Beranda blog Halaman 115

Roadshow JNBA KPK di TTU Perkuat Budaya Antikorupsi dan Pelayanan Publik

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pencegahan merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/7), KPK memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanamkan budaya antikorupsi sekaligus memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK di Aula Bale Biinmafo, Kantor Bupati TTU, dibuka oleh Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo. Hadir pula Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, Ketua Satgas Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Kapolres TTU, Dandim 1618/TTU, Wakil Ketua DPRD TTU, para Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa kehadiran KPK di daerah merupakan bagian dari strategi memperkuat pencegahan korupsi melalui penguatan integritas aparatur pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, perangkat pemerintah hingga desa, satuan pendidikan, dan masyarakat.

“Pencegahan korupsi harus menjadi tugas kita bersama. Memang penindakan diperlukan ketika tindak pidana korupsi telah terjadi, tetapi memenjarakan koruptor tidak menyelesaikan akar masalah apabila sistem dan tata kelolanya masih memiliki celah. Karena itu, yang paling utama adalah bagaimana mencegah agar pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi tidak terjadi sejak awal,” ujar Amir.

Pencegahan Menutup Celah Korupsi

Amir menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Sistem pencegahan yang kuat diperlukan agar setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“KPK hadir di Kabupaten TTU dalam menjalankan tugas pendidikan dan pencegahan korupsi. Kalau kita ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka fungsi pertama yang harus diperkuat adalah pencegahan. Berbagai bentuk kejahatan tidak cukup hanya diatasi dengan penangkapan dan penghukuman. Harus ada upaya untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi,” kata Amir.

Ia juga menekankan bahwa budaya antikorupsi harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil, yakni diri sendiri dan keluarga, kemudian berkembang ke lingkungan kerja hingga masyarakat. Integritas, menurutnya, menjadi modal utama bagi setiap penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik dalam menjalankan kewenangannya.

“Peran kita semua sama sebagai pemerhati antikorupsi di lingkungan masing-masing. Budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, hingga masyarakat luas. Karena itu, para pejabat dan seluruh aparatur pemerintah harus memiliki kejujuran, keberanian, dan integritas,” ujarnya.

Amir turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten TTU atas komitmen dan komunikasi yang telah terjalin secara intensif sejak Maret 2026 hingga terlaksananya Roadshow JNBA di daerah tersebut.

Pemkab TTU Perkuat Komitmen Integritas

Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, menyambut baik pelaksanaan Roadshow JNBA di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi penguat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK atas kehadirannya di Kabupaten TTU. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan penuh integritas,” ujar Yosep.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten TTU akan terus menanamkan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Menurut Yosep, gerakan antikorupsi harus tumbuh menjadi budaya yang hidup dalam keseharian, bukan sekadar slogan. Karena itu, nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak usia dini agar menjadi karakter yang melekat di masyarakat.

Ia berharap Roadshow JNBA mampu memperkuat kesadaran aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

“Semoga dengan adanya kegiatan Roadshow JNBA oleh KPK ini dapat meningkatkan kesadaran seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, terutama dalam pelayanan publik,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari penguatan budaya antikorupsi, Roadshow JNBA di Kabupaten TTU menghadirkan rangkaian kegiatan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari KPK Mengajar di sekolah dasar, kampanye antikorupsi bersama masyarakat, edukasi bagi pelajar SD, SMP, dan SMA, kuliah umum antikorupsi untuk mahasiswa, hingga sosialisasi bagi perangkat desa.

