Peluncuran Program Manufacture Institute PT INKA (Persero)
Suarapemerintah.id – Jumat, 13 November 2020, Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemendikbud RI, PT INKA (Persero), Poltikenik Negeri Madiun dan SMK Binaan PT INKA (Persero) menandatangani perjanjian kerjasama peluncuran Program Manufacture Institute PT INKA (Persero) sekaligus Peluncuran Program SMK – Diploma 2 Jalur Cepat, Program Peningkatan Prodi Diploma 3 Menjadi Sarjana Terapan.
Program Manufacture Institute ini merupakan penugasan dari Kementerian BUMN, dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM lulusan SMK/vokasi serta mempersiapkan talent-talent di masa depan yang lebih produktif dan kompetitif. Selain itu, program ini merupakan salah satu wujud nyata peran industri dalam rangka link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri.
Salah satu realisasi dari program Manufacture Institute ini adalah Program Peningkatan Prodi Diploma 3 Menjadi Sarjana Terapan dan Program SMK – Diploma 2 Jalur Cepat yang dalam waktu dekat ini akan dibuka yaitu Program Studi D2 Pembentukan Logam. Sebagai pilot project, PT INKA (Persero) akan menggandeng Politeknik Negeri Madiun dan SMK PGRI 1 Mejayan. Kedepan, kami berencana untuk memperbanyak cakupan program studi D2 secara bertahap dan tentunya akan bisa diikuti oleh seluruh SMK Binaan PT INKA.
Sebagai industri yang terus berkembang, PT INKA berkomitmen untuk turut serta memajukan dunia pendidikan melalui program-program vokasi yang telah dan sedang berjalan, diantaranya:
1.Kelas Teaching Industry yang telah berjalan sejak tahun 2019;
2.Magang bagi mahasiswa dan dosen;
3.Program Penelitan dan Pengembangan antara INKA dan Perguruan Tinggi; dan
4.Pemberdayaan SMK melalui Program Lengan Produksi INKA.
Sementara itu dalam video telekonferensi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berpesan, “Melalui program ini, siswa bebas memilih lulus di akhir tahun ketiga atau melanjutkan ke Diploma Dua jalur cepat. Lalu melalui Program Peningkatan Prodi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan (Diploma Empat-D4), peserta didik berkesempatan menambah satu tahun untuk mendapatkan keterampilan yang lebih dalam sehingga berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,”
Dalam sambutannya, Direktur Utama PT INKA (Persero) menyampaikan harapan untuk Program Manufacture Institut, Program Peningkatan Prodi Diploma 3 Menjadi Sarjana Terapan dan Program SMK – Diploma 2 Jalur Cepat ini akan menjadi terobosan dibidang pendidikan vokasi yang nantinya akan melahirkan lulusan-lulusan yang berjiwa profesional dan kompeten sesuai kebutuhan dunia industri di masa depan.
Pjs Wali Kota Medan Buka Sosialisasi Katalog Lokal Pengadaan Aspal Kemasan dan Beton Ready Mix Medan
Suarapemerintah.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan, Khairul Syahnan, Jumat (13/11) membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Penyedia Barang/Jasa yang Akan Ikut Serta Dalam Kegiatan Katalog Lokal Kota Medan Pengadaan Aspal Kemasan dan Beton Ready Mix pada Dinas Pekerjaan Umum Medan.
Syahnan mengungkapkan apresiasi kegiatan yang diselenggarakan Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan ini. Dia mengatakan, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
“Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Medan adalah menyelenggarakan E-Katalog Lokal,” ujarnya.
Syahnan menyampaikan, Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan akan melaksanakan proses Katalog Elektronik Lokal dengan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.
Pada bagian lain Syahnan juga mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta sosialisasi dan bimbingan teknis.
