Beranda blog Halaman 795

Realisasi Pembiayaan APBN hingga Agustus 2025 Capai Rp425,7 Triliun

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp662,0 triliun. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan dinilai terkendali dan tetap antisipatif di tengah dinamika pasar keuangan global.

“Ini di-breakdown dari pembiayaan utang sebesar Rp463,7 triliun atau 59,8 persen dari target APBN. Dan yang kedua adalah pembiayaan non-utang minus Rp38 triliun atau 23,8 persen dari APBN,” kata Wamenkeu Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (22/9).

Dari sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN), Wamenkeu Thomas mengungkapkan bahwa performa lelang SBN di primary market masih terjaga dan menunjukkan kinerja positif. Permintaan investor kuat (bid to cover ratio tinggi) di tengah kondisi pasar yang volatile. Rata-rata bid to cover ratio tahun 2025 tercatat 3,03 untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 3,15 untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tingginya permintaan tersebut menunjukkan bahwa permintaan investor tetap kuat dan minat asing terjaga tinggi meskipun volatilitas pasar meningkat.

“Kepercayaan ini juga tidak lepas dari status investment grade yang disandang Indonesia. Sehingga, SBN Indonesia tetap dipandang sebagai instrumen aman dan kredibel di pasar global,” ujar Wamenkeu Thomas.

Selain itu, yield SBN tenor 10 tahun juga mengalami penurunan 70 basis poin atau sekitar 10 persen sejak awal tahun, didukung kuatnya permintaan investor di pasar perdana maupun sekunder. Hingga pertengahan September 2025, capital inflow asing mencapai Rp42,61 triliun secara year-to-date. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap fundamental dan prospek perekonomian Indonesia. Adapun spread SBN 10 tahun terhadap US Treasury turun ke level 216 basis poin, lebih rendah dari sejumlah negara peers, yang menunjukkan profil risiko Indonesia terjaga.

“Yield yang turun, spread yang menyempit, serta aliran modal asing yang masuk, semua mendukung tercapainya pembiayaan dengan biaya utang yang lebih rendah dan efisien,” kata Wamenkeu Thomas.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan investasi (below the line) sebesar Rp42,7 triliun hingga 31 Agustus 2025. Alokasi tersebut difokuskan pada program di sektor perumahan, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional. Di antaranya Rp18,77 triliun untuk pembangunan rumah dengan output 163.831 unit, serta Rp16,57 triliun untuk penguatan cadangan pangan melalui Bulog dengan output 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah.

APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Pembiayaan anggaran terus dikelola secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar, perkembangan kebutuhan pembiayaan, dan posisi kas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasi Belanja Negara Capai Rp1.960,3 Triliun hingga Agustus 2025

Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN. Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (22/09).

Di dalam BPP, Belanja Kementerian/Lembaga realisasi tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

Selain itu, realisasi Belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi. Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024.

“BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Wamenkeu.

Sementara itu realisasi TKD Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wamenkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pendapatan Negara Capai Rp1.638,7 Triliun per Agustus 2025, Didukung Pajak dan PNBP

Pendapatan negara mencatatkan kinerja baik didukung penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga 31 Agustus 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu pada Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (22/09).

Realisasi penerimaan pajak bruto sebesar Rp1.442,74 triliun, tumbuh 2,1 persen (yoy) menunjukkan kondisi ekonomi berjalan. Sementara realisasi penerimaan pajak neto dengan pengurangan restitusi sebesar Rp1.135,44 triliun. Pertumbuhannya ditopang oleh kinerja sektor utama antara lain ketenagalistrikan, pertambangan bijih logam, perdagangan online, perdagangan besar, pertanian tanaman, industri minyak kelapa sawit, dan perbankan. Selain itu penerimaan pajak per jenis pajak juga meningkat ditunjukkan dengan penerimaan PPh 21, PPN DN, PPh Badan, dan PPN impor yang seluruhnya menunjukkan tren pertumbuhan.

Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp194,9 triliun, tumbuh 6,4 persen (yoy). Penerimaan kepabeanan dan cukai didukung penerimaan cukai sebesar Rp144 triliun dengan , bea keluar sebesar Rp18,7 triliun didorong kenaikan harga CPO dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga, serta bea masuk sebesar Rp32,2 triliun kontraksi 5,1 persen (yoy) dipengaruhi kebijakan perdagangan di bidang pangan dan utilisasi Free Trade Agreement (FTA).

