Beranda blog Halaman 237

Suahasil Nazara Ungkap Faktor Utama yang Dicari Investor di Indonesia

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa kredibilitas dan komunikasi yang konsisten merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu saat menjadi narasumber dalam JP Morgan Alumni Senior Meeting di Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Wamenkeu, salah satu kualitas yang paling diapresiasi investor terhadap Indonesia adalah kemampuan pemerintah untuk terus menjaga komunikasi dan menjelaskan arah kebijakan secara terbuka.

“Menurut saya ini adalah quality yang dicari oleh para investor kita. Constant communication. Kita harus komunikasikan tujuan dari kebijakan itu,” ujar Wamenkeu.

Ia menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi dengan investor, yang terpenting bukan hanya menjelaskan aspek teknis kebijakan, tetapi juga menyampaikan tujuan dan alasan di balik kebijakan tersebut. Dengan demikian, investor dapat memahami arah kebijakan pemerintah meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah.

Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa kredibilitas menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi global, mulai dari pandemi Covid-19 hingga dinamika geopolitik dan ekonomi internasional yang masih berlangsung hingga saat ini.

“Yang jadi paling penting adalah credibility. Ketika masuk ke Maret 2020 (menghadapi pandemi Covid-19), kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang harus dijaga adalah kredibilitas,” kata Wamenkeu.

Menurut Wamenkeu, sektor keuangan pada dasarnya merupakan sektor yang bertumpu pada kepercayaan. Karena itu, pemerintah harus terus menjaga konsistensi antara kebijakan yang disampaikan dan implementasinya di lapangan.

“Menurut saya, credibility is the currency in the financial sector,” ujar Wamenkeu.

Selain kredibilitas, Wamenkeu juga menyoroti tingginya ketahanan atau resilience perekonomian Indonesia. Ia menilai masyarakat Indonesia memiliki kemampuan adaptasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Saya meyakini resiliensi dari perekonomian kita itu luar biasa tinggi,” kata Wamenkeu.

Menurutnya, ketahanan tersebut perlu terus didukung melalui kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, tata kelola yang baik, serta pelaksanaan yang kredibel.

“Intent yang benar, kemudian credible and good governance. Ini dia kuncinya,” kata Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menyampaikan optimisme terhadap prospek investasi Indonesia. Ia menilai Indonesia tidak akan pernah kekurangan proyek investasi yang menarik dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun demikian, realisasi investasi tetap membutuhkan perbaikan iklim investasi, terutama dari sisi kepastian hukum dan pembangunan kepercayaan.

“Indonesia tidak akan pernah kekurangan proyek yang bagus. Sangat banyak proyek di Indonesia yang bisa menghasilkan IRR (Internal Rate of Return) yang tinggi. Namun supaya betul-betul terjadi investasinya, maka iklim investasinya yang mesti diperbaiki. Kita selalu balik lagi ke hal yang sama, yaitu kepastian hukum dan trust,” ujar Wamenkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gibran Tegaskan Ketahanan Pangan dan Transformasi Digital Jadi Kunci Hadapi Tantangan Global

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan dan transformasi digital merupakan dua pilar penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Wapres saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Masyarakat Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2026.

Apa yang disampaikan Wapres sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan transformasi digital sebagai prioritas strategis nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang terus berkembang.

Dalam bidang ketahanan pangan, Wapres menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari tata kelola pupuk, irigasi, pembibitan, hingga mekanisasi pertanian. Menurutnya, swasembada pangan merupakan agenda strategis nasional yang harus terus didorong secara konsisten.

Selain peningkatan produksi, Wapres juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Indonesia, kata Wapres, memiliki berbagai sumber pangan lokal yang berpotensi menjadi komoditas unggulan dunia.

“Porang, sukun, daun kelor, sagu, hingga rumput laut merupakan superfood yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati pasar internasional. Tren global saat ini mengarah pada gaya hidup sehat sehingga menjadi peluang besar bagi Indonesia,” jelasnya.

Wapres juga menyoroti besarnya potensi ekonomi biru Indonesia, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Rumput laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, namun pengembangan industri hilir masih perlu diperkuat agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyinggung pembangunan infrastruktur pendukung pangan seperti bendungan dan kawasan kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas cold storage, pabrik slurry ice, hingga SPBU khusus nelayan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sementara itu, terkait penguatan ekonomi nasional, Wapres menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus menutup celah-celah penyimpangan.

