Beranda blog Halaman 1210

Cara Mudah Transkrip YouTube: Panduan Lengkap untuk Mengubah Audio ke Teks

Penulis
Syifa
-

Transkripsi YouTube adalah proses mengubah audio dari video YouTube menjadi teks. Fitur ini sangat berguna bagi penonton yang ingin memahami isi video dengan lebih baik, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran atau membutuhkan teks sebagai referensi. Transkripsi juga berperan seperti subtitle yang membantu dalam memahami setiap percakapan atau informasi dalam video.

Saat ini, ada banyak cara mudah untuk melakukan transkripsi YouTube tanpa perlu menulis ulang secara manual. Beberapa situs web menyediakan layanan transkripsi gratis yang bisa dimanfaatkan hanya dengan membuat akun menggunakan email atau Gmail.

Jika Anda mencari metode cepat dan praktis untuk mentranskrip video YouTube, berikut adalah lima cara terbaik yang bisa Anda coba!

5 Cara Mudah untuk Transkrip Video YouTube

Agar proses transkripsi berjalan lancar, pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil dan paket data yang mencukupi. Berikut adalah lima platform yang dapat Anda gunakan untuk mengubah audio YouTube menjadi teks secara otomatis.

1. Transkrip YouTube dengan Tactiq.io

Tactiq.io adalah salah satu situs yang menyediakan layanan transkripsi otomatis. Berikut langkah-langkah menggunakannya:

  1. Buka aplikasi atau situs YouTube.
  2. Cari video yang ingin ditranskrip.
  3. Klik ikon tiga titik di sebelah kanan video.
  4. Pilih opsi “Bagikan”, lalu klik “Salin Tautan”.
  5. Buka peramban di perangkat Anda dan kunjungi Tactiq.io.
  6. Login atau daftar menggunakan akun Google atau email.
  7. Tempel tautan video YouTube yang ingin ditranskrip.
  8. Tunggu proses transkripsi selesai.
  9. Hasil transkripsi akan muncul, dan Anda bisa mengeditnya jika diperlukan.

2. Transkrip YouTube dengan Anthiago.com

Anthiago.com juga menjadi pilihan populer untuk mentranskrip video YouTube secara otomatis. Berikut caranya:

  1. Buka YouTube dan cari video yang ingin ditranskrip.
  2. Klik ikon tiga titik, pilih “Bagikan”, lalu klik “Salin Tautan”.
  3. Akses situs Anthiago.com melalui peramban.
  4. Login atau daftar menggunakan akun Google atau email.
  5. Tempel tautan video YouTube.
  6. Tunggu hingga proses transkripsi selesai.
  7. Periksa dan edit teks jika diperlukan.

3. Transkrip YouTube dengan YouTube to Transcript

Situs YouTube to Transcript memungkinkan Anda mengubah audio video YouTube menjadi teks dalam beberapa langkah mudah:

  1. Salin tautan video YouTube yang ingin ditranskrip.
  2. Buka peramban dan akses YouTube to Transcript.
  3. Login atau daftar dengan akun Google/email.
  4. Tempel tautan video pada kolom yang tersedia.
  5. Tunggu beberapa saat hingga transkripsi selesai.
  6. Unduh atau edit hasil transkripsi sesuai kebutuhan.

4. Transkrip YouTube dengan Maestra AI

Maestra AI adalah platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat melakukan transkripsi secara akurat. Cara menggunakannya:

  1. Salin tautan video YouTube.
  2. Kunjungi situs Maestra AI.
  3. Login atau daftar menggunakan email.
  4. Tempel tautan video dan mulai proses transkripsi.
  5. Tunggu hingga proses selesai, lalu simpan atau edit hasilnya.

