Beranda blog Halaman 434

Pemkab Langkat Siapkan Rp7,1 Miliar Perbaiki Jalan Rusak Stabat–Secanggang

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menyiapkan anggaran sebesar Rp7,1 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Stabat–Secanggang yang mengalami kerusakan. Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat Kecamatan Secanggang terkait kondisi jalan yang dinilai mengganggu aktivitas dan mobilitas warga.

Bupati Langkat Syah Afandin melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat, Khairul Azmi, menyampaikan bahwa perbaikan jalan tersebut telah dimasukkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Minggu (8/3/2026), Khairul Azmi menjelaskan bahwa proyek perbaikan jalan Stabat–Secanggang akan dikerjakan melalui kolaborasi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

“Perbaikan jalan tersebut merupakan kolaborasi antara APBD Kabupaten Langkat dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, yang akan dikerjakan segera pada tahun ini dengan total anggaran sebesar Rp7,1 miliar,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat terjadi pemotongan dana transfer daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada tahun 2026. Namun, dana tersebut kini telah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana banjir di wilayah tersebut.

Menurut Khairul Azmi, dana pemulihan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir, mulai dari jalan, sekolah, rumah ibadah, hingga tanggul serta fasilitas umum lainnya.

Pemerintah Kabupaten Langkat pun menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak akan menjadi salah satu fokus utama dalam penggunaan anggaran tersebut, termasuk perbaikan ruas jalan Stabat–Secanggang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

“Perbaikan jalan Stabat–Secanggang tetap menjadi prioritas utama sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus berupaya mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Pj Sekda Banjarnegara Tegaskan Apel Pagi ASN Bukan Sekadar Seremonial

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Tursiman, menegaskan bahwa apel pagi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dalam membangun kedisiplinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Tursiman saat memimpin apel pagi pada Senin (9/3/2026) di halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Banjarnegara. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan arahan kepada para pegawai Setda dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

Menurut Tursiman, disiplin aparatur menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kedisiplinan juga menjadi indikator penting dalam penentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Disiplin aparatur adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi indikator utama dalam penentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” katanya.

Ia menjelaskan, apel pagi merupakan instrumen penting untuk melatih kedisiplinan serta menjadi sarana koordinasi yang efektif di awal hari kerja. Melalui apel pagi, para ASN dapat saling bersilaturahmi, bertukar informasi, sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Dengan berkumpulnya para pegawai, proses pembagian tugas hingga pencarian solusi terhadap berbagai permasalahan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

“Kita berharap apel pagi adalah bentuk latihan disiplin kita. Dengan kehadiran teman-teman ASN, kita akan mudah melakukan koordinasi, membagi tugas, dan mencari pola pemecahan masalah yang harus ditangani segera,” kata Tursiman.

Lebih lanjut, Tursiman juga mengingatkan pentingnya efisiensi waktu bagi ASN, tidak hanya saat pelaksanaan apel pagi, tetapi juga selama jam kerja hingga waktu pulang. Menurutnya, ketepatan waktu dalam bekerja akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa tingkat kedisiplinan ASN memiliki kaitan langsung dengan besaran TPP yang diterima. Di Kabupaten Banjarnegara, pemberian TPP saat ini sangat bergantung pada kinerja serta tingkat kedisiplinan pegawai.

“Tidak ada keharusan TPP diberikan 100 persen. Jika mereka disiplin dan kinerjanya baik, program selesai tepat waktu, insyaallah akan dibayar penuh. Namun, jika tidak disiplin dan program kegiatan tidak selesai, maka jumlah TPP yang diterima pada bulan tersebut akan dikurangi,” tegasnya.

