Beranda blog Halaman 843

OJK dan Kemenhut Perkuat Sinergi Sektor Jasa Keuangan dan Kehutanan

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyepakati peningkatan kerja sama strategis dalam pengembangan kebijakan, produk, pertukaran data, penyediaan tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan dan sektor kehutanan seperti pengenalan pengembangan potensi Nilai Ekonomi Karbon pada kawasan Perhutanan Sosial di Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Bandar Lampung, Jumat (29/08). Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari rangkaian Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial di Indonesia.

Mahendra dalam sambutannya mengatakan pentingnya mengoptimalkan potensi nilai ekonomi karbon dari sisi perhutanan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan dan kelestariannya perhutanan sosial.

“Isi elemen MoU yang dilakukan hari ini, khususnya butir 6, peningkatan literasi dan edukasi keuangan, itu maknanya adalah dalam konteks meningkatkan akses keuangan atau pembiayaan dari perhutanan keberlanjutan di kita. Dan utamanya lagi, dalam konteks Lampung saat ini adalah untuk perhutanan sosial,” jelas Mahendra.

Sementara itu, Raja Antoni mengatakan dengan Nota Kesepahaman ini diharapkan para petani hutan yang mengelola Perhutanan Sosial dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap permodalan, sehingga nantinya perekonomian para petani hutan dapat terus berkembang.

“Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan OJK, ada 8 area kerja sama namun yang paling esensial yang diharapkan dari Kementerian Kehutanan kepada pihak OJK adalah bagaimana kemudian Perhutanan Sosial, para petani hutan yang sudah diberikan akses terhadap kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial itu dapat atau memiliki akses terhadap permodalan terutama di sektor perbankan. Tentu dengan kehadiran OJK dengan MoU ini kita harap pihak perbankan atau pihak swasta lain yang terkait dengan perbankan akan memberikan perhatian lebih khusus pada para petani hutan yang sudah memberikan akses pengelokaan perhutanan sosial,” ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman.

Hadir juga dalam kegiatan penandatanganan NK tersebut Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Nota Kesepahaman (NK) ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembaruan ini menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang memisahkan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Ruang lingkup NK mencakup delapan bidang kerja sama, antara lain:

  • Pengembangan bauran kebijakan sektor jasa keuangan dan sektor kehutanan;
  • Pengembangan produk, jasa dan infrastruktur keuangan berkelanjutan;
  • Penyediaan tenaga ahli/narasumber di bidang kehutanan serta sektor jasa keuangan;
  • Penyusunan kajian dan/atau penelitian;
  • Penyediaan, pertukaran, dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
  • Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kehutanan;
  • Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
  • Bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Selain penandatanganan NK, rangkaian kegiatan juga meliputi site visit ke Perhutanan Sosial di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman, Kabupaten Pesawaran. Pada kunjungan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus Edy Siregar, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Perhutanan Catur Endah Prasetiani, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, dan Kepala Bapenda Lampung Slamet Riyadi, berdialog langsung dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan meninjau komoditas unggulan yang dihasilkan.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah Seminar Nasional yang menghadirkan narasumber dari OJK, Kemenhut, Pemerintah Provinsi Lampung, dan perwakilan KUPS. Seminar ini bertujuan memperkenalkan potensi pengembangan Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pemanfaatan komoditas karbon dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan komoditas unggulan yang sudah ada.

Dengan ditandatanganinya NK ini, OJK dan Kemenhut menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan dengan dukungan sektor jasa keuangan. Pengenalan potensi Nilai Ekonomi Karbon di kawasan perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi tonggak dalam menciptakan ekosistem keuangan yang hijau, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Rapat Forkopimda, Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Kondusif

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membahas kondisi terkini Jakarta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, pada Senin (1/9). Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting, terkait pemulihan fasilitas umum, penyediaan layanan trasportasi, serta langkah-langkah menjaga stabilitas sosial.

Gubernur Pramono menerangkan, sebanyak 32 halte TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT (4 halte rusak berat, 5 halte rusak sedang, dan 22 halte rusak ringan), serta satu pintu tol terdampak aksi massa.

“Seluruh halte yang dirusak tersebut telah dilakukan pembersihan mulai Sabtu (30/8) dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang maupun berat bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September,” jelasnya.

Terkait operasional Transjabodetabek, Gubernur Pramono mengatakan, mulai 1 September 2025 pukul 05.00 WIB, seluruh rute layanan di 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan transportasi gratis untuk MRT Jakarta dan TransJakarta sejak tanggal 31 Agustus hingga 7 September 2025 sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta ada kerusakan infrastruktur sebesar Rp3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar, Bank Jakarta sebesar Rp714 juta, sehingga total kerusakan ada Rp51miliar. Selain itu, kita harus memberikan subsidi transportasi gratis kurang lebih Rp18 miliar sampai seminggu ini,” jelasnya.

