Beranda blog Halaman 649

Rudianto Lallo Apresiasi Keberanian BNN Bongkar Kampung Narkoba di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengapresiasi langkah tegas Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membongkar kampung-kampung rawan narkoba di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal itu disampaikan saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, Kamis (20/11). Menurutnya, keberanian BNN menembus wilayah yang selama ini sulit dijangkau, seperti Kampung Bahari dan Kampung Ambon, merupakan terobosan penting dalam upaya pemberantasan narkotika.

Rudianto menilai, penindakan yang dilakukan BNN belakangan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola penegakan hukum. “Keberanian BNN di bawah kepemimpinan Pak Suyudi untuk menembus, membongkar, dan menyapu bersih wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba layak diapresiasi. Ini langkah besar yang tidak mudah dilakukan selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti pentingnya pengetatan jalur distribusi narkoba yang masuk ke Jakarta. Rudianto menegaskan bahwa jalur udara masih menjadi salah satu potensi terbesar penyelundupan narkotika yang perlu diawasi lebih ketat. Ia meminta kerja sama lebih kuat antara BNN, kepolisian, dan otoritas bandara untuk menutup ruang gerak sindikat.

“Jangan sampai penegakan hukum justru menekan pengguna yang sejatinya adalah korban. Yang harus digencarkan adalah penindakan terhadap kurir, jalur transportasi, dan sindikat pengedarnya,” tegasnya.

Rudianto juga memberi perhatian khusus kepada tempat-tempat hiburan malam yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik penyebaran narkoba. Ia berharap pengawasan terhadap lokasi-lokasi tersebut diperkuat secara berkala dan terpadu. Menurutnya, tidak sedikit jenis narkoba yang beredar secara masif di tempat hiburan malam karena lemahnya pengawasan.

“Semua orang tahu tempat-tempat itu menjadi pintu peredaran berbagai jenis narkoba. Kalau pengawasannya dimaksimalkan, angka penyalahgunaan bisa ditekan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudianto turut menyinggung dinamika keamanan di Jakarta setelah pelantikan Kapolda Metro Jaya. Ia menilai, Kapolda menunjukkan ketenangan dan pendekatan humanis dalam menangani aksi unjuk rasa besar yang terjadi hanya tiga hari setelah menjabat. Pendekatan tersebut, menurutnya, berhasil menjaga ketertiban serta melindungi simbol negara, termasuk Gedung DPR RI, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Kami sangat menghargai langkah-langkah humanis yang diambil. Unjuk rasa itu dijamin undang-undang, tapi tetap harus sesuai aturan dan tidak boleh mengarah pada tindakan anarkis,” jelasnya.

Komisi III berharap kolaborasi antara BNN, Polda Metro Jaya, dan seluruh aparat penegak hukum dapat semakin kuat untuk memaksimalkan penanganan narkoba di Jakarta. Rudianto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kombinasi antara ketegasan, pengawasan ketat, dan pendekatan yang tidak mengkriminalisasi korban penyalahgunaan narkotika.

“Fokusnya harus pada sindikat dan jalurnya. Kalau itu ditutup, penyebaran narkoba bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Dorong BTN Jadi Lokomotif Reduksi Backlog Rumah Subsidi

Penulis
Syifa
-

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berharap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap fokus menjalankan program pemerintah di sektor perumahan. Hal itu terutama melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BTN Bekasi, sejumlah catatan penting terkait akses perumahan dan keterkaitan program KUR dengan kebutuhan sektor hunian kembali mengemuka.

Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron, menegaskan bahwa BTN memiliki peran strategis dalam mengurangi backlog perumahan subsidi di Indonesia. Menurutnya, BTN dapat menjadi lokomotif dalam menekan kesenjangan kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menyoroti perlunya KUR mendukung penguatan sektor perumahan.

“BTN memegang peran penting dalam menyediakan rumah layak bagi rakyat. Tetapi kami temukan ada pembatasan, seperti ASN yang tidak diperbolehkan menerima KUR, padahal tidak semua ASN berpenghasilan cukup. Batasannya seharusnya bukan profesi, melainkan penghasilan. Jika ruang ini tidak dibuka berarti KUR tidak adil bagi seluruh rakyat,” tegas Herman saat memimpin Kunker BAKN, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11).

