Beranda blog Halaman 4614

Program Bantuan 5000 Doktor, Saatnya Indonesia Jadi Destinasi Kajian Islam Dunia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan Program Bantuan 5000 Doktor Luar Negeri merupakan program prestisius yang memiliki dampak strategis, terutama dalam membangun komitmen Kementerian Agama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi pendidikan Islam dunia.

Hal ini disampaikan Menag dalam gelaran webinar Bincang Mahasiswa Penerima Program Bantuan 5000 Doktor Luar Negeri. Kegiatan ini mengusung tema Memperteguh Komitmen Penerima Beasiswa 5000 Doktor Luar Negeri Sebagi Agen Moderasi Beragama.

“Saya menilai bahwa sudah saatnya kita semua untuk mendorong dan menjadikan Indonesia yang kita cintai ini sebagai pusat destinasi kajian keislaman dunia. Mengapa? karena Islam Indonesia memiliki karakter yang khas dan cenderung belum dimiliki oleh dunia lain,” kata Menag, Jumat (18/12).

“Relasi Islam dan demokrasi demikian kuat, keragaman dan multikulturalisme di Indonesia demikian terjaga serta layanan pendidikan Islam yang sangat tinggi dibanding dengan negara lain,” sambung Menag.

Program 5000 Doktor dirilis kali pertama oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Dalam kontek pendidikan Islam global, Menag melihat ada harapan masyarakat dunia terhadap pendidikan Islam masa kini dan masa depan berada di pundak Indonesia. Pasalnya lanjut Menag, gejolak sosial-politik dan perkembangan keislaman di sejumlah negara muslim belakangan ini, terlebih di kawasan Timur Tengah.

“Patut disayangkan bahwa gejolak tersebut mengakibatkan pusat-pusat keislaman pun menjadi redup. Maka Indonesia lah yang paling memungkinkan dan diharapkan untuk mengambil posisi sebagai pusat pendidikan Islam dunia,” ujarnya.

“Selamat kepada saudara-saudara yang telah dinyatakan sebgai penerima bantuan Program 5000 Doktor Luar Negeri Kementerian Agama. Sungguh ini merupakan karunia yang luar biasa sehingga saudara dapat terpilih untuk mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara dan para dosen PTKIN lainnya,” tandas Menag.

Turut mengikuti bincang-bincang mahasiswa penerima Program Bantuan Doktor Luar Negeri bersama Menag, Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani, Direktur PTKI Ditjen Kemenag, para penerima bantuan program 5000 Doktor Luar Negeri dan insan media.

Menag Jadikan Habib Luthfi bin Yahya sebagai Penasihat

Penulis
Sopyan
-
Menag Jadikan Habib Luthfi bin Yahya Sebagai Penasihat

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi menjadikan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya sebagai penasihat dalam pelaksanaan tugasnya memimpin Kementerian Agama.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal. “Menag telah meminta dan menjadikan Habib Luthfi sebagai penasihat guna memberi masukan strategis dalam memimpin Kementerian Agama,” terang Kevin di Jakarta, Jumat (18/12).

Menurutnya, Menag mengharapkan arahan dan masukan dari ulama dalam melaksanakan tugas meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama. “Habib Luthfi bin Yahya sosok ulama kharismatik yang selalu dan tidak pernah lelah bicara tentang persatuan dan kesatuan di NKRI,” tutur Kevin.

“Kehadiran Habib Luthfi sebagai penasihat diharapkan dapat memberikan nasihat dan masukan kepada Menag dalam upaya mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama di Indonesia,” lanjutnya.

Habib Luthfi adalah Rais ‘Aam Idaroh Aliyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) periode 2017 – 2022. Habib Luthfi saat ini juga dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa jabatan 2019-2024.

Kemenparekraf Gandeng UNWTO Bangun Kembali Pariwisata Internasional

Penulis
Rudi Sukmana
-
Kemenparekraf Gandeng UNWTO Bangkitkan Pariwisata Internasional

SuaraPemerintah.id – Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mengapresiasi penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Indonesia yang memperbesar peluang bagi kebangkitan sektor pariwisata di tanah air.

