Beranda blog Halaman 641

Rapat dengan DPR, Menteri PANRB Paparkan Progres dan Proyeksi Program Kerja 2025

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas Kementerian PANRB sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025). Program-program tersebut mencakup penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, penyusunan arah reformasi birokrasi, pembenahan sistem kerja dan manajemen ASN, peningkatan kualitas layanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintah.

Dalam paparannya, Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah menyusun delapan proses bisnis (probis) tematik untuk mendukung program prioritas Presiden. Probis tersebut meliputi agenda strategis seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, hingga perlindungan sosial (perlinsos).

“Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas K/L, yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur,” jelas Menteri Rini.

Menyongsong era RPJPN 2025–2045, Kementerian PANRB tengah memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045. Dokumen strategis ini menjadi panduan utama agar agenda reformasi birokrasi berjalan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

DBRBN kini berada pada tahap akhir pembahasan Rancangan Perpres bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bappenas.

“Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia,” katanya.

Pada sisi pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong keberlanjutan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Pendekatan ini memastikan layanan tidak hanya tersedia di konter tatap muka, tetapi juga melalui layanan drive thru, layanan mobile, layanan mandiri, hingga penguatan e-services.

“Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan UMKM, serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Rini juga menyampaikan terkait transformasi digital pemerintah. RPJMN 2025–2029 telah menempatkan transformasi digital pemerintah sebagai salah satu fokus prioritas. KemenPANRB melaksanakan mandat tersebut dengan empat hal.

Pertama, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kinerja, termasuk penyusunan R-Perpres Pemerintah Digital dengan tata kelola yang lebih human-centric dan indikator digital yang lebih ringkas. Kedua, belanja TIK yang lebih efisien dan akuntabel melalui clearance kegiatan lintas K/L agar anggaran digital lebih tepat sasaran.

“Ketiga, yaitu penguatan kompetensi digital ASN sebagai kunci keberhasilan transformasi, dengan kerangka kompetensi yang disusun lintas instansi. Sedangkan keempat, pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan pemanfaatan Satu Data Indonesia,” jelas Menteri Rini.

Pada rapat tersebut, Menteri Rini juga menyampaikan proses penataan sistem kerja dan manajemen ASN. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyelesaikan proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM nasional. Pengadaan ini mencakup CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan yang berlangsung transparan melalui sistem digital.

Menurutnya ada tiga program utama yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Pertama, penerapan fleksibilitas kerja ASN melalui PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan kinerja tetap terukur dan akuntabel, berfokus pada hasil, bukan sekadar lokasi kerja. Kedua, penyempurnaan instrumen sistem merit yang menekankan tidak hanya pada ketersediaan data, tetapi juga kepuasan ASN dan maturitas instansi.

“Ketiga yaitu kami terus mengembangkan integrasi layanan manajemen ASN dalam platform Smart ASN untuk memudahkan pelayanan SDM Aparatur,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasinya pada Menteri PANRB beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam kurun waktu satu tahun ini. Dari mulai menata kelembagaan Kabinet Merah Putih hingga penyelesaian 1,7 juta tenaga non ASN.

“Ini menjadi modal menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak dari anggarannya,” kata Rifqinizamy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Tekankan Pentingnya Fondasi Data untuk Pembangunan

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat fondasi pembangunan berbasis data kembali mendapat pengakuan nasional. Dalam kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/25), Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa penyajian data keluarga yang akurat merupakan kunci untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan BKKBN dari seluruh Indonesia, Al Haris menyampaikan bahwa Jambi telah membangun ekosistem data yang semakin solid. Hal ini tercermin dari kecepatan dan kualitas pemutakhiran data keluarga tahun 2025 yang kemudian memperoleh apresiasi dari BKKBN.

