Beranda blog Halaman 82

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Top Public Service App Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengembangkan aplikasi Sentuh Tanahku meraih penghargaan Top Public Service App kategori Kementerian pada ajang Digital Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan oleh JawaPos.com, Kamis (30/07/2026). Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan inovasi layanan pertanahan berbasis digital yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Penghargaan ini memacu kami untuk selalu menjadikan Sentuh Tanahku terus mendekatkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari JawaPos.com ini menambah semangat kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya layanan digital pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, usai menerima penghargaan mewakili Kementerian ATR/BPN.

Aplikasi Sentuh Tanahku berhasil meraih nominasi berdasarkan survei yang dilakukan JawaPos.com dan Lembaga Survei Infovesta 20 Provinsi di Indonesia dengan total responden mencapai 19.000 orang, untuk mengukur persepsi masyarakat terkait produk aplikasi. Indikator utama penilaian mengacu pada top of mind awareness, brand pertama yang dipikirkan, serta brand yang paling dipercaya. Aplikasi Sentuh Tanahku memenuhi kriteria kelayakan yang diseleksi berdasarkan rekam jejak testimoni masyarakat, inovasi produk, kualitas layanan, serta persepsi publik.

“Melihat aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah bagus dan tentunya inovasi ini tak akan berhenti. Kita berupaya mengembangkan aplikasi dan layanan kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” terang Andi Tenri Abeng.

Andi Tenri Abeng menilai, keberhasilan inovasi digital juga harus diimbangi dengan komunikasi publik yang kuat. Ke depan, ia berharap Sentuh Tanahku bisa lebih dikenal sehingga banyak masyarakat makin memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.

“Aplikasi Sentuh Tanahku ini terus dan selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk semakin mendekatkan ATR/BPN dengan masyarakat. Semua informasi terkait syarat, biaya, waktu, proses permohonan, bisa dilakukan dengan Sentuh Tanahku. Apa yang seringkali masyarakat keluhkan, tanyakan, dan dianggap rumit, semuanya ada di sana,” jelas Andi Tenri Abeng.

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 adalah ajang penghargaan bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang sukses melakukan inovasi digital dan akselerasi ekonomi digital. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu pemenang nominasi bersama dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkeu Ajak Kolaborasi Bangun Kawasan Pendidikan Terpadu di Jakarta

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal transformasi ekonomi nasional berbasis pengetahuan dan inovasi melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Focus Group Discussion (FGD) perancangan Jakarta Education and Innovation Center di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (29/7), Wamenkeu Suahasil menyampaikan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga menjadi katalisator utama peremajaan kota berbasis ilmu pengetahuan.

Melalui inisiatif Jakarta Education and Innovation Center, Wamenkeu Suahasil menilai Jakarta memiliki arah baru untuk berkembang sebagai pusat pendidikan dan inovasi dunia. “Indonesia perlu beralih dari yang sebelumnya mengandalkan perspiration (kerja keras fisik) menuju innovation (inovasi). Pemerintah membutuhkan pengetahuan yang diciptakan oleh universitas, LSM, lembaga riset, hingga institusi multidimensi untuk menjembatani hasil riset menjadi kebijakan publik (research-based policy making)”, ujar Wamenkeu Suahasil.

Wamenkeu Suahasil pun memaparkan komitmen jangka panjang Pemerintah Pusat dalam mendukung sektor pendidikan dan riset melalui pelaksanaan kewajiban konstitusi alokasi 20% anggaran pendidikan pada tahun 2009 hingga tahun 2026. Total dana yang dialokasikan telah mencapai Rp7.667,3 triliun. Dari alokasi tersebut, pemerintah berhasil mengumpulkan Dana Abadi Pendidikan (Sovereign Fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan total akumulasi saat ini mencapai sekitar Rp195 triliun.

Dana Abadi tersebut telah memberikan manfaat kepada lebih dari 61.000 anak muda Indonesia, membiayai lebih dari 4.700 proyek penelitian. Selain itu Dana Abadi ini juga sudah dimanfaatkan oleh 23 Perguruan Tinggi Negeri untuk menghasilkan 8.200 publikasi ilmiah, 1.900 visiting professor dan postdoctoral fellowship, serta program pertukaran mahasiswa.