CHSE sendiri sebagai turunan dari protokol kesehatan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta kementerian/lembaga lain. Protokol juga mengadopsi peraturan yang dikeluarkan organisasi dunia seperti UNWTO.

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio mengakui bahwa sangat tersanjung atas apresiasi dan dukungan dari UNWTO.

“Kami juga menyambut baik untuk bekerja sama dengan UNWTO guna membantu Indonesia mempersiapkan diri membuka pariwisata internasional,” ujar Wishnutama dalam keterangannya seperti pada laman resmi Kemenparekraf RI, Selasa (15/12/2020).

Saat ini Kemenparekraf masih terus fokus melaksanakan program Sertifikasi CHSE gratis bagi sektor pariwisata di 34 provinsi, sebagai standarisasi baru untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

“Pandemi Covid-19 ini telah mengubah paradigma masyarakat, di mana faktor kesehatan, keamanan, dan keselamatan menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan atau tujuan wisata,” kata dia.

Lebih lanjut, katanya, Indonesia juga kini tengah mencanangkan pengembangan quality tourism sebagai rencana strategis ke depan. Artinya pengembangan pariwisata harus memperhatikan dan membangun semua aspek pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Untuk itu kerja sama dan dukungan dari UNWTO akan membuat Indonesia lebih siap untuk pengembangan menuju quality tourism. Dampak lainnya akan sangat luar biasa, karena bukan saja jumlah wisatawan yang meningkat, tapi PDB dan devisa juga meningkat,” terang dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada UNWTO atas dukungan terhadap Indonesia selama krisis. Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk berkolaborasi untuk memulai kembali pariwisata.

“Untuk kepentingan tidak hanya pengunjung ke Bali, tetapi untuk semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja pariwisata dan industri,” tutur dia.

Wajib Tes Swab PCR, Kunjungan Wisatawan Bali Diprediksi Turun

Penulis
Rudi Sukmana
-
Wajib Tes Swab PCR, Kunjungan Wisatawan Bali Diprediksi Turun

SuaraPemerintah.id – Wisatawan yang datang ke Bali wajib membawa hasil tes swab PCR dan rapid test antigen dua hari sebelum kedatangan. Aturan baru tersebut diprediksi akan menurun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada libur akhir tahun.

“Saya prediksi yang tadinya kunjungan bisa meningkat sampai 15.000 orang per hari, dengan adanya surat edaran ini bisa saja terjadi pembatalan dan pengurangan kunjungan wisatawan,” kata Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Rabu (16/12/2020).

Dia mengatakan, dengan aturan tersebut, wisatawan yang datang ke Bali tentu harus menyiapkan biaya tambahan untuk mengikuti tes swab PCR. Belum lagi ada kemungkinan mereka mengalihkan tujuan liburan akhir tahun ke daerah lain selain Bali.

Dengan kondisi itu, dia memprediksi akan banyak wisatawan yang tadinya akan berlibur ke Bali memilih membatalkan perjalanan. Kemungkinan lain yakni wisatawan mengalihkan tujuan liburan ke daerah lain.

“Karena tadinya hanya rapid test kan murah, sekarang swab PCR ini jelas akan menambah biaya. Bisa juga wisatawan mengarahkan ke tempat lain,” ujarnya.

Aturan baru liburan ke Bali itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020. Aturan tersebut mulai berlaku 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Dalam surat edaran itu mengharuskan tes swab PCR untuk wisatawan yang menggunakan jalur udara (pesawat) dan rapid test antigen untuk jalur darat.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pariwisata Bali Cokorda Raka Darmawan mengakui jika aturan baru liburan ke Bali tersebut akan mengurangi jumlah wisatawan ke Pulau Dewata saat liburan akhir tahun ini.

