Beranda blog Halaman 989

Pemerintah Siapkan Skema KUR Perumahan untuk Dukung Target 3 Juta Rumah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi diskusi awal bersama BP Tapera, Danantara, dan Himbara guna menindaklanjuti pembicaraan antara Menteri PKP dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, yang berlangsung awal pekan ini di Singapura dalam kunjungan kerja bidang kejuruteraan bisnis.

Diskusi ini menjadi langkah konkret awal untuk mengembangkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diarahkan khusus untuk mendukung target program 3 juta rumah.

Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana menyebutkan, Danantara menyampaikan dukungan awal berupa komitmen pembiayaan senilai Rp130 triliun, sebagai bagian dari upaya menyediakan likuiditas yang akan diusulkan ke dalam kebijakan KUR oleh Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Dukungan Rp130 triliun ini adalah bentuk eksersis awal dari sisi likuiditas. Tujuannya untuk mendorong desain kebijakan KUR sektor perumahan agar lebih inklusif,” jelas Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya bersama BP Tapera, Danantara, dan Himbara telah membentuk working group lintas sektor untuk merancang skema teknis, produk pembiayaan, dan kemungkinan penyesuaian regulasi ke depan.

Menurut Budi, KUR di sektor perumahan sudah berjalan untuk sisi penyediaan (supply), terutama melalui pengembang kecil yang membangun rumah skala 5–6 unit, hingga dukungan untuk homestay, rumah kontrakan, dan kos-kosan yang masuk kategori produktif.

“Nah, yang sedang kita bahas adalah kemungkinan skema KUR untuk sisi permintaan (demand), misalnya untuk KPR, renovasi rumah, atau bangun rumah secara mandiri. Ini perlu dikaji karena sifatnya lebih konsumtif,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti peran UMKM yang beroperasi dari rumah, seperti warung atau toko, yang sejatinya juga layak mendapatkan fasilitas KUR untuk renovasi dan perluasan ruang usaha berbasis hunian.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa fleksibilitas dan keberpihakan dalam desain skema pembiayaan sangat penting, agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Diskusi hari ini menurutnya menghasilkan komitmen awal untuk segera merumuskan rekomendasi teknis, bentuk produk pembiayaan KUR perumahan, serta ketentuan regulasi yang perlu ditetapkan maupun disesuaikan.

“Targetnya adalah agar program bisa berjalan cepat, dengan penyesuaian kebijakan seminimal mungkin. Kita harap tidak perlu revisi regulasi besar, cukup dengan sinergi dan perumusan program yang tepat sasaran,” tutur budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jabar Resmikan Revitalisasi Pasar Palimanan, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan selesainya revitalisasi Pasar Palimanan, Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur perdagangan rakyat di daerah. Peresmian dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, pada Rabu (19/6/2025).

Revitalisasi pasar ini didanai melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15 miliar. Proyek pembangunan tahap pertama mencakup area seluas 4.450 meter persegi dengan fasilitas 414 kios dan 182 los.

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan Pasar Palimanan,” ujar Nining dalam sambutannya.

Menurutnya, revitalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jabar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan pasar rakyat yang lebih layak dan modern. Hal ini juga sejalan dengan visi “Jabar Istimewa”, yang menitikberatkan pada pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

“Pembangunan pasar rakyat bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah bagian dari penataan kota dan pengelolaan lembur (desa) agar lebih tertib, nyaman, dan berdaya saing,” tambahnya.

Nining mengungkapkan, hingga akhir 2024, Pemprov Jabar telah merevitalisasi 21 pasar rakyat di 16 kabupaten/kota melalui program bantuan keuangan. Selain pembaruan infrastruktur, program ini juga mendorong peningkatan mutu pengelolaan melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021, pembinaan manajemen pasar, dan dukungan terhadap program Kabupaten/Kota Sehat.

Di Kabupaten Cirebon, saat ini sudah ada dua pasar rakyat yang berhasil meraih sertifikasi SNI, yakni Pasar Jamblang dan Pasar Pasalaran. Ia berharap Pasar Palimanan bisa segera menyusul.

“Pasar berstandar SNI berarti pasar yang lebih bersih, aman, nyaman, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Revitalisasi ini disambut antusias oleh para pedagang dan masyarakat. Dengan wajah baru yang lebih tertata dan fasilitas yang memadai, Pasar Palimanan diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal sekaligus menjadi pusat layanan masyarakat yang representatif.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon, pengelola pasar, serta para pedagang dan warga sekitar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah, Gubernur Al Haris Dorong Manajemen Persampahan yang Berkelanjutan dan Inovatif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (22/06/2025).

