Beranda blog Halaman 4659

Lima Madrasah Raih Apresiasi Berbagi Praktik Baik Pembelajaran di Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pandemi covid-19 menuntut lembaga pendidikan untuk lebih berinovasi agar Kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan dengan baik.

Pemberlakuan KBM secara daring (dalam jaringan) yang ditetapkan pemerintah menjadi tantangan lembaga pendidikan dalam melaksanakan KBM.

Delapan bulan masa pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) bekerjasama dengan  Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan UNICEF memberikan apresiasi atas Praktik Baik yang dilakukan lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Apresiasi diberikan kepada lembaga pendidikan yang telah kembali memulai pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan dan lembaga pendidikan yang masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR).

Ada 17 lembaga pendidikan yang menerima apresiasi, lima di antaranya adalah madrasah. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar mengapresiasi madrasah yang telah aktif ikut menerapkan dan mensosialisakan praktik baik dalam pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, dengan ikut mensosialisasikan melalui video dan foto, praktik baik itu diharapkan dapat menginsprasi lembaga pendidikan lain yang juga sedang terkena pandemi.

Menurut Umar, kondisi kebiasaan baru dalam pelaksanaan pemebelajaran di madrasah bukan hal yang mudah, karena harus melibatkan banyak pihak dan harus terjalin komunikasi yang baik antara madrasah, peserta didik, dan orang tua.

“Menyiapkan budaya baru belajar di madrasah bukanlah sesuatu yang mudah. terutama dalam kesiapan mental warga madrasah,” ujar Umar di Jakarta, Rabu (25/11).

Umar berharap, semua madrasah dapat menjalankan praktik baik dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur pemerintah.

“Selamat dan sukses kepada madrasah yang sukses menyiapkan budaya belajar baru. Prestasi ini diharapkan dapat menginspirasi madrasah lainnya,” pungkas Umar.

Berikut daftar madrasah penerima apresiasi Berbagi Praktik Baik Pembelajaran di Masa Pandemi;

Kategori Belajar Dari Rumah Dalam Bentuk Video_MTs Negeri 4 Bantul
Kategori Pembelajaran Tatap Muka Dalam Bentuk Video_MTSN 8 Tanah Datar dan MTsN 4 Pasuruan
Kategori Pembelajaran Tatap Muka Dalam Bentuk Foto_MTs Negeri 3 Paser dan MAN 1 Mandailing Natal

Pedoman Ibadah Natal di Masa Pandemi Segera Terbit

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama saat ini sedang menyusun pedoman ibadah Natal di masa pandemi Covid-19. Menag Fachrul Razi mengatakan bahwa pedoman ini sudah dirapatkan di internal Kementerian Agama, khususnya dengan Ditjen Bimas Kristen dan Ditjen Bimas Katolik.

Menag berharap pedoman ibadah natal sudah bisa segera diterbitkan. “Terkait ibadah Natal, pedomannya dikeluarkan akhir minggu ini,” terang Menag dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Menurut Menag, pedoman ini juga mengatur masalah mudik libur Natal. “Kalau masalah mudiknya juga akan kami cantumkan di situ, bersamaan kami keluarkan produk itu,” ujar Menag.

“Pada dasarnya, ibadah agama apapun, setiap hari libur pasti orang berbondong-bondong mudik. Jadi yang terkait dengan mudik, kami garisbawahi sama saja dengan saat mudik Idul Fitri atau Idul Adha,” lanjutnya.

Ditambahkan Menag, pedoman yang akan disusun pada dasarnya mirip dengan sejumlah pedoman yang sudah diterbitkan sebelumnya. Misalnya, pedoman pelaksanaan Salat Idul Fitri dan kegiatan keagamaan lainnya di masa pandemi. “Terkait pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, kami garis bawahi jangan berkerumun, jaga jarak, cek kesehatan dan lainnya. Itu sama saja,” tuturnya.

“Sudah kami rapatkan. Akan diputuskan bersama antara Bimas Kristen dan Katolik,” tandasnya.

Dua Prinsip Razilu ” Cinta & Benci ” Wujudkan Kemenkumham Terpercaya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan penguatan menuju Kemenkumham yang terpercaya. Kali ini, Ketua Steering Committee Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021, Razilu menyampaikan dua prinsip untuk mewujudkan Kemenkumham terpercaya dan bermartabat.

Kata kunci pertama adalah cinta. Jajaran Kemenkumham diajak mencintai kejujuran dan keadilan, mencintai orang-orang yang berkinerja, mencintai masyarakat penerima layanan, serta mencintai pekerjaan dan organisasi.