Kendati demikian, dia meminta seluruh pelaku usaha yang terkait dengan pariwisata untuk konsisten mengikuti aturan pemerintah. “Memang ini menjadi kekhawatiran pelaku usaha. Tetapi kita harus menyadari apa yang dikelurakan bapak gubernur ini agar Bali tetap aman dari Covdi-19,” tuturnya.

“Memang ini menjadi kekhawatiran pelaku usaha. Tetapi kita harus menyadari apa yang dikelurakan bapak gubernur ini agar Bali tetap aman dari Covdi-19,” tuturnya.

Prioritaskan Digital Branding di Tengah Pandemi, Takaful Keluarga Raih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Takaful Keluarga berhasil meraih “Indonesia Digital Popular Brand Award 2020” untuk kategori Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan riset Indonesia Digital Popular Brand Index yang diselenggarakan oleh perusahaan training & consulting brand terkemuka TRAS N CO bekerjasama dengan IMFocus Certified Google Partner serta media online INFOBRAND.ID. Penghargaan tersebut diberikan pada Rabu (16/12) secara daring.

Indonesia Digital Popular Brand Award (IPDBA) memberikan apresiasi kepada sejumlah brand ternama di Indonesia yang sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brand-nya melalui media digital. Riset dan penilaian dilakukan menggunakan tiga parameter yaitu Search Engine Based, Social Media Based, dan Website Based.

Takaful Keluarga, pelopor perusahaan asuransi syariah di Indonesia, sejak tahun 1994 mengembangkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi baik untuk kebutuhan dana pendidikan anak, persiapan dana hari tua, perencanaan wakaf, maupun kebutuhan finansial jangka panjang lainnya.

Direktur Utama PT. Asuransi Takaful Keluarga, Arfandi Arief yang akrab disapa Angki menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi positif atas efektivitas strategi branding Perusahaan melalui media digital.

Angki mengatakan bahwa perusahaan sangat memahami bahwa pesatnya perkembangan ekosistem digital yang didorong laju teknologi informasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Ekosistem digital adalah masa kini dan masa depan industri asuransi syariah. Tantangan disrupsi teknologi memacu kami untuk go digital secepatnya dalam berbagai aspek termasuk branding.

“Kami mengoptimalisasi seluruh aset digital yang tersedia untuk menjalankan program-program branding, pemasaran, rekrutmen, serta layanan nasabah secara efektif dan efisien. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami dalam upaya transformasi dan ekspansi bisnis menuju digital sharia insurance,” ungkap Angki.

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat lebih peduli dengan kesehatan, menghindari kontak fisik dan kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Takaful Keluarga merespon perubahan perilaku konsumen akibat pandemi dengan memprioritaskan digital campaign melalui media sosial dan website.

Beragam strategi digital yang dijalankan utamanya ditujukan untuk meningkatkan brand awareness, mengedukasi mengenai pentingnya proteksi finansial, memudahkan masyarakat untuk mengakses produk asuransi syariah terbaik tanpa harus keluar rumah, serta meningkatkan kapasitas produksi dan rekrutmen tenaga pemasar sesuai target bisnis Perusahaan di tahun 2020.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan segenap nasabah, stakeholders, serta seluruh masyarakat Indonesia kepada Takaful Keluarga. Penghargaan ini tentunya mendorong kami untuk terus meningkatkan branding activity dan penetrasi kami di ranah digital, mengakselerasi transformasi digital dalam pemasaran dan layanan, serta menghadirkan lebih banyak lagi konten informatif dan edukatif untuk syiar brand Takaful Keluarga pada khususnya dan syiar ekonomi syariah pada umumnya,” sambung Angki.

Di tengah pandemi Covid-19, Takaful Keluarga mampu melewati kuartal III 2020 dengan kinerja positif. Hingga akhir September 2020, tercatat Risk Based Capital (RBC) atau Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Perusahaan pada kuartal III 2020 mencapai 346.45%, tumbuh lebih dari 50% year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka ini jauh di atas persyaratan minimum RBC atau tingkat solvabilitas dana Tabarru’ dan dana Tanahud perusahaan Asuransi Syariah sebesar 120% yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016.