Selanjutnya, realisasi PNBP mencapai Rp306,8 triliun. Realisasi tersebut didukung penerimaan SDA migas sebesar Rp65,0 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp75,6 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp91,9 triliun, dan penerimaan BLU sebesar Rp62,5 triliun.

“Ada peningkatan dari sisi pencapaian terhadap outlook,” ungkap Wamenkeu Anggito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 Sebesar Rp1.960,3 Triliun

Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN. Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (22/09).
Di dalam BPP, Belanja Kementerian/Lembaga realisasi tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.
Selain itu, realisasi Belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi. Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024.
“BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Wamenkeu.
Sementara itu realisasi TKD Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wamenkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Tinggi dari Proyeksi IMF

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah gejolak global. Prospek ekonomi nasional semakin positif didukung oleh pertumbuhan yang solid, inflasi yang stabil, dan perbaikan kinerja ekspor di tengah tren penurunan suku bunga global.

“Kinerja ekonomi berbagai negara masih resilien hingga tahun 2025, meskipun AS pada periode yang bersamaan menerapkan tarif resiprokal tinggi. Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang resilien,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta pada Senin (22/9).

International Monetary Fund (IMF) merevisi ke atas proyeksi perekonomian global yang mencerminkan optimisme yang mulai menguat. Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi ke atas dengan pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan naik menjadi 4,8 persen dari sebelumnya 4,7 persen. Pemerintah optimistis realisasi bisa melampaui proyeksi tersebut.

“Saya pikir kita akan lebih dari situ ya. Bahkan tahun ini pun akan di atas 4,8 persen,” ujar Menkeu.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada triwulan II-2025. Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang meningkat 5 persen, serta investasi yang tumbuh 6,99 persen. Sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomi terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68 persen, tertinggi sejak tahun 2022.

“Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover. Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi melalui dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena supply uang ditambah di sistem perekonomian,” kata Menkeu.

Di sisi lain, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan menggembirakan. Berdasarkan data Bea Cukai hingga Agustus 2025, ekspor tumbuh 7,8 persen secara tahunan, terutama didorong sektor industri pengolahan dan hilirisasi mineral seperti nikel dan tembaga. Neraca perdagangan kumulatif Januari hingga Agustus 2025 bahkan melonjak 52,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut mencerminkan daya saing ekspor yang semakin kuat meskipun diwarnai dinamika tarif perdagangan global.

“Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang karena mau ada tarif, mereka ini duluan front loading, tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh,” ungkap Menkeu.

Sementara itu, stabilitas inflasi menjadi faktor kunci yang menopang daya beli masyarakat. Hingga Agustus 2025, inflasi tercatat 2,31 persen (year on year/yoy), level yang dinilai ideal dalam konsensus global 1 hingga 3 persen. Menkeu menilai capaian tersebut lebih sehat dibanding beberapa negara kawasan, seperti Singapura 0,6 persen atau Malaysia 1,2 persen, yang mencerminkan lemahnya permintaan domestik di negara-negara tersebut.

“Inflasi yang bagus itu bukan nol, bukan juga di atas 10 persen. Tapi sekarang konsensus ekonomi global antara 1 sampai 3 persen dan kita sekarang di 2,3 persen, level yang pas,” kata Menkeu.

Menkeu menegaskan sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sebelumnya telah menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin guna memperlonggar likuiditas perbankan dan mendorong pembiayaan produktif.

“Sekarang semuanya sudah kita set agar ekonomi bergerak lebih cepat. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun, dan multiplier effect untuk pertumbuhan akan semakin signifikan,” jelas Menkeu.

Dengan kombinasi faktor eksternal yang membaik, inflasi yang stabil, serta permintaan domestik yang kuat, prospek ekonomi Indonesia hingga akhir 2025 dipandang semakin optimistis. Pemerintah meyakini momentum ini dapat menjadi landasan menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara, Presiden Prabowo Ajak Dunia Akhiri Tragedi Gaza

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9). Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan pertemuan penting ini.

Kepala Negara kemudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza.

“Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh. Kelaparan mengancam. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri. Menurutnya, Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.

“Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” tegasnya.

“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” lanjutnya.