5. Transkrip YouTube dengan Transkriptor

Situs Transkriptor juga bisa menjadi solusi untuk mentranskrip video YouTube dengan mudah:

  1. Salin tautan video yang ingin ditranskrip.
  2. Kunjungi Transkriptor melalui peramban.
  3. Login atau buat akun baru.
  4. Tempel tautan video YouTube.
  5. Tunggu proses transkripsi selesai.
  6. Edit dan simpan hasil transkripsi sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Mengubah audio video YouTube menjadi teks kini semakin mudah dengan berbagai layanan transkripsi online. Dengan menggunakan situs seperti Tactiq.io, Anthiago.com, YouTube to Transcript, Maestra AI, dan Transkriptor, Anda bisa mendapatkan transkripsi secara otomatis dalam hitungan menit.

Pastikan koneksi internet Anda stabil untuk menghindari gangguan dalam proses transkripsi. Jika hasilnya kurang sesuai, Anda masih bisa mengedit teks secara manual agar lebih akurat. Selamat mencoba!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada, Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat 10 Kali Lipat

Penulis
Syifa
-

BPOM baru saja merilis hasil intensifikasi pengawasan kosmetik di awal tahun 2025. Jumlahnya fantastis meningkat lebih dari 10 kali lipat, yaitu mencapai angka Rp31,7 miliar, dibandingkan hasil pengawasan dengan periode yang sama tahun lalu dengan angka temuan Rp2,8 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan fenomena ini dipengaruhi oleh pergeseran konsumen dalam memperoleh kosmetik secara online atas reviu dari para influencer. Hal ini kemudian dimanfaatkan oknum untuk menjajakan kosmetik ilegal atau mengandung bahan dilarang/berbahaya.

Tren kosmetik ilegal yang saat ini viral tidak hanya berupa produk tanpa izin edar, palsu, dan dilarang/berbahaya, tetapi termasuk skincare beretiket biru dan injeksi kecantikan yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, namun marak dijual di e-commerce. Taruna Ikrar mengatakan temuan kosmetik ilegal didominasi produk impor sebesar 60% dan kontrak produksi yang didistribusikan lewat media online.

“Hasil pengawasan 10—18 Februari 2025 di seluruh Indonesia, BPOM menemukan pelanggaran dan dugaan produksi distribusi kosmetik ilegal sebanyak 91 merek. Ada 4.334 item dengan 205.133 pieces kosmetik mengandung bahan dilarang, termasuk skincare etiket biru tidak sesuai ketentuan, tanpa izin edar, cara penggunaan yang tidak sesuai dengan definisi kosmetik, dan produk kedaluwarsa,” jelas Taruna Ikrar dalam keterangannya pada Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik 2025 di Kantor BPOM, Jakarta (21/2/2025).

Lebih lanjut, Taruna Ikrar menyebut pihaknya mengungkap modus baru dengan mencantumkan nomor izin edar fiktif yang tidak dikeluarkan BPOM untuk produk dan produsen tersebut. “Pertama, dia palsukan nomor izin edar lain, kemudian dia produksi dan edarkan. Ini pelanggaran dan kita akan lanjut ke pro-justitia. Kedua, menempatkan nomor izin edar di etiket biru, padahal tidak pakai nomor izin edar. Ini bagian untuk mengelabui konsumen dan akan kita tindak serius,” tegasnya.

Dengan keterbatasan dan efisiensi anggaran, Taruna Ikrar optimis pihaknya akan terus bekerja untuk melindungi masyarakat. “Sesuai janji, BPOM akan bekerja optimal dan kita lakukan. Ini bukti [terhadap] tuntutan masyarakat agar BPOM bekerja, maka kami bekerja dengan memperhatikan apa yang terjadi di media sosial dan kami tindak, seperti hari ini,” lanjut Taruna Ikrar.

Dari 709 sarana yang diperiksa, sebanyak 340 sarana (48%) tidak memenuhi ketentuan. Temuan sarana tidak memenuhi ketentuan paling banyak dilakukan distributor (40%), klinik kecantikan (25,59%), reseller (18,24%), Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik/BUPN (5%), industri (4,71%), pemilik merek (3,53%), dan importir (2,94%). “Semua kami datangi untuk memberantas produk kosmetik ilegal dan berbahaya dari hulu sampai hilir,” ucapnya.