“Digitalisasi adalah instrumen penting untuk memangkas birokrasi yang berbelit, mencegah pungutan liar, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi korupsi. Karena itu, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI), harus terus didorong,” ujarnya.

Wapres menambahkan bahwa berbagai platform digital pemerintah seperti OSS, e-Katalog, dan GovTech harus terus diperkuat agar mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Menutup pembekalan, Wapres mengajak seluruh peserta Lemhannas RI untuk menjadi pemimpin yang visioner, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan, transformasi digital, dan kolaborasi lintas sektor adalah fondasi penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global,” tutup Wapres.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sultra Alokasikan Rp30 Miliar untuk Perluas Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar pada tahun 2026 untuk membantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan yang memadai.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sultra dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penguatan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, Andi Edy Surahmat, mengatakan pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat Sultra dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, baik melalui skema mandiri maupun bantuan pemerintah bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

“Harapan kami seluruh masyarakat Sultra sudah memiliki perlindungan kesehatan melalui BPJS. Bagi yang mampu bisa mengikuti BPJS Mandiri, sedangkan pemerintah hadir membantu warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi,” kata Andi Edy.

Menurut Andi Edy, anggaran yang dialokasikan Pemprov Sultra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dan akan digunakan sebagai dana pendukung untuk menjamin masyarakat yang belum terakomodasi dalam program pembiayaan BPJS oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota juga telah menganggarkan bantuan serupa bagi masyarakat kurang mampu di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pemprov Sultra akan berperan sebagai pelengkap guna memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses perlindungan kesehatan.

“Provinsi berupaya mem-back up kebutuhan yang belum ter-cover oleh kabupaten dan kota. Anggaran yang kami siapkan sekitar Rp30 miliar,” ujarnya, Rabu 3 Juni 2026.

Program bantuan iuran BPJS Kesehatan ini ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu, belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau mengalami kesulitan dalam membayar iuran secara mandiri.

Melalui dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala faktor ekonomi.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta di Sulawesi Tenggara.

Pemprov Sultra menilai kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin secara merata. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar tersebut, Pemprov Sultra berharap masyarakat kurang mampu dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang lebih baik, sehingga risiko beban biaya pengobatan dapat diminimalkan.

“Melalui dukungan anggaran ini, Pemprov Sultra berharap akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu semakin luas, sehingga kebutuhan perlindungan kesehatan dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah,” ucap Andi Edy.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Sultra dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang lebih sehat dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Subianto Terima Menlu Türkiye Hakan Fidan di Hambalang, Bahas Palestina hingga Timur Tengah

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Türkiye Hakan Fidan di kediaman Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai cerminan eratnya hubungan persahabatan serta kemitraan strategis antara Indonesia dan Türkiye.

Kunjungan Menlu Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. Kehadiran Menlu Türkiye tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi di tengah berbagai dinamika kawasan maupun global yang berkembang saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Türkiye Yang Mulia Recep Tayyip Erdoğan beserta Pemerintah Türkiye atas dukungan dan kerja sama erat yang diberikan dalam proses pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0. Presiden Prabowo menilai dukungan Türkiye dalam misi kemanusiaan tersebut mencerminkan hubungan persahabatan yang kuat antara kedua negara, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional.

Di tengah suasana pertemuan yang berlangsung konstruktif, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah. Pembahasan mencakup berbagai dinamika regional yang tengah menjadi perhatian dunia, khususnya kondisi di Iran dan Palestina.

Sebagai sesama negara yang berada di kawasan Global South, Indonesia dan Türkiye memiliki pandangan yang sejalan mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan melalui dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendorong upaya de-eskalasi berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia dan Türkiye juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menlu Fidan kembali menegaskan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Türkiye yang selama ini terjalin dalam berbagai bidang. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kedua negara menunjukkan komitmen untuk terus bekerja sama dalam memperjuangkan stabilitas, perdamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Syafruddin Minta SKK Migas Diperkuat, Singgung Revisi UU Migas dan Target Lifting

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam rapat yang membahas realisasi dan proyeksi lifting migas serta cost recovery tahun 2026 dan 2027 tersebut, ia menilai keberadaan SKK Migas perlu diperkuat dengan landasan hukum yang lebih kokoh guna memberikan kepastian hukum bagi lembaga maupun para pimpinannya. “Pandangan saya, SKK Migas dilahirkan dengan payung hukum yang tidak kuat karena hanya berdasarkan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan memberikan payung hukum yang lebih kuat agar ada kepastian hukum bagi pimpinan maupun pelaksana di dalamnya,” ujar Syafruddin.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi penting untuk menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan strategis di sektor hulu migas. Ia menegaskan bahwa penguatan dasar hukum akan memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan industri migas nasional.