Rakornas ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025 mengangkat tema global “Ending Plastic Pollution”.

Kegiatan Rakornas bertujuan untuk menyampaikan konsep baru dalam pengelolaan sampah serta memperbarui evaluasi terhadap perkembangan penanganan isu-isu persampahan di daerah.

Salah satu sorotan penting adalah strategi penyelesaian permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) open dumping yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui forum ini, pemerintah daerah didorong untuk menyusun Roadmap Pengelolaan Sampah yang terstruktur dan terukur, guna mewujudkan target Indonesia Bersih Sampah 100% pada tahun 2029.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Al Haris menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penanganan sampah agar menjadi lebih bermanfaat.

“Bahagia sekali dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi penanganan sampah di Jakarta,” ungkap Al Haris.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis manfaat dan potensi energi.

“Kita berharap di daerah kita nanti manajemen persampahan ditata dengan baik tentunya, karena ke depan sampah bukanlah musuh kita. Ini bisa menjadi banyak hal positif yang bisa kita buat, mulai dari energi rumah tangga, energi terbarukan, pupuk, dan sebagainya,” tuturnya.

Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mengubah paradigma terhadap sampah.

“Karena itu, mari kita jadikan kota kita yang banyak sampahnya menjadi sesuatu yang berhasil nantinya,” katanya.

Partisipasi aktif Pemerintah Provinsi Jambi dalam Rakornas ini menjadi komitmen nyata dalam mendorong pengelolaan sampah yang inovatif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan menuju masa depan yang lebih bersih dan sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Apresiasi Komitmen Pemprov NTB Pertahankan WTP Berturut-turut Sejak 2011

Penulis
Syifa
-

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Kamis (19/6), di Mataram. LHP tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota I BPK mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat belas kalinya sejak tahun 2011.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian tersebut. Tentunya capaian positif ini atas hasil kerja sama dan sinergi yang baik dari seluruh jajaran Pemprov NTB dan dukungan dari DPRD Provinsi NTB dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Anggota I BPK.

Dari hasil pemeriksaan BPK, terdapat sejumlah permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan, diantaranya Pemprov NTB belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, dan pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) oleh sekolah di lingkungan Pemprov NTB yang belum memadai.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun 2024 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemprov NTB atas konsep hasil pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov NTB. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tata kelola keuangan Pemprov NTB menjadi lebih akuntabel.

“Pada kesempatan ini kami mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diserahkan,” lanjut Anggota I BPK.

Selain penyampaian LHP LKPD, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 yang berisi rangkuman hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB selama tahun 2024 di wilayah NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi, serta para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa BPK Pusat dan BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogyakarta Rehab Rumah Tak Layak Huni, Warga Sekitar Bantu Gotong Royong

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta terus menggencarkan upaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program bedah rumah berbasis gotong royong. Kali ini, dua warga di Kampung Klitren Lor dan Kampung Pajeksan menjadi penerima manfaat program bedah rumah yang dilaksanakan pada Minggu (22/6).

Dua rumah milik warga yang diperbaiki adalah milik Sultoni, yang beralamat di Klitren Lor GK 3/211 RT 63 RW 3, dan Sarito yang tinggal di RT 41 RW 11 Kampung Pajeksan. Keduanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Saya sangat senang dengan adanya bantuan ini. Terima kasih kepada semua warga yang telah mengusulkan saya untuk menerima bantuan ini,” ungkap Sultoni.

Ia menyampaikan bahwa perbaikan akan difokuskan pada rangka atap karena kayu sudah banyak yang lapuk, pembuatan sekat ruangan, serta penggantian lantai yang masih berupa semen.

Hal senada disampaikan Sarito. “Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah, Baznas, dan masyarakat yang turut serta dalam bedah rumah saya. Rencananya, saya akan membuat kamar dan mengganti pintu yang sudah rapuh. Semoga banyak warga lain yang juga mendapat bantuan seperti ini,” ucapnya penuh haru saat ditemui.

Pada kesempatan ini Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memberikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan bedah rumah ini. Menurutnya, dukungan dari Baznas, platform Kitabisa, hingga masyarakat sangat penting untuk mempercepat realisasi rumah layak huni bagi seluruh warga.