Gubernur Pramono menambahkan, pasokan pangan di Jakarta dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Sementara di sektor pendidikan, terdapat 2.829 sekolah menerapkan pembelajaran daring, 2.349 sekolah menerapkan pembelajaran luring, dan 346 sekolah menerapkan hybrid. Semua kebijakan pembelajaran dilakukan dengan menyesuaikan situasi keamanan di lapangan.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menerangkan, Pemprov DKI mencatat terdapat 716 korban terdampak aksi unjuk rasa. Seluruh biaya perawatan korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI.

Gubernur Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda DKI dan masyarakat Jakarta atas dukungan dan kerja sama dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami juga ingin menyampaikan, kegiatan Car Free Day pada hari Minggu kemarin berjalan dengan baik. Karena itu, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda,” terangnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah tegas terhadap pelaku kerusuhan.

“Sejak awal kejadian sampai saat ini, kami telah mengamankan sekitar 1.240 orang, sebagian besar berasal dari luar Jakarta. Bagi pelaku pengurus maupun penjarahan, tim kami telah mendeteksi dan akan segera melakukan penindakan tegas sesuatu aturan hukum,” kata Asep.

Sedangkan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Deddy Suryadi, menekankan pentingnya menjaga keamanan bersama, terutama sebagian besar peserta aksi berasal dari kalangan pelajar.

“Kami bersama jajaran Polri berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Namun segala bentuk tindakan anarkis akan ditindak tegas. Penyampaian pendapat secara damai tetap dilindungi sesuai konstitusi,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama dan Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara,Jakarta, Senin (01/09/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas beragam aspirasi masyarakat serta komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, menyebut pertemuan ini sangat penting bagi pimpinan ormas dan tokoh agama untuk menyampaikan aspirasi umat kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa dialog yang berlangsung cukup lama tersebut memberi ruang bagi penyampaian harapan rakyat, sekaligus menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendengar dan merespons aspirasi tersebut.

“Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan beliau menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan, bukan hanya oleh Presiden tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR,” ujar Yahya dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Yahya menambahkan bahwa gagasan dan komitmen Presiden Prabowo menumbuhkan optimisme di kalangan tokoh agama. Ia menilai pemaparan visi yang komprehensif itu menggugah harapan hadirin, sekaligus menegaskan perlunya langkah nyata agar masyarakat semakin tenang dan percaya pada arah kebijakan pemerintah.

“Beliau menyampaikan gagasan-gagasan secara komprehensif, passion beliau terhadap bangsa dan negara, cita-cita beliau dan komitmen-komitmen beliau. Itu semua menggugah harapan dari hadirin. Yang kami harapkan selanjutnya adalah gestur pemenuhan keinginan rakyat itu semakin ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat menjadi lebih tenang,” lanjutnya.

Suasana kebersamaan juga ditekankan oleh tokoh lintas agama lain yang hadir. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty menyebut pertemuan ini berlangsung dalam suasana guyub dan penuh keterbukaan. Ia berharap model pertemuan yang hangat dan egaliter tersebut dapat ditularkan hingga ke daerah-daerah untuk kembali merajut keguyuban bangsa sebagai modal persatuan.

“Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyub,” ujar Jacky.

Dalam diskusi terbuka tersebut, para tokoh turut membicarakan berbagai isu, mulai dari pajak yang memberatkan rakyat, korupsi, perilaku pejabat, hingga kenaikan tunjangan DPR. Menurut Jacky, Presiden menanggapi langsung berbagai masukan, termasuk menjanjikan komitmen memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR.

“Presiden berjanji untuk undang-undang perampasan aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu,” tegasnya.

Pertemuan yang direncanakan akan digelar rutin ini disambut baik oleh para tokoh. Mereka menyatakan siap berkontribusi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, mendampingi umat menghadapi tantangan, serta mendoakan agar ikhtiar bangsa Indonesia mendapat perlindungan Tuhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Gelar Silaturahmi Lintas Agama di Istana Negara, Tegaskan Komitmen Persatuan Bangsa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Silaturahmi ini menjadi ruang dialog terbuka yang menegaskan komitmen Presiden untuk merawat persatuan bangsa, serta mendengar aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

Sejumlah tokoh lintas agama hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat K.H. Anwar Iskandar, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin. Selain itu, hadir pula Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Philip K. Widjaja, serta Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Budi Santoso Tanuwibowo.

Dalam suasana akrab, Presiden Prabowo memberi kesempatan secara langsung kepada para tokoh agama untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait isu-isu nasional maupun global. Kepala Negara pun mendengarkan setiap pandangan yang disampaikan oleh para tokoh agama.