Sebelumnya Plt Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan, Bahrian Effendi Dalimunthe, S.Sos., M.Si melaporkan kegiatan katalog lokal pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix sudah pernah ditayangkan dalam Katalog Elekronik Lokal Kota Medan pada 2018 sampai 2020. Kontrak payung telah berakhir pada 31 Agustus 2020 sehingga kedua produk tersebut tidak ditayangkan lagi pada E-Katalog Lokal Kota Medan.
Bahrian memaparkan, setelah melakukan survey, evaluasi, dan kajian, akhirnya dismpulkan bahwa aspal kemasan dan beton ready mix layak dan memenuhi persyaratan untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Kota Medan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Ayat A, B, dan C Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, yakni dibutuhkan oleh perangkat daerah, standar atau dapat distandarkan, dan bersifat berulang.
“Secara umum sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para penyedia barang dan jasa serta para pemangku kepentingan tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan Katalog Lokal Kota Medan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik,” ucap Bahrian.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ini disampaikan oleh Ketua Tim Kajian Katalog Lokal Beton dan Aspal Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan, Johan. Dia memaparkan secara rinci Aspek Regulasi dan Proses Pembentukan Katalog Elektronik.
Dia juga menjelaskan tentang manfaat dari katalog elektronik meliputi penghematan sumber daya manusia, waktu, dan biaya. Selain itu juga transparan harga barang dan jasa serta spesifikasi teknis, pengurangan biaya karena memperoleh cost reduction, melalui pemotongan rantai distribusi dan konsolidasi pengadaan, dan sesuai kebutuhan yakni dapat memilih produk sesuai kebutuhan.
Selain manfaat, dia juga menyebutkan beberapa keuntungan dari penerapan katalog elektronik ini, yakni proses e-Purchasing dan proses Pra Katalog lebih cepat, proses pengiriman Barang lebih dekat, penambahan produk ke dalam katalog sesuai dengan kebutuhan, dan memajukan industri lokal.
Sosialisasi dan bimbingan teknis ini berjalan secara dialogis. Para peserta tampak antusias bertanya dan mendapat jawaban secara rinci dari narasumber.
Bupati Bogor: Kader PKK Harus Peka dan Peduli Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat
Suarapemerintah.id – Bupati Bogor, Ade Yasin membuka pelatihan kepemimpinan dan Peningkatan Kapasitas Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan di Kabupaten Bogor, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong pada Jumat (13/11).
Dalam sambutannya Bupati Bogor mengatakan bahwa selama ini Kader PKK Kabupaten Bogor telah banyak berperan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, yang menjadi tujuan PKK, yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan lahir dan batin serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kader PKK juga aktif dalam edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan secara masif dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pemberian bantuan, makanan, sembako, masker dan kegiatan lainnya untuk meredam dampak pandemi,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta membantu tugas-tugas Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh khususnya untuk perempuan dan anak-anak.
“Saya harap para Kader PKK dapat terus meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, serta lebih banyak bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan lebih sering turun ke lapangan, untuk membantu memantau kondisi riil di masyarakat,” katanya.
Ade Yasin juga berharap kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas para kader PKK serta membangun motivasi dan komitmen para penggerak PKK di tingkat Kecamatan untuk lebih baik lagi dalam berorganisasi dan membangun ketahanan keluarga.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Hj. Halimatu Sadiah Iwan mengatakan bahwa semoga para ketua dan sekretaris TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan pelatihan ini dapat memperoleh pengetahuan dan peningkatan wawasan kreativitas sehingga bisa diimplementasikan di tengah tengah masyarakat.
“Saya minta ilmu dari pelatihan kali ini dapat diterapkan serta menyentuh masyarakat jadi tidak hanya acara seremonial semata,” harapnya.
Covid-19 dan Pilkada jadi Sorotan Kunker Komisi III DPR di Kanwil Kemenkumham Kaltim
Suarapemerintah.id – Penanganan COVID-19 dan persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 menjadi sorotan Kunjungan Kerja/Kunker Spesifik Komisi III DPR RI ke Kalimantan Timur siang ini Kamis 12/11/2020.
