Beranda blog Halaman 663

Nasir Djamil Soroti Hambatan Budaya Birokrasi dan Mendesak Penguatan Pengawasan Etik Hakim

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menekankan pentingnya pembenahan kultur birokrasi dan penguatan pengawasan etik hakim dalam proses rekrutmen calon anggota Komisi Yudisial (KY). Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KY Masa Jabatan 2025–2030 di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dalam pandangannya, Nasir menilai bahwa problem utama dalam pengawasan etik hakim bukan hanya soal regulasi, melainkan kultur birokrasi yang masih sarat rasa sungkan dalam menjalankan profesionalitas.

“Kita ini kan belum sepenuhnya mengimplementasikan asas profesionalitas, sehingga uwuh pakewuh itu kadang masih ada dalam birokrasi kita, dan ini terjadi di banyak institusi pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Nasir juga menyoroti fenomena ketika pejabat dengan level tertentu tidak dihormati secara profesional oleh pihak yang diawasi, hanya karena perbedaan jabatan struktural. Situasi ini, menurutnya, dapat menjadi hambatan serius bagi efektivitas pengawasan KY.

“Kadang orang tidak melihat kelembagaannya, hanya melihat orang yang ada di dalam lembaga itu. Ini yang menyebabkan kemudian kadang terjadi rasa sungkan dalam pelaksanaan tugas-tugas itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nasir menyinggung semakin tingginya jumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim. Hingga November 2025, laporan yang masuk ke KY tercatat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pertanyaannya, bagaimana nanti Komisi Yudisial bisa memastikan bahwa di tahun 2026 yang akan datang hanya sedikit laporan yang dialamatkan terkait perilaku hakim?” tegasnya.

Nasir juga mengkritisi pasal dalam Undang-Undang KY yang memberikan kewenangan penyadapan, namun hingga kini belum bisa dijalankan. Padahal, kewenangan tersebut dinilai penting untuk menegakkan kode etik hakim dengan lebih kuat.

“Pasal itu sampai hari ini benar-benar mati, bukan mati suri, mati. Padahal dalam pasal itu disebutkan bahwa aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan dari Komisi Yudisial terkait penyadapan. Kalau wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan ada sanksi,” ujarnya.

Sebagai penutup, Nasir meminta calon anggota KY untuk menunjukkan pemahaman mendalam mengenai pedoman etik dan perilaku hakim sebagai dasar tugas pengawasan.

“Mungkin Bapak bisa sebutkan kepada kami 10 kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Sebagai seorang hakim, pasti sudah di luar kepala—mulai dari integritas, dan seterusnya. Itulah yang kelak akan Bapak awasi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Darurat Kekerasan Terhadap Anak, HNW Ingatkan Semua Pihak Agar Perkuat Pencegahan dan Pengawasan

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid prihatin dengan terus berulangnya kasus perundungan pada anak-anak khususnya di lingkungan sekolah, apalagi sampai Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa Indonesia darurat perundungan terhadap anak. HNW sapaan akrabnya meminta semua pihak dari Presiden, DPR, LSM, Sekolah dan Keluarga untuk memperkuat aspek pencegahan dan pengawasan, karena semuanya pasti berkepentingan agar perundungan bisa dicegah, diatasi dan tidak terulang lagi. Misalnya dalam konteks Komisi VIII melalui mitra kerjanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Kekerasan terhadap anak khususnya perundungan memang bisa dikatakan sudah darurat karena terus berulang di berbagai sekolah di berbagai daerah. Oleh karena itu harus ada penguatan pada pengawasan di lapangan, melalui KPAI dan KPAD, agar Negara hadir pada saat gejala awal perundungan terjadi, bukan hanya ketika sudah terjadi apalagi kejadiannya semakin parah dan menimbulkan luka berat hingga kehilangan nyawa anak-anak,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/11).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebut, kasus terkini perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan yang menyebabkan korban anak (MH, 13 tahun) meninggal dunia terjadi karena pembiaran berbulan-bulan, dari awalnya perundungan verbal, lalu fisik dengan tonjokan, hingga akhirnya penggunaan benda berbahaya seperti kursi besi.

Seharusnya pihak sekolah dan Pemerintah hadir melakukan intervensi sejak perundungan awal terjadi. KPAI di tingkat Nasional maupun KPAD di level daerah turun mendampingi korban dan mengedukasi siswa dan orang tua yang diduga pelaku perundungan, sehingga tindakan yang lebih parah bisa dicegah.

