Beranda blog Halaman 988

Cimahi Rayakan HUT ke-24, Wali Kota Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan, peringatan Hari Jadi ke-24 Kota Cimahi menjadi momentum reflektif sekaligus proyeksi arah pembangunan berkelanjutan ke depan. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

“Hari ini diperingati untuk menghormati para pejuang otonomi daerah yang telah berupaya memperjuangkan status cimahi menjadi kota otonom. Dan kita bersama-sama melanjutkan perjuangan otonomi kota cimahi dalam pembangunan menuju ke arah yang lebih baik,” ujarnya pada upacara Peringatan HUT ke-24 Tahun Kota Cimahi di Alun-Alun Kota Cimahi, Sabtu (21/6).

Ngatiyana menegaskan pentingnya kolaborasi lintas generasi sebagai kekuatan strategis menghadapi tantangan kota. Dengan kebersamaan dan semangat dari moto “Saluyu Ngawangun Jati Mandiri”, apapun yang menjadi keterbatasan di Kota Cimahi bukanlah halangan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan kota serta masyarakatnya.

“Tema Hari Jadi tahun ini yaitu kolaborasi lintas generasi, yang menyimbolkan bagaimana setiap generasi mulai dari tua dan muda bergerak bersama mewujudkan Cimahi maju, agamis, nyaman, teladan, aman, dan produktif. Upacara mengusung tema kebudayaan dan kebangsaan, mengingat Kota Cimahi merupakan miniatur NKRI yang sangat plural, yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Hal ini menjadi sangat relevan, kolaborasi lintas generasi menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan Cimahi yang maju, unggul, dan berkelanjutan,” katanya.

Selama kurun waktu 24 tahun, kondisi yang tercipta mencerminkan masyarakat Cimahi mulai tumbuh menuju kedewasaan dalam memahami arti penting pembangunan di kotanya. Memahami bahwa masyarakat bukan hanya sekedar objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan seiring dengan bergesernya paradigma pembangunan ke arah citizen centris, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah kota dengan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk kolaborasi pentaheliks mengandung makna yang sangat luas, sebagai komitmen untuk menjaga situasi-kondisi kota agar tetap kondusif, aman, dan nyaman, sehingga seluruh program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya.

Masih banyak isu strategis yang dihadapi dan membutuhkan kerjasama, kolaborasi serta sinergi seluruh elemen masyarakat. Seperti kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka, penanganan stunting dan penanganan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi untuk lima tahun ke depan, yaitu:
1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan daya saing umkm, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
3. Peningkatan kesejahteraan sosial, dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sudah sepatutnya kita bersyukur, ditengah tantangan yang berat kita mampu memenuhi standar pelayanan minimal sebagai urusan wajib penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum kebencanaan, infrastruktur pelayanan dasar, dan pelayanan publik,” tambahnya.

Dukungan masyarakat yang tinggi tercermin dari kondisi keamanan yang terjaga, situasi yang kondusif dan kelancaran jalannya pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala daerah.

“Di momentum Hari Jadi ke-24 Kota Cimahi ke-24 ini, mari kita terus tingkatkan sinergi, kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan segenap masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan daya saing kita dengan daerah yang lain melalui karya inovatif, sebagai daerah yang menarik untuk mengembangkan usaha dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi. Mari kita bersama mengerahkan potensi sumber daya yang dimiliki, dalam menghadapi tantangan pembangunan Cimahi di masa yang akan datang dengan memupuk tali silaturahmi sehingga tercipta kebersamaan dalam mensukseskan pembangunan di Kota Cimahi,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menambahkan, HUT tahun ini mengusung semangat Cimahi Mantap (Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, Produktif). “Dengan semangat tersebut, konsep perayaan digelar secara efisien namun tetap meriah,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Strategi KKP Agar Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan Perikanan Tidak Nganggur

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) terus memperkuat sistem pendidikan vokasi berbasis praktik industri dan kebutuhan dunia kerja melalui pendekatan teaching factory. Langkah ini untuk mengantisipasi lulusan satuan pendidikan KKP menganggur.

