Beranda blog Halaman 432

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hari Ini: Jam Operasional, Syarat, dan Biaya

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Selasa (10/3). Melalui informasi yang dibagikan akun X resmi @tmcppoldametro, layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan diperuntukkan bagi pemilik SIM A dan SIM C yang masa berlakunya hampir habis.

Masyarakat yang memiliki SIM B atau SIM yang sudah kedaluwarsa tetap harus melakukan proses perpanjangan di kantor Satpas terdekat karena adanya perbedaan dokumen administrasi.

Pada hari ini, layanan SIM Keliling tersedia di lima lokasi, yaitu Mall Grand Cakung (Jakarta Timur), LTC Glodok (Jakarta Utara), area parkir Universitas Trilogi Kalibata (Jakarta Selatan), Lobby Selatan Mall Ciputra (Jakarta Barat), dan Kantor Pos Lapangan Banteng (Jakarta Pusat).

Warga yang hendak memperpanjang SIM diwajibkan membawa SIM lama, KTP asli, serta masing-masing fotokopinya. Setibanya di lokasi, pemohon perlu mengisi formulir, menjalani tes kesehatan, serta mengikuti tes psikologi.

Untuk biaya perpanjangan, tarif yang berlaku mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri. Biaya perpanjangan untuk SIM A sebesar Rp80.000, sedangkan SIM C Rp75.000. Selain itu, terdapat biaya tambahan berupa tes psikologi Rp37.500 dan asuransi Rp50.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek Hari Ini, Cek Lokasi dan Jadwalnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling yang beroperasi di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (10/3). Layanan ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan STNK tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Informasi resmi yang dibagikan melalui akun X TMC Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa layanan Samsat Keliling tersebar di sejumlah lokasi strategis, mulai dari halaman kantor Samsat, pusat perbelanjaan, alun-alun, hingga area parkir fasilitas publik.

Berikut daftar lengkap lokasi operasional Samsat Keliling di Jadetabek:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat, Lapangan Banteng (08.00–13.00 WIB).

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara, Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.30 WIB).

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan, TMP Kalibata (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur, Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.30 WIB).

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas, Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–14.00 WIB).

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB), ITC BSD (15.30–17.30 WIB).

  • Ciledug: Giant Poris Gaga Indah, Metland Cyber Cipondoh Ceper (09.00–14.00 WIB).

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung, Pasar Gintung Ciputat Timur (09.00–12.00 WIB).

  • Kabupaten Tangerang: Gtown Square (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Bekasi: KFC Zamrud (09.00–11.00 WIB).

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Baru (09.00–12.00 WIB).

  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB), RS Bhayangkara Brimob (08.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB).

Untuk memanfaatkan layanan ini, pemohon wajib membawa sejumlah dokumen persyaratan, yaitu KTP asli, BPKB, STNK, serta masing-masing fotokopinya. Selain itu, kendaraan tidak boleh memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sementara itu, untuk keperluan PKB lima tahunan, ganti pelat nomor, dan cek fisik kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan dan Awan Tebal Dominasi Ibu Kota

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada Selasa (10/3) siang hingga sore. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi Instagram BMKG, cuaca pada Selasa pagi didominasi awan tebal di lima wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu telah diguyur hujan ringan sejak pagi hari.

Memasuki siang hingga sore hari, awan tebal yang menyelimuti langit Jakarta diperkirakan berubah menjadi hujan berintensitas ringan, kecuali Kepulauan Seribu yang justru diprakirakan tetap berawan tebal. Pada malam hari, mayoritas wilayah DKI kembali diselimuti awan tebal, sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara berpotensi mengalami hujan ringan.

BMKG menjelaskan bahwa hujan ringan merupakan kondisi turunnya air dengan intensitas kurang dari 2,5 mm per jam, sementara hujan sedang berada pada kisaran 5–10 mm per jam. Adapun kecepatan angin pada hari yang sama diprakirakan berada di kisaran 8–11 km/jam, dengan pengecualian di Kepulauan Seribu yang mencapai 15 km/jam. Suhu udara Jakarta bergerak pada rentang 24 hingga 30 derajat Celcius.

