.webp)
Suarapemerintah.id – Realisasi anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga hari ini, Senin (14/09/2020), telah mencapai angka 59,17 persen. Dari total pagu anggaran sebesar 13.245.824.014.000 rupiah, anggaran yang telah terealisasi sebesar 7.837.112.914.548 rupiah. Menjelang triwulan III, masih terdapat sisa anggaran sebesar 5.408.711.099.452 rupiah yang harus segera direalisasikan.
Pada unit utama, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM memimpin realisasi anggaran dengan kapaian 69,36 persen. Sementara untuk tingkat kantor wilayah, Kalimantan Tengah berhasil mengungguli 32 kantor wilayah (kanwil) lainnya dengan catatan 71,79 persen.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengapresiasi realisasi anggaran di sebagian besar kanwil Kemenkumham yang dinilainya sudah cukup. “Sebagian besar capaian (pada kanwil) sudah seperti yang diharapkan pada triwulan ke tiga,” kata Bambang.
Bambang meminta maaf kepada kanwil agar terus menjaga dan mempertahankan capaian tersebut. “Teman-teman harus menjaga pada posisi itu, agar apa yang sudah ditargetkan pada rencana pencairan dapat dicapai,” katanya saat memberikan pengarahan pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 di Ruang Soepomo, Senin (14/09/2020) siang.
Sementara bagi kanwil yang belum memenuhi target, Bambang mengingatkan bahwa apa yang menjadi capaian pada kanwil akan berpengaruh di unit utama. “Ini harus menjadi perhatian, untuk bisa memaksimalkan capaian-capaian tersebut,” katanya. Evaluasi ini penting buat kita semua agar teman-teman segera bergerak, karena realisasi ini akan berdampak pada laporan keuangan, ”tambahnya.
Kendati tahun ini keadaannya sangat berbeda karena adanya pandemi Covid-19, kata Bambang, pelaksanaan evaluasi anggaran harus dicatat seluruh jajaran untuk bersama-sama memantau hasil kinerja. “Kita berharap kinerja tahun anggaran 2020 bisa terjaga dengan baik,” tutup Bambang.
Rapat evaluasi dilaksanakan secara fisik dan berani. Hadir langsung pada rapat di pimpinan tinggi (pimti) pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, sementara hadir secara berani di unit utama dan kanwil.