Tentang Asuransi Takaful Keluarga

Takaful Keluarga, “Asuransi Jiwa Syariah untuk Semua”

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan beragam produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk melayani kebutuhan individu (retail), kolektif (kumpulan/korporasi), serta institusi perbankan dan lembaga pembiayaan (bancassurance).

Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sebagai standar internasional mutakhir untuk Sistem Manajemen Mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan pengalaman lebih dari 26 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi proteksi finansial dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Paparkan Potensi Maritim, Menko Luhut Yakin Indonesia Bisa Jadi 4 Besar Ekonomi Dunia

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia bisa jadi empat sampai lima besar ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan saat ia menjadi keynote speech acara Webinar Grand Design Infrastruktur Indonesia (GDII) 2055 pada Kamis, 17/12

Di webinar bertajuk ‘Harnessing Indonesian Maritime Resources for Blue Economy’ tersebut Luhut memaparkan potensi besar yang dimiliki Indonesia, terutama sektor maritim. Bagaimana kekuatan maritim nasional yang ada dieksekusi dengan baik untuk mendongkrak daya saing menjadi pokok pembahasan.

Menko Luhut mengatakan bahwa Indonesia harus offensive dalam mengeksekusi sektor maritim. Luhut menekankan pentingnya action dan eksekusi. Bagaimana peluang serta potensi maritim yang ada, perlu dijelaskan lewat kebijakan yang lebih offensive kepada pihak asing.

“Jangan sampai dianggap negara kita itu kecil,” kata Luhut, “Di 2040 atau 2045 kita bisa jadi empat sampai lima besar ekonomi dunia.”

Beberapa potensi sekaligus kekuatan maritim yang dipaparkan Luhut ialah keberadaan pantai di Indonesia dengan kawasan mangrove nya yang merupakan 75-80% kredit karbon dunia dimana Luhut menegaskan bahwa Indonesia adalah super power carbon credit.

Kemudian produk kelautan dan perikanan khususnya di kawasan Natuna yang bisa dibuatkan aquaculture. Luhut juga menyoroti kebijakan ekspor hasil laut yang menurutnya sudah sangat bagus.

“Namun sekali lagi permasalahan ada dieksekusinya,” ungkap Luhut.

Terkait eksekusi sektor maritim tersebut, Luhut menegaskan jika harus dipastikan terlebih dahulu pengelolaannya tidak berdampak pada lingkungan secara serius. Salah satunya dengan memenuhi hasil kajian lingkungan yang komprehensif, sehingga tidak meninggakkan bahaya bagi generasi mendatang.

Luhut menyatakan Kemenko Marves terbuka bagi semua pihak, khususnya para expert/akademisi dalam webinar GDII 2055 tersebut untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana mengeksekusi sumber daya maritim nasional dengan baik.

Selain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Keynote speech webinar GDII 2055 tersebut juga menghadirkan Rokhmin Dahuri selaku penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan serta sederet narasumber penting terkait sektor maritim meliputi; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves, Ayodhia GL Kalake, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hadi Sucahyono, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP), Hendricus Andy Simarmata, dan Pengamat Pertahanan sekaligus Dosen Universitas Pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie.

Grand Design Infrastruktur Indonesia 2055 (GDII2055) sendiri berisi pemikiran dari kalangan professional serta independent, asosiasi profesi dan kampus yang telah terkonsolidasi dari beragam sektor pembangunan yang mengkaitkan infrastruktur sebagai kebutuhan, baik infrastruktur sosial maupun ekonomi.

