Beranda blog Halaman 4661

Sinergi Indonesia & UEA, 500ribu Siswa Madrasah Nikmati Platform Pembelajaran Digital 2021

Suarapemerintah.id – Indonesia dan Uni Emirat Arab mulai mengimplementasikan sinergi di bidang pendidikan. Hal ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Alef Education (UEA) terkait pemanfaatan teknologi pendidikan platform pembelajaran digital 2021.

Kesepakatan ditandatangani hari ini, Selasa (24/11), secara virtual oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar dengan CEO Alef Education Geoffrey Alphonso. Dengan kesepakatan ini, sebanyak 500ribu siswa madrasah akan mendapatkan akses platform pembelajaran digital yang dikembangkan Alef Education.

“Kerja sama ini untuk memperkuat literasi numerik bagi siswa madrasah untuk mewujdukan madrasah kelas dunia  yang bermartabat,” ujar Umar.

“Melalui platform digital ini, diharapkan 500ribu siswa madrasah semakin semangat dan senang mengikuti  pembelajaran, khususnya di bidang Matematika, sehingga  hal itu bisa berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di madrasah,” sambungnya.

Menurut Umar, masuknya  sinergi ini tidak hanya akan meningkatkan hasil pembelajaran, tetapi juga mendorong adopsi pembelajaran berbasis teknologi ke tingkat yang lebih tinggi.

Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis menyambut baik penandatanganan perjanjian hibah jasa penggunaan platform pendidikan digital antara Kementerian Agama RI dengan Alef Education yang berbasis di UEA. Menurutnya, kerja sama ini patut disyukuri, karena dapat memberi manfaat bagi ratusan ribu pelajar dan santri madrasah di Indonesia.

“Dengan penggunaan platform digital ini, mereka diharapkan dapat merasakan pengalaman belajar yang baru dan menarik, khususnya di mata pelajaran matematika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dan kecerdasan mereka,” ujarnya.

“Program ini tentunya merefleksikan kedekatan hubungan dan kerja sama erat Indonesia dan Uni Emirat Arab, khususnya di bidang pendidikan,” lanjutnya.

Alef Education merupakan perusahaan teknologi pendidikan K-12 yang berbasis di Uni Emirat Arab. Visinya, merancang pengalaman belajar yang mengubah cara dunia dididik dengan hasil pembelajaran yang lebih baik. Misinya, mengubah sistem pembelajaran dengan pengalaman belajar berbasis teknologi yang melibatkan riset individual dan memberdayakan tenaga kerja abad ke-21.

Saat  ini,  lebih  dari  120.000 siswa di Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat di lebih dari 400 sekolah menggunakan platform pembelajaran digital yang dikembangkan Alef Education.

CEO Alef Education Geoffrey Alphonso menjelaskan, konten digital yang ditawarkan pihaknya adalah Matematika. Pembelajaran ini akan menyasar siswa kelas 7 terlebih dahulu dalam enam bulan sejak Juli 2021, baru akan diperluas untuk kelas 8 dan 9  selama  dua  tahun  berikutnya. Konten  tersebut  mencakup  video pendek, game,  dan  penilaian. Semuanya  dirancang  agar menarik minat siswa dalam pembelajaran yang interaktif.

“Alef Education memiliki kesempatan untuk mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif. Sekolah di Uni Emirat Arab dan AS telah mengadopsi platform teknologi ini. Kami  berharap  dapat  menerjemahkan  pengalaman  tersebut di Indonesia, dimulai dari madrasah binaan Kementerian Agama. Ini adalah bagian dari visi jangka panjang. Kami berharap dapat secara positif mempengaruhi kehidupan jutaan siswa di seluruh dunia di masa mendatang dalam beberapa tahun ke depan,” kata Geoffrey Alphonso.

Hal senada disampaikan Chief  Operating  Officer  dari Alef  Education Nadir  Zafar. Dia mengapresiasi dukungan dan kerja sama Kementerian Agama dalam pengembangan pembelajaran digital.

Webinar Agama Abrahamik, Menag: Jangan Kalah dengan Kelompok yang Lecehkan Nilai Luhur Agama

Suarapemerintah.idKementerian Agama dan Institut Leimena kembali menggelar webinar Internasional memperingati Hari Toleransi Internasional dengan mengusung tema A New Narrative of Abrahamic Family Tolerance from the United Arab Emirates atau Sebuah Narasi Baru Toleransi Keluarga Abrahamik dari Uni Emirat Arab.