“Program ini adalah bentuk gotong royong dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi dan menggerakkan,” kata Hasto.

Ia mengungkapkan bahwa Baznas dan Kitabisa telah menyalurkan bantuan masing-masing senilai Rp20 juta. Selain itu, ia bersama Ketua DPRD Kota Yogyakarta dan Anggota DPRD Ipung Purwandari juga menyumbangkan masing-masing 20 sak semen.

“Jika ada kelebihan semen, bisa ditukar dengan material lain senilai harga semen. Semuanya dikoordinasikan oleh panitia dan warga,” jelasnya.

Hasto juga menegaskan bahwa program ini mengedepankan semangat gotong royong. Warga sekitar dihimbau untuk berkontribusi sesuai kemampuan, baik berupa tenaga, bahan bangunan seperti pintu atau batako, maupun peralatan lainnya. Dalam pelaksanaan teknis, pekerjaan dilakukan secara bergiliran. Tukang utama dibayar, namun warga tetap dilibatkan secara aktif melalui kerja bakti bergiliran.

“Segoro Amarto, Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta. Kalau tidak ada gotong royong, bagaimana? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Gotong royong sedikit-sedikit, lama-lama jadi,” ujarnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa rumah yang kumuh dan minim cahaya dapat menjadi penyebab penyakit seperti TBC, yang berpotensi berujung pada stunting pada anak-anak. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat.

“Anak-anak yang terkena TBC bisa berujung stunting. Mari kita cegah bersama, karena ini sangat merugikan masa depan mereka,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Tangani Kasus Anak Korban Kekerasan di Jakarta Selatan Secara Holistik

Penulis
Syifa
-

Polri bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus memberikan perhatian penuh terhadap penanganan anak korban dugaan kekerasan dan penelantaran yang ditemukan di wilayah Jakarta Selatan.

Anak tersebut saat ini dalam kondisi fisik yang menunjukkan perbaikan signifikan setelah menjalani penanganan medis secara intensif.

Tim Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri telah melakukan dua kali operasi terhadap anak korban.

Operasi pertama berupa tindakan bedah ortopedi dilakukan pada 14 Juni 2025, sedangkan operasi kedua pada 18 Juni dilakukan untuk menutup luka terbuka di bawah dagu.

“Alhamdulillah, kedua operasi telah berjalan dengan baik. Saat ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan terus mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis,” ungkap Dir PPA & PPO Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah, dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Tak hanya dari sisi medis, perhatian juga diberikan terhadap aspek administratif dan perlindungan sosial. Dinas Sosial telah memfasilitasi pembuatan BPJS Kesehatan bagi anak korban dengan status sebagai Orang Terlantar (OT).

Pada Jumat pagi, 20 Juni 2025, pukul 09.00 WIB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memimpin pelaksanaan case conference bersama lintas sektor.

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek penting dalam penanganan kasus, termasuk proses hukum dan perlindungan anak.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat koordinasi antara lain:

Proses hukum saat ini masih dalam tahap penyelidikan (lidik).

Identitas anak korban belum diketahui secara pasti, begitu pula dengan para saksi yang tidak memiliki identitas resmi.

Dinas Sosial akan menyusun Laporan Sosial (Lapsos) dan memberikan pendampingan intensif.

Rencana tindak lanjut mencakup pemulihan fisik, pendampingan psikososial oleh pekerja sosial, serta penempatan anak di rumah aman.

Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah menegaskan bahwa penyidik Polri terus bekerja untuk mengungkap asal-usul dan identitas anak, termasuk pemeriksaan visum dan pengumpulan alat bukti sebagai langkah awal menuju tahap penyidikan.

“Pimpinan Polri berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus ini dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang dilakukan. Kami tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap dan hak-hak anak terpenuhi secara adil,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu proses penanganan ini.

“Kami menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan, baik secara moril maupun informasi yang bisa membantu mengungkap identitas anak korban. Setiap dukungan sangat berarti bagi masa depan anak ini, tambahnya.

Penanganan yang holistik dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa anak korban bisa pulih, tumbuh, dan menjalani hidup yang lebih baik.

Polri, bersama seluruh mitra kerja dan elemen masyarakat, berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap nasib anak-anak Indonesia, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Paparkan Program Unggulan di 100 Hari Kepemimpinan

Penulis
Syifa
-

Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/6). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono memaparkan capaian 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno.