Di sisi lain, ia turut menekankan bahwa tata kelola KUR perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan debitur di berbagai sektor, termasuk perumahan. Ia menilai BTN tidak perlu memaksakan diri masuk ke KUR UMKM secara luas, tetapi dapat mengembangkan KUR yang terhubung dengan ekosistem perumahan.

“Misalnya untuk petani, mereka butuh pola pembayaran saat panen, maka KUR perumahan harus menyesuaikan kebutuhan sektor hunian. Selama ini pembiayaan lebih menyentuh sektor (pekerjaan) formal. Untuk (pekerjaan) sektor non formal, BTN harus menyiapkan mitigasi risiko yang tepat. Jangan sampai semakin ribet,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Ia juga menyoroti persoalan BI Checking atau SLIK yang kerap menjadi hambatan. Menurutnya, OJK sudah menyebutkan bahwa SLIK bukan satu-satunya acuan, namun ketika ada kredit macet, bank yang disalahkan. “Bank harus memberi pembiayaan berdasarkan kelayakan debitur, bukan hanya sekadar hasil cek SLIK,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota BAKN DPR RI, Primus Yustisio, turut menyoroti tantangan generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Ia mengingatkan bahwa kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

“Pertanyaannya, apakah orang yang tidak mampu bisa menikmati KPR bersubsidi? Jawabannya, 95 persen tidak. Generasi Z lebih sulit lagi. Ketimpangan semakin melebar. Karena itu BTN harus memperkuat akses bagi calon pemilik rumah berpenghasilan rendah melalui kemudahan KUR dan KPR,” tegas Primus.

Ia juga meminta BTN mempercepat digitalisasi layanan perumahan agar lebih mudah dijangkau generasi muda. “Jangan kalah dengan swasta. Anak muda hidup dengan gawai. Kalau informasi rumah, cicilan, dan pengajuan KPR bisa diakses lewat aplikasi, mereka tidak perlu datang ke bank. Tinggal BTN mau atau tidak masuk ke digitalisasi dan mempermudah akses,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hindari Multitafsir, Hetifah Dorong Aturan Pelindungan Guru Masuk ke RUU Sisdiknas

Penulis
Syifa
-

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pengaturan mengenai perlindungan guru sebaiknya disatukan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hetifah menjelaskan bahwa substansi pelindungan bagi guru sebenarnya telah termuat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Karena itu, penguatan regulasi dapat dilakukan melalui integrasi tersebut.

“Kalau bagi kami akan lebih baik jika ini terintegrasi di dalam (revisi) Undang-Undang Sisdiknas. Tidak perlu ada undang-undang tersendiri. Karena sebenarnya Undang-undang Guru dan Dosen pun di Pasal 39 sudah menegaskan pentingnya pelindungan guru. Dan kita akan pertegas,” ucap Hetifah saat diwawancara oleh Parlementaria usai Kunsfik Komisi X DPR RI di BGTK Kaltim, Samarinda, Kaltim, Rabu (19/11).

Hetifah menilai perlunya aturan turunan yang jelas agar tidak terjadi kaburnya norma di lapangan. Ia menekankan bahwa kejelasan ini juga harus tetap menjaga hak-hak anak sebagai bagian dari perlindungan yang diamanatkan undang-undang.

“Akan ada peraturan-peraturan pelaksanaannya juga, seperti PP atau peraturan menteri yang mungkin akan mempertegas lagi sampai di mana misalnya guru bisa bertindak sesuatu yang tidak dianggap sebagai bagian dari kekerasan atau sebaliknya,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, Hetifah menyoroti pentingnya pengaturan yang komprehensif terkait perundungan di lingkungan pendidikan. Adanya fenomena kekerasan di sekolah yang marak belakangan ini, menurutnya menjadi alasan kuat perlunya aturan khusus yang rinci.

“Bullying ini baik antaranak, anak ke guru, guru ke anak, orang tua ke guru, antarguru pun bisa terjadi, kepala sekolah kepada guru, dan itu semuanya harus dicegah dan diatasi agar tidak terulang lagi,” tegasnya.