“Model teaching factory adalah solusi nyata dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan porsi praktik yang lebih besar, para taruna tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki etos kerja dan pengalaman langsung di industri,” ucap Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu (22/6).

Sebagai bukti nyata dari penguatan sistem pendidikan vokasi, dari 2.195 lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Tahun Akademik 2023/2024 yang telah diwisuda pada akhir Juli 2024, hingga saat ini sebesar 76,13 persen atau 1.671 lulusan telah terserap langsung ke dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintahan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, 23,87 persen lulusan lainnya memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, merintis usaha mandiri, atau bekerja di sektor non-kelautan dan perikanan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya relevansi dan daya saing lulusan vokasi KP di tengah dinamika pasar kerja, serta menjadi indikator keberhasilan pendekatan teaching factory dalam mencetak sumber daya manusia yang siap kerja, adaptif, dan inovatif.

Salah satu bentuk implementasi teaching factory dalam proses pembelajaran adalah kegiatan kunjungan industri oleh peserta Program Taruna Berprestasi (PTB) Batch 2 ke PT. Puratos Indonesia, perusahaan pengolahan pangan terkemuka di bidang industri bakery, pada awal Juni 2025. Kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran langsung yang mengintegrasikan teori dengan praktik di lingkungan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Lebih dari sekadar peningkatan keterampilan teknis, kegiatan tersebut mendorong inovasi berbasis potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu gagasan yang dikembangkan adalah produksi bakery berbasis protein alternatif dari hasil perikanan, sebagai solusi pangan masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan ini tentunya juga selaras dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan pentingnya transformasi pendidikan vokasi sebagai bagian dari agenda besar pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

GRATISPOL: Komitmen Pemprov Kaltim Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis dan Bermutu Untuk Semua

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu, sebagai bagian dari inisiatif besar bertajuk “GRATISPOL” (Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat tanpa Biaya).

Plh. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Erwin Suherman menekankan bahwa Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu bukan sekadar program layanan, tetapi merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.

“Program Ini adalah jaminan hak kesehatan bagi seluruh warga Kaltim. Pemerintah berkomitmen agar seluruh masyarakat Kalimantan Timur, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan bermutu secara gratis,” ujarnya pada acara forum Bakohumas di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (19/6/2025)

*Tiga Kelompok Penerima Manfaat

Sasar Tiga Kelompok Utama GRATISPOL ditujukan bagi tiga kelompok utama penerima manfaat:

1. Peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2. Peserta JKN yang tidak aktif

3. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sama sekali

Masyarakat cukup membawa identitas diri seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu Identitas Anak (KIA) untuk dapat mengakses layanan ini di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

Untuk memudahkan proses, aktivasi kepesertaan dapat dilakukan langsung di fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, atau Kabupaten/Kota. Bahkan dalam situasi kegawatdaruratan, pasien dapat langsung ditangani melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit mitra BPJS.

Bagi masyarakat yang sebelumnya tidak aktif sebagai peserta JKN, pemerintah memberikan solusi berupa alih segmen kepesertaan menjadi PBPU dan Penerima Bantuan Pemda Provinsi, dengan ketentuan:

*Bersedia mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan

*Mendapatkan hak kelas perawatan kelas III

*Tidak berpindah segmen kepesertaan selama minimal 12 bulan

Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat berjenjang, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Untuk pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, peserta tetap mendapat hak perawatan kelas III.

Seluruh layanan yang diberikan mengikuti prosedur dan manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam program JKN.

Keberhasilan implementasi program ini juga sangat bergantung pada peran aktif dari pemerintah kabupaten dan kota yakni Menjamin cakupan kepesertaan minimal 98% dan keaktifan peserta minimal 80%. Menyediakan anggaran pembiayaan program melalui APBD. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan fasilitas kesehatan mitra BPJS.

Menjamin pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Menyediakan sarana, prasarana, tenaga kesehatan, dan kebutuhan operasional lainnya, dan Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program.

Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu ini merupakan bagian penting dari strategi besar mewujudkan jaminan kesehatan semesta di Kalimantan Timur.