Selain itu, Syafruddin meminta agar fokus utama pembahasan diarahkan pada upaya peningkatan lifting migas dan efisiensi cost recovery. Ia menilai target lifting migas nasional selama ini masih belum tercapai sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor migas.

“Target lifting kita belum tercapai. Karena itu, kita harus fokus pada pembahasan lifting migas dan cost recovery. Saya sepakat bahwa tata kelola migas nasional harus direformasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan sektor migas. Menurutnya, revisi regulasi tersebut diperlukan guna menciptakan kejelasan hubungan kerja dan koordinasi antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero).

Syafruddin menilai masih terdapat ketidaksinkronan dalam mekanisme kerja antara kedua institusi tersebut yang berpotensi menghambat pencapaian target produksi migas nasional. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penguatan peran Pertamina melalui skema kelembagaan yang lebih khusus guna mendukung target produksi minyak nasional yang lebih ambisius.

“Tidak ada kerja yang benar-benar inline antara SKK Migas dan Pertamina. Oleh karena itu, kita perlu melakukan reformasi tata kelola migas secara menyeluruh agar target produksi nasional dapat tercapai,” ujar legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Terakhir, ia menegaskan bahwa pembenahan sektor migas merupakan agenda penting yang berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional dan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Sebab, abginya, evaluasi terhadap kelembagaan dan tata kelola migas harus dilakukan secara serius demi menjamin pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Ini menyangkut nasib anak bangsa dan generasi yang akan datang. Karena itu, kritik dan koreksi terhadap tata kelola migas harus menjadi bagian dari upaya perbaikan bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhaj Tinjau Dapur Haji di Madinah, Produk Pangan Indonesia Berpeluang Masuk Pasar Arab Saudi

Penulis
Reta
-

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari belasan dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jemaah haji Indonesia. Dalam peninjauan tersebut, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.

“Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur yang melayani jemaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujar Menhaj di dapur Uhud Taibah, Madinah, Arab Saudi, Rabu (3/6/2026).

Selain meninjau kualitas layanan, Gus Irfan sapaan akrabnya juga melihat peluang pemanfaatan bahan baku asal Indonesia dalam penyediaan konsumsi jemaah haji. Menurutnya, banyak produk yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur, ia menemukan sejumlah bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga berbagai bumbu masakan Nusantara.

“Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar,” katanya.

Menurut Menhaj, pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman berbagai komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji. Sejumlah komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.

“Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana,” ujarnya.

Ia berharap kondisi kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jemaah haji sangat terbuka lebar. Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, mulai dari ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

“Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi,” katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan penggunaan komoditas tertentu ke dalam kontrak layanan konsumsi jemaah.

“Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji,” ujarnya.

Menhaj menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jemaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

“Kita ingin jemaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhaj RI Serahkan Daging Dam Jemaah Haji Indonesia untuk Rakyat Palestina

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan ke kantor Perwakilan Negara Palestina di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (3/6/2026), dalam rangka penyerahan secara simbolis paket daging dam (hadyu) jemaah haji Indonesia yang disalurkan melalui program Adahi.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Consul General Ehab Medhat Al-Kishawi dan jajaran Konsulat Palestina, serta dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Staf Teknis Urusan Haji di Jeddah.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj menyampaikan bahwa penyaluran daging dam jemaah haji Indonesia kepada rakyat Palestina merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar manfaat sosial dari pelaksanaan ibadah haji Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat Palestina yang hingga saat ini masih menghadapi situasi kemanusiaan yang berat.

“Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang besar terhadap perjuangan dan kondisi kemanusiaan rakyat Palestina. Beliau mengamanatkan agar manfaat dam jemaah haji Indonesia dapat diperluas untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu, Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi melalui program Adahi agar distribusi daging dam dapat menjangkau masyarakat Palestina,” ujar Wamenhaj.