Hetifah menyatakan dengan komitmen membuka ruang pembahasan revisi Undang-undang Sisdiknas bersama publik lebih lanjut. “Nanti mungkin saya spil-spil ya apa pengaturannya, pasal berapa isinya apa, nanti kita kaji bersama supaya mendapat masukan dari publik,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Novita Hardini: Prioritas Pasar Domestik Kunci Kurangi Ketergantungan Impor Bahan Baku

Penulis
Syifa
-

Pemanfaatan hasil produksi industri hulu untuk kebutuhan dalam negeri dinilai penting dalam memperkuat ketersediaan bahan baku nasional. Skema distribusi yang memprioritaskan pasar domestik dianggap dapat memberi ruang lebih besar bagi industri lokal untuk tumbuh di tengah dinamika pasokan global.

“Ternyata hasil produksi yang diproduksi di PT Lotte ini 70 persen diberikan kembali kepada Indonesia, artinya disebarkan, dijual, digunakan di Indonesia dan kemudian sisanya untuk ekspor,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Jumat (21/11).

Novita menilai kondisi tersebut dapat menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri. Ia menyebut masih banyak sektor usaha yang tergantung pada impor, sementara fluktuasi harga global dan bea masuk kerap menambah tekanan pada biaya produksi.

“Perusahaan-perusahaan sejenis, saya rasa jika 70 persen produksi digunakan untuk keperluan domestik, saya rasa ini masih bisa dikatakan aman,” lanjutnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini kemudian menekankan pentingnya investasi yang diarahkan untuk memperkuat pasokan bahan baku nasional. Selain itu perlu juga memastikan proses pengawasan terhadap para pelaku impor energi sehingga tidak hanya dikuasai oleh segelintir pemain besar.

Lebih jauh, Novita menyampaikan harapan agar keberadaan industri petrokimia berskala besar dapat mendukung pemerataan ekonomi. Ia menyatakan bahwa investasi besar idealnya tidak hanya terpusat di kawasan industri utama, tetapi juga dapat tersebar ke berbagai daerah agar manfaat ekonominya lebih merata.

“Kita harus benar-benar mendukung arahan Bapak Presiden bahwa pemerataan ekonomi ini harus benar-benar terjadi. Saya sih berharap ya, ada investasi sejenis seperti PT Lotte ini tidak hanya di Jakarta atau di kota-kota besar, tapi bisa merata di beberapa daerah sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar legislator dapiil Jawa Timur VII itu.

Novita juga menyoroti pentingnya kontribusi sosial perusahaan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Ia mendorong agar keberadaan PT LCI turut memberi manfaat bagi wilayah lain melalui program CSR yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Hari ini daerah sedang setengah mati berjuang untuk bisa membangun daerahnya di tengah fiskal yang sangat-sangat terbatas. Saya rasa sih dengan berjalannya industri Lotte yang ada di Cilegon ini, saya berharap CSR-nya itu bisa merata di beberapa daerah,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty juga mengapresiasi komposisi distribusi produksi PT LCI yang mayoritas diserap industri dalam negeri. Hal ini memberikan harapan bagi industri nasional sehingga tidak harus bergantung pada impor bahan baku untuk kebutuhan produksinya.

“Saya senang sekali tadi mendengar bahwa produk-produk yang ada ini masih 70 persen distribusinya domestik. Kalau banyakan ekspornya ya sama aja Lotte cuma numpang produksi aja di sini,” kata Evita.

Ia menambahkan bahwa sebagai pemain di sektor hulu, PT LCI diharapkan dapat memperluas rantai industrinya dengan membangun pabrik-pabrik turunan. Menurut Evita, langkah tersebut akan meningkatkan pemanfaatan produk industri dasar sekaligus membuka peluang bagi industri hilir hingga UMKM untuk memperoleh bahan baku dengan harga dan pasokan yang lebih stabil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Yanuar Arif Wibowo Minta RUU BPIP Tegaskan Larangan Komunisme Sesuai TAP MPRS 1966

Penulis
Syifa
-

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo , menekankan pentingnya memperkuat aspek historis, sosiologis, dan yuridis dalam Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Ia menilai bahwa bagian menimbang dalam draf RUU masih perlu penyempurnaan agar lebih kokoh sebagai landasan argumentatif pembentukan undang-undang.

“Kami merasa perlu untuk menambahkan terkait Menimbang ini supaya lebih sempurna dari aspek historis, sosiologis maupun yuridis,” ujarnya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU BPIP yang berlangsung di Ruang Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Ia menegaskan bahwa sejarah panjang Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan RUU BPIP. Menurutnya, penyusun undang-undang tidak dapat melepaskan diri dari Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 (TAP MPRS) yang berisi penegasan mengenai larangan komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia.