Tim Kunker yang di Pimpin oleh Pengeran Khairul Saleh dari Fraksi PAN, menggelar Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Kalimantan Timur.
“Dengan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, maka dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI untuk menganalisa secara transparan dan obyektif”, ujar Pangeran Khairul Saleh pada rapat kerja yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Agus Subandriyo, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak, serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Rapat kerja yang di gelar di Gedung Mahakam Mapolda Kaltim ini terungkap data pegawai serta penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (lapas/rutan) di Provinsi Kaltim yang terinfeksi covid-19, “terdapat 39 pegawai menjadi suspect covid-19 pada lapas/rutan di seluruh Kaltim, dari 39 pegawai tersebut terkonfirmasi 14 pegawai. Sementara warga binaan pemasyarakatan (WBP) 442 suspect dan dari jumlah tersebut 18 WBP terkonfirmasi covid-19”, terang Agus Subandriyo.
Selain di lapas/rutan Kakanwil yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun ini, juga menyampaikan terdapat 6 pegawai terkonfirmasi covid-19 di kantor imigrasi seluruh Kaltim dan 8 pegawai terkonfirmasi pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim.
Dalam upayanya mencegah dan menangani pandemi covid-19 ini, Agus Subandriyo menginstruksikan pegawai yang terdeteksi covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri dengan berkoordinasi Tim Gugus Covid-19 Samarinda.
Dipaparkan pula beberapa upaya lainnya seperti penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja sesuai ketentuan 3M serta pengukuran suhu tubuh seluruh pegawai dan pengunjung yang memasuki lingkungan kerja.
“Sarana dan prasarana berupa wadah cuci tangan, bilik disinfektan serta hand sanitizer juga telah disediakan, swab-PCR Test secara berkala dan sterilisasi ruang kerja dengan penyemprotan dibantu oleh BNPB Kaltim juga telah dilaksanakan”, tutur Agus Subandriyo.
Menyinggung pelaksanaan pilkada untuk memastikan setiap warga binaan pemasyarakatan di setiap lapas/rutan wilayah Kaltim mendapatkan hak pilihnya, Agus Subandriyo menuturkan pihak lapas/rutan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) bagi WBP.
“Selain itu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengenai mekanisme dan teknis terkait pelaksanaan pilkada serentak di Kaltim”, ujarnya.
Sementara mengenai pencegahan masuknya narkoba di lapas/rutan yang juga menjadi pertanyaan anggota dewan, Agus Subandriyo menyatakan jika terjadi pelanggaran terkait unsur pidana maka segera ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada pihak kepolisian.
Tindakan disiplin internal juga diterapkan bagi WBP yang melakukan pelanggaran berupa isolasi/tutupan sunyi dan dimasukkan dalam register F (register pelanggaran), “serta pencabutan atau penundaan hak integrasi maupun remisi”, tegas Agus Subandriyo.
Suarapemerintah.id – Kedatangan Tim Kunker Komisi III DPR RI yang dipimpin H. Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III) dalam rangka mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Selain itu untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan.
Over Kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di masa pandemi covid-19 ini menjadi salah satu pembahasan pada kunker Komisi III DPR ke Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara ini diikuti oleh Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.(12/11/2020).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Sutrisno mengatakan bahwa dalam rangka Mengurangi over crowded di Lembaga Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham telah melakukan langkah-langkah diantaranya Optimalisasi pemberian hak Integrasi (PB,CB,CMB,Asimilasi) dan Remisi, Mutasi Narapidana ke UPT Pemasyarakatan lain dan alternatif pemberdayaan Restorative Justice dan Rehabilitasi pengguna narkoba.
“Over kapasitas itu dari dulu, tetapi sekatang lebih parah karena memang sudah keadaanya sudah seperti itu. Lapas di Sumut ini termasuk nomor satu yang paling padat di Indonesia.”Kata Sutrisno.