“Misalnya ketentuan Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,” sambung Hidayat.

Oleh karena itu dirinya berkali-kali mendorong penguatan kewenangan dan anggaran bagi KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan KPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia), agar fungsi tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Pada tahun 2025, KemenPPPA memiliki anggaran Rp 300,5 Miliar sementara KPAI menerima anggaran Rp 17 Miliar, namun pada 2026 keduanya malah turun drastis menjadi tinggal Rp 214,1 Miliar (KemenPPPA) dan Rp 5,7 Miliar (KPAI).

Padahal KemenPPPA adalah lembaga negara yg spesifik disebut terkait Perlindungan Anak, dan KPAI lembaga yang dibentuk langsung oleh Undang-Undang sejak UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan terus dilanjutkan pada perubahannya di UU 35/2014, serta diangkat langsung oleh Presiden.

“Penguatan pencegahan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh semua pihak terkait, semakin urgen, di tengah kondisi darurat kekerasan terhadap anak, di mana bentuknya bukan hanya perundungan, tapi juga kekerasan seksual, dan kejahatan daring seperti pornografi dan TPPO. Semoga dengan meningkatnya awareness kedaruratan ini, apalagi Presiden Prabowo juga sudah merespons (17/11), ada afirmasi terhadap lembaga pencegahan dan pengawasan khususnya dalam konteks kami di Komisi VIII melalui penguatan kewenangan dan anggaran bagi KemenPPPA dan KPAI,” lanjutnya.

Adapun terkait penguatan regulasi, HNW berharap pelaksanaan maksimal UU perlindungan anak juga mekanisme pencegahannya bisa dimasukkan ke dalam Revisi UU Sisdiknas yang saat ini tengah berlangsung di DPR dan sudah masuk sebagai Prolegnas Prioritas 2026.

Sehingga Sistem Pendidikan Nasional yang dirancang dalam rangka menghadirkan Indonesia Emas adalah sistem yang menolak dan mencegah hadirnya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan terutama pada jenjang yang diikuti anak.

“Menuju Indonesia Emas harus ada keseriusan atasi berbagai kondisi darurat terhadap anak seperti perundungan, kejahatan seksual, bahkan stunting. Sebab Indonesia Emas akan sulit tercapai kalau anak-anak dibiarkan cemas hingga menjadi lemas karena darurat-darurat yang terus dibiarkan berlangsung. Hanya oleh generasi Emas, yang bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak, Indonesia Emas dapat tercapai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Tekankan Pentingnya Bulog Kembali Jadi Penyangga Harga Nasional

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga harga (buffer stock) seperti pada masa Orde Baru. Menurutnya, semangat awal penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebenarnya dirancang untuk memulihkan posisi strategis Bulog dalam mengendalikan harga dan memastikan stabilitas pasokan nasional.

Namun, menurutnya, aturan tersebut tidak mampu berjalan karena kalah secara politik di mana pemerintah kala itu memilih sistem yang lebih liberal.

Hal tersebut disampaikan Firman dalam RDPU Panja Penyusunan RUU Pangan dengan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada, di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

“Pada saat UU Pangan 2012 dibahas, semangat kita adalah mengembalikan Bulog ke fungsi awalnya sebagai buffer stock nasional. Tapi pasal itu hilang karena kalah voting politik. Akibatnya, Bulog sekarang hanya menyerap 10–20 persen gabah rakyat, padahal seharusnya minimal 60–70 persen,” ujar Firman.

Firman, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Panja dan menjadi salah satu inisiator UU Pangan, menilai bahwa kemandirian pangan tidak akan pernah tercapai apabila Bulog tidak diberi mandat kuat sebagai stabilisator harga di tingkat petani dan konsumen. Ia menegaskan bahwa stabilitas pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga pengendalian distribusi agar harga tidak berfluktuasi tajam dan tidak dikuasai spekulan.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai kegagalan negara mengendalikan harga dan pasokan beras selama satu dekade terakhir merupakan konsekuensi dari hilangnya peran Bulog sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang mengelola cadangan pangan secara menyeluruh.

“Kalau negara ingin harga beras stabil, solusinya hanya satu, yaitu Bulog harus kembali menjadi aktor utama. Distribusi pangan rakyat tidak boleh dilepas ke mekanisme pasar sepenuhnya,” tegasnya.

