Beranda blog Halaman 433

Jelang Idulfitri 1447 H, Pemkab Demak Intensifkan Operasi Pasar untuk Kendalikan Inflasi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak mengintensifkan berbagai langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026 M. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbanyak operasi pasar dan pasar murah guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri yang dibuka langsung oleh Bupati Demak Eisti’anah di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (5/3/2026). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, evaluasi, serta merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan di wilayah Kabupaten Demak.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Demak, Ahmad Nur Azizul Miftah, dalam laporannya menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 4,43 persen.

Menurut Miftah, Kabupaten Demak mengacu pada pergerakan inflasi Kota Semarang sehingga peningkatan inflasi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

“Karena Kabupaten Demak mengacu pada pergerakan inflasi Kota Semarang, maka peningkatan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi, komunikasi efektif antar OPD, sinergi dengan instansi vertikal, serta pengendalian pasokan dan distribusi kebutuhan pokok selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri yang secara historis selalu mengalami kenaikan,” kata Miftah.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, sinergi antar sektor sangat penting agar stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga.

Ia menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah, antara lain memastikan ketersediaan pasokan melalui pemantauan stok dan distribusi secara berkala. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, khususnya menjelang puncak arus mudik dan perayaan Idulfitri.

Pemkab Demak juga berencana mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar serta pasar murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut bertujuan agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat komunikasi publik untuk mencegah terjadinya panic buying yang berpotensi memicu lonjakan harga di pasar.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik. Namun lebih dari itu, pengendalian inflasi adalah upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kesejahteraan tetap terjaga, khususnya di bulan suci yang penuh berkah ini,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, jajaran perangkat daerah, para camat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta tokoh agama. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Demak selama Ramadan hingga Idulfitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kawal Semua Potensi yang Ada di Desa, Kemendes PDT Gandeng BAPPISUS

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto, di kantor BAPPISUS, Jakarta, Senin (10/3/26).

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama tersebut, kedua instansi berkomitmen untuk bersinergi dalam rangka mendukung program pengendalian pembangunan di desa dan daerah tertinggal serta mengawal semua potensi yang ada di desa.

Mendes PDT Yandri Susanto dalam keterangannya mengatakan bahwa Kemendes PDT dan BAPPISUS akan berkolaborasi dan menyinergikan kekuatan dalam mengawal semua potensi yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Menurutnya, kunci utama dalam mengawal dan memaksimalkan semua potensi yang ada di desa adalah kolaborasi.

Ia meyakini, Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan akan berjalan sukses dan baik jika dilakukan dengan kolaborasi.

“Kami berdiskusi bagaimana kolaborasi itu kami kedepankan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita ini bukan Superman tapi Super Team. Apalagi ada Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ungkap Yandri.

“Kami ingin menyinergikan semua kekuatan, karena BAPPISUS mempunyai peranan yang sangat strategis dan penting. Kami tadi sudah MoU, melakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendes dengan BAPPISUS untuk mengawal semua potensi yang ada di desa,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebagai upaya untuk menerjemahkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, Kemendes PDT telah mempunyai 12 aksi bangun desa bangun Indonesia yang di dalamnya ada desa ekspor, desa wisata, desa tematik dan sebagainya. Selain itu, ada juga punya program Badan Usaha Milik Desa kemudian Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, lanjut Yandri, Kemendes PDT tidak bisa bekerja sendirian, perlu kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, dengan adanya support dan saran dari Kepala BAPPISUS yang sangat konstruktif akan menjadi modal bagi Kemendes PDT untuk terus bergerak tanpa kenal lelah.

“Kolaborasi ini akan menambah daya gedor untuk membangkitkan semua potensi yang ada di desa. Oleh karena saya terima kasih atas nama Kemendes kepada Pak Aris Marsudiyanto beserta jajarannya, kami merasa punya energi yang luar biasa untuk terus tanpa mengenal lelah mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yandri.

