.webp)
SuaraPemerintah.ID – Dalam acara Side Event High-Level Forum Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Bali, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Diskusi utama berfokus pada Visi Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. “Sesi ini sangat penting karena ke depan, Indonesia tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga harus menyeimbangkannya dengan keberlanjutan serta inklusivitas. Visi Indonesia Emas 2045 menegaskan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan kita,” ujar Amalia pada Rabu (3/9).
Amalia juga menjelaskan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 mencakup lima target utama, salah satunya adalah ekonomi berpenghasilan tinggi pada 2045, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan untuk memastikan inklusivitas. Selain itu, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin global. Di samping aspek ekonomi, Visi Indonesia Emas 2045 juga memprioritaskan aspek lingkungan, di mana Amalia menekankan perlunya perubahan paradigma. “Pertumbuhan ekonomi tak perlu berkompromi dengan isu lingkungan. Kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan,” jelasnya.
Ekonom Drajat Wibowo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menambahkan bahwa integrasi antara ekonomi dan keberlanjutan lingkungan sangat penting. “Pemerintahan mendatang akan berfokus pada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai pendorong utama pertumbuhan. Kami juga mengidentifikasi perubahan iklim sebagai tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, dan kami berkomitmen untuk mengubah tantangan tersebut menjadi peluang,” ujar Drajat.
Untuk mencapai target ambisius ini, Indonesia akan terus memperbaiki kebijakan, tata kelola, serta meningkatkan iklim usaha. Visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud melalui kemitraan multipihak, yang melibatkan sektor publik, swasta, serta masyarakat sipil.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