Menanggapi temuan ini, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok menyebut intensifikasi pengawasan oleh BPOM sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat. Menurutnya, masyarakat Indonesia dengan tingkat pendidikan yang masih terbilang rendah harus terus diedukasi.

“Perlu edukasi karena konsumen kita maunya instan cantik dan putih, tidak membaca Cek KLIK tadi. Tentu dengan kehadiran [pengawasan] BPOM sebagai bentuk kehadiran negara [dalam melindungi masyarakat],” jelas Mufti.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut pengawasan niaga terus intensif dilakukan bersama dengan lintas sektor, termasuk BPOM. Dia mengimbau pengusaha yang bermain-main dalam melakukan usahanya, untuk menghentikan perilaku curang tersebut.

“Pemerintah tidak tinggal diam, kita tidak kendor, tapi semakin kencang dan senyap, serta langsung masuk ke ranah hukum,” tegasnya.

Melalui kesempatan hari ini, BPOM kembali mengimbau masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli kosmetik. Belilah kosmetik dari sarana penjualan yang jelas, dan tidak mudah terpengaruh iklan yang berlebihan.

“Laporkan kepada BPOM, unit pelaksana teknis (UPT) BPOM seluruh Indonesia, Kepolisian RI, serta melalui seluruh kanal layanan pengaduan BPOM. Semua kita sudah buka seluas-luasnya dan akan kita tindak lanjuti segera,” tutup Taruna Ikrar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Minta Jajarannya Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran di Kalimantan Timur, khususnya Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, pada Sabtu (22/02/25).

Dalam pengarahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya inventarisasi tanah yang terindikasi telantar.

Pengarahan ini bertujuan untuk menyusun strategi dalam pengelolaan tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal serta untuk mengatasi permasalahan tanah telantar di wilayah Kalimantan Timur.

Menteri Nusron menekankan, pentingnya inventarisasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi telantar, terutama yang berada di sekitar perusahaan-perusahaan yang belum dikelola dengan baik.

Selanjutnya, Menteri Nusron meminta jajarannya bersama pihak terkait untuk segera melakukan pengecekan dan pemetaan guna memastikan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencegah terjadinya pembiaran atas tanah yang tidak terkelola.

Turut hadir dalam pengarahan kali ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar. Pengarahan ini, diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad, beserta Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, termasuk seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Viva Yoga Ajak Pelaku Usaha Investasi di Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengajak para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya di kawasan transmigrasi. Skala usaha yang hendak diinvestasikan bisa dalam berbagai skala hingga skala besar. Diungkap Kementerian Transmigrasi telah menerima investasi investor dari Swiss yang membutuhkan lahan seluas 10.000 Ha. Lahan seluas itu hendak dikembangkan tanaman jenis kakao. Di lahan yang ada mereka akan membangun pabrik yang juga membutuhkan sumber daya manusia. “Model kerja sama pengembangkan bisnis seperti ini masih terbuka lebar di kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya menjadi narasumber ‘Outlook Ekonomi 2025’ yang bertema ‘Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tantangan dan Peluang’ yang digelar oleh Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), Jakarta, 22/2/2025.

Industrialisasi di luar Jawa menurut Wamen Viva Yoga sudah diharapkan dan diinginkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1946.

“Bung Hatta saat itu mengatakan industrialisasi besar-besaran harus segera dibangun di luar Jawa untuk itu diperlukan pemindahan penduduk Jawa sebagai tenaga kerjanya”, tutur Wamen Viva Yoga.

Di hadapan peserta seminar Wamen Viva Yoga menyebut ada pertanyaan dari sebagaian orang apakah masih relevan program transmigrasi. Mendapat pertanyaan yang demikian, dikatakan pada tahun 2024, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan transmigran sebanyak 132 kepala keluarga.

“Transmigran sebanyak itu diperoleh dari 7.000 kepala keluarga yang mendaftar”, ucap Wamen Viva Yoga.