“Setelah kelahiran Pancasila, kita tidak bisa melupakan aspek sejarah bahwa kita punya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, dan ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila,” kata Yanuar.

Ia menambahkan bahwa dalam ketetapan tersebut tercantum dengan jelas bahwa paham komunisme, marxisme, dan leninisme bertentangan dengan Pancasila. maka dari itu, Yanuar meminta agar ketetapan tersebut dimasukkan sebagai dasar pertimbangan dalam bagian Menimbang RUU BPIP. Ia mengusulkan agar penegasan ini dicantumkan pada poin setelah huruf B atau setelah uraian tentang kelahiran Pancasila.

“Bangsa kita harus selalu diingatkan. Mengingat TAP MPRS itu, sehingga bangsa kita jangan kemudian jas merah,” ungkapnya, merujuk pada pentingnya tidak melupakan sejarah.

Yanuar menilai, penegasan landasan historis diperlukan untuk memperkuat argumen mengapa negara membutuhkan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menekankan bahwa ancaman terhadap ideologi Pancasila di masa lalu harus menjadi pelajaran agar penguatan ideologi dilakukan secara berkesinambungan.

“Ketika bicara Pancasila, maka sejarah tentang bagaimana Pancasila lahir dan bagaimana ideologinya pernah diancam harus menjadi bagian dari pertimbangan kita,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid Tegaskan Sikap Indonesia terhadap Palestina Tak Bisa Diubah karena Pembukaan UUD 1945

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Dr. KH. M. Hidayat Nur Wahid atau HNW mengingatkan, saat MPR melaksanakan tuntutan reformasi dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, MPR sudah memutuskan bahwa pembukaan UUD NRI 1945 dan bentuk negara NKRI tidak bisa diubah.

Tidak bisa diubahnya Pembukaan UUD membuat semua nilai dan semangat yang ada pada Pembukaan UUD itu akan berlaku selamanya. Artinya sikap politik luarnegeri Indonesia yang berpihak terhadap perjuangan kemerdekaan ( Palestina) dan menolak penjajahan (Israel) sebagaimana termaktub dalam aline pertama Pembukaan UUD tidak bisa diubah, dan secara konstitusional akan terus berlangsung hingga negara tersebut Merdeka bebas dari penjajahan. Hal ini sesuai dengan isi dan bunyi Alinea pertama pembukaan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan…”.

Juga sikap Indonesia untuk terus aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kemanusiaan termasuk yang terkait dengan Gaza/Palestina juga akan terus bisa penting dilakukan sebagaiamana ketentuan dalam alinea ke empat dari Pembukaan UUD itu. Indonesia sebagai pemrakarsa gerakan Non Blok, dalam hal ini berada di Blok pro kemerdekaan dan tidak berada di blok penjajahan.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid pada Forum Diskusi Berbangsa dan Bernegara kerjsama MPR RI dengan Lembaga Kajian Strategis Pembangunan (LKSP). Acara tersebut berlangsung di Jakarta Selatan, (19/11/2025). Tema yang dibahas adalah Peran Strategis Indonesia dalam OKI dan Perdamaian Dunia.

Bagian dari keberpihakan terhadap Palestina, politik luarnegri Indonesia yang merujuk pada Pembukaan UUD 45 juga tampil dalam bentuk partisipasi aktif Indonesia menghadirkan perdamaian dunia dengan turut menggagas berdirinya Organisasi Konferensi Islam, yang nantinya berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam(OKI). menurut Hidayat itu merupakan aktualisasi pembukaan UUD 1945 dan bentuk nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bahkan partisipasi Indonesia mendirikan OKI terbilang sukses besar, karena tidak sampai sebulan setelah terjadinya kejahatab berupa pembakaran masjid suci Al Aqsa oleh zionis Israel pada 25 Agustus 1969, maka tak sampai satu bulan, tepatnya pada 21 September 1969, OKI disepakati didirikan, dengan anggota sebanyak 25 negara resmi sepakat mendeklarasikan berdirinya OKI, yang terus berkembang hingga sekarang anggotanya sudsh mencapai 57 negara. OKI menjadi organisasi antar negara terbesar setelah PBB.