Prakiraan cuaca ini menjadi perhatian warga Ibu Kota agar dapat menyiapkan perlengkapan pendukung, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Akses Kelola Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyerahan tersebut memberikan akses kelola kawasan hutan seluas ±560,57 hektare kepada 411 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat.

Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus akses kelola hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial.

“Perhutanan Sosial merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga dihubungkan dengan ketahanan pangan. Karena itu, saya berharap Bapak-Ibu yang telah menerima akses ini dapat memaksimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang telah diberikan hak kelolanya,” ujar Menhut.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan Perhutanan Sosial akan diarahkan secara lebih tepat sasaran untuk mendukung pengentasan kemiskinan di sekitar kawasan hutan. Kementerian Kehutanan akan melakukan pemadanan data potensi Perhutanan Sosial dengan data kemiskinan nasional agar program ini semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya sudah meminta kepada Ibu Dirjen untuk melakukan overlay data kemiskinan dari Kementerian Sosial dengan potensi Perhutanan Sosial. Dengan begitu, program ini benar-benar bisa menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” kata Menhut.

Pada kesempatan ini, Menteri Kehutanan menyerahkan enam SK Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Lombok Barat dan Lombok Timur dengan total luas ±560,57 hektare untuk 411 KK dengan rincian sebagai berikut:

(1) Lembaga Desa Lembah Sempage, Lombok Barat seluas ±87 hektare untuk 222 KK;
(2) Kelompok Tani Hutan Bun Puja, Lombok Timur seluas ±143 hektare untuk 115 KK;
(3) Pokdarwis Gili Sulang, Lombok Timur seluas ±278 hektare untuk 21 KK;
(4) Kelompok Wisata Alam Segul, Lombok Timur seluas ±1,87 hektare untuk 16 KK;
(5) Kelompok Wisata Alam Gunung Anak Dara, Lombok Timur seluas ±26 hektare untuk 15 KK; serta
(6) Kelompok Wisata Alam Gunung Anak Dara, Lombok Timur seluas ±24,7 hektare untuk 22 KK.

Kelompok penerima tersebut mengembangkan berbagai usaha berbasis hutan, seperti budidaya madu trigona, agroforestry tanaman pangan dan buah, serta pengembangan wisata alam.

Secara nasional, program Perhutanan Sosial terus menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan data sistem Kementerian Kehutanan gokups.hutsos.kehutanan.go.id per 7 Maret 2026, akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial telah mencapai sekitar 8,33 juta hektare yang diberikan melalui lebih dari 11.190 SK kepada sekitar 1,42 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya peran masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Imipas Dorong Lounge Imigrasi jadi Etalase Produk Karya Warga Binaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, terus mendorong optimalisasi pemasaran produk hasil karya Warga Binaan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni melalui peresmian Galeri Warga Binaan di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Bogor, Rabu (4/3).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Imipas menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan. Upaya tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden terutama dalam meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan pemasaran yang harus diselesaikan dengan solusi komprehensif.

“Warga Binaan di semua Lapas dan Rutan itu ada BLK, Balai Latihan Kerja. Produknya macam-macam, hanya memang kelemahannya adalah pemasaran,” ujar Menteri Imipas.

Hingga saat ini, produk yang dihasilkan melalui BLK sangat bervariasi. Warga Binaan mampu membuat berbagai hasil karya mulai dari kerajinan tangan, garmen dan sablon kaos, produk makanan dan minuman, hingga hasil karya konstruksi seperti paving block dan pagar.

Guna mengatasi tantangan pemasaran, Menteri Imipas mendorong sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk membangun Galeri Warga Binaan di Lounge Imigrasi.

“Memang sudah ada yang bisa ekspor, sebagian masih (untuk) kebutuhan lokal. Saya minta kepada teman-teman di seluruh kantor Imigrasi, menyiapkan lounge yang memasarkan produk yang dihasilkan oleh Warga Binaan, termasuk yang ada di bandara,” imbuh Menteri Imipas.