Dikatakan sejak transmigrasi dilakukan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1950, telah dipindahkan penduduk dari Jawa dan Bali sebanyak 9 juta jiwa. Mereka dari 2,2 kepala keluarga. Mereka ditempatkan di berbagai provinsi di Indonesia.

Dengan adanya pemindahan penduduk dari Jawa dan Bali ke tempat-tempat yang masih longgar membuat wilayah Indonesia aman dan terjaga dari klaim milik negara lain.

“Dengan program transmigrasi inilah sebagai salah satu upaya untuk menjaga wilayah Indonesia”, kata Wamen Viva Yoga.

Selain untuk menjaga wilayah Indonesia, alasan mengapa Kementerian Transmigrasi dijadikan kementerian tersendiri di masa Presiden Prabowo adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

“Jadi tidak benar kalau transmigrasi memindahkan kemiskinan”, tegas Wamen Viva Yoga.

Dirinya mengutip pernyatan Presiden Sukarno saat Musyawarah Gerakan Nasional Transmigrasi pada tahun 1964 yang mengatakan, transmigrasi itu bukan soal memindahkan kemiskinan tetapi ialah menyebarkan penduduk ke seluruh nusantara. Transmigrasi ini soal mati hidup bangsa kita.

Secara data dan harapan Sukarno memang program itu bukan memindahkan kemiskinan sebab seperti yang dikatakan oleh Wamen Viva Yoga, kawasan transmigrasi menjadi kawasan pertumbuhan baru. Dari lahan-lahan yang kosong yang selanjutnya menjadi kawasan transmigrasi hingga terbentuk 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan 3 provinsi.

“Tiga provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan”, ujarnya.

“Daerah-daerah itu sekarang menjadi kawasan ekonomi dan pertumbuhan”, tambanya.

Hal demikian menurutnya sesuai dengan harapan Presiden Suharto. Wamen Viva Yoga mengutip pendapat Suharto pada tahun 1984 yang mengatakan, pelaksanaan transmigrasi dapat menunjang pembangunan daerah baru dengan terciptanya lapangan kerja, tambahan tenaga kerja dan pertumbuhan produksi. Pada gilirannya daerah-daerah transmigrasi akan mengembangkan ekonomi daerah.

Kesuksesan program ini menurutnya tidak hanya menciptakan kawasan ekonomi dan pertumbuhan namun juga mendukung program prioritas pembangunan di Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada pangan. Dirinya memegang data BPS yang menyatakan kawasan-kawasan transmigrasi adalah lumbung pangan nasional di luar Pulau Jawa. “Tinggal mensinergikan dengan food estate sehingga keinginan mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai”, ujarnya.

Selain Wamen Viva Yoga hadir sebagai pembicara dalam Outlook Ekonomi 2025 adalah Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, dan Pengamat Ekonomi sekaligus Wakil Ketua Kadin Aviliani.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sri Mulyani Dorong Pemda Berinovasi dalam Pembiayaan Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam acara Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Minggu malam, Sri Mulyani menegaskan bahwa banyak skema pembiayaan yang bisa dikolaborasikan dengan sektor swasta. Ia juga mengapresiasi daerah-daerah yang telah menerapkan inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

Ia menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Menurut Sri Mulyani, ketergantungan penuh pada APBN dan APBD dapat memperlambat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif agar pembangunan berjalan lebih cepat dan efisien.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ia mencontohkan beberapa sektor yang dapat menggunakan skema pembiayaan inovatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga layanan rumah sakit. Menurutnya, selama proyek tersebut bisa menghasilkan pendapatan, skema kolaboratif dengan pihak swasta sangat memungkinkan.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai instrumen untuk mendukung kreativitas pembiayaan di daerah. Dengan demikian, keterbatasan APBD tidak menjadi hambatan bagi pembangunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan pembiayaan inovatif memerlukan kerja keras, komitmen, dan pemahaman mendalam tentang aspek keuangan. Jika terdapat kendala atau keraguan, ia menyarankan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atau aparat penegak hukum agar langkah yang diambil tetap sesuai regulasi.