Menurut Gubernur, keberhasilan Jambi dalam menyajikan data yang cepat dan lengkap bukan hanya soal penghargaan, melainkan bukti keseriusan daerah dalam mendukung kebijakan Satu Data yang dicanangkan pemerintah pusat. Data yang valid, lanjutnya, merupakan modal utama dalam menyusun program pembangunan, terutama yang menyasar keluarga sebagai unit sosial paling dasar.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras para petugas lapangan di kabupaten/kota. Namun yang lebih penting, data inilah yang nanti menjadi dasar kita membenahi berbagai sektor pembangunan,” ujar Al Haris.

Ia menekankan bahwa data keluarga menjadi rujukan bagi berbagai kebijakan strategis, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penurunan stunting, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga penguatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya konsistensi daerah dalam menjaga akurasi dan integrasi data. Dalam ekosistem pembangunan modern, kata dia, kualitas data tidak boleh diabaikan karena berdampak langsung pada efektivitas intervensi pemerintah.

Kegiatan Diseminasi Nasional ini diikuti oleh para gubernur, kepala daerah, dan perwakilan BKKBN dari seluruh provinsi. Selain sebagai ajang apresiasi, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi nasional terkait arah kebijakan Pendataan Keluarga 2025 serta penguatan kolaborasi pusat dan daerah.

Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola data keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang terukur, terarah, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hadiri Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, Gubernur Al Haris Terima Penghargaan dari BKKBN

Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jakarta, Selasa (26/11/25).

Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menerima penghargaan nasional atas kinerja cepat dan berkualitas dalam penyajian data keluarga tahun 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi BKKBN terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya data keluarga yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional.

Jambi dinilai menjadi salah satu daerah yang paling responsif dan tepat waktu dalam proses pemutakhiran data keluarga, sebuah indikator penting bagi perencanaan pembangunan berbasis data.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk para petugas lapangan pendataan keluarga di kabupaten/kota.

“Penghargaan ini atas data yang kita sajikan, kami termasuk yang cepat. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, bahwa kita harus punya data tunggal seperti Satu Data,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem data nasional, terutama dalam hal akurasi data keluarga yang menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga ketahanan keluarga.

Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi akan menjadi modal penting dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk upaya percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Jambi.

“Ke depan, dengan data inilah kita bermodalkan untuk membenahi semua keluarga agar terdata dengan baik dan kita kelola dengan baik tentunya,” tutur Gubernur Al Haris.

Kegiatan Diseminasi Nasional ini dihadiri oleh para gubernur, kepala daerah, serta perwakilan BKKBN dari seluruh Indonesia.

Selain penyerahan penghargaan, acara ini juga menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pendataan keluarga nasional tahun 2025 serta peningkatan kolaborasi pusat–daerah dalam pengelolaan data.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendataan dan pemanfaatan data keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Jangan Terlewat!

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rabu (26/11). Layanan ini tersedia di 14 titik yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling sesuai lokasi terdekat dengan jam operasional yang telah ditentukan.

Untuk wilayah Jakarta, layanan tersedia di:

  • Jakarta Pusat: halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Utara: halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Italy Mall Artha Gading pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Barat: Mal Citraland pukul 08.00–14.00 WIB

  • Jakarta Selatan: halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00–15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00–14.00 WIB

  • Jakarta Timur: halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB

Sementara di wilayah Tangerang Raya, layanan dibuka di:

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00–14.00 WIB

  • Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00–14.00 WIB

  • Serpong: halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB dan Mal ITC BSD pukul 16.00–19.00 WIB

  • Ciputat: halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB

  • Kelapa Dua: halaman Gtown Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB

Untuk wilayah Bekasi dan Depok, layanan beroperasi di:

  • Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00–12.00 WIB

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 09.00–12.00 WIB

  • Depok: halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 09.00–12.00 WIB

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB

Untuk melakukan pembayaran PKB tahunan di Samsat Keliling, masyarakat wajib membawa sejumlah dokumen, yakni KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi.