Tursiman menambahkan, kebijakan tersebut akan diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbub) yang segera diluncurkan. Regulasi tersebut bertujuan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah sejalan dengan kinerja dan dedikasi para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Dorong Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas, Diskominfo Tabalong Laksanakan Pembinaan di BPKAD

Penulis
Lucky PR
-

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabalong melaksanakan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral di Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong pada Rabu (4/3/2026) bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral serta pengelolaan data yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan pembinaan ini melibatkan Diskominfo Kabupaten Tabalong sebagai Walidata, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong sebagai Pembina Data, serta BPKAD sebagai produsen data. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun koordinasi yang lebih baik antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan identifikasi kegiatan statistik sektoral yang dimiliki oleh BPKAD, yaitu kompilasi produk administrasi berupa data realisasi anggaran Tahun 2025. Selain itu, turut dilakukan penelusuran terhadap variabel-variabel data yang dihasilkan oleh BPKAD untuk memastikan data tersebut dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kegiatan statistik sektoral.

Peserta juga mendapatkan pembinaan terkait mekanisme pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral melalui aplikasi Romantik yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Pada sesi ini disampaikan penjelasan mengenai tujuan, prosedur, serta alur pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral sebagai bagian dari proses penyelenggaraan statistik yang terkoordinasi.

Selain pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral, pembinaan juga mencakup penyusunan metadata statistik. Metadata merupakan informasi terstruktur yang menjelaskan karakteristik data sehingga memudahkan proses pencarian, pemanfaatan, serta pengelolaan data. Penyusunan metadata dilakukan melalui pengisian metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.

Kegiatan pembinaan diawali dengan sambutan dari Sekretaris BPKAD, Mahriatun Nisa Kabupaten Tabalong, kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Tabalong, Muhammad Tabrani. Selanjutnya materi pembinaan disampaikan oleh perwakilan BPS Kabupaten Tabalong, Nurul Jannah, yang memaparkan pentingnya identifikasi kegiatan statistik sektoral, mekanisme pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral melalui aplikasi Romantik, serta penyusunan metadata statistik.

Melalui kegiatan ini diharapkan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Tabalong dapat semakin terkoordinasi dan mampu menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Berlakukan Pengaturan Lalu Lintas Khusus Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan pengaturan lalu lintas khusus selama periode arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar di tengah meningkatnya mobilitas kendaraan selama musim mudik.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang biasanya terjadi menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Kita ingin memastikan perjalanan masyarakat selama mudik dan arus balik Lebaran berjalan aman dan lancar. Karena itu pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan,” ujar Mahyeldi pada Sabtu 7 Maret 2026.

Pengaturan lalu lintas tersebut ditetapkan melalui Pengumuman Gubernur Sumatera Barat Nomor 550/86/DISHUB-SB/III/2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah di Sumatera Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dedy Diantolani, menjelaskan bahwa salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pembatasan operasional angkutan barang. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Pembatasan tersebut diterapkan pada dua jalur utama, yakni ruas Padang–Solok–Kiliran Jao hingga perbatasan Provinsi Jambi di Kabupaten Dharmasraya, serta jalur Padang–Padang Panjang–Bukittinggi hingga perbatasan Provinsi Riau di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk untuk arus sebaliknya.

Menurut Dedy, pembatasan operasional berlaku bagi kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan maupun gandengan, serta kendaraan yang mengangkut komoditas seperti CPO, hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Meski demikian, pembatasan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak dan gas, hewan ternak, pupuk, bantuan bagi korban bencana alam, serta kendaraan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat.

Selain pembatasan angkutan barang, Pemprov Sumbar juga akan menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) berbasis waktu di jalur Padang–Padang Panjang, tepatnya di kawasan Lembah Anai.

“Pemberlakuan sistem satu arah ini akan dibagi berdasarkan waktu. Pukul 10.00 sampai 14.00 WIB diberlakukan arus satu arah dari Padang menuju Padang Panjang, kemudian pukul 14.00 sampai 18.00 WIB diberlakukan arus satu arah dari Padang Panjang menuju Padang. Pada setiap pergantian waktu akan diterapkan clearance time atau waktu steril untuk memastikan ruas jalan benar-benar kosong sebelum arus berikutnya dibuka,” jelas Dedy.

