.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini belum resmi berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Menurut Tito, posisi Ibu Kota secara sah masih berada di Jakarta hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan perpindahan tersebut.
Tito menyampaikan bahwa salah satu klausul dalam Undang-Undang IKN menyatakan Ibu Kota secara definitif hanya akan berpindah setelah adanya Keppres. “Masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di Undang-Undang IKN, bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan keputusan presiden,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11).
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa status Jakarta beserta gubernur yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 masih akan tetap sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal serupa berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari Jakarta.
“Nah sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN-nya dengan Perpres, gubernurnya namanya gubernur DKI, DPRDnya DPRD DKI, kemudian yang lain juga DPD RI DPR RI daerah pemilihan DKI,” katanya.
Meskipun sudah ada rencana, Tito belum dapat memastikan kapan Keppres atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait IKN akan diterbitkan. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, mengutip sejumlah pernyataan Presiden, kata Tito, penerbitan Perpres IKN berpeluang baru akan dilakukan setelah infrastruktur rampung. Termasuk pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif.
“Beliau menginginkan juga ada yudikatifnya, Mahkamah Agung gitu ya. Kemudian ada legislatifnya untuk Parlemen, DPD, DPR RI, MPR, biar sehingga menjadi satu kesatuan lengkap,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