Pihaknya berharap langkah tersebut mampu memperluas akses pasar serta meningkatkan eksposur produk Warga Binaan kepada masyarakat luas, termasuk pengguna layanan keimigrasian dan penumpang di bandara. Ia menekankan bahwa kualitas produk yang dihasilkan Warga Binaan telah memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Imipas turut menegaskan bahwa penguatan BLK dan pemasaran produk Warga Binaan merupakan bagian dari strategi pembinaan berbasis usaha produktif. Pihaknya terus berupaya mendorong Warga Binaan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang berdaya.

“Mudah-mudahan nanti akan terus bisa dikembangkan, sehingga mereka (Warga Binaan) memiliki kesempatan untuk etos kerja dan pada saat mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak malas dan siap bekerja apapun. Sekarang dapet premi saja mereka mau kerja, apalagi nanti kalau mereka sudah kerja di luar, yang tentunya disesuaikan dengan UMR (Upah Minimum Regional). Pasti mereka akan lebih rajin,” terangnya.

Melalui pembangunan Galeri Warga Binaan di Kantor Imigrasi, Kemenimipas terus berupaya mengembangkan pemasaran hasil karya Warga Binaan. Melalui atmosfer usaha produktif mulai dari hulu hingga hilir, Kemenimipas berkomitmen memberikan fasilitas kepada Warga Binaan untuk terus mengembangkan bakat dan potensinya. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas diri dan produktivitas Warga Binaan sehingga mampu berkontribusi terhadap lingkungannya pasca kembali di tengah-tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BOS Madrasah dan BOP RA Rp4,5 Triliun Mulai Cair, Bisa untuk Bayar Honor Guru Non ASN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) hari ini sudah bisa dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN atau guru honorer yang belum memiliki sertifikasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu langkah afirmatif pemerintah dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di madrasah swasta.

“Mulai hari ini lembaga RA dan madrasah yang telah menuntaskan persyaratan administratif sudah dapat menerima dana BOP dan BOS. Proses ini akan terus berjalan secara progresif hingga seluruh lembaga penerima mendapatkan haknya,” ujar Amien Suyitno di Jakarta, Senin (9/3/2026).

“Peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran honor guru non-ASN, khususnya yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG),” sambungnya.

Pada tahap pertama tahun anggaran 2026, pemerintah mengucurkan total dana sebesar Rp4,5 triliun untuk lebih dari 83.000 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Jumlah ini terdiri atas Rp4,1 triliun BOS Madrasah Swasta untuk sekitar 52.000 madrasah serta Rp428 miliar BOP untuk sekitar 31.000 lembaga RA.

Dana BOS Madrasah dan BOP RA langsung disalurkan ke rekening masing-masing lembaga sehingga dapat segera dimanfaatkan. Menurutnya, pencairan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan operasional lembaga pendidikan Islam berjalan lancar, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Nyayu Khodijah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bank penyalur agar proses pencairan berjalan lancar. Menurut Nyayu, seluruh madrasah dan RA yang telah mengunggah dokumen persyaratan melalui sistem DMRKAM dapat langsung mencairkan dana tersebut di bank penyalur. Bagi lembaga yang masih dalam proses pengunggahan data, Kementerian Agama memberikan perpanjangan waktu agar proses pencairan tetap dapat berjalan paralel.

“Insya Allah dana BOS untuk semester pertama ini dapat dicairkan sebelum Idulfitri sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh madrasah,” ujarnya.

Nyayu menambahkan, penggunaan dana BOS tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Maksimal 60 persen dari total dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru, sementara sisanya dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional dan peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Kreativitas Perempuan Kita Jadi Trendsetter Global

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perempuan Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi bangsa.

Hal ini disampaikan Menag saat membuka  Kolaborasi Perempuan Cahaya Ramadan 2026 & Santunan Anak Yatim yang bertepatan dengan peringatan International Women’s Day, yang diselenggarakan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Menag, perempuan Indonesia tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga aktif di berbagai bidang sosial, ekonomi, hingga industri kreatif. Kontribusi tersebut menjadikan perempuan sebagai kekuatan penting dalam pembangunan bangsa.

“Perempuan Indonesia hari ini tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keluarga, tetapi juga tampil sebagai penggerak berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Menag.