Ia juga menambahkan bahwa selama masa Angkutan Lebaran 2026, jalur Lembah Anai akan dibuka selama 24 jam mulai H-10 hingga H+10 Lebaran. Jalur tersebut diperuntukkan bagi kendaraan ringan roda empat serta sepeda motor.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengimbau masyarakat agar mematuhi seluruh aturan lalu lintas yang telah ditetapkan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepatuhan tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh pengguna jalan.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Rapat Hari Minggu Antisipasi Kekeringan dan Ketegangan Geopolitik

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat pada hari Minggu untuk memastikan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan serta dinamika ketegangan geopolitik global yang berpotensi memengaruhi sektor pangan. Dalam rapat tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah terus memantau kondisi produksi dan stok pangan nasional secara intensif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, kondisi pangan nasional khususnya beras berada dalam keadaan aman. Produksi beras nasional tercatat berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, lebih tinggi dari rata-rata konsumsi nasional sekitar 2,59 juta ton per bulan. Total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Produksi kita tetap terjaga, bahkan dalam beberapa bulan bisa mencapai 5,7 juta ton, sehingga pasokan domestik sangat kuat,” ujar Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Salah satunya melalui program pompanisasi yang telah menjangkau 1,2 juta hektare lahan pada tahun sebelumnya dan akan ditambah 1 juta hektare lagi pada tahun ini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan irigasi perpompaan (irpom) untuk 1 juta hektare lahan guna memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi saat musim kering.

“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga. Kita juga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi geopolitik global maupun potensi El Niño. Produksi kita kuat, stok kita aman,” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, stok beras pemerintah juga terus meningkat dan diperkirakan dalam dua bulan ke depan dapat mencapai 5 juta ton seiring masuknya hasil panen raya di berbagai daerah. Selain itu, komoditas pangan lain seperti ayam dan telur juga berada dalam kondisi surplus, sementara ketersediaan pupuk dipastikan aman dengan harga yang bahkan turun sekitar 20 persen.

“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20 persen. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam. Insya Allah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” pungkas Mentan Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Pastikan Stok Beras Aman untuk 11 Bulan Ke Depan

Penulis
Syifa
-
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa di tengah dinamika geopolitik global serta potensi fenomena iklim seperti El Nino dan kekeringan, kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali. Berdasarkan data per Maret 2026, ketersediaan pangan khususnya beras sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Amran, di Jakarta, Jumat (6/3).
Amran mengungkapkan, total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok Perum BULOG sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.
Di samping itu, produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pada periode Januari hingga Mei 2026, produksi beras tercatat mencapai sekitar 16,92 juta ton, dengan rata-rata produksi bulanan berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton atau melampaui konsumsi rata-rata nasional yang sekitar 2,59 juta ton per bulan.
“Tiap bulan kita produksi 2,6-5,7 juta ton, sedangkan kebutuhan kita adalah 2,59 juta ton per bulan, jadi pangan aman,” ujar Mentan.
Seiring dengan peningkatan produksi, stok beras pemerintah yang dikelola oleh BULOG juga terus meningkat. Stok BULOG yang saat ini mencapai 3,7 juta ton diperkirakan dalam dua bulan ke depan akan menembus 5 juta ton, seiring dengan masuknya hasil panen raya di berbagai daerah.
“Kita perkirakan dalam dua bulan ke depan stok BULOG bisa mencapai 5 juta ton. Ini akan semakin memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Mentan.
Antisipasi Potensi Kekeringan
Dalam pernyataannya, Mentan juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program pompanisasi yang telah dilakukan untuk 1,2 juta hektare lahan dan akan ditambah untuk 1 juta hektare lahan lainnya.
“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk dalam kondisi aman, dengan harga yang tercatat mengalami penurunan.
“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20 persen. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam,” kata Mentan.
Amran menambahkan, optimalisasi lahan rawa yang telah direhabilitasi juga menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga produksi saat musim kering. Lahan-lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk tetap menghasilkan produksi padi meskipun pasokan air di daerah lain terbatas.

