Beranda blog Halaman 1219

BKN Terapkan Skema Work from Anywhere (WFA) Secara Bertahap

Penulis
Syifa
-

Penerapan skema Work from Anywhere atau WFA akan diterapkan secara bertahap di internal Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Prof. Zudan mengungkapkan WFA di BKN akan diikuti pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk mengevaluasi apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

Ia juga menjelaskan bahwa layanan BKN dalam pengelolaan manajemen ASN sendiri sudah berbasis digital, mulai dari proses pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan Kenaikan Pangkat, status, mutasi, penerbitan Pertimbangan Teknis atau Pertek, hingga Pensiun sudah dilakukan berbasis digital melalui SIASN – sistem pengelolaan ASN berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi.

Oleh karena itu, Prof. Zudan menyatakan jika instansi lain memerlukan layanan BKN terhadap 4,7 Juta ASN, tidak perlu repot datang langsung ke BKN karena seluruh layanan BKN termasuk komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan secara digital. “Pendekatannya harus diikuti dengan efektivitas, untuk itu kami ajak juga instansi lain komunikasi ke BKN via daring, misalnya instansi lain tidak perlu datang ke kantor BKN, cukup berkoordinasi via daring dengan BKN sehingga lebih terasa efisiensinya,” imbuhnya saat ditanyai awak media, Rabu (19/02/205) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Prof. Zudan juga menyebutkan unit-unit yang melayani pengelolaan manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah menerapkan sistem WFA. Untuk BKN sendiri rencananya baru akan memulai penerapan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap diikuti dengan evaluasi secara berkala. “Penerapan WFA untuk pegawai BKN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diterapkan WFA satu hari dan tahap berikutnya dicoba dua hari setelah evaluasi WFA selama dua bulan pertama. Jadi ke depannya bisa dua hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, tidak ada komplain,” tambahnya.

Terkait penerapan WFA secara bertahap ini, Prof. Zudan menekankan bahwa skema yang dimaksud berlaku untuk internal BKN, mulai dari BKN Pusat sampai dengan seluruh Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia. Sementara untuk para ASN di luar BKN akan diatur oleh masing-masing instansi sesuai karakteristik layanan publik yang dimiliki instansi tersebut.

Skema WFA ini sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Istana Negara saat Pelantikan Kepala Daerah Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan pengalihan dan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Utara dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa rekayasa lalu lintas akan berlangsung mulai 19 hingga 20 Februari 2025, sejak pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, dan bersifat situasional.

Jalan yang Terdampak Pengalihan Lalu Lintas

Beberapa ruas jalan yang akan mengalami pengalihan arus lalu lintas secara situasional meliputi:

  • Jalan Medan Merdeka Selatan (sisi selatan)
  • Simpang Jalan MH Thamrin – Jalan Kebon Sirih
  • Jalan Budi Kemuliaan
  • Jalan Veteran I, II, III, dan Jalan Veteran
  • Jalan Majapahit
  • Simpang Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara

Pengaturan Transit Tamu Undangan di Monas

Sebanyak 2.426 tamu undangan akan transit di dalam kawasan Monas sebelum menuju ke Istana Negara. Berikut pengaturan masuk dan parkir kendaraan bagi pejabat yang dilantik:

  1. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masuk melalui Pintu Monas Barat Daya (Patung Kuda), drop off di Cawan Monas Utara, dan parkir di Cawan Monas Barat.
  2. Bupati dan Wakil Bupati terpilih masuk melalui Pintu Monas Tenggara (depan Kedutaan Besar AS), drop off di Cawan Monas Utara, dan parkir di Cawan Monas Selatan.
  3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masuk melalui Pintu Monas Tenggara, drop off di Cawan Monas Utara, dan parkir di Cawan Monas Timur.

Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas

Dishub DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah pengalihan arus lalu lintas sebagai berikut:

  • Dari Jalan Medan Merdeka Timur (arah Selatan) menuju Barat dialihkan ke Jalan Perwira – Jalan Katedral – Jalan Pos – Jalan Gunung Sahari – Jalan Samanhudi, dan seterusnya.
  • Dari Jalan Hayam Wuruk (arah Utara) menuju Blok M (arah Selatan) dialihkan ke Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Taman Pejambon – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur, dan seterusnya.
  • Dari Jalan Ir. H. Juanda menuju Blok M (arah Selatan) dialihkan melalui Jalan Suryopranoto – Jalan Tomang Raya – Jalan S. Parman – Jalan Gatot Subroto, dan seterusnya.
  • Dari Jalan Tomang Raya dan Jalan Suryopranoto menuju Blok M dialihkan ke Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Taman Pejambon – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur, dan seterusnya.
  • Dari Blok M (arah Selatan) menuju Utara dialihkan ke Jalan Kebon Sirih – Jalan Fachrudin – Jalan Cideng Barat – Jalan Balikpapan – Jalan Suryopranoto – Jalan Hayam Wuruk, dan seterusnya.
  • Dari Jalan Veteran III menuju Selatan akan dialihkan secara situasional melalui Jalan Suryopranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Cideng Timur, dan seterusnya.