Sementara itu Kepala BAPPISUS Aris Marsudiyanto dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya membantu seluruh Kementerian/Lembaga yang mungkin perlu masukan atau dibantu terkait dengan hal-hal yang sifatnya koordinasi antar instansi.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi, kekompakan serta sinergi lintas Kementerian/Lembaga akan menjadi kekuatan tersendiri sebagai upaya untuk memajukan bangsa Indonesia.

“Pada prinsipnya kita berjuang bersama-sama untuk membangun bangsa ini, semakin sinergi, semakin kompak, saya rasa itu akan menjadi kekuatan bangsa. Karena bangsa kita kaya, tanpa ada kekompakan di elit-elitnya itu akan mustahil bangsa ini akan menjadi maju,” ujar Aris Marsudiyanto.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Masyhudi, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik serta Kepala BPI Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Labib Pastikan Stok BBM Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) X Gresik–Lamongan, Ahmad Labib, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya tetap aman. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying di tengah meningkatnya kekhawatiran akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut Labib, situasi geopolitik global memang memicu kekhawatiran terkait pasokan energi. Namun hingga saat ini, ketersediaan BBM di dalam negeri masih dalam kondisi stabil sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan.

“Untuk sampai Hari Raya dipastikan pasokan kita masih aman. Jadi masyarakat tidak perlu panik atau melakukan panic buying,” tuturnya, Senin (9/3/2026).

Terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar di masyarakat, Labib menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai penyesuaian harga BBM oleh pemerintah bersama DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi, belum ada rencana dalam waktu dekat untuk melakukan evaluasi harga BBM, khususnya untuk jenis BBM non-subsidi.

“Kalau harga internasional memang ada koreksi, tapi sejauh ini saya belum mendengar ada rencana evaluasi harga BBM dalam waktu dekat, terutama yang non-subsidi,” katanya mengakhiri.

Meski demikian, Labib tetap meminta pemerintah untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk dampak dari situasi geopolitik global yang dapat memengaruhi jalur distribusi energi.

“Secara spesifik saya belum mendapatkan laporan kelangkaan BBM di Lamongan. Namun kita tetap perlu waspada karena sekitar 19 persen impor minyak kita melewati Selat Hormuz,” terangnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah disebut tengah melakukan berbagai upaya strategis, termasuk komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah Iran agar kapal-kapal pengangkut minyak Indonesia yang melintasi Selat Hormuz dapat beroperasi tanpa hambatan.

Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan diversifikasi sumber impor BBM agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah. Salah satu alternatif yang tengah dijajaki adalah impor dari negara lain, termasuk Amerika Serikat.

“Pemerintah juga sedang menjajaki sumber impor dari negara lain di luar Timur Tengah. Salah satu alternatifnya dari Amerika Serikat. Ini bagian dari upaya agar kita tidak terlalu bergantung pada satu sumber saja,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi Capaian Jajaran di Bali, Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Data Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi kinerja jajaran Provinsi Bali, yang dinilai berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan pertanahan. Apresiasi itu ia sampaikan saat _sharing session_ bersama seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali pada Senin (09/03/2026). Meski demikian, Wamen Ossy menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek data pertanahan.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran. Bali ini sangat kritis dalam pengelolaan data pertanahan sehingga prestasi-prestasi yang sudah dicapai menjadi sesuatu yang membanggakan dan perlu terus dilanjutkan. Ke depannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari data pertanahan yang ada di Bali,” ucap Wamen ATR/Waka BPN, di Aula Kanwil BPN Provinsi Bali.

Di Provinsi Bali, sudah lebih dari 80% bidang tanah yang bersertipikat. Capaian tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dara pertanahan yang sudah mendekati 100% pada beberapa wilayah di Bali. Kanwil BPN Provinsi Bali juga menjadi salah satu provinsi penerima Predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Predikat yang sama juga diperoleh oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Sementara Kantah Kota Denpasar, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

WBBM sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini menandakan bahwa instansi tersebut telah sukses menerapkan Reformasi Birokrasi, berhasil mencegah korupsi, dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Sementara, WTAB merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penghargaan internal ini menjadi langkah awal untuk mendorong seluruh jaaran untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM.

Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Yang pasti harus kita ketahui bersama bahwa sudah tidak zamannya lagi sekarang mengurus berkas terlalu lama. Kita harus cari cara perbaikan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” tegas Wamen Ossy, di hadapan seluruh Kepala Kantah di Provinsi Bali yang mengikuti _sharing session_.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh ini menjadi dorongan agar unit kerja di lingkungan Provinsi Bali terus meningkatkan kinerja dan integritas.

“Kita ini pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkas Eko Priyanggodo.

Setelah _sharing session_, agenda Wamen Ossy dilanjutkan dengan melakukan _room tour_ di lingkungan kantor serta menyapa seluruh pegawai. Ia berinteraksi langsung dengan para pegawai di setiap ruangan, sekaligus meninjau aktivitas kerja dan pelayanan yang sedang berlangsung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertipikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu. Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026).

Tak hanya program pemutihan sertipikat tanah, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi lain yang beredar mengenai penghapusan pajak tanah, serta gratis balik nama sertipikat, juga merupakan informasi yang tidak berdasar.

“Tidak ada yang namanya pemutihan atau penghapusan kewajiban di luar ketentuan, program percepatan pendaftaran tanah yang ada salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan” terang Shamy Ardian.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Protokol mengingatkan bahwa berbagai informasi yang menjanjikan kemudahan berlebihan atau pembebasan biaya patut masyarakat cermati secara kritis. Bisa jadi informasi tersebut tidak benar dan merupakan bentuk penipuan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik lewat situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat,” tegas Shamy Ardian.

Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komitmen itu juga diperkuat dengan upaya menjaga masyarakat dari paparan informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Isyana: Lingkungan Keluarga Sehat Secara Emosional Bangun Kepercayaan Diri Anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa lingkungan keluarga yang sehat secara emosional memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri anak sejak dini.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Isyana menyampaikan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang aman dan penuh dukungan emosional cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam bersosialisasi serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

“Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman secara emosional akan lebih mampu mengembangkan rasa percaya diri, kemampuan bersosialisasi, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, hubungan yang hangat antara orang tua dan anak serta komunikasi yang sehat dalam keluarga menjadi faktor utama dalam menjaga keseimbangan emosional anak. Kondisi tersebut sangat penting untuk membentuk karakter dan mental anak yang kuat.

Isyana juga menyoroti perubahan lingkungan tumbuh kembang anak di era digital yang menuntut peran orang tua semakin aktif dalam melakukan pendampingan. Arus informasi yang cepat serta interaksi sosial di ruang virtual dapat memengaruhi kondisi emosional anak jika tidak diimbangi dengan pengasuhan yang tepat.

“Arus informasi yang cepat dan interaksi sosial di ruang virtual berpotensi memengaruhi kondisi emosional anak apabila tidak diimbangi dengan perhatian dan pengasuhan yang tepat,” katanya.

Penguatan pengasuhan dalam keluarga, lanjut Isyana, juga sejalan dengan program prioritas Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan gizi anak, serta penyediaan pendidikan yang bermutu sebagai fondasi bagi terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, pada Kamis (5/3), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi keluarga dan pengasuhan positif dalam penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani oleh sembilan kementerian.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan SKB tersebut sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak.

“Kami siap mendukung bersama dengan kementerian/lembaga yang lain. Ada 600 ribu tim pendamping keluarga se-Indonesia yang mendampingi 74 juta keluarga yang dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa anak,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut akan dilakukan melalui edukasi delapan fungsi keluarga yang menjadi salah satu program utama Kemendukbangga/BKKBN.

Wihaji juga menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri pada kelompok usia anak. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, kasus bunuh diri pada anak usia 0–15 tahun meningkat dari 604 kasus pada 2022 menjadi 1.498 kasus pada 2024.

