Beranda blog Halaman 201

Pemprov DKI Jakarta Beri Penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN atas Percepatan Pengamanan Aset

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo memberikan penghargaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam acara penyerahan 499 sertipikat yang berlangsung di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/06/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas percepatan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa Sertipikat Hak Pakai.

“Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dalam pekerjaannya sehingga terselesaikan dengan baik. Dengan adanya sertipikat aset tersebut kami di Pemprov DKI Jakarta lebih tenang karena memang itulah yang menjadi pegangan kami dalam banyak hal,” ujar Pramono Anung Wibowo.

Penghargaan itu diberikan kepada Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinator dan Supervisor Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI); Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta; serta Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Prosesi pemberian penghargaan ikut disaksikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta jajaran yang mendampingi.

Di momen penyerahan sertipikat yang bertepatan dengan HUT ke-499 DKI Jakarta ini, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, juga mengapresiasi dukungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya yang sangat konsisten mendukung pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

“Ini menjadi kado istimewa bagi Pemprov DKI Jakarta dengan diterimanya 499 sertipikat. Sertipikat tersebut mencakup berbagai aset strategis, seperti kantor pemerintahan, taman, sekolah, puskesmas, sarana olahraga, dan aset daerah lainnya,” ungkap Faisal Syafruddin.

Menurutnya, sertipikasi aset merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan barang milik daerah (BMD). Faisal Syafruddin berharap, kolaborasi antara BPAD dan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut agar seluruh target sertipikasi aset dapat diselesaikan sesuai rencana.

“Luar biasa kepada Bu Erry, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, kami berharap dukungan ini menjadi sesuatu motivasi kami dalam rangka mengamankan aset DKI Jakarta sebagaimana dari arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wamen ATR bahwa kolaborasi yang baik akan menjadikan pengamanan aset DKI itu lebih baik lagi ke depan,” pungkas Kepala BPAD Pemprov DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Nezar Patria: Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Sentimen Media Sosial

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berpijak pada fakta, alat bukti, dan proses hukum yang objektif, bukan dipengaruhi oleh sentimen maupun tekanan opini yang berkembang di media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk “No Viral No Justice: Perubahan Paradigma Keadilan Hukum di Era Digital” yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Menurut Nezar, derasnya arus informasi di era digital memang membuat berbagai kasus hukum lebih cepat mendapat perhatian publik. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menggeser prinsip dasar penegakan hukum yang mengedepankan keadilan dan objektivitas.

“Hukum tidak boleh digerakkan oleh sentimen, hukum tidak bisa digerakkan oleh kemarahan, hukum tidak bisa diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.” tegas Wamen Nezar.

Ia menjelaskan, fenomena meningkatnya perhatian aparat terhadap kasus-kasus yang viral di media sosial bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi tren global selama hampir satu dekade. Kehadiran ruang publik digital membuat komunikasi masyarakat berlangsung jauh lebih intens dibandingkan sebelumnya.

“Fenomena ini sudah terjadi hampir 10 tahun. Bagaimana kasus-kasus yang terekspos oleh media sosial mendapatkan perhatian yang luar biasa dari aparat penegak hukum. Sebetulnya bukan fenomena khas Indonesia, tetapi secara global juga di mana komunikasi publik sekarang lebih intens terjadi di ruang publik digital,” jelas Wamen Nezar.

Meski demikian, Nezar mengingatkan bahwa algoritma media sosial tidak dirancang untuk memverifikasi kebenaran informasi. Akibatnya, ruang digital sangat rentan dipenuhi hoaks, disinformasi, misinformasi, hingga pembentukan opini yang belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Algoritma tidak melakukan check dan recheck. Disinformasi, misinformasi, rumor, dan penyesatan informasi bisa muncul dalam kasus-kasus publik,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat literasi digital serta menghadirkan regulasi yang adaptif agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang digital secara bijak sekaligus memperoleh perlindungan hukum.

“Untuk itu pemerintah mencoba sejumlah pendekatan. Ada literasi digital, juga ada regulasi yang adaptif, kita punya Undang-Undang ITE agar kita bisa memakai perangkat hukum ini untuk memberikan ruang bagi para pencari keadilan,” imbuh Wamen Nezar.

Wamen Nezar menegaskan bahwa program literasi digital saat ini perlu bergerak lebih jauh dari sekadar kemampuan menggunakan perangkat digital.