Kata kunci kedua yaitu benci. Seluruh pegawai Kemenkumham diajak membenci ketidakadilan, membenci kebohongan, kesewenang-wenangan, penyimpangan, ketidakberaturan dan semua perbuatan tercela.

Menurut Razilu, dua prinsip ini harus dilakukan agar setiap pekerjaan jajaran Kemenkumham mendapatkan legitimasi dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dari masyarakat yang akan menerima layanan.

“Mari isi jiwa dan hati kita setiap hari dengan prinsip cinta dan benci, kemudian kita transfer kepada semua pegawai dimana kita berada sehingga seluruh pegawai Kemenkumham memiliki rasa cinta dan benci secara tepat,” imbau Razilu saat penutupan rakor, Rabu (25/11/2020).

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan rakor, Razilu menyampaikan bahwa Kemenkumham memiliki 113 target kinerja (tarja) di tahun 2021. 86 di antaranya merupakan tarja unit pusat, dan 27 lainnya merupakan tarja kantor wilayah. Salah satu tarja prioritas Kemenkumham adalah revolusi digital. Sebanyak 31 tarja di unit pusat dan 6 tarja di kantor wilayah berkaitan dengan revolusi digital.

Adapun rakor Kemenkumham dilaksanakan selama tiga hari, 23-25 November 2020. Jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti rakor dari Hotel JS Luwansa, sedangkan jajaran Kantor Wilayah mengikuti kegiatan secara virtual dari kantor wilayah masing-masing. Rakor ini dilaksanakan sebagai komitmen Kemenkumham mencapai kinerja yang lebih PASTI.

Terima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2020, Yasonna Laoly Tegaskan Komitmen Pelayanan HAM dan Kepentingan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus melayani pemenuhan hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

“Tentu kami berterima kasih kepada KemenPANRB atas terpilihnya kami sebagai salah satu penerima Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020,” ucap Yasonna.

“Perubahan zaman, apalagi ditambah dengan tekanan besar akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang, harus disiasati dengan inovasi demi inovasi demi melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga penghargaan ini menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada publik,” tuturnya.

Adapun inovasi Kemenkumham yang diganjar dengan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 tak lain lewat pendirian pos pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari, Papua Barat, pada akhir Juli silam. Pos pengaduan HAM tersebut merupakan kerja sama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan Persekutuan Gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP PB).

Lewat kerja sama tersebut, para pendeta, pastor, dan kepala suku mendapat pelatihan dari paralegal yang difasilitasi Kemenkumham Papua Barat. Para pastor dan pendeta inilah yang diharapkan dapat turut melayani jemaat yang mengalami persoalan terkait HAM dalam kehidupannya.

Yasonna menyebut penghargaan terkait pendirian pos pelayanan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari tersebut dapat dilihat sebagai penegasan atas komitmen pemerintah terkait pemenuhan HAM masyarakat, termasuk di Papua.

“Kementerian Hukum dan HAM punya komitmen tinggi terkait upaya pemenuhan HAM, termasuk untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Papua,” ujar Yasonna.

“Karenanya, apresiasi yang kami terima atas inovasi ini pun bisa dilihat sebagai komitmen pemerintah secara keseluruhan untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia terpenuhi dengan ideal,” katanya.

Sebagaimana diketahui, hari ini KemenPANRB menyerahkan penghargaan pelayanan publik kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga kelompok masyarakat sipil. Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin tersebut merupakan puncak dari tiga kegiatan kompetisi pelayanan publik KemenPANRB.

Ketiga kompetisi yang dimaksud ialah: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 Tahun 2020, dan Kompetisi Pengeola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. Pos pengaduan HAM yang dibentuk Kemenkumham di 50 denominasi gereja di Papua Barat termasuk pada kategori pertama.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali dihelat oleh Kementerian PANRB pada 2014. KIPP merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan/pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah untuk mendorong gerakan One Agency One Innovation sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. KIPP tahun 2020 sendiri dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus.

Munas MUI, Menag Berpesan Perkuat Wasathiyatul Islam

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan selamat atas penyelenggaraan Munas MUI X. Fachrul Razi pun berpesan agar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar dapat memperkuat Islam moderat.

“Selamat mengikuti Munas. Mari perkuat wasathiyatul Islam dan moderasi beragama di tengah kemajemukan Indonesia,” kata Menag di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Menag berharap, Munas dapat merumuskan langkah-langkah strategis MUI ke depan dalam rangka memperkuat wasathiyatul Islam masyarakat Indonesia, serta meneguhkan komitmen kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Semoga Munas menghasilkan rumusan strategis terkait langkah ke depan MUI dalam merawat kerukunan umat beragama, serta persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” lanjutnya.