Guna mengatasi masih rendahnya pengeluaran untuk Riset dan Pengembangan (Research and Development/R&D) di Indonesia, pemerintah menyediakan insentif perpajakan berupa Super Tax Deduction. Insentif ini memungkinkan pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari total biaya kegiatan R&D yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan lembaga riset.

Terkait pelaksanaan Jakarta Education and Innovation Center, Wamenkeu mendorong kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat melalui kementerian teknis akan mendukung dari sisi program dan kebijakan (software), sementara Pemprov DKI Jakarta menyediakan ruang, lahan, dan infrastruktur (space and building).

Suahasil juga menekankan pentingnya efisiensi melalui aglomerasi pendidikan, yaitu menyatukan berbagai universitas terkemuka dan pusat riset dalam satu kawasan terpadu di Jakarta. Menurutnya, hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing investasi daerah, tetapi juga memperkuat posisi dan representasi Indonesia di forum internasional.

“Ini adalah wujud Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berkontribusi bagi dunia”, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Ajak Masyarakat Sukseskan Imunisasi Anak, Target Cakupan Nasional Capai 95 Persen

Penulis
Reta
-

Ketua Tim Kerja Imunisasi dan Anak Kementerian Kesehatan RI, dr Gertrudis Tandy mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama menyukseskan program imunisasi. Langkah itu dilakukan, untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal memperoleh hak, atas perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

“Pada prinsipnya, program imunisasi bertujuan agar semua anak Indonesia mendapatkan imunisasi dan tidak ada yang tertinggal. Pemerintah sudah menyiapkan layanan, sehingga yang dibutuhkan adalah peran orang tua untuk mengantarkan anak ke fasilitas pelayanan imunisasi,” ujarnya, pada sosialisasi program imunisasi di Gedung KUD Mina, Kecamatan Kragan, Kamis (30/7/2026).

Disampaikan, keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada kesiapan fasilitas kesehatan, tetapi juga dukungan seluruh elemen masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga diharapkan ikut mengajak dan memastikan anak-anak datang ke lokasi pelayanan imunisasi.

Menurut Gertrudis, capaian imunisasi di Jawa Tengah selama ini tergolong baik, dan termasuk salah satu provinsi dengan cakupan tinggi di Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Rembang juga menunjukkan perkembangan positif, dengan capaian imunisasi yang telah melampaui 50 persen.

“Capaian Kabupaten Rembang sudah lumayan bagus, karena sudah di atas 50 persen. Namun, target akhir tahun harus mencapai lebih dari 95 persen, sehingga masih perlu kerja sama semua pihak, agar target tersebut bisa tercapai,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, sebagian besar program imunisasi pemerintah masih difokuskan pada bayi, balita, dan anak usia sekolah. Karena itu, masyarakat diminta mempersiapkan anak-anak menjelang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), yang akan berlangsung pada Agustus mendatang.

“Nanti, petugas akan datang ke sekolah-sekolah memberikan layanan imunisasi. Orang tua diminta menyiapkan anak sejak dari rumah, memastikan kondisinya sehat, sudah makan, dan tidak sedang demam, agar bisa menerima imunisasi dengan baik,” jelasnya.

Selain kesiapan fisik, Gertrudis juga mengingatkan pentingnya memberikan dukungan psikologis kepada anak. Orang tua diimbau tidak menakut-nakuti anak tentang suntikan, melainkan memberikan pemahaman agar mereka lebih tenang, saat mengikuti imunisasi di sekolah.

“Dukungan orang tua sangat penting, karena anak usia sekolah biasanya lebih sensitif secara psikologis. Persiapkan mereka dengan baik agar tidak takut saat mengikuti imunisasi,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr M Rehulina menyampaikan, capaian imunisasi di Kabupaten Rembang rata-rata sudah lebih dari 50 persen dari target. Meskipun sudah terbilang bagus, sejumlah tantangan sering dihadapi di lapangan.

“Masih dijumpai sebagian orang tua yang enggan mengimunisasikan anaknya karena kekhawatiran reaksi pascaimunisasi (KIPI) ringan, seperti demam, rumor negatif seputar bahan vaksin, atau faktor keyakinan tertentu (agama), isu kehalalan vaksin, dan lainnya. Penjangkauan kelompok khusus (ATS dan kelompok rentan), pada program BIAS/HPV memerlukan kerja ekstra, karena sasaran tidak berada dalam wadah institusi sekolah formal,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, kendala pendataan karena banyak bayi mendapatkan imunisasi di fasilitas swasta atau dokter/bidan praktik mandiri. Kondisi tersebut tidak dibarengi dengan koordinasi pelaporan dan sweeping data ke Puskesmas pembina wilayah, atau belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Akad Massal 62.000 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/07/26). Kehadiran Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung terwujudnya ekosistem perumahan yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum atas tanah.