Dalam pidatonya, Presiden turut menyampaikan pentingnya Deklarasi New York yang dianggap telah memberikan jalur damai dan adil menuju perdamaian. Menurutnya, pengakuan kenegaraan harus membawa arti perdamaian sejati bagi semua pihak.

Kepala Negara pun mengapresiasi langkah sejumlah negara besar yang telah mengakui Palestina, termasuk Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal.

“Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berhenti,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa penghentian perang di Gaza harus menjadi prioritas utama dunia internasional. Indonesia siap berkontribusi aktif, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB.

“Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan. Kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kita siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kita bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” kata Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Hadiri Konferensi Internasional di PBB Bahas Solusi Dua Negara Palestina

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9).

Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara, sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut.

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Konferensi dibuka dengan pidato dari lima tokoh, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden SMU PBB ke-80 Annalena Baerbock, serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyampaikan pidato secara langsung dari Palestina melalui video.

Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ke-5 dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Kepala Negara menyampaikan pernyataannya setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.

Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33, dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina.

Para Pemimpin Dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya Two-State Solution. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB ini

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/9), pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Menurut keterangan tertulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran ini menandai salah satu agenda utama dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat.

“Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025, pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB. Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” jelas Seskab.

Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia. Seskab menegaskan bahwa Indonesia membawa misi besar dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, yakni menguatkan posisi sebagai pemimpin Global South yang konsisten mendorong agenda reformasi tata kelola dunia.

“Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ungkapnya

Kehadiran Presiden Prabowo di forum global ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia terhadap perdamaian, kerja sama internasional, serta pembangunan yang berkeadilan bagi semua negara, khususnya negara-negara berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Selasa

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (23/9). Layanan ini disediakan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan secara lebih mudah dan dekat dengan domisili.

Melalui akun resmi X (Twitter) @TMCPoldaMetro, diinformasikan daftar lokasi dan jadwal Samsat Keliling Jadetabek hari ini sebagai berikut:

Lokasi Samsat Keliling Jakarta

  1. Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  2. Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB).

  3. Jakarta Barat: Gelanggang Remaja Cengkareng (08.00–14.00 WIB).

  4. Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) & Pos Polisi TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB).

  5. Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur (08.00–15.00 WIB) & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

Lokasi Samsat Keliling Tangerang

  1. Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas & parkiran busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB).

  2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB).

  3. Ciledug: Giant Poris Gaga Indah & Metland Cyber City Cipondoh (09.00–14.00 WIB).

  4. Ciputat: Halaman parkir Samsat Ciputat & kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  5. Kelapa Dua: Halaman Gtown House Square Gading (08.00–14.00 WIB).

Lokasi Samsat Keliling Bekasi

  1. Kota Bekasi: KFC Zamrud (09.00–12.00 WIB).

  2. Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Pusat (09.00–12.00 WIB).

Lokasi Samsat Keliling Depok

  1. Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) & RS Bhayangkara Brimob (08.00–12.00 WIB).

  2. Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB).

Syarat Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan Samsat Keliling wajib membawa:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi,

  • BPKB asli beserta fotokopi,

  • STNK asli beserta fotokopi.

Layanan ini hanya berlaku untuk pembayaran PKB tahunan. Untuk pajak kendaraan lima tahunan atau ganti pelat nomor, wajib pajak harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat. Selain itu, layanan tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Alternatif Bayar Pajak Kendaraan Online

Sebagai pilihan lain, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Melalui aplikasi ini, pembayaran PKB dapat dilakukan secara online di 33 provinsi dan dokumen STNK akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Namun, aplikasi ini tidak bisa digunakan bagi wajib pajak yang menunggak lebih dari satu tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat, dan Biaya Perpanjangan SIM A & C

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta pada Selasa (23/9) di lima titik lokasi. Layanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya SIM A dan SIM C.

Melalui akun resmi X (Twitter) @tmcpoldametro, layanan mobil SIM Keliling Jakarta beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

  1. Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  4. Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  5. Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM di gerai SIM Keliling perlu menyiapkan dokumen berikut:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM lama yang masih aktif

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Perlu dicatat, layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah habis meski hanya sehari, pemilik SIM wajib mengajukan pembuatan baru di Satpas atau gerai resmi kepolisian.

Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Polri, biaya perpanjangan SIM di Jakarta adalah:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi melalui aplikasi resmi.

Dengan adanya layanan SIM Keliling Jakarta, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News