Selain itu, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2024 menunjukkan bahwa 62,19 persen anak yang mengalami masalah kesehatan jiwa juga mengalami kekerasan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Data tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan suportif bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan 218 Jembatan, Perkuat Akses Daerah dan Penanganan Bencana

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan di berbagai wilayah di Indonesia yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang terdampak bencana maupun daerah yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki karakter geografis yang penuh potensi sekaligus risiko bencana. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam membangun infrastruktur yang tangguh.

“Kita sadar bahwa negara kita berada di suatu lingkaran penuh dengan potensi bencana. Dikatakan dari segi geologis kita berada di lingkaran api, the ring of fire, di mana terdapat banyak gunung-gunung berapi. Hal ini juga membuat negara kita sesungguhnya kaya dengan banyak mineral yang sangat penting, juga membuat tanah kita subur. Tetapi, dari waktu ke waktu kita harus siap menghadapi bencana-bencana alam,” ujar Presiden mengawali sambutannya.

Oleh karena itu, Kepala Negara menilai pembangunan ratusan jembatan dalam waktu relatif singkat merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menurut Presiden, keberhasilan tersebut menunjukkan kesungguhan berbagai pihak, khususnya jajaran TNI dan para petugas di daerah.

“Acara hari ini peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi yang menurut hemat saya adalah prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang terkena bencana dan juga daerah-daerah lain yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini,” ucap Presiden.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam laporannya menjelaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh jajaran TNI AD. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pembangunan jembatan telah berjalan di lebih dari seribu titik di seluruh Indonesia.

“Izin melaporkan tentang jembatan, pada saat ini kita sudah mulai mengerjakan di 1.072 jembatan, 218 sudah selesai,” ungkap Maruli melaporkan dari Desa Lhok Kuyuen, Kec. Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Maruli juga menyoroti dampak langsung pembangunan jembatan terhadap akses pendidikan masyarakat di berbagai daerah, khususnya bagi anak-anak sekolah. Selain itu, menurut Maruli, TNI AD juga memprioritaskan pembangunan jembatan di wilayah terdampak bencana dimana berdasarkan hasil survei, terdapat ratusan jembatan yang membutuhkan penanganan segera.

“Khususnya untuk di daerah bencana Pak, kami sudah mensurvei ada 480 jembatan, dan kemungkinan ini juga akan terus bertambah. Kami sudah menyelesaikan 145 jembatan,” jelas Maruli.

Dalam kesempatan tersebut, Maruli turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah yang telah membantu proses koordinasi lintas kementerian. Ke depan, TNI AD menargetkan percepatan pembangunan jembatan di seluruh Indonesia dapat terus berjalan sehingga kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Kami berharap target di bulan Agustus jembatan bisa selesai, sekolah di bulan Oktober selesai di daerah bencana, sedangkan untuk seluruh jembatan yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan awal tahun depan 7.000 jembatan bisa selesai,” ujar Maruli.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan RI Marsdya TNI Yusuf Jauhari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Bazar UMKM, Menteri ESDM: Mereka Tulang Punggung Ekonomi Nasional

Penulis
Syifa
-

Suasana di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (9/3) pagi ini terasa lebih ramai dari biasanya. Deretan stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdiri rapi menampilkan beragam produk menarik. Mulai dari makanan dan minuman khas Ramadan, kue kering untuk Lebaran, busana muslim, kerajinan tangan, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga tersaji di setiap sudut bazar. Selain pilihan produknya yang beragam, harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, sehingga semakin menarik minat pengunjung untuk berbelanja.

Keramaian ini menandai digelarnya *Bazar Semarak Ramadan 2026* di lingkungan Kementerian ESDM yang diresmikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kegiatan ini merupakan inisiatif Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian ESDM yang menghadirkan bazar sebagai wadah promosi sekaligus tempat penjualan bagi para pelaku UMKM, sehingga produk-produk mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik program dari DWP Kementerian ESDM ini untuk berbagi kasih secara ekonomi. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional jadi keberadaan menjadi bagian daripada darah titik nadi pembangunan ekonomi Bangsa,” ujar Bahlil di Jakarta.