Menteri Agama Fachrul Razi didaulat membuka gelaran webinar internasional ini. Hadir sebagai narasumber: Anggota Dewan Nasional Federal UEA dan Ketua Umum World Council of Muslim Communities Ali Rashid Al Nuaimi, Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional dan Anggota Dewan Penasehat Muslim-Yahudi American Jewish Committee, Rabbi David Saperstein serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Kepresidenan RI, Komisioner Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam 2012-2018, Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Ada juga Presiden Congress of Christian Leaders dan Komisioner Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat, Pdt. Johnnie Moore. Sebagai pemantik diskusi, Chairman Institut Leimena Jakob Tobing danSenior Fellow Institut Leimena Alwi Shihab. Sebagai moderator, Matius Ho, Executive Director Institut Leimena.

Menteri Agama dalam sambutannya mengatakan tema yang diusung dalam webinar agama abrahamik kali ini penting untuk menggali pengalaman dan sharing knowledge antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia atau di negara-negara lainnya di dunia.

“Sharing knowledge bidang agama, budaya, politik dan dialog perdamaian itu penting untuk saling memperkaya ide, gagasan dan pengalaman,” kata Menag, Senin (24/11) malam.

Menurut Menag, jamak diketahui bahwa agama kadang disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk memicu intoleransi dan tindakan ektrimisme. Bahkan kelompok-kelompok ekstrimis di dunia banyak menyalahgunakan agama untuk semakin mengobarkan intoleransi, kebencian, dan permusuhan.

Mereka, lanjut Menag, bahkan mampu bekerjasama lintas batas negara. Dan lagi-lagi, kesenjangan hubungan antar umat muslim, Kristen, dan Yahudi, agama-agama besar keluarga Abrahamik inilah yang seringkali dimanfaatkan.

“Sudah saatnya kita melihat toleransi dan perdamaian lebih besar dari diri kita sendiri, lebih besar dari  negara kita sendiri. Sudah saatnya negara-negara dan bangsa-bangsa yang menghormati agama sebagai landasan toleransi, perdamaian, dan kemanusiaan bekerjasama, agar agama kembali pada hakikatnya yang sejati dan terhormat,” ujar Menag.

“Kita tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang justru melecehkan nilai-nilai luhur agama,” sambungnya.

Ditegaskan Menag, dalam kitab suci agama-agama Abrahamik, tidak ada satu ayat dan ajaran pun yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, atau segala bentuk perilaku negatif lainnya. Semua agama Abrahamik mengajarkan kasih-sayang, keadilan, persaudaraan, dan menghargai perbedaan.

“Agama-agama Abrahamik hadir untuk menyelamatkan manusia dan menganjurkan kehidupan damai. Semua umat beragama mendambakan kehidupan yang toleran dan damai,” tegas Menag.

“Semoga ini sebagai virtual meeting yang penuh kenangan untuk kehidupan yang lebih toleran dan damai terutama bagi keluarga agama-agama Abrahamik,” tutup Menag.

Menkopukm: Penerima Program Bansos Naik Kelas Menjadi Usaha Mikro

Suarapemerintah.id – Program-program Bantuan Sosial (Bansos) yang digulirkan pemerintahan Presiden Jokowi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Salah satunya adalah program Kewirausahaan Sosial yang digulirkan Kementerian Sosial RI. Sudah banyak penerima program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi mandiri.

“Saya melihat langsung keberhasilan program PKH di lapangan, dimana penerima PKH sudah mentas dan naik kelas menjadi usaha mikro,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara mengunjungi perajin Comring (Comro Singkong Kering) merek Raja Rasa di Desa Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (24/11).

Pemilik Comring, Yani Suryani, merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi dan memiliki potensi berwirausaha dan mendapatkan stimulus melalui ProKUs (Program Kewirausahaan Sosial) dari Kementerian Sosial RI.

“Artinya, dari program-program sosial yang sudah digulirkan pemerintah, sudah mulai terlihat ada pergerakan dan pertumbuhan di masyarakat,” tandas MenkopUKM.

Setelah naik kelas menjadi usaha mikro, Teten mendorong mereka untuk membentuk atau bergabung ke dalam wadah koperasi. “Saya berharap para pelaku usaha mikro tersebut dilembagakan ke dalam wadah koperasi. Tujuannya, agar bisa lebih mendapatkan nilai ekonomis bagi usahanya,” jelas Teten.