Munas merupakan permusyawaratan tertinggi MUI. Forum Munas akan menilai pertanggungjawaban pengurus MUI periode 2015-2020, menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025, menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, menetapkan fatwa dan rekomendasi, dan memilih pengurus MUI untuk masa bakti 2020-2025.

Penyelenggaraan Munas sendiri memiliki sejumlah agenda, salah satunya suksesi kepemimpinan MUI. Melalui kegiatan lima tahunan itu juga akan dibahas berbagai sikap MUI terhadap berbagai isu-isu kontemporer, termasuk ada pembahasan fatwa keagamaan.

Sebagai forum permusyawaratan tertinggi Majelis Ulama Indonesia, Munas MUI juga akan menilai pertanggungjawaban pengurus periode 2015-2020, menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025, menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi

Fachrul berharap Munas MUI dapat mendorong tumbuhnya kerukunan umat beragama, persatuan dan kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menag berharap, MUI terus menjadi teladan umat beragama.

“MUI sebagai majelis dari umat beragama harus tetap menjadi contoh teladan terbaik bagi persatuan dan kesatuan bangsa, bagi mempromosikan kedamaian, kesejukan dan toleransi, sebagaimana yang dicontohkan dan diteladankan Rasulullah, Muhammad,” terang dia.

Bantu Petani Garut, Kementan Salurkan 10 Ton Benih Padi

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyalurkan bantuan sebanyak 10 ton lebih benih padi untuk petani agar kembali produktif menanam padi setelah areal lahannya diterjang banjir bandang di wilayah selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Bantuan benih kami sebarkan kepada petani yang menjadi korban banjir bandang,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat menyerahkan bantuan benih padi dari Kementan kepada petani di Garut, Rabu (25/11).

Ia menuturkan banjir bandang yang terjadi pertengahan Oktober 2020 di wilayah selatan itu telah merusak rumah warga, fasilitas umum dan juga areal pertanian.

Pemerintah pusat, kata Rudy, melalui Kementan memberikan perhatian kepada petani agar kembali produktif berani setelah mengalami kerugian karena areal pertaniannya rusak akibat banjir.

Bantuan benih itu rencananya diberikan kepada kelompok tani di Kecamatan Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, dan Peundeuy daerah yang terdampak bencana alam.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut Beni Yoga menambahkan pihaknya juga akan melakukan rehabilitasi lahan pertanian dan irigasi yang dilaporkan rusak akibat banjir bandang di wilayah selatan Garut.

Ia menyampaikan lahan pertanian yang dilaporkan rusak akibat banjir bandang itu sebagian besar lahan persawahan dengan usia tanam padi 70 sampai 90 hari atau menjelang panen.

Kerugian dari sektor pertanian itu, kata dia, diperkirakan mencapai miliaran rupiah, untuk itu petani butuh perhatian dari pemerintah, salah satunya bantuan benih.

“Kami usulkan terkait pemberian bantuan benih untuk pertanian yang rusak akibat banjir,” katanya.

Pemkab Bogor Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW Dan Pembagian Hadiah Lomba Nadzom Alfiyah