“Dengan legalitas tanah yang kuat dan pelayanan pertanahan yang semakin modern, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pemilik rumah,” kata Menteri Nusron.

Kepastian hukum atas tanah merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari proses pembangunan perumahan. Melalui legalitas tanah, masyarakat memperoleh jaminan hukum atas rumah yang dimiliki.

Prosesi akad massal yang merupakan bagian dari program Tiga Juta Rumah ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dilaksanakan secara serentak pada 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Selain dihadiri para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, acara ini juga diikuti oleh gubernur, perwakilan pemerintah daerah, para pengembang properti, serta ratusan masyarakat penerima manfaat.

“Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Termasuk juga dalam mendukung program Tiga Juta Rumah dengan mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah. Menurutnya, sinergi antarkementerian menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan kepastian hukum yang jelas.

Di lokasi acara, Presiden Prabowo bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dan berdialog dengan sejumlah warga. Menutup rangkaian acara, Presiden Prabowo dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PKP, dan perwakilan penerima rumah subsidi menekan tombol peresmian program rumah subsidi sebagai simbol dimulainya penyaluran manfaat kepada puluhan ribu keluarga di berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Soroti Layanan Listrik di DIY, PLN Diminta Perkuat Wilayah Sulit dan Dukung Bus Listrik

Penulis
Reta
-

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menegaskan bahwa DIY secara umum berada dalam kondisi kelistrikan yang baik, namun tetap memerlukan perhatian khusus pada sejumlah isu strategis. Penegasan itu disampaikan pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut saat memimpin kegiatan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta perubahannya, yang digelar bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta, Rabu (29/7/26).

Dalam pertemuan tersebut, Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPD RI. Di antaranya terkait pemerataan layanan listrik di wilayah dengan karakteristik geografis khusus, seperti kawasan karst Gunungkidul dan Pegunungan Menoreh, kesiapan sistem kelistrikan dalam menghadapi peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan pertumbuhan sektor pariwisata; serta kecepatan penanganan gangguan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.

“Rasio elektrifikasi di Provinsi DIY secara keseluruhan sudah berada di angka yang sangat tinggi (mendekati 100%), dengan persebaran merata di berbagai kabupaten/kota seperti Sleman, Bantul, Kulonprogo, hingga Gunungkidul. Meski demikian, PLN perlu berkomitmen dalam penanganan wilayah spesifik yang berkarakteristik geografis sulit, seperti perbukitan karst di Kabupaten Gunungkidul dan kawasan utara Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan dengan Pegunungan Menoreh,” ungkap Gus Hilmy di ruang rapat kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta.

Menanggapi isu-isu yang diangkat Gus Hilmy, PT PLN UID Yogyakarta yang diwakili General Manager Dery Prasetya Utomo memaparkan sejumlah data sebagai bahan masukan bagi DPD RI. Rasio desa berlistrik di DIY telah mencapai 100 persen dan rasio elektrifikasi mencapai 99,81 persen, dengan cadangan daya yang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun aktivitas ekonomi daerah.

PLN juga menyampaikan bahwa perluasan akses listrik terus dilakukan melalui Program Listrik Desa (Lisdes), diiringi penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan layanan Home Charging Services untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di DIY.

“Fokusnya adalah supaya kami bisa melayani masyarakat terkait ketenagalistrikan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Dery.

PLN turut menyampaikan tantangan yang masih dihadapi, antara lain pengembangan jaringan di sejumlah wilayah dan kebutuhan investasi energi baru terbarukan. Sebagai tindak lanjut atas perhatian DPD RI terhadap kecepatan penanganan gangguan, PLN menyatakan telah membentuk tim komunikasi reaksi cepat serta mengoptimalkan pemantauan laporan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile.

Dihubungkan dengan program Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, Gus Hilmy mendorong agar PLN bersedia mendukung program Kawasan Jalan Malioboro full pedestrian (bebas kendaraan bermotor berbahan bakar minyak).