Menurutnya, generasi muda yang tumbuh sebagai digital native justru membutuhkan penguatan kemampuan berpikir kritis dan etika digital agar mampu menyikapi berbagai informasi secara objektif.

“Yang paling penting untuk diperkenalkan kepada mereka adalah bagaimana berpikir kritis dan kemudian juga dikenalkan soal etika digital karena etika itu bukan hanya hidup di ruang fisik, tapi juga harus terefleksikan ketika berinteraksi di ruang digital,” tandasnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Peringati 10 Muharram di Jambi, 2.000 Anak Yatim Terima Santunan dari Gubernur Al Haris

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sebanyak 2.000 anak yatim menerima santunan dari Gubernur Jambi, Al Haris dalam memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (25/6/2026).

Tak hanya santunan bagi anak yatim, Gubernur Al Haris juga menyerahkan berbagai bantuan sosial dan pendidikan, mulai dari bantuan hibah, rumah usaha, program penyelesaian pendidikan S1, hingga program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Menurutnya, komitmen Gubernur Al Haris dalam memperhatikan anak yatim dan penyandang disabilitas layak menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Indonesia.

“Provinsi Jambi luar biasa kita nobatkan provinsi paling care kepada anak yatim dan difabel,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kita himbau Gubernur yang lain dapat mengikuti apa yang dilakukan Provinsi Jambi,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar melalui daring.

Menanggapi apresiasi tersebut, GubernurAl Haris, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap anak yatim dan kaum dhuafa telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah yang terus dijalankan secara konsisten.

Menurut Al Haris, kegiatan santunan tidak hanya dilakukan saat momentum keagamaan tertentu, tetapi juga menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap Jum’at pagi (subuh keliling).

“Kami setiap pagi Jum’at tak lupa menyantuni anak yatim, tak lupa menyantuni kaum duafa. Ini adalah bantuan dari ASN, Kemenag, Pemda, dan sumbangan dari masyarakat ” kata Gubernur Al Haris .

Gubernur Al Haris menjelaskan, gerakan sosial tersebut telah ia mulai sejak menjabat sebagai Bupati Merangin pada tahun 2014. Meski saat itu dilakukan dengan skala yang lebih kecil, komitmen untuk terus hadir bagi anak-anak yatim dan masyarakat kurang mampu tetap dipertahankan hingga sekarang.

“Ini dimulai sejak kami menjadi Bupati Merangin tahun 2014, meskipun tidak dalam jumlah besar. Tapi, kami selalu kita dengan anak-anak yatim kita dan kaum duafa,” pungkasnya.

Komunikasi Publik yang Transparan Jadi Kunci Bangun Kepercayaan, Menteri PANRB Tekankan Peran Strategis ASN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di era digital yang menuntut akses informasi semakin cepat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu menyediakan informasi yang akurat, tetapi juga menjadi komunikator publik yang bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka kegiatan PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Rini, informasi publik merupakan aset strategis yang mampu memengaruhi persepsi sekaligus keputusan masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi harus diiringi dengan komunikasi publik yang jujur, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita sebagai ASN bagaian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karna salah satu tugas kita adalah melayani publik untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik. Untuk itu, informasi yang disampaikan itu harus terbuka dan terukur. Terukur sudah di atur dalam perundang-undangan,” ujar Menteri Rini.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Rini menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang perlu terus diperkuat untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas. Pertama, meningkatkan kualitas informasi agar akurat, relevan, dan mudah dipahami masyarakat. Kedua, memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan untuk memperluas akses informasi secara cepat dan efisien.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur negara agar memiliki kompetensi komunikasi publik yang baik. Di sisi lain, hubungan yang harmonis dengan media massa dan para pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem komunikasi yang sehat.

Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab strategis sebagai penyedia informasi sekaligus representasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh sebab itu, setiap informasi yang disampaikan harus benar, lengkap, mutakhir, serta mudah dipahami publik.