Menurutnya, ibadah haji tidak hanya memiliki dimensi ritual yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang menghadirkan manfaat bagi sesama manusia.

“Haji mengajarkan ketakwaan, pengorbanan, sekaligus kepedulian. Karena itu kami ingin memastikan dam jemaah Indonesia tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan kemanfaatan yang nyata bagi mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi kepada rakyat Palestina adalah bagian dari nilai luhur yang terkandung dalam ibadah haji,” kata Wamenhaj.

Ia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah RI mendorong tata kelola dam yang lebih tertib, transparan, dan terdata. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi penyelenggaraan haji agar pelaksanaan dam tidak hanya memenuhi ketentuan fikih, tetapi juga dapat dipastikan manfaatnya sampai kepada para penerima yang berhak.

Wamenhaj menambahkan, keterlibatan program Adahi dalam pengelolaan dam menjadi instrumen penting untuk memastikan proses penyembelihan, distribusi, dan pelaporan berjalan secara profesional serta sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Dalam kesempatan yang sama, Wamenhaj menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dam jemaah haji Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan pengelola program Adahi yang telah memfasilitasi pengelolaan dan distribusi dam secara profesional. Kerja sama yang baik ini memungkinkan manfaat dam jemaah Indonesia dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk oleh saudara-saudara kita di Palestina,” ujarnya.

Sementara itu, Consul General Ehab Medhat Al-Kishawi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Haji dan Umrah RI, Pemerintah Arab Saudi, serta seluruh jemaah haji Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan kepada rakyat Palestina.

“Kami menerima bantuan ini bukan hanya sebagai dukungan material, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan yang tulus dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, dukungan seperti ini memiliki makna yang sangat besar bagi masyarakat Palestina,” ujarnya.

Al-Kishawi juga menitipkan salam hormat dan rasa terima kasih dari rakyat Palestina kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini secara konsisten menunjukkan solidaritas, dukungan moral, serta kepedulian terhadap perjuangan dan kondisi kemanusiaan di Palestina.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat persaudaraan. Penyerahan simbolis paket daging dam jemaah haji Indonesia itu menjadi simbol kuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Palestina, sekaligus menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berorientasi pada kesuksesan ritual, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial dan kemanusiaan yang dirasakan oleh umat Islam dan masyarakat yang membutuhkan di berbagai belahan dunia.

Hingga 2 Juni 2026, Kemenhaj mencatat total data jemaah dalam rekapitulasi pembayaran dam mencapai 195.326 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.367 jemaah membayar dam melalui Adahi, 53.506 jemaah membayar dam di Tanah Air, dan 6.453 jemaah melaksanakan dam dengan berpuasa. Sementara itu, jumlah jemaah haji ifrad tercatat sebanyak 4.084 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Soroti Pengelolaan Keuangan Bangka, Dorong Optimalisasi PAD dari Sektor Timah dan Sawit

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah melalui pengawasan tata kelola keuangan daerah. Salah satunya, melalui rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka terkait fiskal, transfer ke daerah (TKD), hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Ely Kusumastuti, menegaskan fokus KPK tidak sekadar soal administrasi penganggaran, melainkan juga tentang potensi penyimpangan yang dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi (tipikor).

“Kami juga ingin fokus pada pengawasan implementasinya dan kami sudah memetakan titik-titik rawannya,” ujar Ely ketika membuka rapat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Ely, sebagai wilayah yang berpotensi sumber daya alam (SDA) dari sektor timah dan perkebunan sawit, daerah tersebut seharusnya berpeluang meningkatkan kapasitas fiskalnya.

Berdasarkan data dari Pemkab Bangka, pertambangan dan pertanian berkontribusi besar dalam ekonomi di Kabupaten Bangka selama bertahun-tahun. Pada tahun 2025, pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 21,17 persen dan pertambangan 8,63 persen, dengan total 29,80 persen.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menilai Pemkab Bangka perlu memperkuat sumber-sumber pendapatan lain yang dimiliki agar tidak terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Jika pengelolaan sumber daya alam baik, diidentifikasi dan dihitung dengan baik, tentunya akan menghasilkan manfaat lebih besar,” jelas Bahtiar.

Dengan itu, KPK secara terbuka berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran dan proses verifikasi atas perencanaan, agar terhindar dari risiko pelanggaran hukum.