“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” katanya.

Ia meyakinkan pemda agar tidak perlu khawatir, selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan.

“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya

Sri Mulyani berharap retret yang digelar oleh Kemendagri ini menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk berdiskusi dan mencari solusi pembiayaan yang dapat dikolaborasikan. Ia memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya dengan tata kelola keuangan yang baik.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

100 Prajurit TNI Disiagakan untuk Keamanan IKN Nusantara

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 100 prajurit dari Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman telah disiagakan untuk menjaga keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini dilakukan guna memastikan situasi tetap kondusif di kawasan pembangunan ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, menyatakan bahwa pasukan tersebut bertugas melakukan pengamanan baik secara fisik maupun nonfisik.

“Sekitar 100 prajurit ditugaskan khusus jaga keamanan Kota Nusantara,” ujar Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha mengutip Antara, Minggu (23/2).

“Pengamanan yang dilakukan fisik dan non fisik,” tambahnya.

Selain bertugas menjaga keamanan, para prajurit juga melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat agar bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Menurut Pangdam, hingga saat ini, situasi di kawasan pembangunan IKN maupun di Kecamatan Sepaku secara umum dalam kondisi aman dan terkendali.

“Dipastikan ibu kota Indonesia dalam kondisi aman, dan prajurit juga lakukan pendampingan kepada warga setempat,” jelasnya lagi.

Para prajurit yang ditugaskan juga disiagakan di beberapa titik proyek pembangunan IKN. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.

“Sesuai protap prajurit bersiaga di kawasan pusat hingga proyek pembangunan di Kota Nusantara,” katanya.

Namun, penempatan pasukan TNI di IKN masih dilakukan secara bertahap. Rudy menjelaskan bahwa penyesuaian jumlah personel akan mengikuti perkembangan pembangunan, termasuk pembangunan markas prajurit di kawasan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito: 51 Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil Magelang

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 51 kepala daerah dari PDIP tercatat telah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang sejak hari pertama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dari total 503 kepala daerah peserta retret, sebanyak 97 di antaranya merupakan kader PDIP.

“Seinget saya dari data kita, kalau enggak salah ada 97 (kepala daerah) kader PDIP,” kata Tito kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu (23/2) malam.

Ia menjelaskan bahwa program retret ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di antara para kepala daerah. Oleh karena itu, kehadiran mereka sangat penting untuk meningkatkan harmonisasi kepemimpinan.

“Jumlah semuanya dari 503 (peserta). Itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya, karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” sambung Tito.

Mendagri menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada bukan hanya merupakan perwakilan partai, melainkan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Tapi, ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu kehadiran ini untuk kepentingan rakyat, mengharmonisasikan,” katanya.

Ia juga menyoroti antusiasme tinggi dari para peserta retret, yang menunjukkan bahwa mereka menyadari manfaat dari kegiatan ini. Bahkan, ia menginstruksikan para gubernur untuk berkumpul dengan bupati dan wali kota dari wilayah mereka agar bisa saling mengenal lebih dekat.

“Coba lihat, tanyakan kepada rekan-rekan kepala daerah, antusiasmenya luar biasa dan mereka betul-betul bisa bertemu. Saya malah perintahkan untuk semua gubernur (saat retret) bertemu, berkumpul dengan para bupati/wali kota yang ada di provinsi itu supaya saling kenal,” tambah Tito.

Menurut Tito, retret ini memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk saling berkenalan dalam suasana yang lebih santai. Dengan bertukar pikiran dan berbagi pengalaman, mereka dapat memperkuat koordinasi antar daerah.

“Nah, kalau enggak hadir kan rugi. Mereka enggak jadi bagian itu. Mereka enggak punya punya kesempatan momentum mengenal satu sama lain dalam posisi cair,” tambahnya.

Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan orang, Tito menyadari bahwa tidak mudah bagi mereka untuk langsung membangun hubungan yang solid. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah yang belum bergabung untuk segera mengikuti retret ini.

“Tujuh hari lumayan untuk saling kenal, tukar-menukar WhatsApp, saling kenal secara personal, itu perlu waktu. Dan ini mungkin akan sulit terulang kembali,” ujar mantan Kapolri itu.

“Nah, oleh karena itu, saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutin jumlahnya bergabung, ya silakan, kita welcome masuk ya, dan kemudian kalau ada yang enggak bergabung nanti ada rencana kita untuk orientasi bagi yang 40, yang daerah yang belum dilantik. Karena apa, karena ada sengketa di MK dan ada yang pilkada ulang,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transparan, Kemenag Rilis Nama Jemaah Lunasi Biaya Haji Khusus 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1446 H/2025 M bagi jemaah haji khusus sudah berakhir. Ada 16.305 jemaah yang melunasi sehingga seluruh kuota haji khusus sudah terisi.

Sebanyak 14.467 jemaah melunasi pada pengisian kuota jemaah haji khusus tahap pertama, 24 Januari – 7 Februari 2025. Sisanya, sebanyak 1.838 jemaah mengisi kuota pada tahap kedua, 14 – 21 Februari 2025.

“Sebagai bentuk transparansi, hari ini kami merilis daftar nama 16.305 jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya haji 1446 H/2025 M,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Minggu (23/2/2025).

“Informasi ini menjadi bagian dari akuntabilitas kami setelah berakhirnya masa pelunasan biaya haji khusus. Para jemaah yang telah melunasi juga dapat mengecek namanya dan mendapatkan kepastian mereka masuk dalam daftar jemaah yang akan berangkat haji tahun ini,” sambungnya.

Bersamaan dengan rilis nama ini, lanjut Hilman, pihaknya juga menjelaskan prosedur penggantian jika ada jemaah haji khusus yang sudah melunasi lalu membatalkan atau menunda keberangkatan. Menurut Hilman, prosedur ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Kami telah bersurat kepada pimpinan PIHK agar mereka mematuhi prosedur penggantian jika ada jemaah mereka yang menunda atau membatalkan keberangkatan setelah melunasi biaya haji khusus,” papar Hilman.

Syarat dan Prosedur Penggantian

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan menambahkan, jika terdapat jemaah haji khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan menunda keberangkatan setelah pelunasan berakhir (selanjutnya disebut dengan istilah ‘lunas tunda ganti’), PIHK dapat menggantikannya dengan dua syarat:

a. Penggantinya adalah Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya pada PIHK yang sama, dan
b. Penggantinya telah memiliki nomor porsi terhitung dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak 22 Januari 2025.

“Dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu sesuai nomor urut porsi berikutnya pada PIHK yang sama dan harus sudah punya nomor porsi atau terdaftar minimal sejak 22 Januari 2025,” tegas Nugraha Stiawan.

“PIHK juga harus melaporkan jemaahnya yang sudah melunasi Bipih khusus tahun 2025 tetapi mengajukan penundaan keberangkatan atau lunas tunda,” sambungnya.

Berikut prosedur pelaporan lunas tunda dan pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda:

a) PIHK melaporkan Jemaah Haji Khusus lunas tunda kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;

b) PIHK mengajukan permohonan pengisian penggantian Jemaah Lunas Tunda kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan persyaratan:
1) Surat Pernyataan bermeterai dari Jemaah atau ahli waris yang menunda keberangkatan; dan
2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHK atas keabsahan data.

c) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan.
d) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT.

e) Dalam hal PIHK tidak memiliki pengganti Jemaah Haji lunas tunda, maka sisa kuota diperuntukan bagi Jemaah Haji yang siap berangkat berdasarkan pengajuan PIHK dan/atau sesuai urut nomor porsi dalam database SISKOHAT.

f) Pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda berlaku satu kali kecuali:
1) Jemaah Haji Khusus sakit/hamil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit;
2) Jemaah Haji Khusus sedang menjalankan tugas pekerjaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pimpinan; atau
3) Jemaah Haji Khusus sedang menjalani proses hukum.

g) Laporan Jemaah Haji Khusus lunas tunda dan pengajuan penggantian Jemaah Haji Khusus lunas tunda diajukan mulai 24 Februari – 7 Maret 2025 pukul 16:00 WIB disampaikan melalui email: subditpihk@kemenag.go.id.