Imbauan bagi Pengguna Jalan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan yang terdampak rekayasa lalu lintas dan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Pengguna kendaraan pribadi juga disarankan untuk memanfaatkan transportasi umum guna mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Istana Negara.

Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, diharapkan pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berlangsung dengan lancar dan aman.

Skandal Pemalsuan Sertifikat Tanah, Bareskrim Tetapkan Empat Tersangka

Penulis
Syifa
-

Skandal pemalsuan sertifikat tanah kembali mencuat, kali ini melibatkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik mafia tanah di Indonesia.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa Arsin tidak sendirian. Tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni UK yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE yang berperan sebagai penerima kuasa.

“Modusnya adalah mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang akhirnya menerbitkan 260 SHM atas nama warga Kohod,” jelas Djuhandhani, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, penyidik menemukan bukti bahwa keempat tersangka diduga melakukan pemalsuan berbagai dokumen, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Pemalsuan ini dilakukan sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Djuhandhani mengungkapkan, sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk 263 warkat yang dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa keabsahannya.

Dari penggeledahan di beberapa lokasi pada Senin (10/2), penyidik juga menyita satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, serta berbagai peralatan lain yang diduga digunakan dalam pemalsuan dokumen tanah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Berawan Dominasi Langit Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di DKI Jakarta akan didominasi oleh awan sepanjang hari pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, pada Kamis (20/3).

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, cuaca berawan akan terjadi sejak pagi hari di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Pada siang hari, kondisi cuaca tidak mengalami perubahan signifikan. Jakarta tetap diselimuti awan tebal di hampir seluruh wilayahnya. Memasuki sore hari, BMKG memperkirakan Jakarta Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, sementara wilayah lainnya tetap berawan.

Pada malam hari, cuaca berawan masih mendominasi seluruh wilayah ibu kota, termasuk Kepulauan Seribu. Sementara itu, suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada dalam rentang 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan berkisar antara 70 hingga 97 persen.

Dengan kondisi cuaca yang cenderung stabil, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca mendadak, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Cek di Sini!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM keliling di lima lokasi di Jakarta pada Kamis (20/2). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling

Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun X resmi @tmcpoldametro, layanan SIM keliling akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan SIM keliling perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:

  1. KTP asli dan fotokopi
  2. SIM asli yang masih berlaku dan fotokopi
  3. Bukti kepesertaan aktif dalam BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  4. Formulir permohonan yang diisi di lokasi
  5. Mengikuti tes kesehatan di gerai SIM keliling

Jenis SIM yang Bisa Diperpanjang

Layanan SIM keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri, biaya perpanjangan SIM adalah:

  • SIM A: Rp80.000
  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.

Perubahan Masa Berlaku SIM

Sebagai informasi, masa berlaku SIM kini tidak lagi mengikuti tanggal lahir pemilik, melainkan dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan.

Sanksi Jika Tidak Membawa SIM

Pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi maksimal yang bisa diberikan adalah kurungan satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM, pastikan untuk membawa dokumen lengkap dan datang sesuai jadwal agar proses berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentrans Sampaikan Lima Program Unggulan ke Presiden Prabowo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Lima program unggulan Kementerian Transmigrasi yang disampaikan oleh Menteri Transmigrasi atau Mentrans Iftitah Sulaiman mendapat respon yang baik dari Presiden Republik Indonesia, saat dipaparkan dalam Rapat Terbatas yang berlangsung di Istana Negara, Selasa (18/2).

Dalam rapat terbatas ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usai rapat terbatas Mentrans Iftitah mengatakan, “Lima program unggulan yang menjadi fokus utama untuk segera diimplementasikan adalah: Transmigrasi Tuntas; Transmigrasi Karya Nusa; Transmigrasi Lokal; Transmigrasi Gotong Royong; dan Transmigrasi Patriot.”

Program TransTuntas ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lahan para transmigran; Transmigrasi Lokal bertujuan menyejahterakan masyarakat setempat lewat program transmigrasi; Transmigrasi Gotong Royong bertujuan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya untuk pengembangan kawasan transmigrasi.

Sedangkan program Trans Karya Nusantara bertujuan membangun aneka industri di kawasan transmigrasi sesuai potensi kawasanmya. Terakhir Transmigrasi Patriot bertujuan mengakselerasi SDM transmigran dengan memberi beasiswa S2 & S3.