KPK bersama Pemerintah Kabupaten TTU juga meninjau sejumlah pusat layanan publik guna melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan nonton bareng film antikorupsi yang terbuka untuk masyarakat umum sebagai media edukasi sekaligus sarana memperluas partisipasi publik dalam membangun budaya antikorupsi di Kabupaten TTU.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Ingatkan Masyarakat Waspadai Tawaran Umrah Mandiri Ilegal

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang akuntabel melalui penguatan fungsi pembinaan, peningkatan literasi masyarakat, serta peneguhan integritas aparatur sebagai fondasi utama pelayanan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji di Kemenhaj kini menerapkan pemisahan fungsi manajemen sebagai bagian dari mekanisme check and balance untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Di Kemenhaj, fungsi manajemen penyelenggaraan haji dipisahkan. Ini merupakan bagian dari sistem check and balance agar tata kelola penyelenggaraan haji semakin baik dan setiap fungsi dapat berjalan sesuai kewenangannya,” ujar Puji dalam kegiatan pembinaan di Bogor, Rabu (22/7/2026).

Puji menjelaskan, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki mandat memperkuat pembinaan terhadap jemaah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta petugas haji dan umrah.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kualitas pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Puji juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenhaj menjadi bagian dari upaya edukasi publik dengan aktif menyosialisasikan PPIU dan PIHK yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Integritas menjadi pondasi utama ASN Kemenhaj. Salah satu bentuk implementasinya adalah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, termasuk mengarahkan masyarakat agar menggunakan PPIU dan PIHK yang legal sehingga terlindungi dalam menjalankan ibadah,” tegasnya.

Puji mengingatkan bahwa program umrah mandiri hingga saat ini belum dijalankan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan umrah mandiri kemudian mengajak atau menghimpun masyarakat untuk berangkat, praktik tersebut merupakan kegiatan yang tidak memiliki dasar penyelenggaraan yang sah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas penyelenggara sebelum mendaftar. Jangan mudah tergiur tawaran yang tidak jelas izin maupun mekanisme penyelenggaraannya,” katanya.

Selain itu, Puji juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai penyelenggaraan haji nonkuota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat memilih layanan yang aman, sesuai ketentuan, serta terlindungi secara hukum.

“Kami ingin masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai layanan haji nonkuota sehingga setiap pilihan yang diambil tetap aman, legal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HMKG ke-79 Dibuka di Jakarta, Kepala BMKG Soroti Tantangan Perubahan Iklim dan Transformasi Digital

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi membuka rangkaian peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 yang mengusung tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Rangkaian pembukaan yang berlangsung pada 21-22 Juli 2026 di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, profesionalisme, dan pengabdian seluruh insan BMKG dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dan diikuti oleh pegawai BMKG, jajaran pimpinan, serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) BMKG. Pembukaan HMKG ke-79 juga menandai dimulainya berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, perlombaan olahraga dan seni, kegiatan sosial, hingga berbagai kompetisi yang melibatkan pegawai dari seluruh satuan kerja BMKG.

Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan bahwa peringatan HMKG ke-79 merupakan refleksi atas perjalanan panjang BMKG dalam memberikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurutnya, hampir delapan dekade pengabdian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sejak didirikan, BMKG tidak pernah berhenti berbenah dengan memperkuat kapasitas pengamatan, mengembangkan teknologi, dan membangun sumber daya manusia yang profesional. Di tengah tantangan perubahan iklim, meningkatnya bencana hidrometeorologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan publik, apa yang telah kita capai hari ini harus menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Faisal.

Ia menegaskan bahwa tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” bukan sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen seluruh insan BMKG untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan layanan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat.

“‘BMKG Hebat’ bukanlah klaim bahwa kita telah menjadi yang terbaik, melainkan komitmen untuk terus memperkuat kualitas pengabdian. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat sekaligus menilai kualitas layanan yang kita berikan,” katanya.

Menurut Faisal, tantangan yang dihadapi BMKG saat ini semakin beragam, mulai dari perubahan iklim, percepatan transformasi digital, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Untuk itulah, ia mengajak seluruh jajaran BMKG, khususnya 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, untuk terus beradaptasi, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kita harus memastikan layanan BMKG hadir selama 24 jam setiap hari agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan sistem Early Warning for Early Action guna mendukung keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional,” tegasnya.

