.webp)
SUARAPEMERINTAH.ID — Mohammad Hatta, (lahir 12 Agustus 1902, Bukittinggi, Sumatra, Hindia Belanda [sekarang di Indonesia]—meninggal 14 Maret 1980, Jakarta, Indonesia), seorang pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia yang menjadi perdana menteri (1948–50) dan wakil presiden (1950–56) Indonesia.
Saat belajar di Belanda dari tahun 1922 hingga 1932, ia adalah presiden Perhimpunan Indonesia (Persatuan Indonesia), sebuah kelompok politik nasionalis progresif yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia perantauan.
Kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1932, Hatta ditangkap karena kegiatan politiknya oleh Belanda pada tahun 1934 dan dikirim ke kamp konsentrasi terkenal Boven Digul di West New Guinea. Pada tahun 1935 ia diasingkan ke pulau Bandanaira, di mana ia tinggal sampai malam invasi Jepang dalam Perang Dunia II.
Berbeda dengan Belanda, Jepang aktif mempromosikan nasionalisme Indonesia. Hatta dan Sukarno, kedua tokoh pergerakan saat itu, bekerja sama dengan mereka dalam mendirikan berbagai organisasi massa Indonesia; pada tahun 1943 mereka membantu mengorganisir korps pertahanan dalam negeri yang disponsori Jepang Sukarela Tentara Pembela Tanah Air (Peta), angkatan bersenjata pertama Indonesia.
Ketika menjadi jelas bahwa Jepang akan kalah perang, maka, banyak nasionalis mendesak penjajah Jepang dengan perlawanan dan menuntut kemerdekaan segera, tetapi saat itu Hatta menasihati agar menunda sampai mereka yakin bahwa Jepang akan menyerah.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia dan Sukarno diculik oleh anggota serikat mahasiswa dan dibujuk untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hatta menjabat sebagai wakil presiden dalam pemerintahan revolusioner berikutnya.
Pada tahun 1948, ketika M.Hatta menjadi perdana menteri, dia memainkan peran penting dalam memerangi pemberontakan komunis di Madiun di Jawa Timur, sebuah tindakan yang memperoleh banyak dukungan dari negara-negara Barat.
Hatta memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Den Haag yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (23 Agustus–2 November 1949) yang mencapai puncaknya dengan pengakuan oleh Belanda atas kemerdekaan penuh Indonesia.
Saat menjabat sebagai perdana menteri selama tujuh bulan pertama tahun 1950, ia membantu membimbing negara baru bernama Indonesia, melalui masa transisi yang penting dari negara federal ke negara kesatuan.
Hatta menjabat sebagai wakil presiden hingga Desember 1956, ketika ia mengundurkan diri karena meningkatnya ketidaksetujuan dengan kebijakan Presiden Sukarno tentang “demokrasi terpimpin.”
Pada dasarnya sebagai pemimpin moderat yang berorientasi administratif, Hatta merasa bahwa menangani krisis ekonomi yang parah di Indonesia adalah hal yang paling penting dan khawatir bahwa kebijakan Sukarno akan membuat negara bangkrut.
Dia juga secara konsisten mengkritik kebijakan luar negeri Sukarno yang anti-Barat dan anti-Malaysia. Setelah kejatuhan Sukarno, Hatta keluar dari masa pensiunnya untuk melayani sebagai penasihat khusus Presiden Suharto tentang masalah korupsi pemerintah.
Salah satu ekonom terkemuka Indonesia, Hatta dikenal sebagai “bapak gerakan koperasi Indonesia”. Tulisannya antara lain Gerakan Koperasi di Indonesia (1957), “Indonesia between the Power Blocs,” Foreign Affairs, vol. 36 (1958), dan Masa Lalu dan Masa Depan (1960).
