Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan di wilayah konflik Ukraina dan Gaza, Palestina, dalam sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (18/11).
“Kami mendesak gencatan senjata segera di Ukraina dan di Gaza,” tegas Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi bahwa permasalahan ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik, termasuk konflik yang sedang berlangsung di kedua wilayah tersebut.
Presiden Indonesia itu juga menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan syarat utama untuk mengatasi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan dan kelaparan. “Hanya dengan perdamaian dan stabilitas kita dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan,” tambahnya.
Prabowo mengajak negara-negara G20 untuk memperkuat upaya multilateral dalam menyelesaikan konflik ini. Ia berharap negara-negara anggota G20 dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk mendukung perdamaian global.
“Hanya dengan perdamaian dan stabilitas kita dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kami juga mendesak negara-negara G20 untuk menggunakan kekuatan kolektif untuk memperkuat upaya multilateral dalam masalah ini,” kata Presiden.
Selain itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani masalah kelaparan dan kemiskinan, yang menjadi prioritas nasional dalam pemerintahanannya. Bahkan, pemerintahannya juga mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan.
“Saya percaya pendidikan akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Program makanan gratis untuk anak-anak juga menjadi bagian dari strategi kami untuk memastikan generasi muda mendapatkan manfaat pendidikan,” kata Presiden.
Prabowo juga menyampaikan rencana konkret untuk mencapai ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Prabowo optimistis pemerintahannya dapat mengatasi masalah kelaparan dalam tiga tahun ke depan.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News


.webp)