Faisal juga mengajak seluruh pegawai menjadikan HMKG ke-79 sebagai momentum untuk mempererat hubungan antarpegawai, memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, serta menumbuhkan semangat baru dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi ke depan.

Sebagai bagian dari peringatan HMKG ke-79, BMKG menyelenggarakan beragam kompetisi dan perlombaan yang menjadi wadah bagi pegawai untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan terbaiknya. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat solidaritas, membangun budaya kerja yang sehat dan produktif, serta memperkuat rasa memiliki terhadap organisasi.

Selain perlombaan, kegiatan kebersamaan seperti jalan sehat, olahraga bersama, dan agenda sosial juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kekeluargaan di lingkungan BMKG. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan HMKG tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat energi positif dan semangat kolektif seluruh insan BMKG.

Mengakhiri sambutannya, Faisal mengajak seluruh pegawai menjadikan HMKG ke-79 sebagai momentum untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Marilah kita terus bekerja dengan integritas, menjaga semangat kolaborasi, serta memberikan pengabdian terbaik sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mari kita wujudkan semangat HMKG ke-79 melalui kerja nyata demi keselamatan masyarakat, pembangunan nasional, serta terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Usai upacara pembukaan HMKG, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan Marching Band STMKG yang menambah semarak suasana peringatan. Melalui peringatan HMKG ke-79, BMKG berharap semangat kebersamaan, inovasi, dan pengabdian yang telah terbangun selama hampir delapan dekade dapat terus menjadi fondasi dalam menghadirkan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Pimpin Upacara Praspa TNI-Polri Tahun 2026

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Ibu Etty Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 yang digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dalam upacara tersebut, sebanyak 1.177 calon perwira remaja (capraja) resmi dilantik yang terdiri dari 512 lulusan Akademi Militer (Akmil), 229 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), serta 282 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan para perwira remaja. Pelantikan hari ini, menurut Presiden, bukan garis akhir melainkan awal untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia.

“Di hari yang berbahagia ini, atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang resmi diangkat menjadi perwira TNI dan Polri di tahun 2026. Hari ini bukan sekadar upacara, hari ini bukan garis akhir, hari ini adalah awal sebuah pengabdian pada bangsa dan negara. Saudara-saudara telah bersumpah untuk bila perlu memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pangkat pertama yang diterima para perwira remaja Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan amanah sekaligus kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

BKN Uji Coba Program ASN Bekerja Dekat Domisili dan Keluarga, Prof. Zudan: Pegawai Lebih Bahagia dan Produktif

Penulis
Reta
-

Dengan semangat mewujudkan lingkungan kerja yang berkinerja lebih produktif, efektif, dan berorientasi pada kebahagian dan kesejahteraan pegawai, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan menginisiasi terobosan manajemen ASN melalui program “Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga”. Pada tahap awal, program ini sudah mulai diuji coba bagi pegawai BKN dengan menempatkan pegawai yang ada di lingkup Kantor Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.

Kepala BKN, Prof. Zudan, mengatakan kebijakan ini dilatarbelakangi dari keyakinannya bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal. Dengan bekerja lebih dekat dengan keluarga, menurutnya, ASN bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga.

“Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga. Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga,” ujar Prof. Zudan, Kamis (23/07/2026).

Selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Prof. Zudan menyampaikan bahwa selama ini tidak sedikit ASN yang harus hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja sehingga harus menanggung biaya perjalanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga di dua lokasi berbeda. Dengan penempatan yang lebih dekat dengan domisili, beban tersebut diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ketika peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian pendapatan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, ia berharap pengurangan beban pengeluaran menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Program ini untuk sementara masih diterapkan sebagai uji coba di lingkungan internal BKN. Selama implementasinya ke depan, BKN akan melakukan evaluasi dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi praktik baik (best practice) dalam pengelolaan ASN berbasis kesejahteraan dan kinerja.

“Kami berharap inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pegawai BKN, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan ASN yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pegawai tanpa mengesampingkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Semoga program BKN ini bisa menginspirasi pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Semoga bermanfaat,” tegasnya.