Dengan berkoperasi, lanjut Teten, para pelaku usaha mikro bisa lebih fokus dalam urusan produksi dan menjaga kualitas produk. “Urusan penyediaan bahan baku hingga pemasaran, akan dikerjakan koperasi,” imbuh MenkopUKM.

Teten menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mereka dalam mendirikan koperasi. “Setelah mendirikan koperasi, maka akan bisa mendapatkan pembiayaan murah untuk usaha mikro melalui koperasi,” kata Teten.

Dalam kesempatan itu pula, Teten menekankan adanya kesinambungan program antar kementerian. “Setelah dibina Kemensos melalui program kewirausahaan sosial, kini setelah menjadi usaha mikro menjadi binaan dari KemenkopUKM,” tukas Teten.

Sementara itu, Mensos Juliari mengungkapkan bahwa siklus program pengentasan kemiskinan sudah berjalan dan dilakukan secara tuntas. “Saat ini, penerima Bansos PKH sudah bisa mengakses KUR atau dana bergulir LPDB-KUMKM melalui koperasi,” ucap Mensos.

Untuk itu, Mensos mengharapkan keluarga penerima program PKH tidak terlalu lama, atau paling lama mendapat sentuhan program tersebut selama lima tahun.

“Dalam hitungan lima tahun itu harus sudah mentas atau naik kelas menjadi usaha mikro. Karena, yang mengantri program PKH masih banyak,” ungkap Juliari.

Mensos pun mengajak MenkopUKM untuk bekerjasama dalam hal database pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. “Kegiatan ekonomi keluarga harus terus berjalan. Setelah dari program PKH Kemensos, kini akan dilanjutkan KemenkopUKM sebagai usaha mikro,” pungkas Mensos.

Indonesia Jalin Kerja Sama Ekonomi Hijau dengan Swedia

Suarapemerintah.id – Pekan diskusi bertajuk Sweden-Indonesia Sustainability Partnership/SISP Week pada telah dimulai pada hari Senin, 23 November 2020 dan akan dilakukan selama lima hari kedepan secara virtual.

Kemitraan Indonesia-Swedia diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pemulihan ekonomi kedua negara di masa krisis akibat pandemi. Salah satunya melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan dan lebih hijau,” demikian dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pembukaanya.

Menlu Retno juga menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi berkelanjutan ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 yang baru saja berlangsung.

Menlu Retno mengajak pihak Swedia untuk terus mendorong peningkatan kerjasama bilateral, khususnya melalui investasi dalam industri hijau, penerapan teknologi hijau, peningkatan kapasitas, seraya terus memberikan peluang bagi kaum muda kedua negara untuk berkolaborasi.

Acara SISP Week selama lima hari ini (23-27 November 2020) adalah bagian dari rangkaian peringatan 70 tahun hubungan diplomatik RI-Swedia. Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang P.S. Brodjonegoro juga memberikan sambutan pembukaan di acara yang dihadiri oleh kalangan pemerintah, pengusaha dan akademisi kedua negara.

Dalam pesan video sambutannya, PM Stefan Löfven mengapresiasi kesamaan pandangan antara Indonesia dan Swedia dalam berbagai isu internasional, seperti multilateralisme, perdagangan bebas, perubahan iklim, tatanan dunia yang berbasis aturan, dan kesetaraan gender.

Tidak kalah pentingnya, PM Swedia juga mengajak Indonesia untuk bekerjasama meningkatkan solidaritas lintas batas negara dalam menghadapi pandemi COVid-19 yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan melebarnya kesenjangan ekonomi.

SISP Week mengangkat topik-topik terkait penguatan kemitraan yang berkelanjutan, yaitu: (i) Pencapaian Agenda 2030 dan inovasi (23/11), (ii) Transportasi perkotaan (24/11), (iii) Transisi energi bersih (25/11), (iv) Pengelolaan air dan sanitasi (26/11), (v) Kesehatan (27/11). Informasi lebih lanjut dan registrasi peserta untuk mengikuti acara SISP Week tersebut dapat diperoleh melalui tautan: bit.ly/SISPweek

Swedia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Hubungan diplomatik kedua negara telah dimulai sejak tahun 1950.

Dalam kurun waktu 70 tahun hubungan kedua negara, terdapat berbagai capaian kerjasama yaitu di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, pariwisata, transportasi dan pendidikan.