Firman juga menyampaikan bahwa revisi RUU Pangan yang saat ini sedang dibahas Komisi IV harus berani mengoreksi desain lama yang dinilai keliru. Ia mendesak agar regulasi baru meletakkan Bulog sebagai tulang punggung penyerapan gabah hingga 70 persen, sehingga negara memiliki kontrol penuh atas harga di tingkat petani dan konsumen.

“Kalau Bulog kuat, negara otomatis kuat dalam urusan pangan. Tidak perlu panik impor, tidak perlu gejolak harga. Ini sudah terbukti pada masa Bulog diberi kewenangan penuh,” lanjut Politisi dapil Jawa Tengah III itu.

Firman menutup dengan menegaskan bahwa RUU Pangan harus memastikan fungsi Bulog tidak lagi sebatas penugasan terbatas, tetapi kembali sebagai institusi strategis yang memegang kendali cadangan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rudi Hartono Minta PLN Prioritaskan Suplai Listrik untuk Inalum di Sumatera Utara

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta PLN memastikan pasokan listrik yang dibutuhkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Sumatera Utara terpenuhi. Permintaan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

Dalam rapat, Rudi menegaskan bahwa kebutuhan tambahan daya untuk operasional dan ekspansi Inalum harus menjadi perhatian utama PLN. Menurutnya, aspirasi masyarakat Sumatera Utara banyak menyoroti pentingnya stabilitas suplai listrik bagi industri aluminium nasional tersebut.

“Kami ingin suplai dan demand listrik bagi Inalum berjalan lancar dan saya berharap PLN bisa menangani kebutuhan tambahan daya,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Selain soal listrik, Rudi meminta Inalum memastikan program hilirisasi dan ekspansi perusahaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dan UMKM daerah.

“Dari Inalum ini, saya berharap bisa memberdayakan juga sumber daya manusia dan UMKM setempat. Sehingga ekonomi daerah dan ekonomi asahan itu bisa berkembang,” tegasnya.

Rudi juga mengingatkan bahwa PLN sebelumnya sering menyampaikan adanya surplus daya di wilayah jawa. Ia mendorong agar kelebihan tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri besar yang berada di Sumatera Utara.

“Nah di sini kan sekarang kita cerita kebutuhan daya, permintaan demand-nya. Saya ingatkan kiranya bagaimana usahanya. Sumatera Utara pelanggan inalum yang sudah pasti tidak pernah nunggak, bisa disuplai Pak, daripada kelebihan daya yang selama ini dipaparkan di Jawa,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hetifah Sjaifudian Jelaskan Pentingnya Konten Pembelajaran Digital Berbasis Kolaborasi

Penulis
Syifa
-

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian merespons rencana pemerintah yang akan membuka studio di Jakarta untuk para guru yang memberikan pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Program digitalisasi pembelajaran tersebut diupayakan melalui penggunaan interactive flat panelatau papan interaktif digital.

Menurut Hetifah, program ini jangan sampai membuat produksi materi ajar menjadi terpusat. Ia menekankan pentingnya model yang partisipatif serta memungkinkan guru-guru dari berbagai daerah ikut berkontribusi, sehingga kualitas konten dapat meningkat tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan kompetensi guru.

“(Pembuatan) konten itu sebenarnya tidak harus terpusat. Sekarang sudah ada Rumah Pendidikan, nah itu sebenarnya adalah pusat pembuatan konten. Banyak yang sudah digunakan, bukan hanya oleh siswa tetapi juga oleh guru dan orang tua. Jadi, Rumah Pendidikan itu (diperuntukkan) bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Hetifah kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Hetifah menjelaskan bahwa perangkat digital seperti panel interaktif memungkinkan pembelajaran dilakukan secara kolektif di kelas, sementara konten untuk ponsel atau tablet memberi ruang belajar mandiri. Ke depan, menurutnya, produksi konten justru dapat bersifat kolaboratif. Sumber materi dapat datang dari berbagai daerah, kemudian dikurasi atau disesuaikan oleh studio pusat sebelum disebarkan kembali ke seluruh sekolah.