“OKI berdiri untuk membela Palestina dari penjajahan Israel. Saat ini anggota OKI berjumlah 57 negara. Meski namanya Kerjasama negara Islam, tetapi 8 anggota orgaanisasi ini adalah negara mayoritsnya non muslim. Ini adalah bukti pilihan politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia, tidak terbatas hanya untuk agama Islam, tetapi negara non muslim pun diterima untuk bersama-sama melawan penjajahan di atas dunia, membela Palestina dan menyelamatkan masjid alAqsha”ujar politisi PKS dapil Jakarta 2, meliputi Jakarta Pusat, Selatan serta luar negeri.

Mendapati kondisi Palestina yang kian memprihatinkan, HNW berharap negara-negara OKI lebih terpacu dalam membela Palestina. Pasalnya Al Aqsa sendiri mengalami ancaman yang jauh lebih besar, bukan sekedar pembakaran seperti tahun 1969 yang menjadi pemicu didirikannya OKI.

“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dkk berjalan menyusuri gorong2 yang dibuat di bawah masjid Al Aqsa. Padahal beradaan gorong-gorong itu sangat membahayakan eksistensi dan bisa mengakibatkan keruntuhan masjid al Aqsa kiblat pertama umat Islam, setiap saat. Selain itu sejak 2016 Unesco telah memutuskan bahwa masjid alAqsha adalah warisan budaya dunia milik umat Islam/Palestina. namun Israel bergeming. Tidak itu saja, saat ini sebagian anggota Konggres di Amerika Serikat tengah merancang UU agar masjid Al Aqsa menjadi milik bangsa Yahudi. Semua tindakann itu sangat jelas tidak sesuai dengan alasan pertama didirikannya OKI. Karenanya penting bagi OKI lebih aktif dalam membela masjid alAqsha dan kemerdekaan Palestina, agar tujuan didirikannya OKI sebagaiamana diprakarsai Indonesia, dapat tercapai dengan selamatnya masjid al Aqsha, hadirnya perdamaian, dan negara Palestina merdeka”tutup HNW.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Putra Nababan Minta Pemerintah Perkuat Daya Saing Industri Petrokimia

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan, menegaskan pentingnya langkah pemerintah dalam memperkuat daya saing industri petrokimia nasional. Menurutnya, industri ini memiliki peluang besar untuk tumbuh, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi.

“Industri petrokimia kita harus dibuat semakin kompetitif. Pemerintah perlu memastikan kepastian pasokan, kepastian bahan baku, hingga kepastian harga gas agar perusahaan bisa menyusun perencanaan dan proyeksi dengan baik,” ujar Putra Nababan saat diwawancarai Parlementaria usai pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Asahimas Chemical di Cilegon, Banten, Jumat (21/11).

Putra menjelaskan bahwa PT Asahimas Chemical selama ini menunjukkan kinerja positif dalam mendukung kebutuhan industri nasional. Namun, beberapa kendala mulai dari bahan baku impor hingga isu harga gas dinilai masih menghambat optimalisasi produksi. Ia menegaskan perlunya kepastian dari pemerintah agar industri tidak mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan atau pasokan yang tidak stabil.

Lebih lanjut, Putra menyoroti rencana pemerintah yang meminta PT Asahi, sebagai induk perusahaan yang berbasis di Thailand, untuk memindahkan regional office mereka ke Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut sangat strategis mengingat pasar Indonesia yang jauh lebih besar. Namun, pemindahan itu hanya mungkin terjadi apabila iklim usaha dan tantangan industri mampu ditangani dengan serius.

Putra juga menegaskan bahwa Komisi VII telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri sebagai upaya memperkuat industri dari hulu hingga hilir. Panja ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah, dan Komisi VII akan mengawal pelaksanaannya.

Terkait garam industri sebagai salah satu bahan baku petrokimia, Putra menilai bahwa Indonesia seharusnya dapat mandiri mengingat garis pantainya sangat panjang. Meski demikian, minimnya investasi membuat produksi garam industri belum berjalan optimal sehingga impor dari Australia dan negara lain masih terjadi.

“Demand garam industri kita besar sekali. Sudah saatnya pemerintah mengundang investor atau bahkan mulai memproduksi garam industri sendiri, agar kebutuhan ini tidak bergantung pada luar negeri,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuanga ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Pembangunan Kapal Dalam Negeri: Potensi Pasar Capai Rp1.320 Triliun

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensial hingga Rp1.320 triliun. Meskipun demikian, tegasnya, kalau semua dibeli dari luar negeri, maka duit negara akan lari triliunan rupiah.

“Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apapun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi kepada Parlementaria, dalam pertemuan Komisi VI dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan manajemen PT PELNI, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11).

Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong adanya target minimal TKDN 40 persen, sinergi antar-BUMN maritim (PT PAL, PELNI, Pelindo), serta kerja sama dengan industri swasta nasional untuk memproduksi seluruh komponen kapal, termasuk yang memerlukan sertifikasi khusus.

Menyambut baik dukungan Komisi VI, Dirut PT PAL Kaharuddin Djenod memaparkan data yang semakin mempertegas urgensi kebijakan tersebut. Menurut Kaharuddin, jika kebijakan hanya terkait bangun kapal di dalam negeri, tetapi komponen 100 persen impor, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,09 persen.

Namun, jika kebijakan dilengkapi dengan pembangunan industri pendukung dalam negeri secara menyeluruh, dampaknya melonjak menjadi 1,2 persen terhadap PDB nasional.

“Kesenjangan itu sangat besar. Dari 0,09 persen menjadi 1,2 persen. Itu sebabnya kami sedang menyusun konsep besar di bawah arahan Menteri Pertahanan dan perintah langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Kaharuddin.

Ia mencontohkan program Pertamina yang akan membangun 105 kapal tanker dalam 10 tahun ke depan. Presiden telah memerintahkan seluruhnya dibangun di dalam negeri melalui PT PAL. Kaharuddin menjelaskan, dengan menyeragamkan desain (misalnya mesin 12.000 hp), cukup 50 unit kapal saja sudah mencapai skala ekonomi untuk mendirikan pabrik mesin kapal di Indonesia.

“Kalau hanya 20 unit mesin dibutuhkan untuk 50 kapal itu, sudah cukup untuk membangun pabrik mesin berkapasitas besar. Begitu juga program hilirisasi nikel Presiden untuk kapal tanker stainless steel dan kapal listrik yang kemarin dibahas dengan delegasi Rusia — semuanya akan kami koordinasikan agar komponennya diproduksi di dalam negeri,” tambahnya.

Kaharuddin menegaskan PT PAL tidak ingin sekadar menjadi “koordinator proyek besar” demi kontrak, melainkan membangun ekosistem industri maritim yang mandiri, termasuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM nasional.

Nevi Zuairina menyatakan Komisi VI akan terus mengawal kebijakan ini, termasuk memastikan harmonisasi regulasi lintas kementerian agar target 1,2 persen pertumbuhan ekonomi dari industri maritim nasional dapat tercapai pada periode pemerintahan saat ini.

“Kita punya potensi pasar yang sangat besar untuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan. Saatnya uang negara berputar di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” tutup Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar II ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Tanah Laut Pimpin Apel Gabungan, Tegaskan Empat Arahan Strategis Bupati untuk Perkuat Kinerja ASN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, memimpin apel gabungan ASN pada Senin (24/11/2025) dengan menekankan empat arahan strategis Bupati H. Rahmat Trianto. Apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal menjelang akhir tahun.

Empat arahan utama yang menjadi fokus ASN adalah:
1. Maksimalkan Pelayanan bagi Tamu dan Kontingen Peparprov Kalsel

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa seluruh ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada para atlet, ofisial, dan tamu daerah yang mengikuti Peparprov Kalsel di Tanah Laut hingga 26 November. Kenyamanan, fasilitas memadai, serta dukungan penuh menjadi prioritas pemerintah daerah.

2. Sukseskan Rangkaian Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanah Laut

Perayaan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanah Laut memiliki rangkaian acara yang cukup padat. Mulai dari Pasar Rakyat (mulai 24 November), Expo (mulai 29 November), Rapat Paripurna (2 Desember), peringatan Hari Jadi (6 Desember), hingga Tabligh Akbar dan malam puncak (8–9 Desember). Seluruh SKPD diinstruksikan bekerja sama agar semua kegiatan berjalan lancar.

3. Percepat Penyelesaian Kinerja Triwulan Akhir

Dengan batas akhir pencairan LS pada 23 Desember, ASN diingatkan untuk bekerja lebih cepat dan terukur dalam menyelesaikan seluruh program dan kegiatan. Penyelesaian tepat waktu dibutuhkan agar target kinerja pemerintah daerah bisa tercapai sesuai rencana.