Menkeu : Manajer Aset yang Inovatif dan Kreatif Diperlukan untuk Aset Negara yang Produktif

Suarapemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan aset negara merupakan alat fiskal yang penting sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berharap penggunaan anggaran dipakai untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang tidak hanya berupa aset namun juga harus dapat dioptimalkan penggunaannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan asset manager / manajer aset yang memiliki ide inovatif, kreatif, kritik dan produktif agar aset optimal dan asetnya yang bekerja.

Hal tersebut disampaikannya pada acara Grand Final Kompetisi The Asset Manager 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melalui video conference pada Selasa (24/11).

Inilah pentingnya banyak sumber daya manusia yang harus diciptakan memiliki rasa, inovasi, dan motivasi dalam mengelola aset negara, sehingga memberikan manfaat, nilai tambah secara ekonomi maupun sosial, dan bekerja secara optimal,” tegasnya.

Disrupsi yang terjadi di masa pandemi banyak menciptakan kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi mengoptimalkan pengelolaan aset.

Dalam era digital dimana segala sesuatu bisa di-share, economic of sharing menjadi disrupsi baru sehingga diharapkan pengelolaan aset, sikap kolaborasi bisa menciptakan sharing economy juga diharapkan menjadi sesuatu yang melandasi inovasi dari para asset manager.

Dalam situasi covid tentu saya berharap inovasi akan muncul makin banyak kreativitas melihat berbagai kesempatan, melihat disrupsi yang terjadi kemudian memikirkan lagi bagaimana menciptakan kesempatan baru. Itulah yang saya harapkan para asset manager untuk terus melakukan berbagai inovasinya,” harap Menkeu.

Apabila suatu aset menjadi produktif, maka APBN akan sangat terbantu. Selain itu, juga membantu ekonomi bergerak dan tidak hanya masyarakat mendapatkan manfaat dari produktivitas, melainkan juga bisa memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan ini akan memberikan bantuan yang luar biasa bagi keuangan negara.

Dengan kompetisi Asset Manager, diharapkan ide-ide tidak akan berhenti, kreativitas dan produktivitas semakin terpacu. Kita berharap asset manager dapat memiliki talent, skill dan juga sikap produktif yang akan sangat membantu Indonesia membangun dan terus mencapai cita-cita menjadi negara maju,” tutup Menkeu

Tujuan Baru dan Ambisius Unilever Mengenai Sistem Pangan Masa Depan atau Future Foods

Suarapemerintah.id Unilever hari ini mengumumkan target penjualan baru dari bisnis alternatif daging dan susu nabati yang akan mencapai €1 miliar untuk lima hingga tujuh tahun ke depan. Pertumbuhan ini akan didorong melalui berbagai produk Unilever seperti The Vegetarian Butcher dan alternatif vegan dari merek-merek termasuk Hellmann’s, Magnum, dan Wall’s. Target ini merupakan bagian dari ambisi Unilever terkait Future Foods atau Pangan Masa Depan yang diluncurkan hari ini dengan dua tujuan utama, yaitu: membantu masyarakat melakukan transisi menuju pola makan yang lebih sehat dan mengurangi dampak lingkungan dari rantai makanan.

Unilever sebagai produsen merek-merek ternama seperti Lipton, Ben & Jerry, Magnum, Bango, Royco, Buavita, SariWangi, dan Wall’s juga berkomitmen untuk:

  • Memangkas sisa limbah makanan hingga separuhnya pada tahun 2025, di sepanjang rantai operasional langsung Unilever dari pabrik hingga rak – lima tahun lebih cepat daripada komitmen awal (sebagai bagian dari target Champions 12.3 coalition).
  • Menggandakan jumlah produk yang memberikan nutrisi baik – didefinisikan sebagai produk yang mengandung jumlah sayuran, buah-buahan, protein, atau nutrien mikro seperti vitamin, zinc, zat besi, dan iodium yang berdampak besar – pada tahun 2025.
  • Terus berupaya mengurangi kandungan kalori, garam, dan gula di semua produk.
  • Setidaknya 85% dari portofolio makanan Unilever akan mendukung pola makan yang memberikan asupan maksimal 5gr garam per hari pada tahun 2021
  • Dalam hal es krim kemasan, 95% produk akan mengandung kurang dari 22gr gula total dan 250 Kkal per porsi pada tahun 2025
Hanneke, Presiden Divisi Foods & Refreshment Unilever, mengatakan “Sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia, kami memiliki peran yang besar dan penting dalam membantu melakukan transformasi pada sistem pangan masa depan global. Kami tidak bisa menentukan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi kami bisa mengupayakan agar makanan dengan alternatif nabati dan lebih sehat bisa diakses oleh semua orang. Ini merupakan target yang sangat berani dan luas, tapi ini adalah komitmen kami untuk bisa menjadi force for goods, atau untuk menjadi kekuatan pendorong kebaikan.