ASN juga dituntut menjadi komunikator publik yang bertanggung jawab dengan menyampaikan kebijakan secara jelas, etis, dan tidak menyesatkan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan mendorong lahirnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Kalau kita terbuka, kita juga bisa membangun partisipasi publik kepada masyarakat. Kita punya lapor.go.id, untuk seluruh instansi pemerintah bisa mengikuti seperti apa dikeluhkan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga menyoroti peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam memastikan informasi publik tersedia, mudah diakses, dikelola secara cepat, serta disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tugas ASN adalah melayani masyarakat jadi tentunya layanan kepada masyarakat harus diutamakan jadi kalau misalkan memberikan informasi kepada masyarakat itu harus betul-betul akurat sehingga bisa lebih membangun kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai pembeei layanan,” ungkap Menteri Rini.

PPID Sharing 2026 turut menghadirkan praktisi komunikasi Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho yang berbagi pengalaman mengenai strategi komunikasi di era keterbukaan informasi.

Becky Tumewu menilai, pemimpin maupun pejabat publik harus mampu membangun komunikasi yang bertanggung jawab agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

“Jadi satu, komunikasi harus jelas. Harus benar-benar berdasarkan suatu kebenaran. Kedua, tadi juga harus ada empatinya, dan yang ketiga fast response,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyu Wiwoho mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurutnya, transparansi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Karena kuncinya memang itu saja dua. Selama kita bisa transparan atau terbuka dan cepat, goalnya ada kepercayaan (trust) yang terbangun. Kalau sudah responsif dan terbuka, pasti trust itu akan terbangun,” tuturnya.

Melalui penyelenggaraan PPID Sharing 2026, Kementerian PANRB berharap semakin banyak aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang adaptif, transparan, dan profesional sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di era keterbukaan informasi.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Masyarakat Diajak Pilih Logo HUT ke-81 RI 2026, Pemerintah Buka Jajak Pendapat hingga 28 Juni

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah resmi membuka jajak pendapat untuk memilih logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan identitas visual yang akan digunakan pada peringatan kemerdekaan tahun depan.

Peluncuran jajak pendapat tersebut dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/6/2026), sebagai hasil kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Langkah ini menjadi yang pertama kalinya pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penentuan logo resmi HUT Kemerdekaan RI.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, logo HUT RI memiliki makna lebih dari sekadar identitas visual. Menurutnya, logo menjadi simbol kebangsaan yang akan hadir di berbagai ruang publik sehingga proses pembuatannya harus dilakukan secara kolaboratif dan profesional.

“Logo HUT RI bukan sekadar elemen visual, tetapi simbol kebangsaan yang hadir di ruang publik. Karena itu proses pembuatannya dirancang secara kolaboratif, profesional, dan kini atas arahan Bapak Presiden, proses pemilihan logo semakin partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara langsung,” ujar Riefky.

Menurut Riefky, tahun ini menjadi momentum baru dalam penentuan logo HUT RI karena untuk pertama kalinya masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut menentukan logo melalui jajak pendapat publik. “Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insyaallah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Riefky.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa selain pengumuman peluncuran jajak pendapat pemilihan logo, pemerintah juga secara resmi menetapkan tema peringatan HUT RI ke-81 sebagai identitas utama dalam perayaan kemerdekaan tahun 2026.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa tema peringatan HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian ditetapkan sebagai logo resmi Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Juri.

Lebih lanjut, Juri menyampaikan bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap keterlibatan masyarakat, telah disiapkan 300 hadiah bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam jajak pendapat. “Berupa 100 undangan untuk hadir di upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih,” jelas Juri.

Selaku panitia, Deputi I Bakom Pemerintah Republik Indonesia Fahd Pahdepie menjelaskan teknis jajak pendapat yang dapat diakses oleh masyarakat. Melalui portal https://logohutri.istanapresiden.go.id/ , masyarakat dapat melihat dan memilih lima kandidat logo yang telah melalui proses kurasi dan penjurian oleh pihak terkait.

“Melalui portal ini, masyarakat bisa memilih lima logo yang sudah dikurasi dan juga sudah melalui proses penjurian. Petunjuknya juga sudah lengkap di sini, ada filosofinya, ada contoh-contoh visual penerapannya di berbagai bidang, sehingga masyarakat bisa membayangkan logo ini nanti kalau diimplementasikan seperti apa,” ujar Fahd.

Ungkap proses seleksi logo, Direktur Pengembangan Usaha dan Kemitraan ADGI David Irianto menyampaikan bahwa proses perancangan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 diawali melalui mekanisme open call yang terbuka bagi seluruh desainer grafis di Indonesia.