Selain tokoh agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, dan organisasi kepemudaan juga ikut menyampaikan pandangan mereka. Diskusi terbuka ini menjadi wadah bagi Presiden untuk mendengar langsung suara masyarakat dari berbagai latar belakang.

Menutup pertemuan, doa dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama sesuai dengan keyakinannya. Momen ini menjadi simbol kuat bahwa perbedaan iman bukanlah pemisah, melainkan kekuatan pemersatu dalam menjaga keutuhan bangsa.

Silaturahmi lintas tokoh ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap dialog, partisipatif, dan berlandaskan pada nilai persatuan. Dengan mendengarkan langsung aspirasi para pemimpin agama, politik, serikat buruh, dan generasi muda, Presiden ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada kebutuhan nyata rakyat Indonesia. Ke depan, direncanakan pertemuan semacam ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar-elemen bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Lindungi Hak Rakyat Menyampaikan Pendapat, Kecam Aksi Anarki

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi rakyat yang menyampaikan pendapat secara damai, namun bersikap tegas terhadap pihak yang sengaja membuat kerusuhan. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara usai menjenguk masyarakat dan polisi yang tengah dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9).

“Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Presiden juga menyampaikan keprihatinannya atas tindakan anarkis yang terjadi di sejumlah daerah.

“Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ini menurut saya sudah perusuh, niatnya membakar,” imbuh Kepala Negara.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa aksi pembakaran gedung-gedung pemerintah menunjukkan adanya upaya merusak demokrasi dan mengganggu kehidupan rakyat.

“Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa program pemerintah berfokus untuk membela rakyat kecil, sehingga aksi-aksi anarki justru merugikan masyarakat luas.

“Saya kumpulkan semua pengusaha besar. Saya katakan, kamu sudah besar, kau kerja dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan pekerjaan. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan adanya indikasi kelompok tertentu yang secara terencana menciptakan kerusuhan dengan cara mendatangi suatu wilayah yang bukan asal mereka, melakukan pembakaran, perusakan, hingga memicu amarah masyarakat. Kepala Negara menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk upaya yang membahayakan stabilitas bangsa dan tidak dapat ditoleransi karena merugikan rakyat banyak.

“Jadi ini keprihatinan saya. Tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat. Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan undang-undang dasar, dan akan saya jalankan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa tindakan makar tidak dapat dibiarkan. Presiden mencontohkan peristiwa di Sulawesi Selatan yang menelan korban jiwa, di mana empat aparatur sipil negara (ASN) yang tidak terlibat politik menjadi korban akibat pembakaran gedung DPRD.

“Ini tindakan-tindakan makar. Ini bukan penyampaian aspirasi. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan memberantas mafia serta korupsi tanpa kompromi. Kepala Negara menekankan tidak akan mundur menghadapi perlawanan karena yakin rakyat selalu mendukung langkahnya.

“Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya,” pungkas Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Aspirasi Serikat Pekerja, Bahas RUU Ketenagakerjaan hingga Reformasi Pajak

Penulis
Syifa
-

Perwakilan serikat pekerja menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah isu penting terkait nasib buruh dan pekerja di Indonesia dalam pertemuan silaturahmi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Pertemuan yang berlangsung cair sejak sore hingga malam itu juga membahas agenda strategis mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak.

Perwakilan Gerakan Buruh Indonesia yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

“Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Andi Gani.

Andi Gani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo menegaskan ruang demokrasi tetap terjaga sekaligus berkomitmen mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang yang menjadi sorotan buruh.

“Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” lanjutnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai saluran aspirasi rakyat kecil. Ia menegaskan aksi tersebut harus berlangsung secara konstitusional dan antikekerasan sebuah pandangan yang disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.

“Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan orang-orang kecil—untuk menyampaikan aspirasi ketika “lembaga-lembaga formal” lambat atau tidak mau mendengar. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, antikekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, Presiden Prabowo merespons masukan perwakilan serikat pekerja dengan positif.

“Prinsipnya Pak Prabowo, termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang, merespons baik, bahkan suasana sangat cair,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Daftar SIM Keliling Jakarta 2 September 2025, Lengkap dengan Syarat dan Biaya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik di Jakarta pada Selasa (2/9). Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang langsung ke kantor Satpas.

Dilansir dari akun resmi X @TMCPoldaMetro, berikut daftar lokasi gerai SIM Keliling Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Syarat Perpanjangan SIM di SIM Keliling

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM lama yang asli dan masih berlaku

Perlu diketahui, layanan SIM Keliling hanya dapat digunakan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, pemilik wajib mengajukan permohonan SIM baru di Satpas atau gerai resmi yang ditunjuk Polri.

