.webp)
SuaraPemerintah.ID – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, menghadiri acara rilis survei Populi Center di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin lalu. Ia menyampaikan PKB bertekad untuk mendorong fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan desa diselenggarakan lebih baik pasca pemilu 2024, dengan menaikkan dana desa.
“Kami mendorong tahun depan rezim yang terpilih dalam pilpres yang akan menjalankan pemerintahan baru tahun 2024, PKB mendorong supaya dana desa dinaikan dari rata-rata sekarang Rp1,5 miliar. Kita dorong untuk dinaikan sampai Rp5 miliar ke depan,” kata Huda saat hadir dalam acara rilis survei Populi Center, dikutip Jumat (30/6/2023).
Huda menjelaskan bahwa pembangunan secara nasional berawal dari skala desa. Maka jumlah nominal dana desa jangan sampai membuat masyarakat di desa merasa kekurangan dan tidak tersalurkan pada apa yang menjadi kebutuhannya, termasuk soal pembangunan. Maka menaikan jumlah nominal dana desa diperlukan agar desa-desa di Indonesia yang memiliki kebutuhan banyak, dapat lebih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga lebih mendorong pemberdayaan masyarakat di desa sesuai kebutuhannya.
“Karena di situ sesungguhnya fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan bisa diselenggarakan dengan baik. Jangan sampai ada kasus lagi, disebuah desa masyarakat butuh apa, yang datang apa, dan seterusnya ini masih kita dapati suasana yang semacam itu,” pungkas Huda.
Syaiful Huda yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI ini juga menyatakan pihaknya dalam hal ini partai PKB sudah melakukan komunikasi dengan perangkat desa atau bahkan kepala desa.
Hasilnya, kata dia, mereka membutuhkan adanya penambahan dana untuk pembangunan di desa.
“Kita berkali-kali keliling, bapak-ibu kepala desa sanggup kelola dana berapa? Mereka sanggung bisa kelola hingga Rp5 miliar,” tukas Huda.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
