Beranda blog Halaman 916

Kemlu Tegaskan Komitmen Dukung Pengungkapan Kasus ADP Secara Terbuka dan Objektif

Penulis
Syifa
-

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan apresiasi terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya (PMJ) terkait wafatnya Sdr. ADP, yang disampaikan secara resmi pada 29 Juli 2025. Kemlu menegaskan komitmennya dalam mendukung proses pengungkapan kasus ini secara terbuka dan objektif.

“Kami mengikuti dengan seksama setiap perkembangan penyelidikan dan menghargai upaya tim penyidik serta para ahli yang telah dilibatkan,” ungkap pernyataan resmi Kemlu, Rabu (30/7).

Sejak awal penyelidikan, Kemlu aktif menjalin komunikasi dengan keluarga almarhum, pihak kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Kemlu juga memberikan akses penuh terhadap informasi dan data yang dibutuhkan, termasuk kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan para pakar yang turut mendalami kasus ini.

Sebagai bentuk empati, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah mengunjungi rumah duka di Yogyakarta untuk menyampaikan belasungkawa langsung kepada istri dan dua anak almarhum serta keluarga besar. Selain itu, Kemlu menyediakan layanan konseling psikologis bagi keluarga guna mendampingi mereka melewati masa sulit ini.

“Kepergian almarhum meninggalkan duka yang mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang ramah, berdedikasi, dan menjadi panutan bagi rekan-rekan kerja di lingkungan Kemlu,” lanjut pernyataan tersebut.

Kemlu juga menekankan bahwa layanan pendampingan psikologis dan psikiatris merupakan fasilitas yang telah disiapkan secara in-house untuk seluruh staf dan keluarga besar Kemlu, khususnya yang terdampak oleh aktivitas atau penugasan kedinasan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan solidaritas, Kemlu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan berbagai pihak dalam menghadapi peristiwa ini, serta akan terus mengawal jalannya proses penyelidikan dengan menjunjung tinggi prinsip empati, transparansi, dan objektivitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Rakyat Jadi Pilar Inklusivitas Digital, Komdigi Siapkan Infrastruktur dan Kurikulum

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat sebagai fondasi pemerataan akses dan literasi digital di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut program ini sebagai terobosan penting untuk menjangkau kelompok marjinal dan membekali generasi muda dengan keterampilan digital masa depan.

“Sekolah ini selain memberikan ilmu dan karakter, juga membekali keterampilan. Kami tidak ingin ada yang tertinggal dalam transformasi digital ini. Semua harus ikut!” tegasnya dalam Dialog Bentara Nusantara RRI di Studio RRI PRO 3, Jakarta Pusat, Selasa (29/07/2025).

Kementerian Komdigi menyiapkan koneksi internet berkecepatan tinggi hingga 200 Mbps dan kurikulum keterampilan digital, seperti pengenalan perangkat, coding, etika digital, hingga pemanfaatan platform media sosial untuk Sekolah Rakyat.

Nezar Patria menambahkan pembelajaran juga diperkuat dengan sistem Learning Management System (LMS) yang memungkinkan anak belajar mandiri secara daring.

“Bagaimana menggunakan piranti-piranti digital untuk belajar coding, belajar bahasa komputer, dan kita juga memastikan di dalam proses belajar-mengajar, anak-anak ini bisa masuk memperdalam pengetahuannya melalui satu platform digital yang bisa terus berinteraksi dengan mereka,” tuturnya.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkap kisah inspiratif Naila, salah satu siswa Sekolah Rakyat yang memiliki semangat belajar tinggi meskipun berasal dari keluarga prasejahtera.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya negara memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas terhadap generasi muda seperti Naila yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Semoga lebih banyak Naila-Naila di Indonesia yang bisa kita beri akses dan kesempatan,” harapnya.

Dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif, Wamenkomdigi Nezar Patria menekankan Kementerian Komdigi ingin memastikan transformasi digital bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga hadir nyata di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Jaga Produksi dan Distribusi Pangan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto membahas perkembangan program cetak sawah dan kondisi ketahanan pangan nasional dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7). Dalam pertemuan tersebut, Presiden secara khusus memastikan progres proyek cetak sawah yang tengah digarap pemerintah di sejumlah wilayah prioritas serta terkait ketahanan pangan.