Rapat Terbatas ini dihadiri 11 Menteri, termasuk lima Menteri dibawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK)

Dalam jumpa pers usai Ratas, Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, “Terkait sektor transmigrasi, kami memaparkan pentingnya pemetaan potensi kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi di berbagai daerah. Presiden menekankan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, sebagai prioritas.”

Lebih lanjut AHY menjelaskan dengan adanya empat provinsi baru di Papua, perhatian khusus perlu diberikan, “Selain itu, transmigrasi harus mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.”

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Laporkan Kades yang Salahgunakan Dana Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyambangi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Rabu (19/2/2025).

Mendes Yandri didampingi Wakil Mendes PDT Ariza Patria disambut oleh Kepala Bareskrim Komjen Wahyu Widada bersama petinggi Bareskrim.

Kedatangan Mendes Yandri terkait penguatan pengawasan Dana Desa yang merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan Polri yang ditandatangani dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di The Tribarata.

Usai bertemu Kepala Bareskrim, Mendes Yandri menjelaskan, kedatangan dirinya bersama rombongan untuk melaporkan data yang diperoleh dari Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK)

“Semester Satu tahun 2024, Januari hingga Juni ada oknum Kepala Desa yang menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Desa,” ujarnya.

“Diantaranya itu digunakan untuk judi online dan kepentingan pribadi lainnya,” sambungnya.

Olehnya, pelaporan ini untuk memastikan agar ke depan, Dana Desa tidak boleh dijadikan bancakan tapi untuk masyarakat desa karena ini sesuai dengam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke enam yaitu Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

“Olehnya, kami berharap data yang kami sampaikan ini untuk segera ditindaklanjuti karena ini kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH),” katanya.

Tindak lanjut dari APH, diharapkan Mendes Yandri menjadi efek jera bagi Kepala Desa lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.

Pasalnya, Kemendes berupaya menutup peluang Kepala Desa untuk menyalahgunakan Dana Desa dengan menandatangani kerja sama dengan PPATK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Mendes Yandri berharap Kepala Desa untuk maksimalkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025.

Mendes Yandri pun mengajak sejumlah kalangan untuk bersama lalukan pengawasan Dana Desa ini agar maksimal untuk pembangunan desa.

Kades pun diminta tidak perlu ragu laporkan ke Aparat Penegak Hukum jika ada oknum yang menggangu pelaksànaan pembangunan desa

Turut hadir juga, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro dan Advisor Mendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BPK dan GCA Arab Saudi Perkuat Kerja Sama dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Penulis
Syifa
-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menerima kunjungan kehormatan Executive Vice President for Development and Planning Sector General Court of Audit (GCA) Arab Saudi Hazim Algethami dan General Supervisor of the Financial Statement Audit Office Lama Alhammadi serta delegasi GCA lainnya pada hari terakhir pertemuan bilateral GCA Arab Saudi dengan BPK yang berlangsung pada tanggal 15 s.d. 16 Februari 2025 di Bali.

Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Badan Diklat PKN R. Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Teknologi Informasi Pranoto, dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo.

Ketua BPK mengapresiasi kunjungan delegasi GCA Arab Saudi dan menekankan pentingnya kolaborasi antar kedua institusi dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan negara.

“Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan profesional, tetapi juga mencerminkan hubungan yang lebih bermakna dalam memperkuat kerja sama antara BPK dan GCA, serta mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan kedua institusi dalam menghadapi tantangan masa depan,” ujar Ketua BPK.

Executive Vice President GCA Arab Saudi mengapresiasi sambutan hangat BPK serta kesempatan berdiskusi mengenai praktik pemeriksaan terbaik di BPK.

Pemerintah Arab Saudi saat ini berada dalam masa transisi pencatatan laporan keuangan dari sistem akuntansi berbasis kas ke akrual, sehingga GCA Arab Saudi memiliki misi untuk mempelajari success stories dari SAI lain seperti BPK, termasuk bagaimana BPK bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Kedua SAI juga melakukan diskusi berbagai hal mengenai pemeriksaan dan kelembagaan untuk memperkaya wawasan kedua belah pihak mengenai tantangan dan peluang dalam pemeriksaan sektor publik, antara lain organisasi dan tata laksana, dampak pemeriksaan, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjutnya, BPK dan GCA sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam beberapa aspek strategis, di antaranya perencanaan strategis, transformasi digital, dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam audit.