Dengan memadukan akses gratis, pelayanan bermutu, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Kaltim berharap dapat meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Pramono Teken Perjanjian Kinerja 2025: Komitmen Tanpa Titipan Jabatan

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bersama seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara sungguh-sungguh dan profesional.

“Tentunya, saya dan Bang Dul (Wakil Gubernur Rano Karno) tidak mungkin bisa memimpin dengan baik jika Saudara-saudara sekalian tidak bekerja secara kolektif. Bersama, kita wujudkan target kinerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan strategis jangka menengah dan panjang,” ujar Gubernur Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin (23/6).

Ia menambahkan, tidak akan membawa orang luar atau menerima “titipan jabatan”, dan mengharapkan hal serupa dari seluruh pejabat Pemprov. Profesionalisme menjadi prinsip utama dalam membangun tim kerja yang solid.

“Profesionalisme adalah kata kunci utama dalam bekerja secara kolektif. Saya tahu, dengan sikap profesional, Saudara akan mampu bekerja dengan baik. Karena itu, saya tegaskan agar tidak ada pekerjaan yang bersifat pribadi atau karena titipan,” tegasnya.

Perjanjian kinerja ini dilengkapi dengan rencana aksi yang menjadi fondasi penting untuk mencapai indikator kinerja yang terarah dan terukur. Hal ini sejalan dengan visi besar Jakarta untuk masuk dalam jajaran Top 20 Global Cities pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pembangunan kota diarahkan pada isu-isu strategis, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis riset dan inovasi.

Sejumlah program prioritas telah dijalankan, mulai dari bantuan sosial, pemerataan infrastruktur, perluasan akses informasi dan transportasi, hingga penguatan iklim investasi dan pelestarian kebudayaan. Ke depan, pembangunan Jakarta akan bertumpu pada pemanfaatan teknologi, prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, serta tata kelola yang adaptif agar mampu bersaing di tingkat global.

“Saya meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan upaya terbaik dalam merangkul seluruh elemen masyarakat, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan kota ini,” ujar Gubernur Pramono.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan, penandatanganan dokumen perjanjian ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Pemprov. Harapannya, kinerja yang optimal dapat tercapai dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Kami perlu melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja agar para pejabat pimpinan tinggi berkomitmen bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta memahami secara utuh sasaran, tujuan, target, dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,” jelas Chaidir.

Sebagai informasi, peserta penandatanganan perjanjian kinerja ini meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), para deputi, asisten deputi, asisten Sekda, inspektur, kepala dinas, kepala badan, wali kota administrasi, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, serta para kepala biro di lingkungan Sekda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ESDM Pastikan Total Energies Siap Perkuat Produksi Migas Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia terus memperkuat kolaborasi internasional untuk mencapai target peningkatan produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari (Barel Oil Per Day/BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Billion Standard Cubic Feet per Day/BSCFD) pada tahun 2030. Salah satu langkah strategis terbaru adalah keberhasilan masuknya Total Energies ke Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Bobara, Provinsi Papua Barat melalui akuisisi 24,5% participating interest (PI) dari Petronas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari pendekatan strategis dan proaktif Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam mendorong iklim investasi migas yang menarik dan kompetitif.

“Masuknya Total Energies ke WK Bobara menjadi tonggak penting dalam upaya pencapaian target lifting migas nasional. Ini adalah hasil nyata dari kerja keras bersama seluruh jajaran, termasuk kegiatan investor engagement yang terus dijalankan oleh SKK Migas di berbagai forum internasional. Salah satunya melalui acara Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke 49 pada Mei 2025 lalu,” ujar Tri di Jakarta, Jumat (20/6).

Masuknya perusahaan Migas asal Perancis ini menjadi angin segar bagi industri hulu migas nasional sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih punya cadangan migas yang menjanjikan. Diungkapkan Tri, masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang menyimpan “emas hitam” selain WK Bobara, misalnya, WK Gaea I dan II di Papua Barat, WK Akimeugah I dan II di Papua Selatan dan Papua Pegunungan, yang dapat digarap oleh Total Energies di Indonesia.