“Pertama adalah kita bahas, beliau tanyakan progres cetak sawah. Saya sampaikan laporan beliau bahwa berjalan dengan baik, memulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai diterima Presiden.

Amran menjelaskan bahwa program cetak sawah merupakan bagian dari strategi peningkatan produksi pangan nasional. Menteri Pertanian optimistis target penyelesaian program tersebut dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.

Selain membahas cetak sawah, Kepala Negara juga memastikan kondisi produksi dan ketersediaan pangan. Amran memastikan bahwa secara umum situasi ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi aman. “Perkembangan produksi aman, stok kita aman,” ungkapnya.

Pemerintah juga terus melakukan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi dan bantuan sosial dalam jumlah besar. Amran juga menjelaskan bahwa saat ini stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Dengan cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat dalam waktu dekat akan tetap terjamin.

“Operasi pasar kita sudah lakukan besar-besaran. Kita siapkan SPHP, itu beras yang disubsidi itu 1,3 juta ton, dan bansos 360 ribu ton, totalnya 1,5 juta ton,” jelas Menteri Pertanian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kebijakan Pro-Rakyat: Rumah Subsidi Bebas Pajak hingga Akhir 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pada Rabu (30/7), mengungkap sejumlah kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat dalam program perumahan subsidi.

Menurut Maruarar, pemerintahan Presiden Prabowo memberikan “karpet merah” bagi rakyat kecil, bukan hanya untuk investor.

“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujarnya kepada awak media.

Kebijakan ini diwujudkan melalui pembebasan BPHTB, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), serta PPN ditanggung pemerintah hingga Desember 2025.

“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang nol persen. Kemudian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ini juga dibuat jadi nol. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya nol itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelas Maruarar.

Selain itu, Maruarar mengatakan bahwa pengusaha properti turut menunjukkan komitmen gotong royong. Bahkan, mereka bersedia menanggung DP (uang muka) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Maruarar menyebut fenomena ini sebagai praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong. Ia menambahkan, dukungan CSR dari perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat.

“Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkas Maruarar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Pelanggaran Standar Beras Premium dan Medium

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/7). Salah satu isu yang dibahas adalah temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras (broken) yang jauh melampaui batas regulasi.

“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” ujar Mentan kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Mentan.

Mentan juga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu proses hukum harus berjalan.

“Arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” pungkas Mentan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Bahas Kebijakan Bersejarah: Indonesia Bisa Miliki Lahan di Mekkah

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam pertemuan yang digelar bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/7). Pertemuan tersebut salah satunya membahas perkembangan inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi—kebijakan bersejarah yang pertama kali berlaku dalam aturan negara tersebut.

Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa laporan ini bersifat pembaruan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Rosan, kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah.

“Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” jelasnya.

Ia menambahkan, aturan baru ini akan berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam laporannya, Rosan turut menyebutkan ada delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.

“Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Rosan juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak disertai persyaratan khusus atau barter kebijakan.

“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.

Rosan menyebutkan bahwa Danantara akan memimpin proyek ini. Sedangkan, terkait harga dan luas, Rosan menyampaikan bahwa setiap plot memiliki karakteristik berbeda.

“Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” jelasnya.

Ia juga memastikan pembebasan dan relokasi lahan yang masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Rosan pun menutup keterangannya dengan harapan besar agar proyek ini berjalan lancar.

“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Hingga Hujan Ringan Hari Ini, 31 Juli 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 31 Juli 2025. Berdasarkan informasi resmi yang diunggah melalui situs BMKG, cuaca cerah hingga hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah ibu kota sepanjang hari ini.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami cuaca cerah. Mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan, masyarakat dapat menikmati pagi yang bersahabat untuk beraktivitas di luar ruangan.

Memasuki siang hari, sebagian besar wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprakirakan tetap cerah. Namun, Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan ringan. Warga yang berada di kawasan tersebut disarankan untuk tetap waspada dan membawa perlengkapan hujan jika bepergian.