Sementara itu, Bupati Bangka, Fery Insani, menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan cukup berat. Penurunan TKD dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kemampuan belanja daerah, sementara kebutuhan pelayanan publik dinilai terus meningkat.

“APBD kami terbilang minim,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, meskipun pendapatan negara melalui pajak atau bukan pajak dari sektor timah dan sawit meningkat, tren penerimaan daerah melalui dana bagi hasil (DBH) dalam beberapa tahun terakhir, justru menurun. Karena itu, Fery tengah mengkaji berbagai opsi guna mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut.

Sementara itu, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta, mengakui sejumlah daerah menghadapi tantangan akibat menurunnya TKD. Ia pun mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai instrumen, termasuk pemanfaatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak lainnya.

Sejalan, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, mengimbau pemerintah daerah untuk menyusun dan memetakan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

KPK turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan dana hibah maupun dukungan pembiayaan pihak ketiga, termasuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skema tersebut, dinilai perlu memperhatikan aspek tata kelola guna mencegah konflik kepentingan maupun risiko penyimpangan lainnya.

Selanjutnya, KPK akan menggelar rapat koordinasi lanjutan guna membahas aspek teknis secara rinci dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka. Pendampingan ini, diharapkan mampu membantu pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Swiss Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Dukung Aksesi OECD dan Ketahanan Energi

Penulis
Reta
-

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss terbukti semakin erat dan strategis. Melanjutkan momentum historis dari kunjungan Presiden Swiss ke Jakarta sebelumnya, kedua negara kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, ketahanan energi, serta percepatan langkah Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pada pertemuan dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kolaborasi erat dengan Swiss merupakan pilar penting bagi transformasi ekonomi dan ketahanan nasional Indonesia, di tengah dinamika dan ketidakpastian geopolitik global.

Akselerasi Kerja Sama Strategis Ekonomi dan OECD

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni tahun ini. Kerja sama ini akan memperluas kemitraan kedua negara ke sektor bahan baku mineral kritis. Pihak Swiss menekankan pentingnya komitmen bersama terhadap keterbukaan pasar demi kelancaran implementasi kesepakatan ini.

Selain itu, Swiss menegaskan dukungan penuhnya terhadap proses aksesi Indonesia untuk menjadi Anggota OECD, dengan mengucurkan kontribusi dana sebesar 3 juta Euro. Dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025–2028) yang berfokus pada tiga area krusial:

Tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peningkatan kapasitas dalam Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (OECD Responsible Business Conduct).
Aksesi ke Konvensi Anti-Suap OECD.
Pemerintah Indonesia saat ini terus bergerak aktif membahas 240 instrumen hukum OECD yang tersebar di 32 Bab bersama lebih dari 60 Kementerian/Lembaga terkait, guna memastikan standar-standar tersebut tidak hanya diadopsi di atas kertas tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan.

Reformasi BUMN dan Lahirnya Danantara

Menko Airlangga menguraikan langkah masif Indonesia dalam melakukan reformasi struktural BUMN. Melalui langkah restrukturisasi dan pelepasan aset, Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi dan memangkas jumlah BUMN.

Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia telah membentuk Sovereign Wealth Fund baru bernama Danantara. Beroperasi layaknya dana investasi swasta, Danantara memegang kendali atas manajemen aset serta investasi domestik maupun internasional, dan saat ini sedang menerbitkan obligasi internasional untuk menarik modal asing. Ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan Swiss untuk mengadopsi praktik tata kelola terbaik (best practices) global dengan memanfaatkan keahlian Swiss di pasar yang matang.

Menjaga Ketahanan Energi dan Pangan di Tengah Badai Geopolitik

Menanggapi ketidakstabilan geopolitik di berbagai Kawasan, khususnya di Timur Tengah—termasuk risiko penutupan Selat Hormuz — kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi ketahanan energi dan pangan.

Indonesia memaparkan keberhasilannya dalam mendiversifikasi sumber energi, di mana pasokan minyak dari Arab Saudi hanya sebesar 20%, sementara sisanya dipenuhi dari negara-negara Afrika (Nigeria, Angola, Gabon) dan Amerika Serikat. Di sektor pangan, Indonesia telah mencapai kemandirian demi stabilitas harga jangka panjang. Selain itu juga telah mengekspor pupuk ke negara tetangga seperti Australia. Di sisi lain, Swiss juga terus menjaga cadangan minyak strategis untuk kebutuhan 4 hingga 4,5 bulan, serta cadangan pupuk nasional yang kuat.