“(Di studio terpusat), setiap guru bahkan bisa membuat konten untuk guru lain. Bisa jadi dari daerah pun mengirimkan konten, nanti mungkin sedikit diedit (untuk) disesuaikan. Jadi, studio ini sebagai semacam full of resources,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan pendekatan seperti itu, sekolah-sekolah yang gurunya memiliki keterbatasan dalam bidang tertentu tetap dapat menyediakan materi ajar berkualitas. Hetifah mencontohkan konten interaktif tentang cara kerja jantung yang dinilai sangat membantu guru dan memudahkan anak-anak memahami materi secara visual. Menurutnya, keberadaan konten standar akan membantu mengurangi ketergantungan berlebih pada kompetensi guru semata.

Namun demikian, Hetifah mengingatkan bahwa perangkat digital hanya akan efektif jika guru mampu menggunakannya. Tantangan terbesar, kata dia, adalah memastikan para pendidik memiliki keterampilan dasar yang mumpuni. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur serta perawatan perangkat yang memadai.

“Panelnya (harus) sampai dengan baik, bisa dirawat dengan baik, bisa digunakan, disertai sarana prasarana dan infrastruktur lain, misalnya listrik dan internet,” tuturnya.

Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara digitalisasi dan revitalisasi ruang belajar. Ruang kelas yang ditingkatkan kualitasnya akan membuat penggunaan panel interaktif menjadi lebih optimal.

“Kalau bisa papan ini ditempatkan di ruangan yang memang sesuai, agar anak-anak bisa menggunakan dengan sarana prasarana yang baik. Jadi, revitalisasi harus beriringan dengan digitalisasi,” imbuhnya.

Hetifah menilai langkah ini merupakan lompatan besar bagi dunia pendidikan, asalkan sejumlah catatan perbaikan tetap diperhatikan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh sekolah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Uji Publik Monev KIP 2025, Wagub Seno Aji Paparkan Inovasi Transformasi Digital Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmen untuk menjadi provinsi terdepan dalam keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji, saat menghadiri Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (19/11/25).

Dihadapan panelis, Wagub Seno Aji memaparkan capaian impresif Kaltim dan strategi yang dijalankan untuk mewujudkan provinsi yang transparan dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di daerah. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang transparan dan sejahtera,” ujar Wagub Seno Aji.

Data yang dipaparkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim pada pemeringkatan nasional.

Sejak tahun 2020, Kaltim sudah menempatkan diri sebagai salah satu provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik di Indonesia. Dibuktikan dengan menduduki Peringkat ke-8 Nasional pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan posisi ke-14 pada tahun 2022, Kaltim berhasil bangkit kembali ke Peringkat ke-8 pada tahun 2023.

Titik balik kinerja terbaik Kaltim terjadi pada tahun 2024. Melalui berbagai kebijakan strategis, transformasi digital, dan inovasi pelayanan publik yang agresif, Kaltim berhasil mencatatkan lonjakan prestasi luar biasa.

Pada tahun 2024 lalu, Kaltim berhasil melesat ke Peringkat ke-2 Nasional sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi dengan kualifikasi Informatif. Capaian ini diiringi dengan perolehan nilai tertinggi selama periode tersebut, yakni 98,31.

Kenaikan peringkat dari posisi 8 ke posisi 2 secara nasional dalam waktu singkat ini menunjukkan efektivitas strategi Pemprov Kaltim dalam mewujudkan transparansi. Didukung oleh penguatan kapasitas PPID, kolaborasi dengan Komisi Informasi, serta inovasi teknologi seperti aplikasi Satu Akses Kalimantan Timur (SAKTI) dan Permohonan Informasi Online (PION).

Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa Kaltim tidak hanya memenuhi standar keterbukaan informasi, tetapi terus berupaya menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dalam melayani kebutuhan informasi publik bagi masyarakatnya.

Dengan melesatnya Kaltim ke posisi dua nasional, Wagub Seno Aji menunjukkan optimisme bahwa komitmen Pemprov Kaltim terhadap transparansi keterbukan informasi publik akan terus berlanjut.

Hadir mendampingi Wagub Seno Aji dalam Uji Publik Monev KIP 2025, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal dan jajaran PPID Kaltim.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wagub Seno Aji Jelaskan Evaluasi KIP Kaltim di Tengah Efisiensi Fiskal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji menunjukkan keyakinan terhadap kinerja keterbukaan informasi publik di Benua Etam. Saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, di hadapan panelis, Wagub Seno Aji menyatakan bahwa Kaltim telah memiliki sistem dan landasan hukum yang kuat. Sehingga mampu mempertahankan capaian prestisius di tingkat nasional.