Webinar GDII kali ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merupakan seri yang kedua, setelah seri yang pertama GDII didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Terapkan Smart Utility, PGN Tingkatkan Efiensi Operasional

Penulis
Sopyan
-
Terapkan Smart Utility, PGN Tingkatkan Efiensi Operasional

SuaraPemerintah.id – Sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas  Pertamina yang mengelola 96% infrastruktur gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menerapkan Smart Utility yang berkelanjutan. Penerapan utility berbasis teknologi ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan gas bumi.

Saat ini, industri hilir pemanfaat gas belum tumbuh yang cukup sesuai ekspektasi karena kondisi pandemi COVID-19. Harga gas bumi juga belum sesuai dengan nilai keekonomian yang diharapkan. Namun demikian, manajemen mutu PGN masih tetap dilaksanakan berstandar ISO baik sebelum maupun sesudah kondisi COVID-19 yaitu menggunakan sistem digital.

“Pada dasarnya, PGN menggunakan smart utility yang telah dimiliki dan dikembangkan untuk pengelolaan infrastruktur dan investasi dalam rangka memenuhi kebutuhan gas pelanggan di seluruh sektor. Smart utility berbasis teknologi 4.0 layanan kami cukup canggih dan handal untuk memastikan gas yang disalurkan terjaga kontinuitas, kuantitas, dan kualitasnya,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro UI, (17/12/2020).

Redy menjelaskan, berbagai platform teknologi yang dikembangkan oleh PGN dalam optimalisasi operasi fokusnya adalah untuk meningkatkan keandalan dan meningkatkan usia kerja infrastruktur.

“Perlu disadari bahwa banyak asset PGN yang sudah berusia cukup tua. Jaringan fiber optic kami yang digelar dari Jawa sampai Singapura merupakan salah satu nadi backbone smart utility PGN untuk terus me-maintenance dan mengelola asset transmisi kita yang selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan di seluruh nusantara. Selain itu, juga harus kita kembangkan teknologi untuk me-maintenance infrastruktur pipa yang berada di tengah hutan atau di bawah laut dan sulit dijangkau dengan cara biasa,” imbuh Redy.

Selain itu, penerapan teknologi 4.0 juga digiatkan untuk mengonversi gas bumi, menyalurkan gas bumi tanpa menggunakan pipa, mengeksplorasi sumber gas alternatif, serta menciptakan layanan maupun produk yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

“Program terbaru kami yaitu Sapta PGN juga akan kami kembangkan menggunakan smart utility, diantaranya Internet Of Things (IOT) dan Big Data agar bisa berkompetisi dalam bisnis gas bumi yang efektif dan efisien,” ujar Redy.

Dengan semakin bertambahnya pelanggan-pelanggan baru di berbagai wilayah, PGN akan terus mengembangkan teknologi di segala sisi. Hasil pengembangan teknologi yang dikembangkan antara lain CNG Cradle (inovasi tabung CNG) dan Pressure Reducing Stasiun (PRS) Tipe A yaitu inovasi penurun tekanan dari 200 barg menjadi 35-40 barg dan 0,1-1,0 barg tanpa pemanas dengan kapasitas 10 M³ per jam.

“CNG Cradle dan PRS Tipe A menjadi solusi penyediaan gas bumi untuk pelanggan komersial yang estimasi penggunaan gasnya sekitar 900-3.000 meter cubic per bulan, tetapi lokasinya belum terjangkau oleh jaringan pipa dengan teknologi sederhana. Jadi pemenuhan gasnya dengan CNG tanpa menggunakan pipa,” jelas Redy.

Benefit yang diperoleh dari teknologi ini berupa penghematan pengeluaran energi di pelanggan sekitar 20%, kemudian dapat melakukan pengiriman secara berkala, dan memudahkan penyaluran gas bumi.

PGN juga memiliki Automatic Meter Reader (AMR) untuk menggantikan input data pemakaian gas secara manual pada pelanggan industri, komersial, dan pembangkit listrik. Dengan pemanfaatan teknologi AMR, maka permasalahan seperti pemborosan listrik, pencatatan menggunakan model GPRS dan ketidakhandalan sistem menjadi teratasi.