Sementara itu, pada sore hari, cuaca cerah diperkirakan masih menyelimuti Kepulauan Seribu. Sedangkan wilayah Jakarta lainnya seperti Pusat, Utara, Barat, Timur, dan Selatan diprediksi mengalami kondisi cerah berawan.

BMKG juga memprediksi cuaca cerah pada malam hari di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini mendukung suasana nyaman bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas malam atau perjalanan.

Secara keseluruhan, suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada dalam rentang 47 hingga 92 persen, yang menandakan udara cukup lembap namun masih dalam batas wajar.

Dengan kondisi cuaca yang relatif stabil ini, masyarakat Jakarta diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi dari BMKG, terutama jika terjadi perubahan cuaca mendadak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek, Mudahkan Warga Bayar Pajak Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 21 lokasi strategis yang tersebar di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), pada Kamis, 31 Juli 2025.

Layanan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan STNK tahunan, serta pembayaran Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat induk.

Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, Ditlantas Polda Metro Jaya merinci lokasi-lokasi Samsat Keliling yang beroperasi hari ini di berbagai titik, mulai dari pusat perbelanjaan, halaman parkir hingga alun-alun kota.

Daftar Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan Mal Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Gudang Sarinah Pancoran (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jaktim dan Pasar Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: G-Town House Square, Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Jatiasih (08.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman parkir Samsat Cinere (08.00–12.00 WIB)

Syarat Administrasi Samsat Keliling

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa dokumen yang wajib dibawa:

  • KTP asli dan fotokopi sesuai nama di STNK

  • STNK asli dan fotokopi

  • BPKB asli dan fotokopi

  • Tidak memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun

Perlu diketahui, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Untuk kebutuhan seperti pembayaran pajak lima tahunan, ganti pelat nomor, atau cek fisik kendaraan, masyarakat tetap diwajibkan datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Dengan hadirnya Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat Jadetabek semakin mudah dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraannya secara cepat, aman, dan efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Cek Lokasi dan Syaratnya!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima wilayah DKI Jakarta, Kamis (31/7). Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara mudah dan efisien tanpa harus datang ke kantor pelayanan utama.

Dikutip dari akun Instagram resmi @tmcpoldametro, layanan SIM Keliling Jakarta dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Program ini menjadi bagian dari upaya Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan dokumen berkendara yang sah dan sesuai aturan.

Berikut daftar lokasi layanan SIM Keliling hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Hanya untuk Perpanjangan SIM A dan C yang Masih Berlaku

Perlu dicatat bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, maka pemilik wajib melakukan proses permohonan SIM baru melalui Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Persyaratan Perpanjangan SIM

Bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan ini, berikut syarat perpanjangan SIM yang harus dipenuhi:

  • Fotokopi dan SIM lama (asli) yang masih berlaku

  • Fotokopi KTP elektronik (e-KTP) yang masih aktif

  • Bukti cek kesehatan

  • Bukti tes psikologi

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp 80.000

  • SIM C: Rp 75.000

Selain biaya pokok, pemohon juga perlu membayar:

  • Tes psikologi: Rp 60.000

  • Tes kesehatan: Rp 35.000

Sanksi Jika SIM Kedaluwarsa

Pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih aktif saat pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp 250.000.

Masa Berlaku SIM Kini Mengacu pada Tanggal Penerbitan

Sebagai tambahan informasi, masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik. Perubahan ini bertujuan agar masa berlaku lebih konsisten dan tidak membingungkan pemohon.

Dengan adanya layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dalam memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus mengantre panjang di kantor Satpas. Pastikan membawa dokumen lengkap dan hadir di lokasi sesuai jadwal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cari Solusi Kemacetan Ketapang, Bupati Ipuk Pimpin Rakor Bersama Stakeholder Penyeberangan

Penulis
Syifa
-

Kemacetan yang terjadi di Jalan Situbondo-Banyuwangi akibat antrean truk di Pelabuhan Ketapang, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar dan memimpin rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder penyeberangan, di kantor ASDP Pelabuhan Ketapangng, Sabtu (26/7).

