biaya, perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri. Biaya perpanjangan SIM A sebesar Rp80.000, sedangkan SIM C sebesar Rp75.000.

Di luar biaya tersebut, pemohon juga dikenakan biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.

Sebagai catatan, pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lengkap! Jadwal Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Senin Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subdit Regident) kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat induk.

Melalui layanan Samsat Keliling, masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Kehadiran Samsat Keliling di sejumlah titik strategis diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan kemudahan akses pelayanan publik.

Berdasarkan informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro), terdapat 13 lokasi Samsat Keliling yang tersebar di wilayah Jadetabek dengan jam operasional yang berbeda-beda.

Di Jakarta Pusat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Jakarta Utara membuka layanan di halaman parkir Samsat serta area parkir Itali Mall Artha Gading pada pukul 08.00–14.00 WIB. Sementara itu, Jakarta Barat melayani masyarakat di halaman Mall Citraland pada jam yang sama.

Untuk wilayah Jakarta Selatan, Samsat Keliling beroperasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB dan di depan area parkir TMPN Kalibata pukul 09.00–14.00 WIB. Di Jakarta Timur, layanan tersedia di halaman Kantor Kecamatan Pasar Rebo serta Pasar Induk Kramat Jati pada pukul 08.00–14.00 WIB.

Di wilayah penyangga ibu kota, Kota Tangerang membuka Samsat Keliling di Alun-alun Cibodas dan area parkir Busway Foodmosphere mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Serpong melayani masyarakat di halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB serta di ITC BSD pada pukul 16.00–19.00 WIB. Sementara Ciledug membuka layanan di halaman Kantor Samsat dan Kompleks Fresh Market Greenlake pukul 09.00–12.00 WIB.

Adapun Ciputat melayani pembayaran pajak kendaraan di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pada pukul 09.00–12.00 WIB. Kelapa Dua menyediakan layanan di Gtown House Square Gading Serpong pukul 08.00–14.00 WIB. Kabupaten Bekasi membuka Samsat Keliling di Pasar Bersih Cikarang Jababeka pukul 09.00–14.00 WIB.

Sementara itu, Depok melayani masyarakat di halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede pukul 09.00–12.00 WIB. Sedangkan Cinere membuka layanan di Kantor Kelurahan Pondok Petir pada pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum mendatangi Samsat Keliling, antara lain KTP asli pemilik kendaraan, STNK, dan BPKB, masing-masing disertai fotokopi. Selain itu, kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Perlu diketahui, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Untuk pembayaran pajak lima tahunan serta penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...585586587...4,893Halaman 586 dari 4,893