Beberapa program prioritas yang telah dijalankan antara lain pemutihan ijazah, penyaluran bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta perluasan layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Pemprov DKI juga tengah mengembangkan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Dukuh Atas.

“Selama 100 hari pertama, kami berupaya menjalankan program-program prioritas secara partisipatif. Quick wins yang kami laksanakan bukan semata pencapaian jangka pendek, melainkan pondasi untuk kebijakan dan program strategis jangka panjang,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Jakarta ke depan akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menjadi tahap awal perbaikan fundamental Kota Jakarta. Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal dan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta pengembangan kota secara menyeluruh.

“Pertama, melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas, yaitu optimalisasi pembangunan vertikal berbasis konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development di 10 lokasi prioritas, termasuk GOR dan pasar. Kedua, program Sehat Bersama Kelas Dunia di Jakarta, dengan menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang dapat diakses seluruh warga, seperti pengembangan RSUD Cakung yang pembangunannya dimulai pada 2026,” jelasnya.

Pembangunan berkelanjutan lainnya, kata Gubernur Pramono, diwujudkan melalui program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan, yang menciptakan ekosistem penyediaan makanan bergizi dan ruang interaksi nyaman di lingkungan sekolah. Program ini diharapkan menjadi center of excellence untuk peningkatan gizi, pembelajaran, hingga kewirausahaan.

Gubernur Pramono lebih lanjut menyatakan, Pemprov DKI mengupayakan pengelolaan air secara terpadu melalui program Air Terkelola, Kota Berkelas Dunia. Program ini meliputi pengerukan kali, sungai, dan waduk, serta perbaikan saluran air di permukiman padat sebagai bagian dari ekosistem pengendalian banjir yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam bidang pengelolaan sampah, Gubernur Pramono menyoroti program Jakarta Bersih, Dunia Melirik, dengan mengoperasikan empat lokasi
Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce (Pengurangan), Reuse (Penggunaan Kembali), dan Recycle (Daur Ulang) atau TPS3R serta meresmikan fasilitas Refuse-derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, yang berbasis teknologi tinggi dan partisipatif.

Di sektor ketahanan pangan, Pemprov DKI juga akan terus mendorong BUMD Pangan untuk memperluas kerja sama antardaerah. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas distribusi dan memperkuat ketahanan pangan Jakarta.

“Jakarta harus mendukung kestabilan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami aktif menjalin kerja sama dengan berbagai daerah guna memastikan kebutuhan pangan warga Jakarta terpenuhi,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Pramono mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif demi menyukseskan transformasi Jakarta ke depan. Ia juga menyerukan semangat baru bagi seluruh warga untuk melanjutkan pembangunan yang berorientasi masa depan tanpa melupakan sejarah dan budaya.

“Bersama, kita songsong 500 tahun Jakarta dengan tekad menjadikannya sebagai Kota Global dan Berbudaya yang mengedepankan inovasi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Pramono.

Sebagai informasi tambahan, pembangunan Jakarta ke depan diarahkan untuk menciptakan konektivitas antara kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai program pun disiapkan, antara lain:

a. Blok M: ‘Rasa Jakarta, Citra ASEAN’
Blok M akan direvitalisasi dan rebranding Terminal Blok M dilakukan agar kawasan ini menjadi pusat belanja, hiburan, serta ruang kultural, kreatif, dan kolaboratif yang mencerminkan identitas Jakarta sebagai kota ASEAN.

b. Road to #Jakarta500
Berbagai aktivasi acara digelar, khususnya di kawasan Kota Tua, dalam rangka menyambut 500 tahun Jakarta sebagai bagian dari penguatan identitas dan sejarah kota.

c. Betawi Bangkit, Jakarta Berbudaya
Melalui program ini, Pemprov DKI mendorong pelestarian budaya Betawi serta pengembangan ekosistem pariwisata melalui peluncuran Jakarta Tourist Pass, penonjolan ikon dan tema Betawi di berbagai sudut kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK dan UAEAA Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan Penandatanganan MoU

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan United Arab Emirates Accountability Authority (UAEAA) sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada hari Kamis (19/6) di kantor pusat UAEAA, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Chairman UAEAA Humaid Obaid Abushibs.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dan formal atas komitmen kedua lembaga untuk meningkatkan kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik.

“Nota kesepahaman ini menjadi kerangka kerja sama yang komprehensif, yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta mendukung berbagai inisiatif bersama dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme di bidang pemeriksaan sektor publik,” ujar Isma.