Peran strategis UMKM juga tercermin dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil memaparkan sejumlah data yang menunjukkan besarnya peran UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta lapangan pekerjaan di Indonesia.

“Kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi kita kontribusi UMKM terhadap Gross Domestic Product (GDP) itu 60% dari UMKM. Lapangan pekerjaan kita dari 132 juta, 120 jutanya itu UMKM dari total jumlah pengusaha. Dari 100%, 97 sampai 98% itu UMKM, jumlahnya 64 sampai 65 juta,” jelasnya.

Menurut Bahlil, kekuatan UMKM bahkan telah terbukti ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada 1998-1999. Pada masa itu, ketika inflasi dan defisit menekan perekonomian nasional, sektor UMKM justru mampu bertahan dan membantu menjaga stabilitas ekonomi negara.

“Waktu Indonesia krisis ekonomi tahun 1998-1999, inflasi kita mencapai 83%, defisit ekonomi kita 13% cadangan defisit kita tinggal USD17 miliar dan yang menjadi tulang punggung dan mempertahankan ekonomi nasional kita ya UMKM,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat DWP Kementerian ESDM Sri Suparni Bahlil mengatakan bahwa bazar Ramadan ini dapat terselenggara berkat kolaborasi berbagai pihak di lingkungan Kementerian ESDM bersama sejumlah instansi terkait. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan ruang untuk memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak konsumen.

Bazar Semarak Ramadan 2026 sendiri mengusung tema *”UMKM Tangguh Energi Tumbuh”*, yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Ketua Panitia Bazar, Vinay Erani Yustika, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selain membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya dan memperluas pasar, bazar ini juga memberikan kemudahan bagi pegawai serta masyarakat sekitar untuk memperoleh produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang Lebaran.

Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah yang efektif bagi UMKM untuk terus berkembang, sekaligus menghadirkan energi positif serta optimisme bagi para pelaku usaha maupun para pengunjung yang datang.

Bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Kementerian ESDM Jakarta, Bazar Semarak Ramadan 2026 menjadi kesempatan untuk menemukan berbagai produk menarik dengan harga yang bersahabat. Kehadiran pengunjung tidak hanya meramaikan suasana bazar, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati H Rahmat : Tanah Laut Berpotensi Jadi Sentra Jagung Terbesar di Kalsel

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Tanah Laut (Tala), H. Rahmat Trianto, optimistis daerah yang dipimpinnya mampu menjadi sentra produksi jagung di Provinsi Kalimantan Selatan. Optimisme tersebut disampaikan saat kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 dalam rangka mendukung program swasembada jagung nasional di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Sabtu (7/3/2026).

Rahmat Trianto mengungkapkan bahwa Kabupaten Tanah Laut sebenarnya memiliki potensi besar sebagai lumbung jagung di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, luas lahan jagung di wilayah tersebut sempat mencapai sekitar 27.590 hektare.

Namun, pandemi Covid-19 yang melanda saat itu membuat aktivitas pertanian ikut terdampak. Luas tanam jagung pun menyusut hingga sekitar 1.600 hektare, meski tetap mampu menghasilkan produksi sekitar 123.000 ton jagung.

Menurut Rahmat, salah satu faktor yang membuat sebagian petani enggan menanam jagung adalah ketidakstabilan harga jual di tingkat petani. Kondisi tersebut kerap membuat petani ragu untuk kembali menanam komoditas tersebut secara luas.

Meski demikian, Rahmat menilai adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepastian harga pembelian jagung, menjadi momentum penting untuk kembali mendorong peningkatan produksi jagung di Tanah Laut.

“Kami patut berbangga karena Bapak Kapolda memberikan inisiatif dengan menetapkan harga standar pembelian jagung sebesar Rp4.000 per kilogram. Dengan adanya kepastian harga ini, kami optimistis produksi jagung di Tanah Laut bisa kembali meningkat,” ujar Rahmat.