4. Tingkatkan Koordinasi Antar-SKPD

Sinergi antar-SKPD menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan. Sekda menekankan bahwa koordinasi yang kuat dapat mencegah tumpang tindih pekerjaan sekaligus mempercepat capaian target yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Sekda menekankan bahwa tantangan akhir tahun semakin kompleks, tetapi dengan disiplin, kebersamaan, dan koordinasi yang baik, seluruh program pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan optimal.

Apel gabungan ini menjadi momentum penting bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, sinergi, dan kinerja, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut tetap prima hingga akhir tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Generasi Emas 2045 Dimulai dari PAUD, Kemendikdasmen Tanamkan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) resmi membuka Kampanye Anak Indonesia Sehat Tahap ke-5 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi D.I. Yogyakarta, Jumat (21/11). Kegiatan yang diikuti sekitar 330 peserta ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai fondasi mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.

Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, M. Muchlas Rowi, menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan arahan langsung dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam upaya memperkuat karakter, kesehatan, dan kebiasaan baik anak sejak usia dini.

“Kampanye Anak Indonesia Hebat jadi langkah bersama mewujudkan Generasi Emas di seluruh nusantara,” ujar Muchlas Rowi.

Ia menekankan, ikhtiar ini adalah upaya menyosialisasikan tujuh kebiasaan utama: Bangun pagi, Beribadah, Berolahraga, Makan sehat dan bergizi, Gemar belajar, Bermasyarakat, dan Tidur cepat atau istirahat yang cukup.

Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi program prioritas Kemendikdasmen, yaitu Partisipasi Semesta. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPD DIY, hingga Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI).

“Kegiatan kampanye ini bertujuan untuk mendorong implementasi dari gerakan 7 Kebiasaan anak Indonesia Hebat yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikdasmen untuk mengelola pendidikan karakter anak-anak kita,” jelas Nia.

Pemerintah Kabupaten Sleman menyambut baik terpilihnya Sleman sebagai tuan rumah, dan berkomitmen memberikan dukungan penuh untuk pengembangan PAUD. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, Agung Armawanta, menyoroti dukungan pemerintah kabupaten bagi keluarga kurang mampu, termasuk pembiayaan pendidikan hingga jenjang sarjana untuk satu anak per keluarga miskin, serta rencana bantuan laptop bagi PAUD.

Selain fokus pada penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, lokakarya bagi orang tua dan guru juga menyajikan materi penting mengenai literasi finansial. Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Soripada Harahap, menjelaskan bahwa materi ini krusial agar orang tua dapat mengajarkan murid tentang menabung, berhemat, dan menggunakan uang secara bijak, sebagai bagian dari paket utuh pembangunan karakter Generasi Emas Indonesia 2045.

Kampanye Anak Indonesia Sehat menjadi ajang implementasi nyata pengalaman belajar yang menyenangkan. KPOTI hadir memeriahkan suasana dengan berbagai permainan tradisional seperti bola bekel, gasing, patheng dudu, dan engklek.

Sri Rustianti, guru pendamping dari TK Annur III Gondangan, menyampaikan kesan positif terhadap kegiatan ini. Ia menilai permainan tradisional seperti patheng dudu lebih menarik dan lebih mengasah kreativitas anak. Manfaat lain yang didapatkan adalah membangun rasa percaya diri murid dan kemampuan bersosialisasi dengan sekolah lain.

Keterlibatan aktif murid terlihat jelas, bahkan sebelum acara dimulai. Sri Rustianti menyebutkan bahwa muridnya rutin melakukan Senam Anak Indonesia Hebat, dan bahkan kelompoknya baru saja meraih juara 1 lomba senam untuk kategori TK. Salah satu murid, Kala (5 tahun), yang sedang bermain patheng dudu, mengaku merasa “senang” dan “seru” karena berhasil menumpuk balok-balok tersebut berdiri dan bertemu banyak teman baru.

Melalui kolaborasi Partisipasi Semesta dan fokus pada pendidikan karakter, Kemendikdasmen tidak hanya mensosialisasikan kebijakan, namun juga menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan fondasi pendidikan usia dini yang kuat dan berkesinambungan.

“Kegiatan ini tentunya tidak hanya menjadi ajang sosialisasi kebijakan, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak kita sejak usia dini,” tutup Nia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...648649650...4,901Halaman 649 dari 4,901