Dalam acara tersebut juga ditampilkan berbagai karya busana muslim yang mencerminkan kreativitas perempuan Indonesia. Menag menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu pusat perkembangan busana muslim dunia, dengan banyak desain dan tren yang lahir dari kreativitas perempuan Indonesia.

“Indonesia sekarang menjadi perhatian dunia dalam industri busana muslim. Kreativitas perempuan kita mampu menjadi inspirasi dan bahkan trendsetter di tingkat global,” katanya.

Menag juga mengapresiasi berbagai organisasi dan komunitas perempuan yang terus aktif menghadirkan kegiatan positif di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antar komunitas perempuan merupakan kekuatan besar dalam membangun solidaritas sosial sekaligus memperkuat peran perempuan dalam kehidupan publik.

Selain menampilkan karya perempuan, kegiatan ini juga diisi dengan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan. Menag mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian, terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

“Merawat dan membahagiakan anak yatim adalah amal yang sangat mulia. Kepedulian sosial seperti ini menunjukkan bahwa kekuatan perempuan Indonesia juga hadir dalam nilai-nilai kemanusiaan,” tuturnya.

Menag berharap peringatan Hari Perempuan Internasional yang bertepatan dengan Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat kontribusi perempuan dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Indonesia Harus Jadi Pusat Studi Al-Qur’an Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat utama studi Al-Qur’an di tingkat global. Hal tersebut disampaikan dalam acara “Laporan 2025 & Rencana Kerja 2026: Kiprah Kader Mufasir PSQ Menyebarkan Harmoni di Indonesia” yang dihadiri pendiri PSQ, Prof. Dr. M. Quraish Shihab.

Menag menyoroti urgensi memperkuat kelembagaan dan eksistensi Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) ke depan. Ia memandang bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi rujukan bagi pelajar internasional yang ingin mendalami Al-Qur’an, sehingga pusat studi tidak lagi hanya terfokus di kawasan Timur Tengah.

“Saya ingin menekankan pentingnya kita mengembalikan dan memperkuat status lingkungan PSQ ke depan dengan hati yang penuh ketulusan. Kita ingin ke depan, Indonesia menjadi salah satu tempat utama untuk belajar Al-Qur’an.” Ujar Menag, Minggu (8/3/2026)

“Jadi, pusat studi Al-Qur’an bukan hanya ada di Timur Tengah, tapi juga ada di Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta.” tambahnya.

Menurut Menag, cahaya Al-Qur’an yang dipancarkan dari Indonesia harus memberikan sinar yang lebih terang bagi masa depan peradaban. Ia meyakini bahwa karakter pemahaman Al-Qur’an di Indonesia yang moderat dan harmonis merupakan aset penting yang dibutuhkan oleh dunia internasional saat ini.

Terkait keberlangsungan lembaga dan program kaderisasi mufasir, Menag optimis bahwa persoalan pendanaan dan operasional dapat segera dicarikan solusi yang konkret. Ia menyebut dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akan menjadi pilar utama dalam menjaga eksistensi program-program tersebut.

“Cahaya Al-Qur’an di Indonesia harus memancarkan sinar yang lebih terang untuk masa depan. Mumpung Pak Presiden masih bersama kita dan didukung oleh para tokoh-tokoh kita yang lain, saya kira persoalan pendanaan dan keberlanjutan itu insya Allah bisa diselesaikan,” lanjut Menag.

Menag juga menekankan pentingnya peran kader mufasir dalam menyebarkan pesan-pesan harmoni di tengah masyarakat plural. Ia berharap para kader PSQ terus konsisten dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an yang selaras dengan nilai kebangsaan dan persatuan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Idulfitri 1447 H, Pemkab Demak Intensifkan Operasi Pasar untuk Kendalikan Inflasi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak mengintensifkan berbagai langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026 M. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbanyak operasi pasar dan pasar murah guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri yang dibuka langsung oleh Bupati Demak Eisti’anah di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (5/3/2026). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, evaluasi, serta merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan di wilayah Kabupaten Demak.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Demak, Ahmad Nur Azizul Miftah, dalam laporannya menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 4,43 persen.