“Kita ingin mengusulkan agar Pemda DIY bersedia meremajakan bus TransJogja dengan bus listrik. Bersamaan dengan itu, kami berharap, PLN bersedia mensupport yang dibutuhkan,” kata Gus Hilmy.

Menanggapi hal tersebut, Dery mengatakan bahwa PLN siap mendukung program Pemda DIY tersebut. Menurutnya, ada banyak skema dalam percepatan pengadaan bus listrik. Di antaranya dengan sistem sewa unit.

Gus Hilmy menegaskan bahwa seluruh masukan yang dihimpun dari PLN akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ia berharap sinergi antara DPD RI dan PLN dapat terus mendorong layanan kelistrikan yang semakin andal, merata, dan berkualitas bagi masyarakat DIY.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Dorong Perubahan Paradigma Pembangunan Papua Berbasis Pendidikan Berkualitas

Penulis
Reta
-

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menegaskan bahwa stigma yang selama ini dilekatkan kepada Papua sebagai daerah tertinggal, terbelakang dan termiskin bukan hal yang mutlak.

Menurutnya, label tersebut tidak mencerminkan realitas Papua yang sesungguhnya, karena Tanah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Filep Wamafma dalam pandangannya mengenai pentingnya membangun Papua melalui pendidikan yang berkualitas.

“Lebih dari enam dekade Papua menjadi bagian dari RI dan sudah menjalani dua periode Otonomi Khusus, namun stigma soal kemampuan masyarakat Papua ini masih sering muncul. Padahal, Papua punya kekayaan hutan, laut, tambang, dan potensi pangan yang luar biasa. Jadi paradigma pembangunan terhadap Papua sudah semestinya bergeser menuju pendekatan yang menghargai potensi dan kapasitas masyarakat Papua,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima Kamis (30/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama Ketua Ahli Dosen Papua Barat itu menilai program Papua Cerdas merupakan langkah afirmatif pemerintah yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan kualitas SDM. Namun, program ini juga harus memiliki tata kelola pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas guru, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran.

“Selain itu, arah pembangunan manusia di Papua harus dinamis dan menargetkan peningkatan dari berbagai indikator seperti kualitas hidup, pengetahuan atau pendidikan dan standar hidup yang layak atau sejahtera. Paradigma ini harus terus berkembang progesif, bukan stagnan,” sambung Filep.

“Jadi anggapan bahwa SDM Papua rendah itu bukan hal yang mutlak, sudah banyak putra-putri Papua telah berhasil menjadi sarjana, magister, doktor, profesor, akademisi, birokrat, profesional, maupun pemimpin di berbagai sektor, termasuk di tingkat nasional dan internasional. Karena itu, SDM Papua juga siap bersaing di sektor manapun untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Filep lagi.

Dalam bidang pendidikan dasar, ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan belajar yang aman, serta penguatan metode pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Papua, menurutnya, harus mampu menjadi contoh keberhasilan tata kelola pendidikan di Indonesia.

Lebih lanjut, Filep menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada guru dan kepala sekolah. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, DPRD, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dunia usaha, hingga keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak.

“Papua tidak kekurangan orang-orang cerdas. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, kepercayaan, tata kelola yang baik, dan kolaborasi semua pihak. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk membangun harkat, martabat, dan masa depan Papua. Sudah saatnya kita menghentikan stigma dan bersama-sama membangun Papua yang maju, cerdas, dan bermartabat,” tegas Filep Wamafma.

Melalui komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, Ketua Alumni Unhas Papua Barat itu optimistis Papua mampu menjadi daerah yang unggul sekaligus menjadi contoh keberhasilan pendidikan yang berbasis keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi El Nino, Kemenhut Tingkatkan Kolaborasi Pengendalian Karhutla Bersama Polri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman puncak kemarau dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Dedi Prasetyo, didampingi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri), Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda, Wakapolda, hingga Kapolres seluruh Indonesia, khususnya dari wilayah rawan Karhutla secara virtual. Selain Wamenhut, turut hadir dan memberikan paparan dari Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.

Dalam paparannya, Wamenhut Rohmat Marzuki mengapresiasi sinergi kuat antar-lembaga yang berhasil menekan angka Karhutla dalam dua siklus El Nino terakhir. Luas Karhutla yang mencapai 2,61 juta hektare pada El Nino 2015 berhasil ditekan menjadi 1,64 juta hektare (2019), dan terus diturunkan menjadi 1,16 juta hektare pada El Nino 2023.