“Tahun ini proses awalnya adalah open call di mana kami membuka open call kepada seluruh desainer grafis di Indonesia. Jadi yang ikut itu bukan cuma member dari ADGI, tetapi banyak desainer juga ikut terlibat, makanya sampai 124 (peserta),” ujar David.

Dengan adanya peluncuran ini, jajak pendapat pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 resmi dibuka mulai 24 Juni hingga 28 Juni 2026 pukul 23.59 WIB. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memilih salah satu dari lima kandidat logo yang telah melalui proses kurasi dan penjurian melalui portal resmi https://logohutri.istanapresiden.go.id/

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam proses penentuan logo HUT ke-81 RI sebagai bentuk partisipasi publik dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Melalui keterlibatan masyarakat, logo terpilih diharapkan dapat menjadi simbol kebanggaan bersama yang merepresentasikan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Kementerian HAM dan Otorita IKN Perkuat Sinergi, Nusantara Berpeluang Jadi Human Rights City

Penulis
Reta
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto beserta jajaran, di Kantor Otorita IKN, Nusantara, pada Senin (22/06/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kementerian HAM dan Otorita IKN dalam mendukung pembangunan IKN yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Otorita IKN dan Kementerian HAM berdiskusi mengenai berbagai aspek pembangunan di IKN, mulai dari pemenuhan hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan dasar, hingga upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat sekitar.

Sebelum bertemu dengan jajaran Otorita IKN, Wakil Menteri HAM menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku. Dalam kesempatan tersebut, ia mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat terkait kesempatan kerja bagi warga lokal, akses terhadap layanan dasar, dampak pembangunan, serta harapan masyarakat terhadap perkembangan IKN ke depan.

Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disampaikan langsung oleh Wakil Menteri HAM kepada Kepala Otorita IKN dalam pertemuan di Kantor Otorita IKN. Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat di sekitar kawasan IKN turut merasakan manfaat pembangunan, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi warga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.

“Kami tadi menyempatkan diri untuk bertemu dengan keluarga masyarakat di Sepaku, jadi tadi di Aula Kecamatan didampingi Pak Camat kami mendengarkan berbagai aspirasi mereka,” ujar Wakil Menteri HAM.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian HAM dan Otorita IKN juga menjajaki peluang pengembangan Nusantara sebagai Human Rights City atau kota yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan, program, dan tata kelola pembangunan. Konsep tersebut dinilai sangat sejalan dengan visi Nusantara untuk menjadi Kota Dunia untuk Semua.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik gagasan tersebut dan menilai bahwa penguatan perspektif hak asasi manusia dapat diadopsi dalam pembangunan Nusantara.

“Kami menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN. Gagasan mengenai Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN,” kata Basuki.

Basuki berharap Kementerian HAM dapat mendukung penguatan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di IKN melalui program-program yang konkret dan terukur. Untuk itu, Otorita IKN membuka peluang kolaborasi dalam penyusunan program penguatan HAM yang dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola pembangunan Nusantara.

“Kita buatkan programnya, sesuai dengan indikator-indikator HAM,” pungkas Basuki.

Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah masukan yang akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kementerian HAM dan Otorita IKN. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi guna memastikan pembangunan Nusantara berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmi Dibuka, Ini Cara Ikut Voting Logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026

Penulis
Reta
-

Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik.

“Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers kepada awak media.

Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menjelaskan bahwa sayembara logo HUT Ke-81 RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat, terpilih lima desainer finalis terbaik yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat.

“Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa selain peluncuran polling logo, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Wamen Juri menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

“Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Menurut Juri, lima kandidat logo yang dipilih merupakan hasil karya desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah yang telah melalui proses kurasi berdasarkan kesesuaian dengan tema nasional yang telah ditetapkan. Kelima finalis yang dapat dipilih masyarakat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni David Wirawan dari Surakarta, Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, Riskiawan dari Malang, dan Tiffany Djohan dari Batam.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri atas 100 undangan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, 100 paket suvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan.