Selama ini, BPK dan UAEAA telah membangun hubungan kelembagaan yang kuat melalui keterlibatan bersama dalam berbagai forum internasional seperti INTOSAI dan ASOSAI. Kedua lembaga aktif dalam kelompok kerja seperti Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WG FACML), Working Group on the Impact of Science and Technology on Auditing (WG ISTA), serta terlibat dalam kegiatan INTOSAI Development Initiatives (IDI). Di lingkup ASOSAI, BPK dan UAEAA juga tergabung dalam Working Group on Environmental Auditing, dengan UAEAA juga menjabat sebagai anggota Governing Board ASOSAI dan INTOSAI.

Kunjungan delegasi UAEAA ke kantor pusat BPK di Jakarta pada bulan Januari 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan ini, yang turut dihadiri oleh Duta Besar UEA untuk Indonesia. Hubungan yang telah terjalin dengan Kedutaan Besar UEA di Jakarta turut memperkuat kedekatan antara kedua lembaga.

Melalui MoU ini, BPK dan UAEAA berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam berbagai bidang strategis, antara lain pemberantasan korupsi, pemeriksaan teknologi informasi, penguatan kerangka hukum, serta isu ketahanan pangan. Kerja sama ini juga mencakup pelatihan bersama, program pertukaran, dan pengembangan metodologi pemeriksaan berbasis praktik terbaik global.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi bagi kemitraan transformatif yang memperkuat kontribusi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berdaya guna di tingkat nasional, regional, dan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Akan Gelar HUT Bhayangkara pada 1 Juli di Monas

Penulis
Syifa
-

Polri akan menggelar puncak perayaan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli mendatang di kawasan Monumen Nasional (Monas). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan acara tersebut telah dipersiapkan untuk dinikmati Korps Bhayangkara bersama seluruh elemen masyarakat.

Untuk pelaksanaan nanti rencana nanti akan dilaksanakan di Monas tanggal 1 Juli, ungkap Jenderal Sigit di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025).

Kendati demikian, Kapolri belum menjelaskan detail mengenai rangkaian puncak acara Hari Bhayangkara ke-79. Polri juga saat ini masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

Untuk waktu nanti kita informasikan lebih lanjut, menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden, ucapnya.

Jenderal Sigit berharap, acara itu dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk bersama-sama menikmati berbagai acara yang telah dipersiapkan oleh Polri.

Temanya ‘Polri Untuk Masyarakat’, jadi tentunya bagaimana kita bersama sama namun juga tentunya akan diikutsertakan masyarakat, ujar Kapolri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dewa 19 Feat All Stars Guncang Panggung Jakarta E-Prix di Ancol

Penulis
Syifa
-

Grup musik Dewa 19 featuring All Stars sukses mengguncang panggung Jakarta E-Prix 2025 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, (21/6). Penampilan Dewa 19 featuring All Stars yang membawakan sejumlah lagu ini berhasil memukau ribuan pengunjung yang hadir.

Selena Pasaribu, salah satu penonton tampak sangat menikmati konser. Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa menyaksikan penampilan Dewa 19. Sejumlah hits yang dibawakan di antaranya Pupus, Dewi, dan Sedang Ingin Bercinta.

“Tadi senang sekali bisa menikmati konser Dewa 19,” ujar Selena seperti dilansir dari beritajakarta.id.

Sebagai Baladewa (sebutan untuk penggemar band Dewa 19), ia mengaku bisa bernostalgia mengingat kisah mudanya dulu.

Pantauan Beritajakarta.id di lokasi, para pengunjung Jakarta E-Prix tampak memadati arena panggung hiburan seusai gelaran balap mobil listrik itu rampung.

Para penonton menikmati sekaligus menyanyikan bersama sejumlah lagu yang dibawakan oleh Dewa 19 featuring All Stars. Lagu terakhir yang dinyanyikan Dewa 19 pun ditutup dengan tepuk tangan meriah para penonton.

Selain penampilan Dewa 19 featuring All Stars, acara Jakarta E-Prix 2025 juga turut dimeriahkan oleh sejumlah grup musik, di antaranya, Andre Taulany & Friends, JKT48, dan TIPE-X.

Selena juga mengaku berencana menyaksikan hiburan musik pada malam Puncak Perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta di Lapangan Banteng yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (22/6) malam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...988989990...4,919Halaman 989 dari 4,919