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun1442 H di Ruang Serbaguna Setda, Cibinong, Rabu (25/11/20). Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penyerahan hadiah dan piagam penghargaan kepada para juara lomba video Nadzom Alfiyah antar santri dan santriwati se-Indonesia.
Lomba video tersebut sebagai salah satu upaya mewujudkan Karsa Bogor Berkeadaban yang diinisiasi oleh Bupati Bogor Ade Yasin dan dilaksanakan bersama Ponpes Darussalam Ciomas Bogor.
Salah satu Penanggung Jawab acara lomba mengutarakan, bahwa lomba tersebut untuk memberikan ruang atau wadah kreatifitas para santri.
“Lomba Video Nadzom Alfiyah ini kami adakan untuk memberikan ruang atau wadah untuk mengakomodir kreativitas para santri dan santriwati se-Indonesia, alhamdulillah peserta lomba yang mengikutinya pun kemarin dari berbagai Provinsi,” ujar Saepudin Muhtar yang juga sebagai Komite Perencana Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor.
Pria yang akrab disapa Gus Udin tersebut menyampaikan bahwa lomba ini sebagai perwujudan dari Karsa Bogor Berkeadaban, dan dewan juri pada lomba Nazhom Alfiyah ini yakni Bupati Bogor Ade Yasin, sedangkan juri lainnya diantaranya KH. Khoirul Anam Cianjur (PUSDAI Jawa Barat), KH. Aim Zaimuddin (Ketua PCNU Kab. Bogor), serta Anggi Setyawan Sumilan (Creative Director). Berdasarkan penilaian para dewan juri inilah, akhirnya diputuskan 10 juara video terbaik Nazhom Alfiyah.
“Berdasarkan keputusan dewan juri, tadi telah kami serahkan hadiah dan piagam penghargaan untuk sepuluh juara video terbaik Nadzom Alfiyah, mudah-mudahan kedepan dapat menumbuhkan semangat berkarya, meningkatkan daya juang dalam berkompetisi, dan menggali bibit-bibit potensial yang ada,” pungkas Gus Udin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PCNU Kab. Bogor.
Para juara Lomba Video Terbaik Nadzom Alfiyah adalah Aby Faqih (Tenjo Kabupaten Bogor), Robihuddin (Pamijahan Kabupaten Bogor), Aghna Fauziah (Cibinong Kabupaten Bogor), Ainul Adhim (Situbondo Jawa Timur), Deva Tauhida (Cilendek Kota Bogor), Ahmad Nasichin (Kebumen Jawa Tengah), Novia Aulialis F (Cipayung Kota Depok), Tresna Tulus Hadi (Cipedak DKI Jakarta), Musthafa Kamal (Kota Depok), dan Bagus Arrizwan (Tenjolaya Kabupaten Bogor).

Kerumunan Massa Serta Penyeragaman Jam Operasional Bodebek Menjadi Fokus Perpanjangan PSBB Pra AKB ke Enam

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Setelah selesainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ke Lima, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, kembali memperpanjang PSBB Pra AKB menjadi perpanjangan ke enam.
Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengatakan, perpanjangan ke enam PSBB Pra AKB, dilakukan berdasarkan masukan dari pakar epidemiologi.
Menurut pakar epidemiologi, potensi penyebaran covid-19 di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi. Hal itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Bogor untuk memperpanjang PSBB Pra AKB.
“Setelah mempertimbangkan hasil analisa epidemiologi, kasus penyebaran Covid-19 kita masih lumayan tinggi, sehingga kita akan putuskan untuk memperpanjang PSBB pra AKB menjadi perpanjang ke enam,” katanya, Rabu (25/11).
PSBB Pra AKB perpanjangan ke enam, dilakukan selama dua kali masa inkubasi, atau selama 28 hari kedepan terhitung mulai Rabu (25/11).
Pada perpanjangan PSBB Pra AKB ke enam ini, setidaknya ada dua fokus yang akan dimutakhirkan dan diperketat. Dua fokus tersebut yakni, tentang aturan kerumunan massa dalam jumlah besar dan penyeragaman jam operasional.
Pemkab Bogor akan meminta kepada Satgas Covid-19 Bodebek, agar kembali mempertegas penyeragaman jam operasional dan sektor yang diperbolehkan beroperasi.
Hal ini penting, sebab saat satu sektor dilarang disuatu wilayah masyarakat secara otomatis akan mencari alternatif ke daerah lain yang membuka sektor tersebut.
“Misal di Kabupaten Bogor sektor wisata di buka, di daerah lain ditutup, maka secara otomatis masyarakat akan berdatangan ke Kabupaten Bogor. Nah makannya penyeragaman ini perlu dilakukan.
Kabupaten Bogor

Jogja Mandiri Expo: Adaptasi Kunci Sukses di Tengah Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Jogja Mandiri Expo, namun berbeda dengan sebelumnya yang digelar di luar kota, tahun ini justru dilakukan di dalam kota karena pandemi Covid-19.

“Ini adalah ajang untuk mempromosikan kepada pengunjung Malioboro supaya mereka tahu produk terbaru UMKM Yogyakarta sehingga nanti ketika mereka melakukan transaksi secara online sudah tahu barangnya,” ucapnya saat membuka Jogja Mandiri Expo di Malioboro Mal, Rabu (25/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Heroe menegaskan bahwa adaptasi di masa pandemi Covid-19 menjadi kunci keberhasilan UMKM dalam mempromosikan dan menjual hasil produksinya.

“Memang pandemi ini memberikan dampak namun sudah banyak juga yang bangkit, jadi mereka yang bisa menyesuaikan diri di tengah pandemi penjualannya justru meningkat. Ini adalah kesempatan untuk berkreasi dan produksi namun juga menyusun cara penjualan dan transaksinya,” jelasnya.