Namun, layanan Samsat Keliling tidak melayani perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor. Kedua layanan tersebut hanya dapat dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Dengan adanya layanan ini, Polda Metro Jaya berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan tanpa harus mengantre panjang di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Rabu: Cek Jadwal dan Syarat Perpanjangan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima titik di Jakarta pada Rabu (26/11). Program ini digelar untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Mengacu informasi yang dibagikan melalui akun resmi X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Adapun lokasi pelayanan tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, yaitu:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM diwajibkan membawa sejumlah dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM asli, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih aktif untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C. Sementara bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis, wajib mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di kantor Satpas yang ditunjuk kepolisian.

Terkait biaya perpanjangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarif yang berlaku ialah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Adapun perpanjangan SIM B tidak dilayani di gerai SIM Keliling karena membutuhkan dokumen berbeda, sehingga proses hanya dapat dilakukan di Satpas. SIM B diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton.

Dengan terselenggaranya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengurus perpanjangan SIM dan tetap memenuhi kewajiban berkendara secara legal di jalan raya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu 26 November: Hujan Ringan Pagi, Cerah Sore

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (26/11) akan didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Informasi tersebut dikutip dari laman resmi BMKG yang merilis prakiraan cuaca harian untuk seluruh wilayah Jakarta.

Pada pagi hari, hujan ringan diprakirakan turun di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, wilayah Jakarta lainnya seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi berawan.

Memasuki siang hari, cuaca mulai bervariasi. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi mengalami hujan ringan. Adapun Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat cenderung cerah.

Pada sore hari, kondisi cuaca di hampir seluruh wilayah Jakarta diprakirakan cerah. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi bebas hujan, sedangkan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan.

BMKG juga memperkirakan seluruh wilayah Jakarta akan kembali berawan pada malam hari.

Untuk suhu udara, BMKG menyebutkan rentang suhu harian berada antara 23 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 55 sampai 95 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Tegaskan Komitmen Pemulihan Hutan Lewat Penanaman Serentak di 31 Provinsi

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut) menyelenggarakan Penanaman Serentak dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Tahun 2025, yang dipusatkan di Taman Nasional Gunung Merapi, Magelang, pada Selasa, 25 November 2025. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memulihkan lahan kritis dan memperkuat ketahanan pangan, energi, air, serta mitigasi bencana hidrometeorologi.

Acara ini terhubung dengan pelaksanaan penanaman serentak di 31 provinsi lainnya. Acara dipimpin oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro, Wagub DIY Kanjeng KGPAA Paku Alam X dan Sekda Jateng Sumarno.

Dalam kesempatan ini Menhut juga menyapa sejumlah daerah yang turut melakukan penanaman serentak, diantaranya Wamenhut Rohmat Marzuki yang berada di Sumedang.

Menhut Raja Antoni menyampaikan bahwa langkah rehabilitasi ini sekaligus meneguhkan komitmen Presiden Prabowo Subianto di forum PBB mengenai percepatan pemulihan 12 juta hektare hutan dan lahan yang terdegradasi.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya penanaman, tetapi bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan, energi, serta air.

“Penanaman ini juga bagian dari melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo, sudah mengikrarkan diri di depan dunia untuk menanam 12 juta hektar lahan kritis, kita sedang menyusun skema bagaimana 12 juta hektar ini dalam beberapa kurun waktu ke depan dapat kita tanam bersama-sama. Saya berharap dengan skema Perpres 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, akan memotivasi pihak swasta dan masyarakat untuk menanam hutan kita yang gundul dan secara bersamaan dapat mendapat manfaat ekonomi dari karbon yang diselamatkan,” ujarnya.

Menhut Raja Antoni juga menyebut pihaknya saat ini terus melakukan penegakkan hukum di kawasan hutan salah satunya terhadap penambangan ilegal. Ia lantas mengajak seluruh pihak tidak hanya menanam, melainkan juga menjaga agar bibit yang ditanam tetap tumbuh.