Dengan komitmen yang kuat dan semangat kolaborasi yang tinggi, kedua institusi optimistis bahwa kerja sama ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan tata kelola keuangan negara di masing-masing negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Tekankan Pentingnya Pengawasan Untuk Cegah Penimbunan LPG 3 Kg

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhtarudin mendukung kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melalukan perbaikan dalam tata niaga penyaluran LPG 3kg.

Mukhtarudin mengatakan perbaikan tata kelola elpiji tersebut tujuannya agar penyaluran gas LPG 3kg terkontrol dengan baik sampai kepada konsumen dengan harga sesuai HET yang ditentukan oleh pemerintah.

“Perbaikan ini juga untuk mengatasi penyelewengan dalam penyaluran gas LPG 3 kg seperti, penimbunan, pengoplosan, pengurangan volume isi tabung LPG 3Kg,” tandas Mukhtarudin, Minggu (9/2/2025).

Menurut Mukhtarudin, kebijakan yang diambil dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan bukan sekadar kebijakan, tapi strategi cerdas untuk memastikan LPG 3 kg tepat sasaran, mudan diawasi, dan tetap terjaga terjangkau bagi masyarakat.

“Ya, tentu kita dukung kebijakan tata kelola distribusi LPG ini guna untuk memberantas penimbunan, pengoplosan, volume gas agar tidak ada pengurangan, harga murah, sesuai HET yang ditentukan pemerintah,” imbuh Mukhtarudin.

Anggota Komisi XII DPR RI ini bilang langkah itu merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memangkas rantai distribusi gas LPG 3 kg agar lebih terkontrol, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan mengatasi penyelewengan.

Mukhtarudin pun menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang selama ini memanfaatkan selisih harga subsidi untuk keuntungan pribadi.

Maka, kata Mukhtarudin, penertiban dan pengaturan soal tata kelola elpiji 3 kg penting agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran.

“Fraksi Golkar Senayan pun menekankan pentingnya pengawasan rutin oleh aparat dan lembaga yang diberikan kewenangannya untuk mengawasi dan juga pemerintah daerah (pemda) setempat guna mencegah penimbunan penyelewengan distribusi yang bisa memperburuk kondisi di lapangan,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Profil Muhammad Farhan, Pemimpin Baru Kota Bandung 2025-2030

Penulis
Syifa
-

Muhammad Farhan secara resmi terpilih sebagai Wali Kota Bandung periode 2025-2030. Bersama Wakil Wali Kota, Erwin, ia akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang.

Farhan, memiliki latar belakang sebagai Anggota DPR RI 2019-2024 dari Partai NasDem. Farhan bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika. Selama masa jabatannya di parlemen, Farhan aktif dalam penyusunan kebijakan strategis dan legislasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Latar Belakang dan Karier
Lahir di Bogor pada 25 Februari 1970, Farhan tumbuh besar dan menempuh pendidikan di Bandung. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada 1995 sebelum melanjutkan studi ke Harvard Business School dan MIT Sloan School of Management dalam program fellowship.

Sebelum terjun ke dunia politik, Farhan memiliki karier panjang di industri media sebagai penyiar radio, presenter televisi, serta eksekutif olahraga.

Salah satu posisi penting yang pernah diembannya adalah sebagai Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (2009–2016). Berbekal pengalaman di bidang komunikasi, Farhan memiliki keunggulan dalam membangun hubungan yang efektif serta berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Visi untuk Bandung
Sebagai Wali Kota Bandung, Farhan mengusung semangat Merawat Bandung, Merawat Warganya, sebuah pendekatan kepemimpinan yang menitikberatkan pada pembangunan kota yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia berkomitmen untuk mewujudkan Bandung yang UTAMA yakni Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

Dengan kepemimpinan yang terbuka, inklusif, dan berbasis kolaborasi, Farhan percaya bahwa Bandung bisa terus berkembang menjadi kota yang lebih nyaman, maju, dan berdaya bagi seluruh warganya.

Kehidupan Pribadi
Farhan menikah dengan Aryatri, seorang pekerja seni (produksi film), pada September 1998. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putra, Muhammad Ridzky Khalid (wafat pada 2015) dan Muhammad Bisma Wibisana.

Keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan karier Farhan, serta menjadi sumber inspirasi dalam setiap langkah pengabdiannya terhadap masyarakat.

Riwayat Pendidikan

  • 2012 Beasiswa YCAB Harvard Business School Cambridge, MA
  • 2011 Beasiswa United In Diversity – MIT Sloan School Cambridge, MA
  • 1995 Lulus dari Universitas Padjajaran Majoring in Economics
  • 1988 Lulus dari SMAN 3 Bandung
  • 1985 Lulus dari SMPN 3 Bandung
  • 1982 Lulus dari Bina Budaya, Bandung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2181,2191,220...4,939Halaman 1,219 dari 4,939