Pihaknya berharap Jogja Mandiri Expo bisa membangkitkan semangat pelaku UMKM, bahwa kebangkitan ekonomi bisa dilakukan dengan melakukan kreasi dalam promosi dan penjualan.

“Mereka tidak berhenti produksi meski di tengah pandemi makanya kita menggenjot bagaimana mereka memasarkan, membantu supaya transaksi lebih mudah dengan bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman untuk membantu mereka,” paparnya.

Dikatakan, keberadaan UMKM sangat potensial dan strategis dalam mendukung kekuatan perekonomian daerah, regional maupun nasional. Hal ini dibuktikan meskipun di masa pandemi dalam namun UMKM mampu bertahan bahkan menjadi penggerak roda perekonomian.

Untuk menjaga supaya penjualan tetap lancar sekaligus memenuhi protokol kesehatan, pengunjung diminta untuk mengurangi sentuhan ketika berada di lokasi pameran tersebut.

Kepala Disperindag Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono menerangkan Jogja Mandiri Expo ini diikuti oleh 40 pelaku UMKM yang mewakili 14 kecamatan di Kota Yogyakarta.

Jogja Mandiri Expo digelar selama lima hari sejak hari ini hingga tanggal 29 November 2020. Pihaknya memastikan semua peserta menjalankan protokol kesehatan salah satunya dengan menyediakan hand sanitizer pagi pengunjung.

Pelindo III Raih Anugerah Tertinggi KIP

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo 3 berhasil mendapatkan  predikat informatif dalam hal pengelolaan dan penyampaian dokumen dan informasi oleh badan publik melalui Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID milik Pelindo 3.

Predikat Informatif adalah predikat tertinggi yang disandangkan pada badan publik dalam upaya menyajikan keterbukaan informasi dan dokumentasi publik dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KIP.

Atas raihan tersebut Pelindo 3 pun menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik  langsung dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang di sampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin melalui siaran daring, Rabu (25/11).

Anugerah  tersebut berhasil didapatkan oleh Pelindo 3 setelah selama tiga bulan, Komisi Informasi Pusat RI atau KPI RI melakukan monitoring hingga evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada 348 Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Dari monev tersebut di sebutkan bahwa PPID Pelindo 3 telah memenuhi Kualifikasi Informatif sesaui dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik. Wakil Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah serius dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberi kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi dan karenanya berhak dianugerahkan kualifikasi tertentu.

“Kepada  badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif kami menyampaikan selamat atas pencapaiannya , teruslah bertahan untuk visi serta menjaga kualitas pelayanan publik agar semakin baik lagi”. Tutur Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.

Dalam acara penganugerahan tersebut Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan , Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan refleksi dari kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. “Komisi Informasi Pusat melaksanakan Monev kepada 348 badan publik melalui tahap pengisian Self Assessment Kuesioner dan Pendalaman melalui Presentasi, kemudian diperoleh hasil Monev.

”Hasil ini merupakan bentuk refleksi dan kondisi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik.” Ungkap Gede Ketua KIP.

Sementara itu Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer menyampaikan terimakasih kepada Komisi Informasi Pusat RI atas pemberian Anugerah  sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memenuhi kualifikasi informatif.

Hal tersebut menurutnya sudah menjadi amanah serta loyalitas perusahaan milik negara dalam memberikan pelayanan akses keterbukaan informasi yang informatif dan mudah kepada publik.

“Ini merupakan upaya kami mengemban amanah mengelola Aset Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu Core Values BUMN AKHLAK – Amanah , Kompeten, Harmonis, Loyal, Adapatif dan Kolaboratif yang digagas Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Dalam salah satu implementasi Amanah adalah memberikan dan menyajikan keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada publik dan para pemangku kepentingan. Penghargaan ini memacu kami untuk terus menjaga kualitas dan akses informasi yang kami sajikan untuk kepentingan publik”. Ujar Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer.

Predikat informatif yang di terima Pelindo 3 sendiri merupakan penghargaan tertinggi diatas predikat lainnya yaitu cukup informatif dan kurang informatif yang di berikan oleh Komisi Infomasi Pusat Republik Indonesia kepada badan usaha milik negara atau penyelenggara pemerintah atas upayanya menghadirkan keterbukaan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai amanat undang-undang.

Selain itu Pelindo 3 di nilai berhasil menghadirkan kemudahan akses informasi publik melalui berbagai inovasi seperti optimalisasi saluran sosial media sebagai upaya mengurangi proses tatap muka langsung kepada pemohon informasi guna membantu pemerintah menekan penyebaran Covid-19.

1...4,6584,6594,660...4,867Halaman 4,659 dari 4,867