“Uji publik ini merepresentasikan bagaimana kinerja keterukuran keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur. Kita sampaikan apa yang sudah terjadi di Kaltim selama ini, apalagi tahun 2024 lalu kita mendapatkan Peringkat Kedua Nasional,” tegas Wagub Seno Aji usai mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (19/11/25).

Wagub Seno Aji menambahkan, capaian peringkat kedua tersebut membuktikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kaltim berjalan dengan baik.

Dalam sesi uji publik, Wagub Seno Aji menghadapi enam hingga delapan poin pertanyaan dari para panelis. Pertanyaan tersebut fokus pada isu-isu krusial terkait keberlanjutan KIP di tengah tantangan fiskal daerah.

“Poin pertanyaan kurang lebih ada 6-8 poin. Panelis menanyakan bagaimana proses anggarannya nanti ke depan dengan adanya pemotongan DBH (Dana Bagi Hasil) dan TKD (Transfer ke Daerah), kemudian bagaimana evaluasinya. Kita sudah jawab semua,” jelas Seno Aji.

Pemprov Kaltim mampu meyakinkan panelis bahwa meskipun terjadi pemotongan anggaran, komitmen terhadap transparansi tidak akan surut. Kaltim telah menyiapkan strategi untuk memastikan anggaran dan evaluasi KIP tetap berjalan optimal.

Wagub Seno Aji berharap, hasil dari uji publik ini dapat membawa manfaat yang lebih baik, tidak hanya bagi Pemerintah Provinsi Kaltim tetapi juga bagi institusi-institusi terkait, agar KIP semakin baik dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

FLS3N 2025 Diikuti 855 Peserta dari 37 Provinsi dan Luar Negeri

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) resmi membuka Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2025. Ajang bergengsi ini menjadi bagian dari implementasi Manajemen Talenta Nasional di bidang seni budaya sekaligus penguatan prinsip Pendidikan Bermutu untuk Semua dan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Diselenggarakan pada 17–23 November 2025, FLS3N 2025 menghadirkan 855 peserta terbaik dari 37 provinsi serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Arab Saudi, Malaysia, dan Jepang. Para peserta sukses lolos setelah melalui seleksi ketat dari tingkat sekolah hingga provinsi, mengungguli total 89.241 pendaftar—atau meningkat 37% dibanding tahun sebelumnya.

Kegiatan dibuka dengan doa bersama dan pembacaan Janji Peserta. Kepala Puspresnas, Maria Veronica Irene Herdjiono, menegaskan bahwa FLS3N merupakan wujud nyata visi Kemendikdasmen dalam memperluas partisipasi semesta dalam pengembangan talenta seni budaya.

“FLS3N adalah bagian dari upaya kita mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kolaborasi dengan Institut Kesenian Jakarta memberikan ruang bagi peserta untuk mengenal sisi akademik seni, peluang profesi, dan jalur pendidikan lanjutan di bidang seni,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru pembina yang berperan penting menjaga keberlanjutan seni budaya lokal di daerah.

Rangkaian kompetisi yang melibatkan 16 cabang lomba seni dan sastra seperti musik, tari, teater, film pendek, fotografi, jurnalistik, komik digital, desain poster, cipta lagu, hingga kreativitas musik tradisional. Pelaksanaan FLS3N tahun ini dilakukan secara luring dan hybrid untuk mengakomodasi peserta dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Tema “Ekspresi Seni, Inspirasi Negeri” mencerminkan keberanian murid untuk menampilkan gagasan dan karya melalui seni sebagai bahasa universal yang melampaui batas wilayah dan budaya. Tahun ini FLS3N jenjang Dikmen mencatat tingkat kompetisi yang sangat ketat, yaitu satu peserta mewakili 104 pendaftar atau setara 0,9 persen. Seluruh cabang lomba dinilai oleh dewan juri yang berasal dari akademisi dan praktisi seni profesional.

Rektor Institut Kesenian Jakarta, Muhammad Syamsul Marief, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan karena IKJ dapat menjadi tuan rumah FLS3N 2025. Ia menegaskan bahwa FLS3N bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang ekspresi bagi ratusan siswa untuk menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia. Rektor berharap pemenang FLS3N tahun ini dapat memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan seni di IKJ, mengingat ketatnya proses seleksi yang telah mereka lalui. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia dari Kemendikdasmen maupun IKJ yang bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis perlombaan.

“Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Ajang ini menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya, membangun karakter generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan berdaya saing,” demikian disampaikan dalam pembukaan kegiatan.

Ajang ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada murid dari seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T dan Sekolah Indonesia Luar Negeri, untuk menampilkan potensi dan karya terbaik sebagai bagian dari penguatan ekosistem talenta nasional di bidang seni budaya. Keberhasilan penyelenggaraan FLS3N 2025 ditentukan oleh komitmen seluruh unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan secara jujur, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen terus memperkuat upaya mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

JWG Indonesia–Inggris: Kemendikdasmen dan UK Sepakati Langkah Strategis Penguatan Pendidikan Dasar dan Menengah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Joint Working Group Meeting (JWG) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris (United Kingdom/UK) pada Selasa (18/11/2025). Pertemuan tersebut membahas capaian, tantangan, dan potensi kolaborasi strategis dalam penguatan ekosistem pendidikan dasar dan menengah, mencakup pengembangan guru, kurikulum, keterampilan masa depan, inovasi pendidikan, dan sistem sekolah.

Pertemuan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Diksi PKPLK), Tatang Muttaqin, sebagai ketua delegasi Indonesia. Hadir pula sejumlah pejabat penting Kemendikdasmen, termasuk Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Irsyad Zamjani; Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami; Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi; Direktur Kursus dan Pelatihan, Yaya Sutarya; serta Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Any Sayekti.

Dalam sambutannya, Dirjen Tatang menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Delegasi Inggris yang menempuh perjalanan panjang dari London ke Jakarta. Ia menegaskan bahwa kerja sama kedua negara memiliki fondasi yang kuat dan saling menguntungkan.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi Delegasi Inggris dalam menghadiri pertemuan ini. Kami berharap diskusi yang berlangsung hari ini dapat menghasilkan langkah kolaboratif yang substantif dan berkelanjutan,” ujar Tatang.

Tatang menjelaskan bahwa Kemendikdasmen kini mengusung kebijakan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Capaian partisipasi sekolah sudah menunjukkan hasil menggembirakan—99,19% pada usia 7–12 tahun dan 96,17% pada usia 13–15 tahun.

Dalam paparannya, Dirjen Tatang memaparkan sejumlah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain meliputi peningkatan kualifikasi D4/Sarjana (S1); pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan di bidang Kecerdasan Artifisial, koding, deep learning, bimbingan dan konseling, literasi, serta numerasi; redistribusi tenaga pendidik untuk pemerataan kualitas layanan pendidikan; pembaruan sistem manajemen kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas; transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB); penguatan pendidikan karakter melalui “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”; pengenalan Kecerdasan Artifisial,dan koding sebagai bagian dari kurikulum; serta Implementasi model baru evaluasi yaitu Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mendorong Program Digitalisasi Pendidikan serta Program Rumah Pendidikan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjangkau anak-anak di wilayah terpencil.

Dirjen Tatang menyampaikan bahwa Inggris, dengan sistem pendidikan yang telah lama diakui kualitas dan inovasinya, merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional.

“Indonesia memiliki banyak hal yang dapat dipelajari dari praktik-praktik unggul Inggris. Namun kami juga percaya bahwa kemitraan ini bersifat timbal balik. Kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam memodernisasi sistem pendidikan dan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang kompleks,” ujar Tatang.

Dirjen Tatang juga menegaskan bahwa hasil pembahasan dalam pertemuan JWG diharapkan dapat menghasilkan program dan proyek yang terukur, realistis, serta dapat diimplementasikan dengan efektif. Program-program tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat secara luas.

“Kami percaya bahwa pertemuan ini akan menghasilkan arah strategis yang jelas serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung prioritas pendidikan kedua negara,” pungkas Dirjen Tatang.

Sementara itu, UK International Education Champion, Sir Steve Smith, menegaskan komitmen kuat Inggris untuk memperluas kerja sama pendidikan dengan Indonesia. Steve juga mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh seluruh delegasi.

“Negara boleh berbeda sejarah dan budaya, tetapi tantangan pendidikan sering kali sama. Dari perjalanan kami ke berbagai negara, kami selalu belajar banyak. Dan kami berharap bisa saling belajar termasuk dari kesalahan maupun keberhasilan yang kami alami,” ujar Sir Steve.

Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan isu universal yang melampaui batas politik. “Pendidikan itu penting, apa pun pandangan politik Anda, di semua negara di dunia. Dalam peran saya, saya hanya bekerja dengan lima negara. Tentu saja Indonesia adalah salah satunya. Karena itu, kemitraan Indonesia–Inggris yang dibangun atas dasar saling menghormati dan visi bersama ini sangat berarti,” kata Sir Steve.

Sir Steve juga menyoroti komitmen Presiden RI yang memberikan dorongan besar pada agenda pendidikan kedua negara ini.

“Yang paling berkesan adalah ketika saya diminta Presiden Prabowo untuk datang dan berdiskusi selama lebih dari dua setengah jam tentang pendidikan. Beliau menekankan komitmen inklusivitas dan pendidikan untuk semua yang merupakan nilai untuk menjadi dasar kerja sama kita,” ungkapnya.

Melalui Joint Working Group Indonesia–United Kingdom 2025, kedua negara sepakat untuk melanjutkan koordinasi dalam penyusunan Rencana Aksi Bersama untuk Nota Kesepahaman yang telah disepakati. Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi landasan konkret bagi implementasi berbagai potensi kolaborasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan sistem pendidikan di Indonesia dan Inggris.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri: Kunci Penguatan Mutu dan Inovasi di Era Global

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dinamika global dan perkembangan status kelembagaan menuntut perguruan tinggi untuk bertransformasi. Tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, perguruan tinggi kini harus menjadi pusat inovasi, penggerak ekonomi, dan institusi yang akuntabel. Isu strategis ini menjadi fokus utama dalam sesi diskusi Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) / Indonesia Higher Education Summit (IHES) 2025 di Graha Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Rabu (19/11).

Forum tersebut menghadirkan berbagai perguruan tinggi dari tiga klaster kelembagaan: PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Satuan Kerja (PTN-Satker). Masing-masing membagikan strategi tata kelola yang mereka terapkan dalam menghadapi tuntutan perubahan.

Meski berbeda karakter, ketiganya memiliki tujuan serupa—memperkuat tata kelola, meningkatkan mutu layanan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Forum PTN-BH sekaligus Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menegaskan bahwa kepemimpinan PTN-BH menuntut keseimbangan antara dua budaya organisasi besar.

“Diibaratkan seorang Rektor harus memiliki kemampuan yang menggabungkan dua hal tadi, kemampuan mengatasi Corporate culture dan Academic Culture,” ungkap Rektor UI.

Menurutnya, PTN-BH memerlukan rektor yang memiliki kecakapan manajerial layaknya pemimpin korporasi besar, namun tetap menjaga integritas dan nilai-nilai kebebasan akademik yang menjadi ruh universitas.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MPRTNI) sekaligus Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok, menyoroti perbedaan kondisi awal di antara klaster perguruan tinggi, sehingga transformasi tata kelola pun memiliki tantangan yang tidak seragam.

Setiap institusi memiliki landasan yang berbeda—baik dari sisi sumber daya, karakter mahasiswa, hingga kapasitas kelembagaan—yang harus dipertimbangkan dalam proses perubahan.

Rektor ISI Yogyakarta, Irwandi, menambahkan tantangan unik yang dihadapi perguruan tinggi seni ketika bertransformasi dari PTN-Satker menuju PTN-BLU.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa tidak bisa dilakukan secara agresif seperti kampus umum. Kualitas perguruan tinggi seni sangat dipengaruhi oleh rasio ideal pengajaran praktikum, yang menuntut perhatian lebih.

“Dilihat dari sisi populasi berbeda, tidak dengan mudah menambah kelas paralel terkait dengan volume yang pasti berkaitan dengan mutu,” ungkapnya.

Ia berharap forum semacam IHES dapat menjadi ruang berbagi strategi bagi PTN seni yang memiliki kekhasan tersendiri.

Diskusi dalam IHES 2025 menegaskan bahwa keberhasilan perguruan tinggi bukan ditentukan oleh status kelembagaannya—baik PTN-BH, PTN-BLU, maupun PTN-Satker—melainkan oleh fleksibilitas tata kelola yang diterapkan.

Fleksibilitas tersebut harus mampu meningkatkan mutu layanan akademik, memperkuat kapasitas inovasi, mendorong kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam konteks transformasi pendidikan tinggi nasional, tata kelola yang adaptif, profesional, dan responsif menjadi kunci untuk memastikan perguruan tinggi mampu bersaing secara global sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...662663664...4,903Halaman 663 dari 4,903