.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Majalengka. Ia menekankan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak.
“Jangan ada rumah yang seperti ini lagi. Negara harus hadir membantu rakyat agar bisa tinggal di rumah yang layak,” tegas Menteri PKP
Jika pada tahun lalu program BSPS menjangkau 45.000 rumah, pada tahun ini jumlahnya meningkat drastis menjadi sekitar 400.000 rumah di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, ia menegaskan bahwa program BSPS harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.
“Bapak ibu penerima bantuan harus tahu sistem Pemilihan Toko Terbuka ini, bukan hanya tahu hasil akhirnya dan tidak boleh ada korupsi. Kalau ada pungli, rekam saja dan laporkan, pasti akan kita usut,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik kongkalikong antara pelaksana di lapangan dengan toko bangunan untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Jangan sampai ada kerja sama dengan toko untuk dapat komisi. Kalau seperti itu terjadi, akan kita proses secara hukum,” ujarnya.
Menteri Ara juga menitipkan kepada pemerintah daerah Majalengka agar program ini dijalankan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