Vice President of International Assets Upstream Petronas Mohd Redhani Abdul Rahman menuturkan, saat ini pihaknya memegang 100% hak partisipasi pengelolaan Blok Bobara dengan penyerahan PI 24,5% berarti tersisa 75.5% milik Petronas.

“Saya pikir ini pertanda yang sangat bagus bahwa perusahaan seperti Total mempertimbangkan kembali ke Indonesia dan kami juga gembira untuk mendatangkan kolaborasi kami bersama dengan Total di Indonesia”, ujar Redhani.

Chairman dan CEO Total Energies Patrick Pouyanne menyambut baik kerjasama antara Petronas dan Total Energies dalam mengelola blok migas di Indonesia. Hal ini, selain akan mendatangkan keuntungan di masa depan juga akan meneguhkan posisi Total Energies sebagai produsen gas, baik di Malaysia maupun negara lainnya.

“Total Energies telah memantapkan dirinya sebagai produsen gas yang signifikan di Malaysia. Kami senang dapat memperluas kehadiran kami di negara ini, yang kami lihat sebagai platform strategis untuk produksi berbiaya rendah dan rendah karbon serta pertumbuhan arus kas kami di masa mendatang, yang didukung oleh paparan terhadap pasar LNG Asia,” ujar Patrick.

Akuisisi PI Total Energies dari Petronas ditandai dengan Penandatanganan Farm Out Agreement (FOA) antara Petronas dan Total Energies, yang berlangsung pada gelaran Energy Asia 2025 di Kuala Lumpur. Petronas nantinya akan tetap menjadi operator di WK Bobara melalui anak perusahaannya, Petronas Energy Bobara Sdn Bhd. Sementara Total Energies, dengan keahlian teknis dan pengalaman global, akan memperkuat eksekusi program eksplorasi dan pengembangan blok tersebut.

Sebagai informasi, WK Bobara dengan luas area 8.444,49 km2, memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6.8 Billion Barrel Oil Equivalent (BBOE). Kontrak Bagi Hasil WK Bobara merupakan WK Eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun yang ditandatangani pada Mei 2024 lalu, dengan komitmen pasti senilai USD16,92 juta, terdiri dari 3 studi Geologi dan Geofisika (G&G) dan survei seismic resolution seluas 2.000 km2, serta bonus tanda tangan sebesar USD50 ribu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Likuiditas Ekonomi RI Tumbuh 4,9% di Mei 2025, BI: Didukung Penyaluran Kredit

Penulis
Syifa
-

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa likuiditas perekonomian Indonesia, yang tercermin dari uang beredar dalam arti luas atau M2, menunjukkan pertumbuhan positif pada Mei 2025. Total M2 tercatat sebesar Rp9.406,6 triliun, tumbuh 4,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 5,2 persen (yoy).

“Posisi M2 pada Mei 2025 tercatat sebesar Rp9.406,6 triliun atau tumbuh sebesar 4,9 persen year on year (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/6).

Menurut Ramdan, perkembangan ini ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 1,5 persen (yoy). Pertumbuhan M2 pada Mei 2025 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan perkembangan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

BI mencatat penyaluran kredit tumbuh 8,1 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 8,5 persen (yoy). Kredit yang dimaksud adalah pinjaman dalam bentuk loans, tidak termasuk instrumen keuangan seperti surat berharga, tagihan akseptasi (banker’s acceptances), maupun repo. Selain itu, data kredit ini juga tidak mencakup kredit yang disalurkan ke pemerintah pusat atau oleh bank umum luar negeri dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat kembali mengalami kontraksi sebesar 25,7 persen (yoy), melanjutkan tren kontraksi dari bulan sebelumnya yang sebesar 21,0 persen (yoy).

Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan April 2025 yang tumbuh 3,6 persen (yoy). Adapun uang primer (M0) adjusted juga meningkat signifikan dari 13,0 persen (yoy) menjadi 14,5 persen (yoy), dengan nilai total mencapai Rp1.939,1 triliun.