Dimasa pandemi covid-19 ini Kanwil Sumut telah membuat kebijakan di Lapas dengan memperhatikan kapasitas ruang Isolasi yang ada di Lapas/Rutan/LPKA. Selain itu penerimaan tahanan dengan melakukan Rapid Test di tempat oleh Tim Medis Lapas/Rutan/LPKA dan Pengecekan Suhu badan kurang dari 37,5 °C dan melakukan protokol kesehatan, penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi tentang prilaku hidup bersih sehat.
Terkait Pilkada, Sutrisno mengatakan bahwa Jumlah WBP yang memiliki NIK Aktif sebanyak 4.522 orang pada 19 UPT Pemasyarakatan, sementara yang tidak memiliki NIK Aktif sebanyak 9.698 orang. “Ada beberapa kendala diantaranya masih banyak WBP yang tidak punya NIK dan data WBP tidak sesuai dengan domisili.” Kata Sutrisno.
Beberapa pandangan dari anggota diantaranya anggota DPR RI, Hinca IP Pandjaitan (F-P. Demokrat) yang menyoroti tentang over kapasitas di Lapas. Ia mengatakan bahwa harus jelas dulu siapa korban kejahatan narkoba, siapa bandar narkoba agar jelas siapa yg harus ditahan dan siapa yang harus direhabilitasi.
“Hentikan menangkapi korban-korban narkotika karena mereka harus direhabilitasi, hentikan mempidanakan korban-korban narkoba itu.”Kata Hinca.
Hal senada juga dikatakan Muhammad Syafii (F-P. GERINDRA) mengatakan bahwa 70 persen lebih di Sumut ini adalah tahanan kasus narkoba. “Ini perlu adanya duduk bersama antara kepolisian dan kanwil kemenkumham untuk masalah ini.”Ucap Syafii.
Wakil Walikota Yogyakarta Bersepeda Mengelilingi Kecamatan Jetis
Suarapemerintah.id – Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengawali kegiatannya di hari Jumat (12/11/2020) pagi dengan bersepeda bersama warga masyarakat Jetis.
Wawali mengatakan jika kegiatan bersepedanya ini selain untuk menjaga kesehatan fisiknya juga untuk mengeksplore potensi wilayah yang ada di Kecamatan Jetis.
“Ada banyak manfaat yang didapat dari kegiatan bersepada, kegiatan bersepeda selain akan membuat orang menjadi sehat jasmani dan rohani juga memupuk rasa setiakawan, kebersamaan dan gotong royong” jelasnya di kantor Kecamatan Jetis.
Menurutnya di masa pandemi, potensi kampung harus di tonjolkan dan dikenalkan oleh seluruh masyarakat agar kebangkitan ekonomi kampung di Kota Yogya bisa berjalan dengan cepat.
“Ini bagian dari upaya kita untuk mengkampanyekan hidup sehat dengan bersepada, selain itu momentum ini juga untuk mengenalkan potensi-potensi kampung kepada masyarakat sehingga kebangkitan ekonomi kampung di Kota Yogya bisa berjalan dengan cepat,” katanya.
Ia menilai dengan maraknya orang besepeda sebenarnya sebuah potensi bagi dunia pariwisata, hanya saja, potensi tersebut baru bisa dimaksimalkan saat pandemi Covid-19 telah usai.
pihaknya berharap momentum bersepeda di tengah masyarakat setelah pandemi nanti bisa terus dibiasakan, dinikmati, dipelihara agar dapat berubah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya baru di masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota mengimbau kepada para peserta dan kepada masyarakat agar dalam beraktifitas agar selalu menjalankan protokol kesehatan.
“Silahkan warga masyarakat melakukan aktifitas, namun harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Harus pakai masker, menjaga jarak, jaga kebersihan, sering cuci tangan dan tidak berkerumun,” tuturnya.
Pihaknya menjelaskan dalam new normal masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam beraktifitas, karena ini untuk menekan agar penyebaran Covid-19 bisa diputus mata rantainya.