Lewat uji coba program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili ini, BKN ingin menghadirkan inovasi dalam manajemen ASN yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai sebagai aset utama birokrasi. Dengan pegawai yang lebih bahagia, lebih dekat dengan keluarga, serta memiliki beban ekonomi yang lebih ringan, diharapkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jadi Prioritas

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Usai dilantik, Sudaryono meninjau langsung Kantor Pusat BGN dan memberikan arahan kepada seluruh pimpinan BGN.

Dalam jumpa pers di Kantor BGN, Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang akan terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Fokus utama BGN saat ini adalah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat.

Menurutnya, Program MBG merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto yang telah dirancang sejak awal sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Fokus kita adalah memperbaiki tata kelola, menyediakan makanan bergizi yang aman bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok penerima manfaat lainnya,” ucap Kepala BGN.

Selain meningkatkan status gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui pemberdayaan petani, peternak, pelaku UMKM, serta rantai pasok pangan lokal.

Karena itu, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menjaga keberlangsungan program melalui kolaborasi, pengawasan, dan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan.

Sudaryono juga memastikan bahwa keamanan pangan akan menjadi perhatian utama BGN. Seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi akan terus diperkuat agar memenuhi standar keamanan pangan.

“Target kita jelas, makanan harus aman, bergizi, dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah,” ujarnya.

Sudaryono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal Program MBG melalui penyampaian kritik dan masukan yang konstruktif agar program semakin baik dari waktu ke waktu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf Perkuat Ruang Kreatif Ramah Anak pada Hari Anak Nasional 2026

Penulis
Reta
-

Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan komitmen penguatan ruang-ruang kreatif yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Sejalan dengan tema HAN 2026, ‘Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan’, komitmen ini mempertegas strategi ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth yang beriringan dengan pemenuhan hak, perlindungan, serta partisipasi aktif anak dalam membentuk ekosistem kreatif nasional.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa anak merupakan sumber inspirasi sekaligus talenta pegiat ekraf masa depan yang perlu diberikan ruang untuk belajar, berekspresi, dan berinovasi sejak dini melalui lingkungan yang aman dan kolaboratif.

“Hari Anak Nasional mengingatkan bahwa salah satu investasi bagi bangsa yaitu memastikan setiap anak dapat belajar dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Ekraf senantiasa berkomitmen menghadirkan kreatif hub yang ramah anak sehingga talenta-talenta muda Indonesia dapat berkembang menjadi generasi inovatif dari local champion menuju national champion hingga berdaya saing go global,” ujar Menteri Ekraf.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Ekraf mengedepankan pendekatan kolaborasi heksaheliks bersama pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ruang kreatif yang bebas dari diskriminasi maupun eksploitasi anak. Langkah ini selaras dengan semangat Gerakan Nasional #RamahAmanNyamanAnak (GERNAS #RANA) yang mendorong keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman di berbagai daerah.

“Ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial berkelanjutan sebagai sarana edukasi, kolaborasi lintas sektor, hingga penciptaan peluang baru bagi para pejuang ekraf. Kementerian Ekraf senantiasa memastikan ekosistem kreatif tumbuh dalam mendorong kreativitas, menghargai keberagaman, serta membangun karakter anak yang siap menghadapi tantangan masa depan,” tambah Wamen Ekraf Irene Umar.

Data Profil Anak Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) tahun 2025 mencatat terdapat 79,9 juta jiwa atau 28,38 persen dari total penduduk Indonesia merupakan anak-anak. Melalui momentum HAN 2026, Kementerian Ekraf mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi, memunculkan narasi kreativitas, sekaligus menyoroti ketahanan mental generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan era digital.

Besarnya potensi anak Indonesia sebagai bonus demografi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor ekonomi kreatif yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 atau setara 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional.