Namun, Wamenhut Rohmat Marzuki memberikan peringatan dini (early warning) terkait analisis BMKG yang memprediksi kemarau dan El Nino tahun 2026 akan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, serta lebih kering, sebagai awal dari siklus El Nino 4 tahunan yang berpotensi berlanjut hingga 2027.

Selain itu, Wamenhut yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Lukita Awang, menggarisbawahi bahwa pencegahan harus tetap menjadi prioritas utama, karena setiap hektare hutan dan lahan yang berhasil diselamatkan jauh lebih bernilai dibandingkan upaya pemadaman, apalagi setelah api membesar.

“Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi yang terbukti telah berhasil. Kita hadapi El Nino 2026-2027 dengan satu komando, satu tujuan, dan satu semangat melindungi hutan, masyarakat, serta masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan bentuk komitmen Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta Karhutla.

Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat.

Polri juga akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang telah diarahkan Presiden dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, mulai dari pencegahan, penanganan saat terjadi kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban Tingkatkan Kompetensi Juru Sembelih Halal Demi Jaminan Produk ASUH

Penulis
Reta
-

Pemkab Tuban terus memperkuat jaminan keamanan pangan asal hewan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Salah satunya diwujudkan melalui Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Pelatihan ini digelar selama dua hari, 29–30 Juli 2026, dan diikuti 20 peserta yang terdiri atas juru sembelih unggas serta pemilik usaha tempat pemotongan unggas (TPU) di Kabupaten Tuban. Sebelumnya, para peserta telah melalui proses seleksi administrasi, wawancara, serta penandatanganan komitmen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, S.STP., M.M., mengungkapkan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi para juru sembelih unggas sesuai standar nasional, sekaligus memperkuat penerapan penyembelihan halal yang memenuhi kaidah higiene dan sanitasi.

Lebih lanjut, kompetensi juru sembelih halal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga mutu produk pangan asal hewan sekaligus meningkatkan daya saing usaha peternakan di Kabupaten Tuban. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap produk pangan yang aman dan tersertifikasi halal semakin meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas juru sembelih menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses penyembelihan memenuhi ketentuan syariat, standar kesehatan masyarakat veteriner, serta regulasi yang berlaku.

Eko Julianto menerangkan pelatihan Juleha ini juga sebagai upaya mendukung kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan penahapan kedua sertifikasi halal penuh yang berlaku mulai 18 Oktober 2026. Adapun cakupannya meliputi produk makanan dan minuman, produk hasil sembelihan, produk kesehatan dan kecantikan, serta produk lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKP2P Kabupaten Tuban, Dr. drh. Pipin Diah Larasati, M.A.P., menjelaskan pelatihan Juleha kali ini menghadirkan narasumber dari Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC), yakni Dr. Eko Saputro, S.Pt., M.Si. dan drh. Supratikno, M.Si., PAVET. Selain materi teori di kantor DKP2P Kabupaten Tuban, peserta juga mengikuti praktik penyembelihan dan uji kompetensi di Rumah Potong Hewan (RPH) Mondokan Tuban.

“Melalui pelatihan ini, para pelaku usaha diharapkan mampu menerapkan teknik penyembelihan sesuai SKKNI, memenuhi persyaratan halal, serta mendukung penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan produk daging unggas yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH),” jelasnya, Kamis (30/7).

Pipin menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah sinergi lintas sektor antara DKP2P Kabupaten Tuban, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam mendampingi pelaku usaha memperoleh sertifikat halal dan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner.

Kabid Kesehatan Hewan Tuban berpesan agar peserta pelatihan dapat membagikan materi dan pengalaman selama mengikuti pelatihan. Langkah ini menjadi upaya edukasi kepada masyarakat agar kepedulian dan kesadaran terkait penyembelihan hewan secara halal serta standar kesehatan masyarakat veteriner semakin meningkat.