Biaya Perpanjangan SIM di Jakarta

Mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Selain biaya tersebut, pemohon juga diwajibkan mengikuti tes psikologi dan tes kesehatan yang bisa dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol.

Pentingnya Perpanjangan SIM Tepat Waktu

Ditlantas Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM sebelum masa berlaku habis. Hal ini penting agar tidak perlu mengajukan pembuatan SIM baru yang prosesnya lebih panjang dan memerlukan biaya tambahan.

Dengan adanya layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus administrasi berkendara, sekaligus mendukung ketertiban lalu lintas di Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Lokasi Jadetabek Hari Ini, Ini Daftarnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling pada Selasa (2/9) di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Program ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan secara lebih cepat dan praktis.

Sebelumnya, layanan Samsat Keliling sempat ditiadakan pada Senin (1/9). Namun, hari ini masyarakat kembali bisa mengaksesnya di sejumlah lokasi strategis, seperti halaman parkir Samsat, pusat perbelanjaan, hingga alun-alun kota.

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek

Berdasarkan informasi resmi dari akun X TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro), berikut jadwal dan lokasi layanan Samsat Keliling pada Selasa:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (09.00-15.00 WIB) dan Pos Polisi TMP Kalibata (09.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur (08.00-15.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB)

  • Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere (09.00-13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00-14.00 WIB) dan ITC BSD Serpong (16.00-19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh (09.00-14.00 WIB)

  • Ciputat: Samsat Ciputat dan Kelurahan Pondok Betung (09.00-12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading (08.00-14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: KFC Zamrud (09.00-12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Pusat (09.00-12.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok (08.00-14.00 WIB) dan RS Bhayangkara Brimob (08.00-12.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00-12.00 WIB)

Syarat dan Ketentuan Layanan Samsat Keliling

Untuk memanfaatkan layanan ini, wajib pajak perlu membawa beberapa dokumen, yakni:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi

  • BPKB

  • STNK

Syarat tambahan, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari satu tahun. Layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sedangkan untuk pembayaran lima tahunan atau ganti pelat nomor, wajib pajak tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Alternatif via Aplikasi SIGNAL

Selain datang ke gerai Samsat Keliling, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membayar PKB secara online. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak menyelesaikan pembayaran melalui ponsel, dan dokumen STNK akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan.

Namun, layanan aplikasi SIGNAL tidak berlaku bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari satu tahun. Untuk kasus tersebut, pembayaran hanya dapat dilakukan di kantor Samsat.

Dengan adanya layanan Samsat Keliling, Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah dan disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendukung ketertiban administrasi lalu lintas di wilayah Jadetabek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan pada 5 September 2025 saat Libur Maulid Nabi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan penerapan aturan ganjil genap Jakarta untuk kendaraan pribadi pada Jumat, 5 September 2025. Kebijakan ini berlaku karena bertepatan dengan libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa sistem pembatasan kendaraan tersebut secara otomatis tidak diberlakukan pada hari libur nasional.

“Hari Jumat Gage (ganjil genap) tidak berlaku,” kata Syafrin Liputo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (2/9).

Peniadaan ganjil genap pada 5 September 2025 mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 pasal 3 ayat 3. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sistem ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selain itu, keputusan peniadaan ganjil genap juga berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 933 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Meski aturan ganjil genap Jakarta ditiadakan, Dishub DKI tetap mengingatkan pengendara agar selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya.

Sebagai informasi, sistem ganjil genap di Jakarta umumnya diterapkan di 25 ruas jalan yang tersebar di beberapa wilayah, meliputi:

Jakarta Pusat: Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Salemba Raya (barat & timur), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gunung Sahari.

Jakarta Selatan: Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said.

Jakarta Barat & Jakarta Timur: Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Jenderal A Yani.

Kebijakan ganjil genap sendiri bertujuan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengurangi kemacetan, sebelum nantinya beralih ke sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 2 September 2025: BMKG Sebut Didominasi Cerah Berawan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (2/9), didominasi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari terlihat cerah berawan di Kepulauan Seribu, sementara wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan cerah.

Memasuki siang hari, cuaca di Kepulauan Seribu berawan. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi cerah, sedangkan Jakarta Utara dan Jakarta Barat akan mengalami cuaca cerah berawan.

Pada sore hingga malam hari, sebagian besar wilayah Jakarta kembali diprakirakan cerah, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Adapun Jakarta Barat pada sore hari masih diliputi cuaca cerah berawan.

BMKG juga menyebutkan, suhu udara di Jakarta pada hari ini berada di kisaran 24–34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 39–91 persen.

Dengan kondisi cuaca yang relatif cerah ini, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca lokal yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama di kawasan padat aktivitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...842843844...4,914Halaman 843 dari 4,914