AMR memiliki feature power saver, remote monitoring, dan efficient modem. Dengan demikian, bisa didapatkan data realisasi riil pemakaian harian dan efisiensi biaya pengelolaan.

Redy mengungkapkan bahwa masih banyak penggunaan teknologi dalam operasional PGN yang tentunya ditujukan untuk mendukung peran PGN sebagai pemain gas nasional. Menurut Redy, mengelola operasi gas bumi dengan smart utility harus berkelanjutan, karena dalam praktiknya membutuhkan efisiensi, realtime, dan harus dapat mengerti behavior customer sehingga dapat merespons kebutuhan pelanggan akan gas bumi dengan cepat dan efektif.

“Penguasaan aspek teknologi 4.0 menjadi salah satu fondasi utama PGN untuk mencapai keberhasilan pemanfaatan gas bumi di seluruh sektor,” tutup Redy.

Kilang Pertamina Cilacap Selenggarakan Komet Untuk Dongkrak Kinerja

Penulis
Sopyan
-
Kilang Pertamina Cilacap Selenggarakan Komet Untuk Dongkrak Kinerja

SuaraPemerintah.id – Untuk menjaga agar proses inovasi, improvement dan pengelolaan aset pengetahuan dapat berkembang secara berkesinambungan, Pertamina Refinery Unit IV Cilacap menyelenggarakan forum Knowledge Management Pertamina (Komet). Budaya berbagi pengetahuan ini bisa dilakukan baik secara online maupun offline.

Senin, (14/12/2020), melalui daring, 3 gugus dari Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap yaitu Functional Team Improvement (FT- Prove) Think Thank, dan Project Collaboration Improvement (PC- Prove) Green Spirit serta PC- Prove Paraxylene Plus mempresentasikan hasil improvement mereka, melalui ‘Komet Webinar’ yang disaksikan jajaran fungsi Quality System Knowledge Management (QSKM) kantor pusat dan Kometer’s Pertamina di seluruh Indonesia.

FT- Prove Think Thank yang beranggotakan 8 orang, tampil pada sesi pertama membawakan  judul  ‘Mereduksi Konsumsi Listrik 024K-101 Melalui  Optimalisasi Sistem Blanketing N2 di 024S-101A/B/C/D Kilang Pertamina RU IV Cilacap’. Sebuah inovasi dari Perwira Kilang Pertamina Cilacap bagian Lube Oil Complex (LOC) II, Produksi II.

Dengan metode siklus Plan, Do, Check, Action (PDCA) presentasi dipaparkan mulai dari latar belakang dan faktor penyebab masalah, kondisi sebelum dan setelah dilakukan perbaikan, hingga evaluasi hasil perbaikan sesuai aspek ‘Panca Mutu’ yakni Quality, Delivery, Cost dan Morale dan Safety. Menurut FT- Prove Think Thank, dari rekayasa ini dapat disimpulkan terjadi penurunan konsumsi listrik 1.500 KWH lebih atau setara dengan Rp 3,5 Milyar per hari.

Pada sesi kedua, tampil PCP – Paraxylene Plus yang beranggotakan pekerja Kilang Paraxylene, Maintenance Area 4, Electrical & Instrumentation Engineer, serta Stationery Engineer dengan materi berjudul ‘Mewujudkan Zero Loss Produk Benzene dan Paraxylene dengan Instalasi Pre-Disc di Unit 85 Sulfolane Paraxylene RU IV Cilacap’. Melalui perbaikan ini menurut PCP- Paraxylene Plus, dapat menghasilkan potensi total value creation sebesar Rp 90 Trilyun lebih per tahun.

Komet webinar selanjutnya menampilkan PC – Prove Green Spirit, gabungan dari pekerja Refinery Planning Optimization (RPO) Process Engineering, Finance dan pekerja Produksi I yang memaparkan judul ‘Mewujudkan Produksi Pertamina Dex Melalui Rekayasa Proses di Pertamina RU IV Cilacap’.