Melalui pelatihan berbasis SKKNI ini, Pemkab Tuban berharap semakin banyak pelaku usaha yang mampu memenuhi standar penyembelihan halal dan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal di Kabupaten Tuban sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan asal hewan yang beredar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Perkuat Akses Pendidikan, Ribuan Siswa Dapat Beasiswa dan Layanan PKBM

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat komitmennya dalam memastikan seluruh warga mendapatkan hak pendidikan, termasuk melalui berbagai program intervensi, mulai dari beasiswa pendidikan hingga penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027 terdapat sekitar 13 ribu lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara kapasitas SMP negeri di Kota Bogor berada di kisaran 7 ribu peserta didik.

 

Ada sekitar 6 ribu siswa yang melanjutkan melalui jalur lain. Herry menuturkan bahwa angka tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai anak putus sekolah.

 

“Karena sebagian melanjutkan ke sekolah swasta dan sebagian masuk dalam program intervensi pemerintah,” ujar Herry di Balai Kota Bogor, Kamis (30/7/2026).

 

Ia menjelaskan, Pemkot Bogor telah menyiapkan berbagai skema agar keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

 

Sekitar 2 ribu siswa mendapatkan dukungan melalui program beasiswa pendidikan di sekolah swasta bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sementara sekitar 4 ribu siswa lainnya telah melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.

 

Selain jalur pendidikan formal, Pemkot Bogor juga memperkuat pendidikan nonformal melalui program PKBM sebagai bagian dari upaya memperluas layanan pendidikan.

 

“Di sinilah peran pemerintah hadir. PKBM menjadi salah satu instrumen untuk menjangkau anak-anak yang memiliki hambatan melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi maupun faktor lainnya,” jelasnya.

 

Melalui akselerasi program PKBM di enam kecamatan, sebanyak 848 warga belajar tercatat mengikuti pendidikan gratis untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

 

Capaian tersebut melanjutkan keberhasilan tahun ajaran sebelumnya, di mana sebanyak 3.423 peserta didik PKBM berhasil menyelesaikan pendidikan dan menerima ijazah. Mereka terdiri dari lulusan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

 

Herry menilai capaian itu menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan mampu menghadirkan solusi bagi warga yang membutuhkan layanan pendidikan alternatif.

 

“Program pendidikan kesetaraan ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir  memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan untuk belajar,” katanya.

 

Ia menambahkan, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibandingkan jumlah lulusan SD merupakan tantangan yang juga dihadapi banyak daerah. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan berbagai pilihan layanan pendidikan agar seluruh anak tetap memperoleh haknya.

 

Dengan penguatan sekolah formal, dukungan sekolah swasta, program beasiswa, serta PKBM, Pemkot Bogor terus mendorong terwujudnya visi Bogor Cerdas melalui pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wujudkan Indonesia Asri, Presiden Prabowo Instruksikan Penanaman Ratusan Juta Pohon

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto saat Kunjungan Kerja di Kab. Batang, Jawa Tengah (30 Juli 2026) dalam rangka Akad Massal KPR Sejahteta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Pada kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari transformasi bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan asri.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya inisiatif dalam menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu dan pemanasan global. Beliau menginstruksikan gerakan nasional untuk mengembalikan kehijauan alam Indonesia. “Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden secara khusus meminta Menteri Kehutanan untuk membangun pusat-pusat persemaian (nursery) guna menyediakan benih-benih pohon yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan agar setiap kota dan kabupaten memiliki akses terhadap bibit pohon yang baik guna mendukung terciptanya lingkungan yang indah dan estetik.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kementerian Kehutanan telah memiliki fasilitas persemaian bibit telah tersedia dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan terdapat persemaian modern seperti Persemaian Rumpin, di Kab. Bogor dan Persemaian Mentawir di IKN yang kapastiasnya dapat memproduksi jutaan bibit tiap tahunnya. Fasilitas ini dibangun untuk memastikan kebutuhan benih pohon bagi program-program penghijauan nasional dapat terpenuhi secara masif dan cepat.

Kementerian Kehutanan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan menanam pohon ini. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas persemaian dengan mengajukan permohonan bibit secara gratis hanya dengan KTP. Masyarakat dapat mengakses tautan bibitgratis.com untuk informasi bibit gratis.

Presiden Prabowo berharap melalui kerja sama, saling percaya, dan dukungan semua unsur termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, target Indonesia yang bersih, indah, dan lestari dapat segera tercapai. “Lingkungan kita, bangsa kita harus bersih, bangsa kita harus indah, bangsa kita harus dijaga kelestariannya,” tutup Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...818283...4,860Halaman 82 dari 4,860