Capaian tersebut membuktikan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar utama penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, investasi pada anak melalui pendidikan, pengembangan kreativitas, literasi digital, dan penyediaan ruang berekspresi yang aman menjadi langkah strategis untuk menyiapkan talenta kreatif masa depan yang berdaya saing global.

Melalui pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif, industri kreatif memiliki peran strategis dalam membangun karakter, menumbuhkan kreativitas, dan meningkatkan literasi digital anak melalui karya serta aktivasi kreatif yang positif. Selamat Hari Anak Nasional 2026!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Percepat Penyaluran Dana Lingkungan Hidup Rp22 Triliun untuk Program Hijau dan Kesejahteraan Warga

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulkifli Hasan, menegaskan Dana Lingkungan Hidup sebesar sekitar Rp22 triliun tidak boleh lagi mengendap.

Dana tersebut harus segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan, memperkuat pengelolaan lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan hijau nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat perdana Komite Pengarah BPDLH sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

“Presiden Prabowo mengarahkan agar regulasi dipastikan dapat diimplementasikan. Karena itu, Dana Lingkungan Hidup yang saat ini mencapai sekitar Rp22 triliun harus segera dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir penghimpunan dana kelolaan BPDLH yang mencapai USD1,33 miliar atau sekitar Rp22 triliun yang banyak berasal dari sektor kehutanan, penyalurannya masih belum optimal terutama untuk kegiatan taktis di lapangan. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan tata kelola agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.

Sebagai Ketua Komite Pengarah, Zulkifli Hasan menegaskan akan mempercepat koordinasi lintas kementerian dan Lembaga melalui kelembagaan Dewan Pengawas yang akan diperbarui. Setiap kementerian terkait dapat mengusulkan kebutuhan program prioritas kepada Komite Pengarah untuk selanjutnya disinergikan bersama Kementerian Keuangan sehingga pemanfaatan dana dapat segera direalisasikan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Lingkungan Hidup tetap membuka ruang bagi kegiatan usaha dan investasi hijau. Namun, seluruh pemanfaatannya harus sejalan dengan program prioritas pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, antara lain kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, pemerintah daerah, serta sektor prioritas lainnya.

Saat ini BPDLH mengelola lima program tematik, yaitu Forestry and Other Land Use (FOLU), energi bersih, ekonomi sirkular, kesehatan-air-ketahanan pangan, serta ketahanan iklim dan bencana. Program-program tersebut akan diperkuat dan diselaraskan dengan agenda strategis nasional guna mendorong investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara BPDLH dengan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Indonesia, kata dia, telah memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur nasional perdagangan karbon, sehingga peluang masuknya pendanaan lingkungan dari pasar karbon diperkirakan akan terus meningkat.

“Saya berharap momentum rapat perdana ini menjadi awal penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar BPDLH semakin berperan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan hijau yang memberi dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stabilisasi Pangan Diperkuat, Bapanas dan Sulbar Bahas Cadangan Pangan hingga Distribusi Antardaerah

Penulis
Reta
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan tata kelola pangan dan optimalisasi berbagai instrumen stabilisasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah. Hal itu mengemuka dalam audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjaga ketersediaan pangan melalui penyusunan Neraca Pangan yang akurat dan diperbarui secara berkala.

“Yang paling memahami kondisi pangan di daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Secara tata kelola, ketersediaan pangan itu akan diwujudkan dalam bentuk neraca pangan yang akan menjadi instrumen utama untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pangan di daerah,” ujarnya.

Menurut Indra, penyusunan Neraca Pangan telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023. Melalui pembaruan data setiap bulan, pemerintah dapat memantau keseimbangan antara produksi, kebutuhan, distribusi, serta perkembangan harga pangan sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi potensi gangguan pasokan.