Materi dihadirkan salah satunya berdasar issue tentang demand Pertamina Dex tahun 2019 dari Marketing Operation Region MOR IV distribusi area Jawa Tengah & DIY yakni sebesar, 441 MB atau 21% dari total demand Pertamina Dex Nasional, yang sepenuhnya tersupply dari RU II Dumai. Sehingga jika tidak diatasi akan muncul opini tidak optimumnya profit margin perusahaan dan terdapat potensi adanya kelangkaan produk Pertamina Dex.

Setelah inovasi dilakukan oleh PC- Prove Green Spirit, terbukti RU IV mampu memproduksi Pertamina Dex sebesar 602 MB selama periode Januari- Oktober 2020 dan sanggup memenuhi demand total MOR IV sebesar 524 MB.

Selama berlangsung sesi sharing, para peserta diberi kesempatan melakukan tanya jawab melalui QnA (Question & Answer) Box pada aplikasi yang dijawab oleh narasumber.

Sementara, Hatim Ilwan, Area Manager Communication, Relations & CSR RU IV mengatakan melalui pedoman 4 pilar Quality Management, yaitu Continuous Improvement Program (CIP), Standardization Management (SM), dan Knowledge Management (KOMET), serta Quality Management Assessment (QMA), Pertamina senantiasa berupaya meningkatkan performa kinerjanya demi menjaga ketahanan energi.

Pemerintah Lakukan Public Launching KBLBB, Sambut Kendaraan Listrik

Penulis
Sopyan
-
Public Launching KBLBB, Sambut Kendaraan Listrik

SuaraPemerintah.id – Indonesia terus bergerak menuju kendaraan listrik berbasis baterai. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dilaksanakannya Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Public launching ini bertujuan untuk dapat melakukan diseminasi program-program Pemerintah Pusat dan Daerah maupun para stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Public launching KBLBB ini dihadiri secara daring oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur seluruh Indonesia, pimpinan BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan media yang menjadi unsur-unsur pentahelix ekosistem KBLBB.

“Dasar pemikiran Program KBLBB tersebut adalah untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM,” tutur Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (17/12) pada acara Public Launching KBLBB.

Saat ini konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel oil per day (bopd), kebutuhan BBM tersebut sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat.

“Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB.Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional,” imbuh Arifin.

Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi, dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB. Di samping itu, peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Pembangunan SPKLU dan SBKLU pun didukung oleh penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, sebagai regulasi turunan dari Perpres 55 Tahun 2019.

Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 2.400 titik, dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di 10 ribu titik sampai dengan tahun 2025, serta peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna KBLBB.

Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri.

“Selain itu, kita juga memiliki potensi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang mineral nikel yang cukup besar sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Aneka Tambang. Holding baterai ini akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik,” ujarnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan pun mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong implementasi kebijakan KBLBB.

“Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi, sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi,” ujar Luhut.

Luhut pun mengajak seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing, dan memberikan apresiasi bagi instansi yang saat ini sudah memulai menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasionalnya.

“Bagi yang belum, mulai saat ini saya mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk meningkatkan penggunaan KBLBB, kendaraan bebas BBM, dan kendaraan bebas polusi,” tutupnya.

Kementerian ESDM juga menginisiasi penyiapan situs khusus KBLBB untuk akses data dan informasi terkait KBLBB. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggerakkan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur pemberian insentif, mengikuti public launching, dan menggunakan KBLBB untuk kendaraan jabatan, operasional, maupun kendaraan umum.

Sementara itu, kendaraan dinas Menteri Perhubungan dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik, sejak Rabu (16/12) kemarin.

Pada tahun 2030, berdasarkan skenario awal grand design energi diproyeksikan terjadi penghematan devisa akibat pengurangan impor BBM setara 77 ribu bopd yang dapat menghemat devisa sekitar US$1,8 miliar dan menurunkan CO2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.