“Pimpinan PIHK agar memedomani Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M dan wajib menginformasikan regulasi tersebut kepada seluruh Jemaah Haji Khusus,” tandas Nugraha Stiawan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Tegaskan SHGB Milik Aguan Tetap Dibatalkan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Terkait isu yang berkembang seputar sertipikat tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan bahwa semua sertipikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan. Hal ini, tidak ada relevansi mengenai siapa yang memiliki sertipikat tersebut.

“Sekarang hari ini berita-berita di berbagai situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir Pantai Tanggerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” tegas Menteri Nusron, saat melakukan kunjungan kerja di Kota Balikpapan, Sabtu (22/02/25).

Sejak awal polemik pagar laut mencuat di masyarakat, Menteri Nusron dengan jelas dan konsisten menyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan total 280 sertipikat. Diketahui, dari 280 sertipikat tersebut, terdapat 58 sertipikat yang ada di dalam garis pantai dan 222 sertipikat di luar garis pantai.

“Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai, semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertipikat,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa masih terdapat 13 sertipikat SHGB lainnya, yang sedang dalam proses penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan karena wilayah di dalamnya terdapat bidang yang separuh masuk garis pantai dan separuhnya lagi di luar garis pantai.

Ke depannya, Menteri Nusron berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyelesaian masalah pagar laut, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. “Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB pemilik sahnya. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang gak benar semua dibatalkan,” pungkasnya.

Dalam kunjungannya ke Kota Balikpapan, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jadwal Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Senin 24 Februari 2025

Penulis
Syifa
-

Bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling Jakarta hari ini, Senin 24 Februari 2025, kembali beroperasi di lima lokasi. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Perubahan Syarat Perpanjangan SIM

Penting untuk diketahui, kini terdapat perubahan dalam syarat perpanjangan SIM di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, pemohon wajib menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif untuk pengurusan SIM A, B, dan C. Aturan ini juga berlaku di beberapa daerah lain, termasuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis tidak bisa melakukan perpanjangan, melainkan harus mengajukan pembuatan SIM baru dengan mengikuti proses penerbitan yang berlaku.

Biaya dan Waktu Operasional SIM Keliling

Biaya perpanjangan SIM hanya mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di luar biaya kesehatan dan tes psikologi yang berlaku di masing-masing wilayah. Layanan SIM Keliling Jakarta beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, sehingga masyarakat diimbau datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini (24 Februari 2025)

Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling hari ini tersedia di lokasi berikut:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  2. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  3. Jakarta Barat: Mall Citraland & LTC Glodok
  4. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Keuntungan Menggunakan Layanan SIM Keliling

Dibandingkan mengurus perpanjangan di kantor Satpas, layanan SIM Keliling menawarkan sejumlah keuntungan:
✔️ Lebih praktis dan cepat karena antrean lebih sedikit.
✔️ Lokasi strategis tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
✔️ Mengurangi risiko keterlambatan dalam perpanjangan SIM.

Pastikan membawa dokumen yang diperlukan, termasuk SIM lama, KTP asli, serta bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih aktif. Jangan sampai SIM Anda habis masa berlakunya, karena pembuatan SIM baru akan memerlukan biaya dan proses yang lebih panjang.

Tetap patuhi aturan lalu lintas dan manfaatkan layanan SIM Keliling untuk kemudahan perpanjangan SIM Anda!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2091,2101,211...4,939Halaman 1,210 dari 4,939