“Insyaallah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkopolkam RI Tinjau IKN, Apresiasi Progres dan Kesiapan Infrastruktur Kawasan Nusantara

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (3/3). Kunjungan ini menjadi bagian dari peninjauan langsung perkembangan pembangunan Kawasan Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

Kegiatan yang diawali dengan penanaman pohon Nyatoh di Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Menkopolkam RI menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan IKN yang dinilai telah menunjukkan perkembangan signifikan.

“Saya merasa beruntung dan bangga kemari melihat Kota Nusantara dikawal dan didampingi oleh Bapak Gubernur serta Bapak Kepala Otorita IKN. Dan, saya mendapat informasi banyak bangunan dan kelanjutan dari pembangunan Kota Nusantara ini. Ini merupakan satu tempat yang akan menjadi kebanggan kita semua,” sambutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turut mendampingi peninjauan sejumlah infrastruktur strategis di kawasan Nusantara. Selanjutnya, Menkopolkam RI beserta rombongan turut meninjau kawasan Istana Negara dan Istana Garuda. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas pemerintahan di Nusantara yang terus dikembangkan secara bertahap.

Rombongan Menkopolkam RI menutup rangkaian kunjungan kerja dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Negara IKN yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Djamari menilai ketersediaan infrastruktur di Nusantara telah siap mendukung percepatan pemindahan kementerian ke IKN.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin dari kementerian-kementerian yang sudah siap. Personelnya sebagian sudah bisa masuk dan hadir disini. Karena fasilitasnya sudah ada, mulai dari tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, bahkan pasar hingga lapangan terbang juga sudah ada di sini. Jadi, sangat mudah untuk dijangkau,” pungkasnya.

Kunjungan ini menegaskan kesiapan pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara. Ketersediaan ekosistem kehidupan yang semakin lengkap menjadi fondasi penting dalam mendukung pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pantau Kondisi PMI di Timur Tengah di Tengah Eskalasi Konflik

Penulis
Syifa
-

Gubernur Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Jawa Tengah, yang berada di kawasan Timur Tengah. Pantauan secara intensif tersebut dilakukan, menyusul eskalasi konflik di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan, komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di wilayah negara Timur Tengah, sudah dilakukan sejak hari pertama kondisi geopolitik di sana memanas.

“Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya,” katanya, seusai bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3).

Selain itu, nomor hotline juga sudah disebar di kalangan pekerja migran dan warga Indonesia, yang sedang berada di wilayah Timur Tengah. Nomor tersebut dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang ada di Timur Tengah,” jelasnya.

Disinggung terkait apakah ada warga asal Jawa Tengah maupun Indonesia yang terjebak di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar belum dapat memastikan. Sebab, saat ini masih dilakukan pendataan dan menunggu laporan dari teman-teman pekerja migran di Timur Tengah.

“Sekarang ini kan selain pekerja migran, ada juga jemaah umroh. Kalau kita lihat komposisinya pasti sejauh ini aman terkendali,” ujarnya.

Sementara itu, selama pertemuan dengan Wakil Menteri P2MI, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut menjaga dan menjamin keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah.

Pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan salah satu bentuk komitmen tersebut, bahkan jika situasi mendesak Pemprov Jateng siap mengambil langkah untuk memulangkan warganya. Tentu saja berkolaborasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri.

Selain terkait dampak eskalasi konflik, pantauan dan upaya perlindungan kepada pekerja migran asal Jawa Tengah juga terus dilakukan. Misalnya, ketika ada pekerja migran yang terkena masalah atau berangkat tidak sesuai prosedur, Pemprov Jateng langsung berkoordinasi untuk upaya pamulangan. Sebagaimana dilakukan belum lama ini terhadap belasan orang dari total sekitar 50-an PMI, yang bermasalah di negara tempat bekerja.

“Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog dengan Dzulfikar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Kembali Tegaskan Pelaku Usaha Harus Patuhi Operasional Ramadan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, kembali mengingatkan kepada pelaku usaha agar mematuhi operasional yang telah ditentukan selama Bulan Ramadan. Mereka harus mengikuti Surat Edaran (SE) yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Pekanbaru, terkait pedoman aktivitas masyarakat selama Ramadan 1447 H.