Sudah diakui secara luas bahwa sistem pangan masa depan global saat ini tidak adil dan tidak efisien.

Satu miliar orang di seluruh dunia kelaparan1, sementara dua miliar lainnya mengalami obesitas atau kelebihan berat badan2 . Sepertiga dari semua makanan yang diproduksi terbuang begitu saja3 . Peternakan adalah kontributor terbesar kedua dari emisi gas rumah kaca (GRK) sesudah bahan bakar fosil, dan menjadi penyebab utama deforestasi, polusi air dan udara, serta punahnya keanekaragaman hayati4 . Laporan EAT-Lancet 2019 menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan makanan nabati dan lebih sedikit makanan hewani akan memberikan lebih banyak manfaat bagi kesehatan dan lingkungan5 .

Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor bidang Kebijakan dan Etika Makanan & Pertanian Global di Universitas Johns Hopkins dan salah satu penyusun laporan EAT-Lancer mengatakan, “Pola makan harian masyarakat perlu berubah secara drastis selama tiga dekade ke depan untuk memastikan setiap orang mendapatkan makanan tanpa mengeksploitasi sumber daya planet ini. Dengan meningkatkan produksi makanan dan melindungi lingkungan makanan, mentransformasi kebiasaan makan, serta mengurangi sampah makanan, kita dapat mulai menyelesaikan berbagai masalah. Komitmen Unilever adalah bagian tidak terpisahkan dalam membantu masyarakat melakukan perubahan pola makan dengan produk-produk makanan yang lebih sehat, berkelanjutan, mudah diakses, dan terjangkau bagi konsumen.”

Liz Goodwin, Senior Fellow dan Director Food Loss and Waste di World Resources Institute menambahkan, “Makanan yang terbuang dan sampah makanan berdampak sangat besar bagi ekonomi global, lingkungan, dan masyarakat. Faktanya, makanan yang terbuang dan sampah makanan berkontribusi pada sekitar 8% dari emisi gas rumah kaca, serta menyia-nyiakan lahan dan air yang digunakan dalam produksi makanan. Kita perlu sebanyak mungkin perusahaan untuk memikul tanggung jawab, memprioritaskan masalah makanan yang terbuang dan sampah makanan, serta mengambil tindakan untuk menguranginya. Kami mengapresiasi Unilever yang telah memperlihatkan kepemimpinan dalam bidang ini. Mengingat ukuran dan jangkauan Unilever, komitmen mereka untuk memangkas sampah makanan hingga separuhnya di seluruh operasi global mereka akan mendorong pihak-pihak lain untuk turut mengambil tindakan.”

Selama beberapa tahun terakhir, Unilever telah memperluas bisnisnya dengan menyediakan produk nabati sebaai alternatif pengganti daging dan susu. Setelah mengakuisisi The Vegetarian Butcher pada tahun 2018, Unilever telah mengembangkan produk daging nabati ini ke lebih dari 30 negara dan dipilih sebagai pemasok Whopper Nabati dan Nugget Nabati Burger King di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Unilever Indonesia juga memiliki ambisi yang sama untuk membantu masyarakat melakukan transisi menuju pola makan yang lebih sehat dan mengurangi dampak lingkungan dari rantai makanan. Hernie Raharja selaku Director of Foods and Beverages PT Unilever Indonesia, Tbk. menerangkan, “Merupakan tanggung jawab kami sebagai salah satu perusahaan FMCG yang telah berada hampir 87 tahun di Indonesia untuk menyediakan produk-produk makanan yang baik bagi masyarakat, yang mendukung pola makan yang lebih sehat. Saat ini, 82% dari portofolio makanan, minuman, dan es krim kami telah memenuhi Standar Nutrisi Tertinggi yang secara internal kami terapkan – standar ini mengacu kepada standar World Heath Organization (WHO).”