Guna memperkuat fundamental energi masa depan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia bersama SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi) memperluas kerja sama teknologi melalui MoU pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai (battery storage) guna mengoptimalkan potensi tenaga surya di Indonesia.

Pertemuan ini menjadi bukti kuat bahwa hubungan dan kerjasama ekonomi Indonesia dan Swiss melampaui kerja sama diplomatik biasa. Kedua negara berkomitmen untuk tidak hanya merespons tantangan jangka pendek tahun ini, melainkan juga menyusun langkah mitigasi bersama dan menetapkan tonggak pencapaian (milestones) konkret demi menghadapi ketidakpastian global di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Fokus pada Mineral Kritis dan Ketahanan Energi

Penulis
Reta
-

Hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia, memasuki babak baru yang semakin erat dan strategis. Dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell, di sela acara Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026, kedua negara sepakat untuk memperkokoh kerja sama ekonomi guna menghadapi tantangan global.

Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan formal di sela acara PTM OECD 2026, namun memperkuat komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi dalam merespons dinamika global. Selain itu juga dibahas dukungan kuat Australia kepada Indonesia, baik dalam proses aksesi menjadi negara Anggota OECD maupun yang terkait dengan keanggotaan di CPTPP.

Isu-Isu Strategis yang dibahas di Pertemuan

Kolaborasi Mineral Kritis: Kedua negara sepakat untuk menyinergikan potensi unggulan masing-masing; Indonesia dengan cadangan nikel yang melimpah dan Australia dengan keahlian serta pasokan lithium. Sebagai langkah konkret, Australia akan segera memberikan prospektus proyek-proyek lithium siap garap (shovel-ready) agar dapat diakses oleh investor.

Dukungan Penuh untuk Aksesi Indonesia: Australia menyatakan dukungan penuh terhadap ambisi Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan CPTPP, yang dinilai sangat penting bagi posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global. Meskipun sempat ada kekhawatiran terkait posisi Meksiko, isu tersebut kini telah berhasil diselesaikan melalui jalur diplomasi.

Proyek Fasilitas Minyak Strategis: Sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi kawasan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan Timur Tengah, Indonesia mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dekat Selat Malaka. Proyek ini akan melibatkan Dana Abadi Indonesia (*Sovereign Wealth Fund*) dan menawarkan insentif pajak yang menarik bagi perusahaan Australia.

Keberlanjutan Program Prospera: Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan melalui program Prospera Phase Two, yang terbukti efektif dalam memperkuat stabilitas keuangan, ketahanan makroekonomi, dan mendorong pertumbuhan produktivitas.

Kemudahan Perdagangan dan Pangan: Kedua pihak sepakat untuk membenahi alur pasokan biji-bijian dan mempercepat proses izin impor pertanian yang sempat mengalami kendala. Selain itu, proses sertifikasi halal bagi produk Australia dipastikan berjalan lancar berkat adanya mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Menghadapi Tantangan Global: Kedua negara turut membahas dampak kebijakan perdagangan sepihak Amerika Serikat, seperti tarif Section 301, serta memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi konektivitas penerbangan internasional.

Menatap Masa Depan Bersama

Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia, Menko Airlangga dan Menteri Farrell menegaskan bahwa sinergi adalah kunci. “Hubungan kita bukan hanya tentang angka perdagangan, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung untuk mencapai ketahanan dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar perwakilan dalam diskusi tersebut.

Terkait transisi energi, meskipun kedua negara saat ini masih bertumpu pada sumber energi fosil, terdapat komitmen kuat untuk terus menjajaki potensi energi terbarukan, termasuk diskusi masa depan mengenai proyek infrastruktur energi seperti kabel surya antarnegara.

Pertemuan ini menjadi bukti bahwa Indonesia dan Australia adalah mitra strategis yang saling melengkapi. Dengan adanya rencana tindak lanjut yang jelas, diharapkan kerja sama ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas kawasan di masa depan. Kedua pihak berkomitmen untuk terus memantau setiap progres yang telah dibahas demi memastikan seluruh rencana dapat terealisasi dengan optimal bagi kepentingan publik di kedua negara.

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...236237238...4,867Halaman 237 dari 4,867