Suarapemerintah.id – Produsen home and kitchen appliances, Oxone, sukses dalam melakukan digital branding sehingga menjadikan produk-produk Oxone top of mind di masyarakat. Kesuksesan tersebut adalah buah manis dari konsisten yang dilakukan Oxone selama ini dalam meghadirkan konten yang update setiap hari.
Membangun branding bagi sebuah merk sangat penting terutama untuk dikenal oleh masyarakat. Simpelnya, jika sudah mengetahui nama brand suatu produk maka itu akan terpatri dalam pikiran masyarakat. Salah satu brand hebat yang menitikberatkan dalam kegiatan branding adalah Oxone.
Oxone berhasil membangun branding mereka dari era konvesional hingga digital sekarang. Untuk digital, popularitas Oxone bisa dilihat dengan indikasinya jumlah pengikut di media social. Di Instagram misalnya, sudah ada 326 ribu pengikut dan sudah tercentang biru atau terverifikasi.
Selain itu dengan indikasinya kesuksesan bisa dilihat dari beragam penghargaan yang berhasil diraih.
Salah satu penghargaan bergengsi yang diraih ialah Indonesia Digital Popular Brand (IDPBA) Award. IDPBA adalah sebuah event yang digags oleh Infobrand Group. Event ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada merk-merk yang sukses dan berjaya di ranah digital
Capaian tersebut membuat pihak Oxone semakin terpacu untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru baik secara produk ataupun layanan komunikasi dan pemasaran secara digital.
Dunia digital diakui pihak Oxone sebagai dunia yang baru dan berbeda dari pemasaran konvesional. Salah satu kunci keberhasilan adalah konten yang up to date setiap harinya.
Yenni Kusuma, Direjktur PT. Octa Utama (Oxone) Menuturkan dengan adanya konten yang berkesinambungan tersebut dengan cepat mengerek nama Oxone di ranah digital.
Terkait konten dalam media sosial Oxone, Yenni menyebut untuk bisa menghadirkan konten setiap hari, ditunjang dengan adanya studio yang dimiliki Oxone.
Activity kitchen OXONE bareng Chef William Gozali
Adanya studio tersebut juga membantu Oxone menghadirkan variasi konten beragam tidak hanya foto-foto produk tapi juga video.
‘’Kami juga memiliki konten memasak dan baking dengan house chef yang kami punya. Ada IG Live rutin yang kami jadwalkan setiap hari Sabtu’’. Ujar Yenni.
Terbukti aktivitas IG Live tersebut juga sekaligus untuk memperkuat kelekatan (engagement) dengan konsumen. Ditambah lagi dalam konten video memasak tersebut, Yenni selalu menghadirkan resep-resep makanan yang sedang hits.
Tidak Terpengaruh Pandemi
Aktifnya Oxone di ranah digital patut disyukuri oleh Yenni, pasalnya selain beragam penghargaan yang diraih, juga menjadi cara untuk bisa survive di kala pandemi Covid-19.
IG menjadi wadah untuk amplifikasi kampanye ‘Stayathome with Oxone’. Yenni memaksimalkan fitur yang ada di IG, yaitu ‘swipe up’ dalam fitur Instagram Story untuk mempermudah konsumen bisa terhubung langsung dengan situs penjualan Oxone.
‘’Melalui story, kami mengintergrasikan pemasaran dengan penjualan. Tidak hanya di digital (IG), namun konvensional seperti billboard juga kami beri QR code untuk membantu konsumen, ‘’ jelasnya.
Dengan penjualan yang shifting ke digital, untuk memperkuat layanan, maka Oxone mengalihkan para SPG untuk bekerja secara digital. Strategi ini sangat berhasil, Oxone menjadi brand yang terbilang tumbuh meski dikala pandemic.
Digital juga membantu kegiatan CSR Oxone. Selama ini Oxone sangat aktif dalam kegiatan CSR terutama membantu anak-anak disabilitas khususnya penderita down syndrome.