Memasuki pertengahan Ramadan, sejumlah tempat usaha yang jam operasionalnya diatur selama bulan puasa ini masih ada yang melanggar kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan bahwa penerapan SE yang telah diterbitkan itu masih berjalan dengan baik. Walaupun beberapa diantara pelaku usaha didapati masih ada yang membandel.

“Ada beberapa yang masih membuka tempat biliard contohnya, masih ada yang buka malam hari,” kata Wako, Senin (9/3).

Terhadap adanya hal tersebut, Wako memastikan akan menindak pelaku usaha. Ia sudah memerintahkan Satpol PP Kota Pekanbaru agar meminta pelaku usaha mengehentikan operasional nya selama Bulan Ramadan.

“Karena kita masih mendengarkan informasi bahwa ada beberapa titik (tempat biliard buka) walaupun tidak banyak,” terang Wako.

Untuk tempat usaha yang masih ditemukan melanggar SE Wali Kota Pekanbaru tentang Pedoman Aktivitas Pada Bulan Ramadan 1447 H/2026 M, ditegaskan Agung akan dijatuhkan sanksi tegas.

“Kalau itu kita temukan nanti tentu kita tutup, tentu ada sanksi,” tegas Agung.

Sebagimana diketahui Pemerintah Kota Pekanbaru, resmi menerbitkan SE tentang pedoman aktivitas masyarakat selama Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, Selasa 17 Februari 2026.

SE bernomor B.100.3.4.3/DPMPTSP/125/2026 ini ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi BUMN/BUMD di Kota Pekanbaru, pimpinan asosiasi dan pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan, pimpinan lembaga dakwah, camat dan lurah, pengurus masjid dan mushala, serta seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan dengan penuh suka cita serta mengedepankan sikap toleransi guna menciptakan suasana kondusif di Kota Pekanbaru.

Pada poin ketiga, surat edaran juga mengatur aktivitas usaha tertentu selama Pada poin ketiga, surat edaran tersebut juga mengatur aktivitas usaha tertentu selama Ramadan. Tempat hiburan umum seperti karaoke, KTV, pub, kelab malam, diskotik, serta tempat billiard termasuk yang menyatu dengan fasilitas hotel diwajibkan tutup selama Bulan Suci Ramadan. Demikian juga tempat pijat kesehatan dan refleksi.

Untuk restoran, rumah makan, warung kaki lima, kedai kopi, kafe, dan usaha sejenisnya, operasional hanya diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Pada pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB, usaha kuliner hanya melayani takeaway atau pesan antar. Sementara pukul 16.00 WIB hingga 05.00 WIB diperbolehkan melayani makan di tempat, takeaway, maupun pesan antar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

61,2 Juta Penerima Manfaat, Indonesia Peringkat Kedua Dunia Program Makan Sekolah

Penulis
Syifa
-

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dirilis per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.

Data global yang dihimpun dari World Food Programme (WFP) menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah penerima manfaat program makan sekolah. Posisi pertama ditempati India dengan 118 juta penerima, sementara Indonesia berada di atas sejumlah negara besar seperti Brasil (38,5 juta), China (34,57 juta), dan Amerika Serikat (30,1 juta).

Capaian tersebut memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan konsentrasi belajar serta kualitas kesehatan generasi muda.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia mulai memainkan peran penting dalam upaya global memperkuat ketahanan gizi anak melalui program makan sekolah.

“Dengan lebih dari 61,2 juta penerima manfaat, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujar Hida di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Hida, program MBG juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Saat ini, penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan siswa sekolah yang mencapai 49 juta lebih, sehingga dampak program ini langsung dirasakan dalam lingkungan pendidikan.

“Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga investasi masa depan bangsa. Dengan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat, program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas gizi sekaligus mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Secara global, dari 174 negara di dunia, baru 107 negara yang telah menjalankan program makan sekolah sebagai program nasional. Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, Indonesia kini menjadi salah satu contoh implementasi program makan sekolah berskala besar dalam upaya membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...433434435...4,887Halaman 434 dari 4,887