“Kami Kementerian Kehutanan melalui Gakkum sedang getol-getolnya untuk melakukan penegakan hukum, bukan tidak mengerti betapa pentingnya pasir bagi ekonomi masyarakat, namun tentu penambangan harus melalui regulasi yang tepat. Yang paling penting tidak hanya menanam tapi juga menjaga dan merawat apa yang kita tanam,” ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut Raja Antoni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan penanaman serentak pada hari ini dan secara resmi memulai kegiatan Penanaman Serentak dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2025 yang mengangkat tema ‘Hijaukan Negeri, Pulihkan Bumi’.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto menekankan pentingnya penanaman serentak, sejalan dengan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo, rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, dan pemulihan ekosistem menjadi basis penguatan ketahanan pangan, energi, dan air serta peningkatan ekonomi masyarakat. Titiek mengatakan siap mendukung Kementerian Kehutanan dibawah kepemimpinan Raja Juli dalam melestarikan hutan dan alam Indonesia.

“Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, gelar tersebut merupakan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu saya sebagai ketua komisi IV, sinergi legislatif dan eksekutif, Komisi IV berkomitmen penuh memberikan dukungan baik dari sisi legislasi maupun anggaran untuk penanaman, kami berada disini membuktikan bahwa parlemen dan pemerintah satu suara dalam melestarikan alam. Kami mengapresiasi Kementerian Kehutanan,” sambung Titiek.

Selaras dengan itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih dalam laporannya menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya pemulihan lingkungan nasional, juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi hutan dan fungsi DAS.

Ia melaporkan bahwa, “Mulai hari ini serentak seluruh Indonesia akan ditanam seluas 2.026 ha dengan total bibit sejumlah 810.400 batang.”

Khusus pada lokasi penanaman di Taman Nasional Gunung Merapi ini, luas penanaman adalah 50 ha, jumlah bibit yang ditanam 33.000 batang, dengan jenis antara lain Pulai, Nyamplung, Duwet, Pronojiwo, Ficus, Salam, dan Aren.

Pada acara ini, Menhut, Ketua Komisi IV, dan rombongan juga melakukan pelepasliaran Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) sebagai simbolisasi upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati yang terus dijaga di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi oleh Kemenhut. Pada kesempatan itu Menhut dan Ketua Komisi IV DPR juga memberikan bantuan bibit produktif untuk beberapa masyarakat desa dan kelompok tani hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi.

Kementerian Kehutanan menegaskan kembali bahwa penanaman serentak ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi merupakan langkah konkret mempercepat pemulihan lingkungan, memperkuat ketahanan nasional, serta mendukung target FoLU Net Sink 2030. Dengan kolaborasi seluruh pihak, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas, Indonesia berkomitmen menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dorong Kemandirian Desa Melalui Program Desa Bersinar

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menerima penghargaan sebagai Tokoh Peduli Desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih yang diberikan dalam rangkaian acara Pelantikan Pengurus APDESI Merah Putih serta Deklarasi Desa Bersinar, Selasa (25/11).

Diserahkan langsung oleh Ketua MPO Pusat APDESI, Agung Heri, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi Kepala BNN RI dalam mendorong penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di seluruh Indonesia.

APDESI Merah Putih menilai bahwa Kepala BNN RI telah menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan desa, khususnya melalui upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang kini tidak hanya mengancam wilayah perkotaan, tetapi juga pedesaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan dan menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba tidak bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah desa sebagai garda terdepan.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk Saya, tetapi untuk seluruh insan BNN dan para kepala desa yang selama ini bekerja bersama menjaga generasi bangsa. Sinergi antara BNN dan desa adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya memperkuat integrasi program Desa Bersinar ke dalam perencanaan pembangunan desa agar upaya pencegahan, pemberdayaan, hingga rehabilitasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut menjadi simbol semakin kuatnya kolaborasi antara BNN dan APDESI Merah Putih dalam mewujudkan desa-desa yang tangguh, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba.