Oxone disability awareness program
Yenni menyebutkan sebelum pandemi, pihaknya bekerjasama dengan Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI) untuk rutin menggelar acara memasak atau cooking class di sekolah-sekolah.
Kegiatan ini tidak terhenti di masa pandemi, Yenni tetap menghadirkan cooking class secara digital. Bahkan Yenni menilai antusiasme tinggi tetap terlihat dari anak anak peserta walaujpun dilakukan secara online.
Sukses di Digital, Sukses Oxone Adaptasi dengan Jaman
Yenni menyebutkan kesuksesan branding di dalam dunia digital ini membuktikan keberhasilan Oxone beradaptasi dengan jaman.
Komitmen untuk melakukan branding sudah menjadi bagian dari misi perusahaan untuk membesarkan Oxone sejak berdiri 2001 silam.
Pada tahun itu, memaksimalkan semua corong komunikasi dan pemasaran yang ada. Dari komunikasi ATL yakni TVC hingga beriklan di media massa, seperti majalah, koran dll. Lalu, BTL seperti outlet dan display di mal dan pusat perbelanjaan.
Jika anda konsumen setia Oxone mungkin masih ingat produk-produk Oxone dari acara kuis di televisi. Ya benar itu juga salah satu strategi branding oleh Oxone kala itu dengan menjadikan produknya sebagai hadiah untuk pemenang kuis.
Totalitas dalam branding tersebut sebanding dengan exposure yang didapat karena berhasil membangun awareness dan memperkuat positioning Oxone di masyarakat.
Kegigihan branding pada masa itu berhasil diaplikasi kembali oleh Yenni untuk membangun branding secara digital. Tidak heran jika Oxone mendapat banyak apresiasi berupa sejumlah penghargaan di ranah digital karena DNA sukses untuk branding sudah tertempa ketika masih secara konvensional dulu.
Suarapemerintah.id – Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan BMN Biro BMN dan Kabag LAH Biro Hukerma bersama Direktur Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Aset BMN Ditjen Imigrasi. Kedatangan Tim Kemenkumham diterima oleh Johanna Lisapaly Asisten III Gubernur NTT dan jajaran, Kamis (12/11/2020).
Rochadi Iman Santoso selaku Direktur Kerjasama Direktorat Imigrasi menjelaskan maksud dan tujuan tim untuk mengkomunikasikan tanah negara atas nama Kementrian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Imigrasi seluas 5.000 Ha di Kabupaten Sumba Tengah. Tanah tersebut dibeli pihak imigrasi tahun 1986 untuk kepentingan pengungsi dari UNHCR.
Rochadi menambahkan bahwa lebih dari setengah total aset tanah kumham telah diokupasi oleh masyarakat setempat dan telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, oleh karenanya untuk ketertiban administrasi dan adanya temuan BPK, pihak Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTT melakukan penertiban asset.
Disamping itu Imron Nur Hakim Kepala Bagian Status Penggunaan dan Pengamanan BMN, menjelaskan lebih detail bahwa tanah dengan sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1986 tersebut, seluas 3.226,1 Ha diokupasi oleh masyarakat dan pemerintah daerah provinsi NTT.
Pihak Kementerian Hukum dan HAM menyambut baik itikad penyelesaian permasalahan aset kumham tersebut dari Pemprov NTT. Opsi yang kami tawarkan ada 2 yaitu hibah terhadap Pemda atau Alih Status terhadap antar kementerian/lembaga. Untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu agar Pemprov NTT mengajukan pinjam pakai sampai proses hibah selesai, ujar Imron.
Sementara Deswati Kabag Layanan Advokasi Hukum Biro Hukerma Setjen menambahkan bahwa, penertìban Aset BMN ini penting dilaksanakan secepatnya, hal ini mengantisipasi permasalahan hukum yang dapat timbul kemudian hari karena legalitas pemanfaatan atas tanah negara yang belum tertib. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum Pemprov NTT, Kabag BMN Ditjen Imigrasi.