Seluruh pimpinan stakeholder yang berwenang hadir dalam rapat tersebut untuk mendapatkan solusi lanjut mengatasi kemacetan dari hulu ke hilir.

Mulai dari ASDP Indonesia Ferry Ketapang, KSOP, Korsatpel BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Indonesian National Ferry Owner Association/Asosiasi Pemilik Kapal Ferry Nasional Indonesia (INFA), Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gadasgap).

Hadir juga jajaran Forkopimda, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Jalur penyeberangan ini sebetulnya bukan kewenangan kami dari pemkab. Namun karena masalah ini berada di wilayah kami, dan dampaknya kepada daerah dan masyarakat Banyuwangi, jadi kami perlu koordinasi dan mencari solusi bersama,” kata Ipuk.

“Belum lagi banyak keluhan dan komplain dari masyarakat serta para supir yang tertuju pada kami akibat ini. Jadi kita berkumpul di sini, bukan untuk saling menyalahkan tapi untuk mencari solusi. Pemkab dan Forkopimda sangat siap untuk membantu. Apa yang bisa kami bantu untuk mengurai kemacetan ini,” jelas Ipuk.

Ipuk menjelaskan sebelumnya telah beberapa kali menggelar rakor bersama Forkopimda. Ipuk juga telah meminta dan berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk mengirim bantuan kapal dengan kapasitas besar.

“Selain Menhub, kami juga telah menghubungi Komisi V DPR RI, Wamenhub, agar bisa dibantu menyelesaikan masalah ini. Semoga masalah ini bisa segera terselesaikan,” kata Ipuk.

Satu unit kapal bantuan yakni KMP Gading Nusantara, milik PT Jembatan Nusantara, anak perusahaan ASDP, yang kapasitas besar didatangkan ke Pelabuhan Ketapang. Ipuk sendiri telah berbincang dengan kapten KMP Gading Nusantara, yang sedang dalam perjalanan menuju Banyuwangi dan dijadwalkan tiba malam ini.

“Dua kapal bantuan lainnya juga akan segera datang untuk dioperasikan di Ketapang. Kami berterima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras dan bersama-sama mengatasi masalah ini,” tambah Ipuk.

General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan, menjelaskan permasalahan ini berawal karena terbatasnya jumlah kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut truk dengan tonase besar di atas 35 ton, setelah adanya evaluasi dan rekomendasi usai tenggelamnya KMP Tunu Pratam Jaya.

“Awalnya hanya dua kapal di LCM. Berangsur bertambah jumlahnya sesuai rekomendasi KSOP. Saat ini ada 7 kapal di LCM yang idealnya 9 kapal,” kata Yansen.

Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya, selain penambahan bantuan kapal, Pelabuhan Jangkar Situbondo yang selama ini melayani Pelabuhan Lembar Lombok NTB, diminta juga untuk melayani ke Pelabuhan Gilimanuk untuk mengurai kendaraan sejak di Situbondo.

Selain itu, kepada para operator kendaraan logistik atau pemilik truk untuk sementara menggunakan truk bertonase di bawah 35 ton.

“Kami sarankan untuk sementara agar lancar, pihak logistik menggunakan truk di bawah 35 ton,” kata Ketua INFA, Rio Polii.

Ketua Gapasdap Banyuwangi, Mastiga Sofyan, mengusulkan agar truk sumbu tiga namun tonase di bawah 35 ton untuk bisa dilewatkan di Dermaga MB 1 hingga 4.

“Banyak truk meski jenis sumbu tiga, namun muatannya di bawah 35 ton. Jadi bisa memaksimalkan dermaga MB 1 hingga 4,” kata Sofyan.

Sementara Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana, meminta kepada pemilik kapal segera kembali mengoperasikan kapal yang telah dilakukan perawatan

“Kami minta agar kapal yang telah dilakukan perawatan untuk segera beropersi lagi. Untuk saat ini jangan berpikiran ke profit, namun lebih pada kelancaran,” pinta Purgana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...915916917...4,918Halaman 916 dari 4,918