Kepala BNN Raih Penghargaan Detikcom Award 2025

Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto menerima penghargaan Detikcom Awards 2025 sebagai Tokoh Penggerak Masyarakat dan Generasi Muda Bersih Narkoba pada Selasa (25/11), di The Westin Jakarta, Jakarta Selatan. Anugerah Kontribusi Sosial, Budaya, dan Perlindungan Masyarakat ini diberikan atas dedikasi dan komitmen Kepala BNN RI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengakuan publik atas berbagai inovasi program yang telah dikembangkan BNN di bawah kepemimpinan Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mulai dari perluasan program P4GN, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, hingga pemberdayaan komunitas melalui berbagai inisiatif berbasis desa, sekolah, dan lingkungan kerja, sebagai bagian dari semangat War on Drugs for Humanity.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN RI menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya menjadi kehormatan personal, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran BNN untuk terus bekerja lebih solid, adaptif, dan responsif dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Ia menegaskan bahwa upaya P4GN membutuhkan keterlibatan setiap elemen bangsa agar hasilnya benar-benar dirasakan secara luas.

BNN berharap apresiasi ini semakin memperkokoh dukungan publik dan mendorong perluasan program P4GN di seluruh daerah. Penghargaan tersebut juga menjadi momentum bagi BNN untuk menghadirkan strategi yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkotika. Dengan kolaborasi yang konsisten, Indonesia diharapkan kian maju menuju lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kapolri Listyo Sigit Buka Apel Kasatwil 2025: Tekankan Penguatan Tribrata dan Catur Prasetya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka agenda Apel Kasatwil di Mako Pusat Latihan (Satlat) Korpbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.H, M.Hum. turut menghadiri agenda tersebut.

Kapolri menekankan perihal penanaman ulang terhadap doktrin-doktrin Tribrata dan Catur Prasetya. Hakikat tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang pemeliharaan harkamtibmas, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap keamanan yang ada di dalam negeri.

“Tentunya banyak hal yang kita lakukan terkait tentunya bagaimana Polri di acara Apel Kasatwil ini melakukan refleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dan hal-hal yang harus kita perbaiki,” kata Kapolri.

Listyo mengatakan semangat dari upaya Polri merespons Komisi Reformasi dan merupakan bagian dari upaya Polri untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk, menghadirkan pembicara, seperti salah satunya Ketua Tim Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie.

Selain itu, Jenderal Sigit menyampaikan akan memaksimalkan pelayanan digital 110 untuk merespons cepat pengaduan dari masyarakat. Sehingga, saat ada pengaduan, Polri bisa segera turun ke lokasi kejadian.

“Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” kata Listyo.

Sementara, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, ia sangat menghargai sikap adaptif dan responsif yang ditunjukkan oleh Polri di bawah kepemimpinan Listyo. Ia berharap transformasi Polri makin profesional untuk kepentingan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat

Menurut Jimly, transformasi Polri yang profesional itu menjadi penting dalam Apel Kasatwil Polri 2025. Ia memandang tema itu sebagai cerminan dari sikap adaptif dan responsif dari perbaikan Polri ke depan. Termasuk, mengubah paradigma penangan unras dari menghadapi menjadi melayani.

“Jadi isu penting yang dihadapi kepolisian juga yang saya catat dari apel yang tadi disampaikan oleh Kapolri ada kesungguhan untuk melakukan modernisasi tata kelola. Modernisasi tata kelola termasuk juga digitalisasi pelayanan publik, nah ini patut diapresiasi, sesuatu yang harus kita beri perhatian sungguh-sungguh dan bahkan semua lingkungan lembaga-lembaga penegakan hukum mulai dari Polri sampai ke Peradilan,” kata Jimly.

Sebagai informasi, Apel Kasatwil Tahun Anggaran (T.A) 2025 ini digelar selama tiga hari mulai 24 sampai 26 November 2025. Apel ini dihadiri 608 anggota, terdiri atas para Kapolda, Kapolres, hingga pejabat utama Mabes Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News