Selain penyusunan Neraca Pangan, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengawasan Ketersediaan Pangan. Regulasi tersebut menjadi acuan dalam melakukan pengawasan ketersediaan pangan melalui pemantauan neraca pangan, pengendalian pencapaian sasaran produksi, serta pengelolaan cadangan pangan di daerah.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen stabilisasi pangan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Untuk SPHP Beras tahun ini pagunya sebanyak 828 ribu ton. Khusus wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, realisasi penyalurannya sudah di atas 100 persen. Selain itu, kita juga memiliki program SPHP Jagung. Di Sulawesi Barat dialokasikan untuk 43 peternak dengan pagu 461 ton dan saat ini realisasinya sudah mencapai sekitar 46 persen,” ujar Maino.

Selain penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan. Hingga saat ini GPM telah dilaksanakan lebih dari 6.348 kali secara nasional, sementara di Sulawesi Barat telah terlaksana sebanyak 96 kali. Pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap pangan melalui pengembangan Kios Pangan, yang saat ini telah mencapai sekitar 2.987 titik secara nasional, dengan 35 titik berada di Sulawesi Barat.

Selain memperkuat berbagai instrumen stabilisasi pangan, pemerintah juga terus mendorong perluasan distribusi komoditas antardaerah melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat pasokan pangan nasional.

“Saat ini petani bawang merah di Sulawesi Barat sudah memiliki peminat pasar di Kalimantan. Tidak menutup kemungkinan nanti pasar di Maluku maupun Papua juga bisa dilayani. Yang paling penting adalah spesifikasi produknya seperti apa,” ujar Maino.

“Selama ini persepsi pasar terhadap bawang merah masih didominasi sentra-sentra yang sudah dikenal seperti Brebes, Nganjuk, atau Solok. Padahal daerah lain juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kalau komoditas itu memiliki branding yang kuat, distribusinya akan lebih mudah berkembang,” tambahnya

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas dalam mengelola stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Kehadiran kami di Badan Pangan Nasional untuk mempelajari kebijakan terkait Cadangan Pangan Pemerintah, stabilisasi harga pangan, pengelolaan Neraca Pangan, hingga penguatan distribusi pangan antardaerah. Kami berharap mendapatkan bekal agar implementasi kebijakan di Sulawesi Barat dapat berjalan semakin baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun Sulawesi Barat berhasil mencatatkan capaian inflasi yang baik, penguatan rantai pasok dan peningkatan daya saing komoditas daerah masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat.

“Alhamdulillah pada awal Juli lalu Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Namun tantangan kami ke depan adalah memperkuat rantai pasok pangan karena kondisi geografis dan jarak antarwilayah masih menjadi kendala dalam menjaga kelancaran distribusi. Di sisi lain, kami juga ingin memperkuat kualitas komoditas pangan serta membuka peluang agar komoditas unggulan Sulawesi Barat memiliki daya saing yang lebih baik,” katanya.

Melalui penguatan tata kelola pangan berbasis data, optimalisasi instrumen stabilisasi, serta penguatan distribusi antardaerah, Bapanas bersama pemerintah daerah terus memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wilayah 3T Jadi Prioritas, Kemendikdasmen Percepat Revitalisasi Satuan Pendidikan di NTT

Penulis
Lucky PR
-

Kesenjangan sarana pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya menghilangkan gap melalui percepatan perbaikan ratusan sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Harapannya, setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen merevitalisasi 383 satuan pendidikan di NTT yang terdiri atas 23 PAUD, 131 SD, 105 SMP, 95 SMA, 24 SMK, serta 5 SKB/PKBM. Pada tahun 2026, program tersebut berlanjut dengan menyasar 175 satuan pendidikan, meliputi 78 PAUD, 52 SD, 36 SMP, 5 SMA, 2 SMK, dan 2 PKBM/SKB.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang setara, tanpa terhalang kondisi geografis.

“Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, wilayah 3T menjadi prioritas agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu,” ujar Mendikdasmen dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Senin (20/7).

Kelanjutan program revitalisasi satuan pendidikan di NTT menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang semakin memadai, peserta didik dan pendidik diharapkan dapat menjalankan proses pembelajaran secara lebih optimal, sekaligus memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

1...114115116...4,862Halaman 115 dari 4,862