Untuk mencapai kondisi tersebut, jumlah kendaraan listrik tahun 2030 ditargetkan sekitar2 juta unit untuk kendaraan roda-4 dan 13 juta unit untuk kendaraan roda-2.

Dan dari acara public launching kendaraan listrik ini telah diperoleh komitmen dari para peserta dan pelaku usaha terkait penyediaan KBLBB tahun 2025 sekitar 19 ribu unit kendaraan roda-4 dan 750 ribu unit kendaraan roda-2 (data s.d. 16 Desember 2020) yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 283 ribu ton CO2-e.

Komitmen ini masih sementara karena angkanya terus bertambah seiring dengan semangat seluruh stakeholder mendukung KBLBB sebagai kendaraan masa depan yang ramah lingkungan.

Perbandingan angka target dan komitmen KBLBB tersebut, menunjukkan bahwa peluang penyediaan dan pemanfaatan KBLBB sangat besar dan dibutuhkan kerjasama dan peran serta aktif dari seluruh unsur pentahelix ekosistem KBLBB.

Pemerintah meyakini, dengan kolaborasi dan interaksi yang intensif, serta peran media yang mampu memberikan informasi yang berimbang, akan menunjukkan bahwa Indonesia mendorong penggunaan KBLBB, perkembangan industri, dan infrastruktur pendukung, dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri secara bertahap, namun pasti.

“Kita membutuhkan kerja yang luar biasa dan sinergi yang baik dalam mengimplementasikan Program KBLBB agar tercapai target-target yang telah ditetapkan. Kami berharap Bapak dan Ibu terus dapat memberikan kontribusi terhadap Program KBLBB ini dengan segala aktivitas yang dapat dilakukan,” pungkas Arifin.

 

PLTS Terapung Cirata Resmi Dibangun Jadi yang Terbesar se-Asia

Penulis
Sopyan
-
PLTS Terapung Cirata Resmi Dibangun Jadi yang Terbesar se-Asia

SuaraPemerintah.id – Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pertama di Indonesia dan Terbesar di Asia Tenggara secara resmi dibangun, Kamis (17/12). PLTS yang terpasang di Waduk Cirata, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini merupakan proyek Independent Power Producer (IPP), kerja sama PT PJBI dan MASDAR (UAE), anak usaha dari Mubadala Investment Company, perusahaan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah UAE. Dengan investasi senilai US$129 juta, PLTS terapung ini diproyeksikan memproduksi listrik sebesar 250 GWh/tahun.

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan, Kementerian ESDM terus berupaya mendorong badan usaha agar tetap menyediakan pasokan listrik yang cukup melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan memperhatikan rantai pasok energi primer.

Ketersediaan listrik dan kemudahan akses bagi masyarakat serta harga yang terjangkau, menjadi kewajiban yang harus diwujudkan oleh Pemerintah.

“Dibuktikan dengan capaian rasio elektrifikasi pada akhir 2019 sebesar 98,89% dan ditargetkan menjadi 99,9% pada 2020,” ungkap Dadan.

Selain memanfaatkan sumber-sumber energi berbasis fosil sebagai sumber energi listrik, Pemerintah juga memanfaatkan sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti energi surya dan air sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor pembangkit.

“Indonesia telah berkomitmen di dalam Paris Agreement pada COP-21, dengan target penurunan GRK sebesar 29% dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional dan target sebesar 41% dengan bantuan international,” sambung Dadan.

PLTS Terapung Cirata, merupakan bagian dari Proyek Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pemerintah Republik Indonesia melalui PT. PLN (Persero) dalam rangka meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan agar mencapai target 23% energi terbarukan di tahun 2025.

Nilai investasi proyek ini mencapai US$129 juta atau sekitar Rp1,8 triliun, dengan komposisi saham 51% oleh PT PJBI dan 49% Masdar. Nantinya, PLTS Terapung Cirata akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE).

 

1...4,6134,6144,615...4,867Halaman 4,614 dari 4,867