Pertumbuhan M0 adjusted ini dipengaruhi oleh peningkatan uang kartal yang diedarkan, yang tumbuh 10,1 persen (yoy), serta giro bank umum di BI adjusted yang naik sebesar 10,7 persen (yoy). BI menyebutkan bahwa perkembangan tersebut mencerminkan dampak positif dari kebijakan pengendalian moneter yang disesuaikan dengan pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hari Ini Hadir di Lima Lokasi Jakarta, Cek Persyaratannya!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling untuk warga DKI Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari Senin ini, 23 Juni 2025. Layanan ini hadir di lima titik strategis di Ibu Kota dan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Mengutip informasi resmi dari akun X (Twitter) @tmcpoldametro, berikut lokasi pelayanan SIM Keliling yang tersebar di lima wilayah Jakarta:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan ini diwajibkan menyiapkan dokumen dan memenuhi syarat yang berlaku. Beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan antara lain:

  • Fotokopi dan asli KTP yang masih berlaku

  • SIM lama yang masih aktif

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Hasil tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Perlu dicatat bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah habis, meski hanya sehari, maka pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas yang ditentukan oleh kepolisian.

Adapun biaya perpanjangan SIM sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

Layanan SIM Keliling ini menjadi solusi praktis dan cepat bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas utama. Pastikan seluruh syarat terpenuhi agar proses berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Samsat Keliling Hari Ini di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik strategis di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada hari Senin. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Melalui akun resmi X (dulu Twitter) @TMCPoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan Samsat Keliling tersedia di berbagai lokasi berikut:

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (08.00–15.00 WIB) dan Taman Makam Pahlawan Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur (08.00–15.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Lokasi Samsat Keliling di Bodetabek

  • Tangerang Kota: Halaman parkir Samsat Tangerang (08.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–15.00 WIB) dan ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Metland Cyber Puri (09.00–14.00 WIB)

  • Ciputat: Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat Kota Bekasi (08.00–14.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Halaman parkir Samsat Kabupaten Bekasi (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB)

  • Cinere: Halaman parkir Samsat Cinere (08.00–12.00 WIB)

Syarat dan Ketentuan Pembayaran PKB

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan Samsat Keliling wajib membawa dokumen berikut:

  • KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopi

  • STNK asli dan fotokopi

  • BPKB asli dan fotokopi
    Syarat penting lainnya adalah tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari satu tahun.

Perlu dicatat bahwa layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk pembayaran pajak lima tahunan atau penggantian plat nomor, masyarakat tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

Alternatif Pembayaran via Aplikasi SIGNAL

Sebagai alternatif yang lebih praktis, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Aplikasi ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan secara online di 33 provinsi langsung dari ponsel pintar. STNK yang telah diperpanjang juga akan dikirim langsung ke alamat terdaftar.

Namun, layanan SIGNAL hanya berlaku bagi kendaraan yang tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun. Jika ada tunggakan lebih dari satu tahun, wajib pajak tetap harus datang ke kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Awan dan Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari ini, Senin (23/6).

Mengacu pada data yang dirilis melalui laman resmi BMKG, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan turun pada pagi hari di enam wilayah, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan. Wilayah yang berpotensi mengalami cuaca berawan antara lain Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Selatan masih berpeluang diguyur hujan ringan.

Menjelang sore, kondisi cuaca cenderung tetap berawan dan merata di seluruh wilayah Jakarta. Namun, pada malam hari, hujan ringan kembali berpotensi terjadi di Kepulauan Seribu, sedangkan lima wilayah lainnya diperkirakan tetap berawan.

BMKG juga mencatat bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berada dalam kisaran 23 hingga 28 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan berkisar antara 76 hingga 99 persen.

Waspada Perubahan Cuaca Mendadak

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca secara mendadak, terutama bagi pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Persiapan seperti jas hujan dan perlengkapan pelindung lainnya tetap dianjurkan untuk mengantisipasi kemungkinan turunnya hujan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemenaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6/2025).

Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” kata dia.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben. Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben.

Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda. “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

Presiden juga menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.

“Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekitar 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” kata Robben.

Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujar Robben.

Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa akan diperbaiki.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Namun beberapa pemda belum ikut serta. “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...987988989...4,919Halaman 988 dari 4,919