“Panitia Peringatan HUT ke-81 RI menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi, kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, dan juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih,” ungkap Juri.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui situs web logohutri.istanapresiden.go.id. Selain menjadi bagian dari proses kreatif nasional, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap identitas visual yang nantinya menjadi simbol kebanggaan bersama dalam peringatan kemerdekaan tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tinjau Teknologi Pertanian Modern di PENAS 2026, Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto meninjau Teknologi Budidaya Padi Pertanian Modern Model Advanced Agricultural System (PM-AAS) serta area Gelar Teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung swasembada pangan. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangkaian acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melihat langsung penerapan teknologi budidaya padi dengan pendekatan pertanian modern yang mengedepankan peningkatan produktivitas, efisiensi, serta penguatan ketahanan pangan nasional. Teknologi PM-AAS menjadi salah satu inovasi yang ditampilkan sebagai bagian dari upaya transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan di sektor pertanian. Presiden menilai capaian teknologi pertanian saat ini bersifat revolusioner.

“Saya kira banyak sekali inovasi, teknologi baru, teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian dipimpin Menteri Pertanian hasilnya sangat, menurut saya cukup revolusioner. Yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah, sekarang bisa 10 ton lebih, 12 ton. Kalau begitu kan naik 100 persen produktivitas kita,” ucap Presiden.

Presiden menegaskan optimisme bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, bahkan menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia. Kepala Negara juga menekankan pentingnya keberlanjutan sistem pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi yang terus dikembangkan.

“Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara. Tapi intinya sekarang kita bersyukur, kita jaga. Ini tidak boleh fenomena satu tahun, dua tahun, harus sistem yang berkelanjutan. Petani kita harus hidup dengan baik, teknologi harus kita belajar secepat mungkin,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan seluruh rantai produksi pangan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman hasil pertanian nasional.

“Jadi yang kita produksi nanti kualitasnya sangat baik. Tidak hanya beras, tidak hanya jagung, tapi singkong, gula, kedelai, semua, sorgum, sagu. Ini semua karunia dari Maha Kuasa. Lahan kita cukup, tanah kita bagus, tinggal pengairan nanti kita bisa atur. Kita juga bersyukur kita sudah punya teknologinya,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap perkembangan sektor pertanian nasional yang dinilai makin kuat dan menjadi fondasi penting ketahanan negara.

“Saya kira saya sangat bahagia kita lihat perkembangan ini, kita optimis ini. Semua negara besar, negara kuat itu _back up_nya, landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman, kita menghadapi banyak tantangan kita aman,” ujarnya.

Terkait pemerataan penerapan teknologi pertanian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa inovasi yang ada akan terus disosialisasikan dan diterapkan secara luas hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

“Ini kita ingin supaya disosialisasikan, diajarkan ke semua daerah. Kita mau tiap desa bisa swasembada, tiap kecamatan swasembada, tiap kabupaten swasembada, tiap provinsi swasembada minimal. Kalau bisa provinsi produksi untuk eskpor, produksi untuk ke tempat lain. Ini kita punya strategi ke depan,” ucap Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Presiden Prabowo Tegaskan Petani dan Nelayan Pilar Ketahanan Pangan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Rabu, 24 Juni 2026.

Setibanya di lokasi acara, masyarakat menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara tampak mengenakan Upiya Karanji, penutup kepala khas Gorontalo yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional” tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari petani dan nelayan, pemerintah daerah, organisasi terkait, hingga para pelaku sektor pertanian dan pangan.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Acara kemudian dilanjutkan dengan persembahan tarian kolosal argomaritim yang dibawakan oleh siswa-siswi SMA/SMK se-Gorontalo.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Ahmad Faisal, penyampaian laporan Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Nasional/Ketua Umum KTNA Nasional Muhammad Yadi Sofyan Noor, serta penyampaian laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelum Presiden Prabowo menyampaikan sambutannya pada PENAS Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026.

Dalam laporannya, Mentan Andi Amran menyampaikan bahwa kegiatan PENAS XVII diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah Indonesia dan merepresentasikan kekuatan besar sektor petani dan nelayan nasional.

“Kami laporkan Bapak Presiden, yang hadir 38 provinsi seluruh Indonesia dan 400-an kabupaten se-Indonesia yang hadir pada hari ini mewakili petani 162 juta dengan keluarganya, nelayan 14 juta, kami bersama Menteri KKP, totalnya 178 juta seluruh Indonesia,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas undangan serta kesempatan untuk hadir langsung di tengah petani dan nelayan Indonesia. Kepala Negara menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut memiliki makna khusus, mengingat sejarah panjang keterlibatannya dalam dunia pertanian.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan XVII Tahun 2026,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan kedekatan historis antara dirinya dengan petani dan nelayan Indonesia, yang menurutnya telah terjalin sejak lama. Presiden Prabowo menyebut bahwa pengabdiannya sebagai mantan prajurit menjadi alasan kedekatan tersebut.

“Saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan,” ucap Presiden.

Usai menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo meninjau Teknologi Budidaya Padi Pertanian Modern Model Advanced Agricultural System (PM-AAS) serta area Gelar Teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung swasembada pangan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Koperasi Gambir Sumbar Gandeng ID FOOD, Bidik Ekspor Rp11,7 Miliar ke India dan Pakistan

Penulis
Reta
-

Langkah nyata hilirisasi dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan kembali ditunjukkan oleh sektor koperasi. Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat resmi menjalin kerja sama strategis dengan Holding Pangan BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait ekspor komoditas gambir.

Prosesi penandatanganan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, pada Selasa (23/6) ini menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan produsen lokal ke dalam ekosistem perdagangan global. Kerja sama ini membidik potensi pasar di India dan Pakistan dengan estimasi nilai mencapai USD 732.831 (sekitar Rp11,72 miliar) dan target pengiriman 20 ton gambir per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kolaborasi ini berhenti di atas kertas. Ia memberikan tenggat waktu yang tegas agar implementasi konkret dapat terjadi dalam waktu dekat.

“Saya berharap sebelum 3 bulan langsung terjadi transaksi kontrak bisnis dan barang sudah dikirim dalam bentuk hilirisasi,” ujar Destry dalam arahannya.

Turut hadir pada acara penandatanganan MoU adalah Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kemenkop Koko Haryono dan Asisten Deputi Pemasaran Kemenkop Fiter Baresman Silaen.

Destry juga menyoroti tantangan yang ada yaitu konsistensi jumlah supply dan mutu produk saat pesanan mulai melonjak. Melalui pelibatan lintas kementerian, pemerintah berkomitmen mengawal standardisasi internasional (seperti HACCP) untuk menjaga marwah produk Indonesia.

Ia juga berharap agar regulasi perdagangan luar negeri dapat diperketat supaya pembeli asing tidak bisa langsung membeli bahan baku mentah langsung ke desa, yang kerap merusak stabilitas harga lokal.

Direktur Komersial ID FOOD, Dwi Sutoro, menyambut baik target cepat yang dicanangkan Kemenkop. ID FOOD, yang saat ini tengah melakukan restrukturisasi besar di bawah Danantara untuk berfokus pada industri perdagangan dan distribusi, berkomitmen menjadikan komoditas unggulan daerah sebagai komoditas ekspor global melalui anak usahanya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).

Dwi menjelaskan bahwa dalam membangun ekosistem ekspor ini, ada tiga pilar utama yang wajib dijaga bersama. Pertama adalah keberlanjutan pasokan dari petani (continuity of supply), diikuti dengan konsistensi kualitas produk yang tidak boleh menurun (consistency of quality). Terakhir, produk harus memiliki keunggulan daya saing harga di pasar internasional (price competitiveness) agar tidak kalah saing dengan negara produsen lainnya.

“Ke depan, ID FOOD akan mengoptimalkan kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai sourcing development, yang mengidentifikasi produk unggulan daerah yang siap dibawa ke pasar internasional,” ucapnya.

Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri, Eriyanto, meyakini kerja sama ini sebagai angin segar bagi pihaknya. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemenkop dan Dinas Koperasi UKM Sumatera Barat yang telah menjembatani koperasi hingga bisa bermitra langsung dengan BUMN Pangan.

Koperasi yang berdiri sejak 12 Juni 2021 itu kini telah mengonsolidasikan sekitar 190 petani gambir dan 8 kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 450 hektare. Melalui modal sosial tersebut, koperasi mampu menghasilkan kapasitas produksi berkisar antara 30 hingga 50 ton per bulan.

“Bagi kami, MoU ini adalah langkah strategis untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi para petani gambir di Sumatera Barat, meningkatkan mutu ekspor, serta menguatkan hilirisasi komoditas gambir melalui sinergi koperasi dan BUMN,” kata Eriyanto.

Ia memastikan pihak koperasi berkomitmen penuh untuk menjaga kontinuitas pasokan dan mengelola manajemen secara profesional serta transparan agar gambir Indonesia semakin kokoh di pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...200201202...4,867Halaman 201 dari 4,867