Ia menargetkan, jika dari potensi sekitar 2.700 hektare lahan dapat terealisasi minimal 2.000 hektare, bahkan berkembang hingga 10.000 hektare per tahun, maka produksi jagung Tanah Laut berpotensi menembus 200.000 ton per tahun.

Rahmat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan terus memberikan dukungan kepada para petani melalui berbagai program pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah daerah akan terus hadir dan memberikan dukungan melalui berbagai program yang berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya para petani,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan produksi jagung di wilayah Kalimantan Selatan sebagai bagian dari program nasional ketahanan pangan.

Menurutnya, produktivitas jagung diharapkan dapat mencapai 8 hingga 9 ton per hektare, sehingga mampu meningkatkan total produksi secara signifikan.

“Polda Kalsel mendapat target dari Polri untuk menanam jagung seluas 1.431 hektare. Saat ini kami telah memiliki sekitar 2.052 hektare lahan, dengan sekitar **900 hektare di antaranya sudah ditanami jagung,” jelas Yuda.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan para petani diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan swasembada jagung sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Milad ke-23 FSPP Banten, Jazuli Juwaini Tekankan Peran Strategis Ulama dan Pesantren

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II, Jazuli Juwaini, menekankan pentingnya peran strategis ulama dan pondok pesantren dalam menjaga karakter bangsa serta membangun peradaban di Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi penceramah utama dalam peringatan Milad ke-23 Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk istigasah dan doa bersama untuk korban bencana itu digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, Kompleks KP3B, Rabu (28/1). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, Ketua Umum FSPP Provinsi Banten Dr. K.H. Sholeh Rosyad beserta jajaran pengurus, serta para pimpinan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Provinsi Banten.

Dalam ceramahnya, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa ulama dan pesantren memiliki peran fundamental sebagai penjaga moral, karakter, dan nilai-nilai keislaman yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Banten.

Ia menyebutkan bahwa Banten dikenal sebagai provinsi yang memiliki tradisi kuat dalam dunia pesantren dan keulamaan. Oleh karena itu, keberadaan ulama dan pesantren harus terus dijaga serta dihormati dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

“Banten adalah provinsi ulama dan pesantren. Karena itu, di mana pun dan kapan pun, ulama dan pesantren harus dihormati serta dijaga kelestariannya,” kata anggota DPR 5 periode ini.

Namun demikian, anggota DPR RI yang telah menjabat selama lima periode tersebut juga mengingatkan bahwa ulama dan pesantren tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan nyata kepada pesantren sekaligus menempatkan ulama pada posisi yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bentuk komitmen negara terhadap pengembangan pesantren, Jazuli menjelaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Pesantren yang menjadi landasan hukum bagi dukungan kebijakan dan anggaran bagi lembaga pendidikan berbasis pesantren.

“UU Pesantren adalah bukti keberpihakan negara. Operasionalisasinya bukan hanya di pusat, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan dan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, pemda harus memberikan dukungan penuh kepada pesantren,” ungkapnya.

Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia tersebut juga mengajak para ulama dan pimpinan pesantren untuk terus memberikan nasihat serta masukan kepada pemerintah. Selain itu, ia mendorong pesantren untuk terus memperkuat peran dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan di bidang teknologi.

Menurut Jazuli, penguatan kualitas pendidikan di pesantren sangat penting agar lembaga tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, kegiatan istigasah dan doa bersama yang digelar dalam rangka Milad ke-23 FSPP Banten juga menjadi bentuk kepedulian ulama dan pesantren terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menegaskan bahwa peran pesantren tidak hanya terbatas pada kegiatan doa, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata seperti penggalangan donasi, pengiriman bantuan, serta pengerahan relawan untuk membantu para korban bencana.

“Peran pesantren tidak berhenti pada doa, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata seperti donasi, pengiriman bantuan, dan pengerahan surelawan untuk membantu para korban bencana,” kata Jazuli dikutip dari keterangan resminya.

Peringatan Milad ke-23 FSPP Banten ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara ulama, pesantren, dan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta kemanusiaan di Provinsi Banten.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...432433434...4,887Halaman 433 dari 4,887