“Kami secara konsisten melakukan inovasi dengan meluncurkan produk yang baik seperti Royco yang menggunakan garam beriodium, Royco Kaldu Jamur yang mendukung pangan nabati dengan inovasi memberikan rasa gurih tanpa penguat rasa, dan Buavita yang penuhi 100% Vitamin C harian. Kami juga secara konsistem mengurangi kadar gula, garam, dan lemak, misalnya Bango Light yang 30% lebih rendah gula dibandingkan Bango yang biasa. Es Krim Paddle Pop kami juga dibuat secara bertanggungjawab untuk anak-anak dimana setiap sajian es krim mengandung tidak lebih dari 110 kkal, 12 gr gula total dan 3 gr lemak jenuh. Tidak hanya menghadirkan produk yang berkualitas, dan baik untuk dikonsumsi masyarakat, kami juga melakukan serangkaian program edukasi mengenai nutrisi dan pola makan sehat untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia,” lanjut Hernie.

Salah satunya melalui program Royco Nutrimenu yang digagas sejak 2019, berupa rangkaian kegiatan edukasi mengenai permasalahan gizi di Indonesia dan pentingnya gizi seimbang sesuai prinsip Isi Piringku yang dianjurkan pemerintah. Kami memastikan bahwa resep pada Royco Nutrimenu sesuai dengan Standar Nutrisi Tertinggi kami dan prinsip Isi Piringku. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Institut Pertanian Bogor dalam meluncurkan program ini. Hingga kini, program Royco Nutrimenu telah disebarluaskan di Lombok, Garut, Cianjur, Kalimantan, Jawa Tengah dan menjangkau lebih dari 20.000 rumah tangga dan 180.000 remaja di pondok pesantren untuk bergabung dalam Gerakan 21 hari Nutrimenu. Royco juga mengaktifkan edukasi Nutrimenu ini secara digital, dan telah berhasil menjangkau 2 juta keluarga.

Sedangkan untuk mendukung ketahanan pangan yang bekelanjutan, Bango telah meluncurkan kampanye Bango Pangan Lestari sebagai payung besar dari keseluruhan inisiatifnya dalam mendorong pertanian yang berkelanjutan – baik yang selama ini telah dijalankan, seperti pemeliharaan kedelai hitam Malika, maupun inisiatif lainnya di masa depan. Program ini menggarisbawahi tiga pilar penting, yaitu: Pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan; Perlindungan kesejahteraan petani dan keluarganya; dan Penggalakkan regenerasi petani.

Pada tahun 2019, Unilever secara global berkomitmen untuk melakukan investasi senilai €85 juta untuk ‘The Hive‘, pusat inovasi makanan di Universitas Wageningen, Belanda yang mendukung penelitian tentang bahan-bahan nabati dan alternatif daging, tanaman pangan yang efisien, kemasan makanan yang berkelanjutan, dan makanan bergizi.

Lebih lanjut, target dari Divisi Food & Refreshment kami sejalan dengan komitmen perusahaan secara global bahwa pada tahun 2023 akan mencapai rantai pasokan bebas deforestasi. Target ini juga mendukung komitmen investasi €1 miliar untuk Iklim & Alam baru; serta mendukung emisi nol bersih untuk semua produk pada tahun 2039. Secara global perushaan juhga berkomitmen untuk beralih menggunakan kemasan yang 100% bisa dipakai ulang, didaur ulang, atau dijadikan kompos pada tahun 2025.

Sistem Merit Manajemen ASN Kemenkumham Raih Predikat ‘Sangat Baik’

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperoleh hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan predikat ‘sangat baik’. Penerapan sistem merit ini merupakan program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut. “Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kemenkumham telah melaksanakan delapan aspek manajemen ASN dengan sangat baik,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kemenkumham.

Kedelapan aspek yang dimaksud yakni merencanakan kebutuhan pegawai; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.

“(Penghargaan) ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan, tetapi jangan kemudian membuat kita terlena, karena predikat ini akan dievaluasi setiap dua tahun,” kata menkumham, Senin (23/11/2020) siang. Pencapaian ini menimbulkan konsekuensi bagi seluruh jajaran untuk memelihara dan merawatnya, antara lain dengan cara mengembangkan talent pool yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Sebelumnya, Ketua KASN, Agus Pramusinto mengatakan ASN harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa, termasuk didalamnya perkembangan teknologi informasi (TI). “Kita saksikan Kemenkumham sudah betul-betul mengadaposi (perkembangan) TI yang luar biasa. Kita saksikan apa yang dilakukan itu betul-betul TI based, dan mudah-mudahan itu juga bagian dari kemudahan para pimpinan untuk memonitor,” ujar Agus.