Optimalkan Peran PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Suarapemerintah.id – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah. Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yekti Andriani, mengatakan peran PPK tersebut harus dioptimalkan untuk mencapai kinerja PBJ yang baik.
Saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang Jasa Tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Yekti menjelaskan, pada persiapan PBJ, PPK bertugas untuk menyusun perencanaan tersebut dalam pengisian aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), termasuk perubahan/revisi paket pengadaan/DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
“Selain itu, PPK juga berkoordinasi dengan Setwil (Sekretariat Perwakilan) UKPBJ dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dan menginput spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan rancangan kontrak dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik),” jelas Yekti, Kamis (12/11/2020) pagi.
Lebih jauh Yekti menjelaskan, PPK juga diwajibkan untuk memanfaatkan e-SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa), e-Kontrak, e-Catalog, Purchasing, dan Pencatatan Non Tender, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ di lingkungan Kemenkumham, khususnya pada DJKI.
“Hal ini tentunya akan memudahkan Sekretariat Pusat UKPBJ, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), bahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi SIPaSTIKU (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul) yang terintegrasi dengan aplikasi pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” tegas Yekti.
Yekti juga mengapresiasi kinerja Setwil UKPBJ DJKI selama tahun 2020, sehingga DJKI dinobatkan sebagai Setwil UKPBJ Unit Utama ketiga terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Kepala Bagian Umum, Pengelolaan BMN, dan Layanan Pengadaan DJKI, Adi Wahyarto.
Suarapemerintah.id – Kementerian Agama menyusun petunjuk teknis Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan juknis yang disusun diharapkan bisa menjadi pedoman bersama dalam perumusan dan pelaksanaan program strategis PTKI dalam mendiseminasikan keagamaan yang moderat.
Saat ini, sudah berdiri 29 RMB di PTKI. Keberadaan Rumah Moderasi Beragama (RMB) sangat penting untuk mendesimansikan gagasan dan paham keagamaan yang moderat di kalangan civitas akademika PTKI.
“Pemikiran dan gerakan extrim harus ditarik ke tengah, dan itu tugas civitas akademika PTKI,” tegas Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini di Jakarta, Kamis (12/11).
“Kita harus mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar nilai-nilai tasamuh, tawazun, i’tidal dan amar ma’rif nahi munkar,” kata Dhani.
Jika RMB dikaitkan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, kata Dirjen, maka gagasan moderasi beragama adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat. “Nilai-nilai moderasi beragama harus diinsersi ke dalam, salah satunya melalui kegiatan KKN untuk meneguhkan kembali ruang-ruang kesepakatan bersama,” terang Dhani.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno menambahkan, RMB akan menjadi pusat kajian moderasi beragama, melalui riset, seminar, dan workshop. “RMB adalah bank data dari kajian-kajian moderasi beragama yang akan dijadikan landasan kebijakan,” terangnya.
Selain itu, lanjut Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, RMB akan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan isu-isu keberagamaan dan kebangsaan. “Para ASN di lingkungan PTKI harus clear dan clean beragama dan berbangsanya. Jangan sampai ada yang terpapar intoleransi,” tuturnya.
Suyitno juga memandang pentingnya RMB memberikan pendampingan dan advokasi akan problem-problem intoleransi di Indonesia. Hal itu dibutuhkan sekaligus untuk menajamkan peran pengabdian masyarakat kalangan kampus.
Di hadapan para Kasubdit, Kasi, JFU, serta akademisi, Suyitno berpesan agar melengkapi Juknis RMB dengan naskah akademik untuk pengembangan satker agar RMB menjadi lembaga resmi yang akan sarat makna dan fungsi.
Nampak hadir dalam kegiatan ini, Kasubdit Ketenagaan Syafi’i, Kasubdit Akademik Mamat Salamat Burhanuddin, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama M. Adib Abdushomad, Kasubdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Suwendi, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ruchman Basori, Kasubbag TU Diktis Abdullah Hanif, dan sejumlah Kasi dan JFU dilingkungan Diktis.