Menurut Miftah, Kabupaten Demak mengacu pada pergerakan inflasi Kota Semarang sehingga peningkatan inflasi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

“Karena Kabupaten Demak mengacu pada pergerakan inflasi Kota Semarang, maka peningkatan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi, komunikasi efektif antar OPD, sinergi dengan instansi vertikal, serta pengendalian pasokan dan distribusi kebutuhan pokok selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri yang secara historis selalu mengalami kenaikan,” kata Miftah.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, sinergi antar sektor sangat penting agar stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga.

Ia menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah, antara lain memastikan ketersediaan pasokan melalui pemantauan stok dan distribusi secara berkala. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, khususnya menjelang puncak arus mudik dan perayaan Idulfitri.

Pemkab Demak juga berencana mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar serta pasar murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut bertujuan agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat komunikasi publik untuk mencegah terjadinya panic buying yang berpotensi memicu lonjakan harga di pasar.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik. Namun lebih dari itu, pengendalian inflasi adalah upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kesejahteraan tetap terjaga, khususnya di bulan suci yang penuh berkah ini,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, jajaran perangkat daerah, para camat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta tokoh agama. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Demak selama Ramadan hingga Idulfitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kawal Semua Potensi yang Ada di Desa, Kemendes PDT Gandeng BAPPISUS

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto, di kantor BAPPISUS, Jakarta, Senin (10/3/26).

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama tersebut, kedua instansi berkomitmen untuk bersinergi dalam rangka mendukung program pengendalian pembangunan di desa dan daerah tertinggal serta mengawal semua potensi yang ada di desa.

Mendes PDT Yandri Susanto dalam keterangannya mengatakan bahwa Kemendes PDT dan BAPPISUS akan berkolaborasi dan menyinergikan kekuatan dalam mengawal semua potensi yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Menurutnya, kunci utama dalam mengawal dan memaksimalkan semua potensi yang ada di desa adalah kolaborasi.

Ia meyakini, Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan akan berjalan sukses dan baik jika dilakukan dengan kolaborasi.

“Kami berdiskusi bagaimana kolaborasi itu kami kedepankan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita ini bukan Superman tapi Super Team. Apalagi ada Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ungkap Yandri.

“Kami ingin menyinergikan semua kekuatan, karena BAPPISUS mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting. Kami tadi sudah MoU, melakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendes dengan BAPPISUS untuk mengawal semua potensi yang ada di desa,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebagai upaya untuk menerjemahkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, Kemendes PDT telah mempunyai 12 aksi bangun desa bangun Indonesia yang di dalamnya ada desa ekspor, desa wisata, desa tematik dan sebagainya. Selain itu, ada juga punya program Badan Usaha Milik Desa kemudian Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, lanjut Yandri, Kemendes PDT tidak bisa bekerja sendirian, perlu kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, dengan adanya support dan saran dari Kepala BAPPISUS yang sangat konstruktif akan menjadi modal bagi Kemendes PDT untuk terus bergerak tanpa kenal lelah.

“Kolaborasi ini akan menambah daya gedor untuk membangkitkan semua potensi yang ada di desa. Oleh karena saya terima kasih atas nama Kemendes kepada Pak Aris Marsudiyanto beserta jajarannya, kami merasa punya energi yang luar biasa untuk terus tanpa mengenal lelah mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yandri.

Sementara itu Kepala BAPPISUS Aris Marsudiyanto dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya membantu seluruh Kementerian/Lembaga yang mungkin perlu masukan atau dibantu terkait dengan hal-hal yang sifatnya koordinasi antar instansi.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi, kekompakan serta sinergi lintas Kementerian/Lembaga akan menjadi kekuatan tersendiri sebagai upaya untuk memajukan bangsa Indonesia.

“Pada prinsipnya kita berjuang bersama-sama untuk membangun bangsa ini, semakin sinergi, semakin kompak, saya rasa itu akan menjadi kekuatan bangsa. Karena bangsa kita kaya, tanpa ada kekompakan di elit-elitnya itu akan mustahil bangsa ini akan menjadi maju,” ujar Aris Marsudiyanto.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Masyhudi, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik serta Kepala BPI Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...431432433...4,887Halaman 432 dari 4,887