Dalam konteks TI dan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, penggunaan TI tidak mungkin ditinggalkan. “Saya kira dalam kondisi sekarang ini kita harus kerja lebih cepat, lincah, dan mampu beradaptasi dengan perubahan,” kata Agus. “Itu semua memerlukan kerja kolaboratif, secara horizontal maupun vertikal, bahkan juga diluar kementerian (swasta), yaitu kolaborasi secara diagonal,” tambahnya.

Di tahun 2024, KASN memiliki target 100 persen K/L minimal harus mendapatkan predikat ‘baik’. “Kemenkumham sudah (mendapatkan predikat) sangat baik. Alhamdulillah ini meringankan kerja kami di KASN yang harus memastikan penerapan sistem merit di 719 instansi pemerintah,” ucap Agus. Sedangkan di level provinsi targetnya adalah 85 persen dari 34 provinsi, sementara untuk kabupaten 30 persen.

“Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan panutan untuk (instansi pemerintah) yang lain untuk mempercepat proses sistem merit,” pungkasnya.

Hadapi Triple Disruption Birokrasi Mendadak Berubah Jadi Digital

Suarapemerintah.id – Merebaknya wabah pandemi Covid-19 di seluruh dunia, telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kita saat ini menghadapi triple disruption yang membuat birokrasi kita mendadak berubah menjadi digital.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan situasi ini membutuhkan perubahan mindset yang luar biasa dari birokrasi konvensional menjadi birokrasi digital.

“Sebetulnya sudah dari 15 tahun yang lalu kita melakukan new normal, ketika milenial itu menjadi demographic bonus. Tapi kita tidak merespon secara tepat,” ujar Bima.

“Ketika revolusi industri 4.0 (datang), kita juga tidak cepat mengantisipasi. Kemudian datang Covid-19,” tambahnya pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ketiga hal tersebut sekarang menjadi satu (triple disruption) yang membuat birokrasi kita mendadak menjadi birokrasi 5.0.

“Semuanya serba digital dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Bima saat membawakan materi bertajuk ‘Pengarahan tentang Pembinaan Karir SDM Pasca Penyederhanaan Birokrasi’.

Dunia digital ini akan memaksa kita untuk mengubah cara kita bekerja.

Pertama, pekerjaan akan menjadi lebih kompleks karena sifat dari digital itu adalah bersatu (terintegrasi).

“Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih luas, multi model, dan ini membutuhkan kolaborasi,” kata Bima.

“Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menaklukkan integrasi dunia digital, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Konsekuensi ketiga, digital itu akan mengganggu hierarki,” tambahnya.

Menurut survey yang dilakukan BKN, setiap kementerian/lembaga saat ini kelebihan 20 persen pegawai.

“Bukan kelebihan dari sisi jumlah, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa ketika WFH (work from home), karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi informasi,” ucap Bima.

Perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini, memaksa kita untuk berubah. Perubahan terjadi dimana-mana.

“70 persen profesi yang ada sekarang akan punah, digantikan oleh pekerjaan yang baru,” ucap Bima.

“Perubahan untuk meringkas birokrasi adalah langkah awal dari perubahan yang akan banyak dilakukan kedepan. Jadi ini bukan final policy, tapi justru awal dari perubahan-perubahan yang akan terjadi secara organisasi,” sambung Bima.

Presiden dalam momentum pelantikannya di MPR menginginkan bahwa level organisasi birokrasi itu dapat disederhanakan.

“Ini adalah suatu instrumen, bukan tujuan. Output-nya adalah birokrasi itu menjadi lebih responsif, dan outcome-nya adalah pelayanan publik yang menjadi lebih baik,” ujar Bima.

Ketika kita melakukan penyederhanaan birokrasi, output dan outcome ini harus tercapai.

“Karena kalau tidak, kita hanya akan melakukan pemotongan atau penyederhanaan birokrasi saja, tanpa menghasilkan birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Reformasi Birokrasi, Pejabat Eselon I dan II Harus Mampu Menjadi Leader

Suarapemerintah.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan reformasi birokrasi secara menyeluruh selesai pada Juli 2021. Reformasi birokrasi pun tidak hanya diukur dari besaran tunjangan kinerja semata, tetapi juga bagaimana membangun pemerintahan yang akuntabel dan cepat dalam memberikan pelayanan. Reformasi birokrasi juga menegaskan bahwa pejabat eselon I dan eselon II harus mampu menjadi seorang leader.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan hingga hari ini, hampir 81 persen proses reformasi birokrasi sudah selesai.

“Kemudian tahun depan minimal 3-4 bulan, manajemennya akan bisa kita tata dengan baik,” ujar Tjahjo pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Penyederhanaan birokrasi didasari pada kondisi birokrasi yang hierarkis dan berbelit-belit. Tujuannya adalah mengambil keputusan yang cepat. Adapun lingkup penyederhanaan birokrasi itu melalui kebijakan, yang salah satunya adalah menyederhanakan struktur organisasi, transformasi jabatan, dan transformasi manajemen kerja.

“Saya sebagai MenPAN-RB sudah mengawali di tahun pandemi ini untuk menata kelembagaan-kelembagaan yang ada. Contohnya, bagaimana menjadikan Bakamla (Badan Keamanan Laut) itu leading sector, (nanti) dibawah (koordinasi)nya ada (Direktorat Jenderal/Ditjen) Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Polair (Kepolisian Perairan), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan),” urai Tjahjo.

“Di laut saja banyak sekali yang berkuasa, kita tata kelembagaan ini. Jangan sampai nanti timbul overlapping,” ujar Tjahjo, Senin (23/11/2020) siang. “Ini mulai kami tata pelan-pelan dengan baik, (termasuk) pengurangan-pengurangan beberapa eselon yang ada,” sambungnya.

Saat memberikan materi tentang ’Strategi Penyelarasan Organisasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi’, Tjahjo menjelaskan terdapat lima tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini, termasuk juga didalamnya tantangan yang dihadapi oleh ASN.

Pertama adalah masalah radikalisme dan terorisme. “Ini ancaman yang paling berat di lingkup ASN,” kata Tjahjo.

Kedua, memahami area rawan korupsi, seperti perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, retribusi dan pajak, pengadaan barang/jasa, dan ‘jual-beli’ jabatan.

“Ketiga, narkoba. Keempat, bencana alam yang setiap saat bisa muncul, dan terakhir wabah Covid-19,” tambahnya.

Tiga Kata Apresiasi Yasonna Pada Bambang Rantam

Suarapemerintah.id – Memiliki jalan karir yang panjang, hampir 32 tahun mengabdi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dimana lebih dari dua per tiga dari periode tersebut menjadi seorang pimpinan, membuat Bambang Rantam Sariwanto layak untuk dijadikan panutan. Pimpinan tertinggi Kemenkumham saat ini, Yasonna H. Laoly, mengapresiasi Bambang Rantam lewat tiga kata: smartworkaholic, dan rewel.

“Saya memberikan apresiasi kepada saudara Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto, yang telah bersama-sama dengan saya memimpin Kemenkumham selama enam tahun,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat me-launching buku ‘BRS Pada Suatu Masa’ di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kemenkumham.

Yasonna menilai, Bambang merupakan sosok yang visioner, menginspirasi, dan pekerja keras, hingga masa-masa akhir pengabdiannya sebagai seorang ASN. Sedikit berkisah, pada waktu Bambang menunjuk seorang penulis untuk bukunya ini, penulis tersebut bertanya kepada Yasonna untuk memberikan satu kata tentang Bambang.

“Saya (bilang) tidak cukup (kalau) satu kata, tapi tiga kata. Smartworkaholic, rewel,” kata Yasonna.

“Memang saya dengar cerewet, (tapi) sama saya tidak berani cerewet, pastilah itu. Rewel itu artinya menuntut yang terbaik juga, belakangan ini milenial, harus mengikuti zaman,” tambahnya.

Buku ini ditulis dengan sangat menarik, berisi perjalanan hidup, pekerjaan, sampai dengan pencapaian puncak kariernya membantu dan melayani beberapa Menkumham.

“Sebagai ASN Kemenkumham, pantas rasanya kalau buku ini kita baca dan melengkapi koleksi literatur buku di rumah kita masing-masing,” ucap Yasonna, Senin (23/11/2020) siang.

Buku ini merupakan momen dalam pengabdian pria yang akrab disapa BRS selama memimpin Kemenkumham. Yasonna merekomendasikan buku ini kepada generasi muda yang ingin banyak belajar tentang pengalaman hidup dan pengambilan keputusan.

“(Sulit) mengambil keputusan dalam suasana banyak pilihan, dan (momentum itu) mengharuskan kita (untuk) ambil keputusan. Daripada tidak mengambil keputusan, walaupun pahit, (keputusan) itu kita harus ambil,” ungkap Yasonna.

“Pelajaran-pelajaran (hidup) dari orang-orang yang berpengalaman ini, buat generasi muda, perlu. Karena pengalaman hidup adalah guru yang terbaik,” pungkasnya.