Beranda blog Halaman 4680

Stafsus Menag Ungkap Empat Tantangan BAZNAS

Penulis
Sopyan
-
Stafsus Menag Ungkap Empat Tantangan BAZNAS

Suarapemerintah.id – Di tengah gelombang semangat ghirah Islam yang tengah meningkat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki sekurangnya empat tantangan yang harus dihadapi. Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal dalam Temu Konsultasi Kementerian Agama dan BAZNAS, di Jakarta.

“Empat tantangan bagi BAZNAS yaitu optimalisasi teknologi, pelaporan dan transparansi, penyaluran zakat dan mendorong legalitas lembaga zakat,” ungkap Kevin, Kamis (12/11).

Kevin menyarankan untuk menaklukkan tantangan ini, BAZNAS perlu bersinergi dengan berbagai pihak. “Hal-hal ini harus bisa segera dikerjakan secara bersinergi antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat dan program-program pemerintah,” imbuhnya.

Ia menambahkan, gairah keislaman yang saat ini tengah meningkat juga perlu dimanfaatkan guna mengoptimalisasi peran zakat bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Ia berharap pengurus BAZNAS memiliki langkah strategis untuk memanfaatkan momentum ini. Apalagi menurutnya, Indonesia memiliki potensi zakat mencapai 233 Triliun per tahun.

Kevin pun berharap BAZNAS akan melakukan program yang beriringan dengan pemerintah. “Kami berharap kepengurusan BAZNAS 2020-2025 dapat beriringan dengan pemerintah dalam pelaksaan program. Khususnya (dengan) rencana strategis Kementerian Agama,” tutur Kevin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2020 telah menetapkan Pengurus BAZNAS terpilih periode 2020-2025. Kepengurusan ini terdiri dari delapan orang, yaitu: Noor Achmad yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Muhammad Nadratuzzaman Hosen anggota MUI Pusat, Mokhammad Makhdum mantan Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Zainulbahar Noor yang menjabat sebagai Wakil Ketua Baznas 2015-2020.

Kemudian, Saidah Sakwan mantan anggota DPR RI, Rizaludin Kurniawan Direktur Perhimpunan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LazisMu), Nur Chamdani anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Achmad Sudrajat Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LazisNU).

Temu Konsultasi Kementerian Agama dan BAZNAS, berlangsung selama dua hari, 11-12 November 2020. Pertemuan ini dihadiri delapan pengurus BAZNAS terpilih, tiga pengurus BAZNAS dari unsur pemerintah, perwakilan sekertariat BAZNAS, dan perwakilan forum zakat.

Gelar Keagamaan Itu Amanah, Terkait Aksi Pembuatan Karikatur Nabi Muhammad

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Fachrul Razi mengecam aksi pembuatan dan penyebaran karikatur Nabi Muhammad Saw di Prancis. Menurutnya, aksi itu dapat menyakiti perasaan umat Muslim karena Nabi Muhammad adalah figur yang dimuliakan dan terpercaya.

“Nabi Muhammad sudah teruji sebagai manusia yang sangat terpercaya. Sejak sebelum menjadi Nabi, ia sudah mendapat gelar al-Amin (yang terpercaya) dari kaum Quraisy. Secara akal sehat, gelar itu tidak mungkin disematkan kalau akhlak Nabi tidak terpuji, atau pernah melakukan perbuatan yang menjadikannya tidak dapat dipercaya,” ujar Menag usai mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang digelar secara daring oleh Masjid Istiqlal, Kamis (12/11).

Menurut Menag, akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad harus dicontoh dan disyiarkan ke masyarakat dunia. Sebab, sikap-sikap yang tidak simpatik bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap akhlak Rasulullah.

“Kesalahpahaman mereka, boleh jadi, juga karena ketidakmampuan kita sebagai umat Nabi Muhammad Saw dalam menampilkan akhlak dan kepribadian sesuai ajarannya. Oleh karenanya, mari kita tegakkan akhlakul karimah di segala bidang kehidupan,” ajak Menag.

Pewaris Nabi tentunya adalah para ulama. Mereka adalah sosok yang sangat dihormati masyarakat Indonesia, menjadi figur karena pengetahuan agamanya yang tinggi, akhlaknya mulia, serta memiliki moral yang baik sesuai ajaran Rasulullah.

Banyak tokoh agama lahir di negeri ini, lalu mereka disebut sebagai ulama, imam besar, kyai, ustadz, dan sebutan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dihormati karena keteladanan dan wawasan keagamaannya. “Gelar keagamaan itu adalah amanah dari umat, cermin atas kemuliaan akhlak dan keteladanan. Gelar kehormatan tersebut adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh umat yang bisa saja berubah karena perubahan sikap dan keadaan,” ujar Menag.

“Semoga tokoh-tokoh agama di Indonesia terus diberi kekuatan sebagai pewaris Nabi, selalu menampilkan akhlak dan moral terpuji, sehingga bisa menjadi teladan dan panutan ummat. Semoga ini menjadi pemikiran bersama, sebagaimana perintah Al-Quran, tatafakkaru, agar kita selalu berfikir,” harap Menag.

MTQN Sumbar, Covid-19, dan Moderasi Beragama

Penulis
Sopyan
-
MTQN Sumbar, Covid-19, dan Moderasi Beragama

Suarapemerintah.id – Pada tanggal 12-21 November 2020, Provinsi Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVIII. Perhelatan akbar dwi tahunan yang akan dibuka oleh presiden ini mengangkat tema: MTQ Mewujudkan SDM Unggul, Profesional, dan Qur’ani untuk Indonesia Maju.

Namun ada sebagian pihak bertanya, apa urgensi pelaksanaan MTQN di tengah wabah Covid-19 ini? Pertanyaan penting yang perlu dijawab agar tidak terjadi mis-understanding bagi masyarakat. Jika event besar lain ditiadakan, atau setidaknya ditunda karena ancaman penyebaran virus Corona, kenapa MTQN tetap dilangsungkan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita memahami bahwa MTQN bukanlah sekedar perhelatan untuk kompetisi semata, sebagaimana pelaksanaan event olah raga seperti PON, Sea Games, atau semacamnya. MTQN merupakan produk budaya nusantara yang di dalamnya mencakup aspek tradisi dan spiritualitas yang justru penting diselenggarakan di tengah masa yang sulit ini.

Aktifitas MTQN yang berisi bacaan (tilawah), hafalan (tahfidz), tulisan (khath), pemahaman serta interpretasi (tafsir) terhadap isi dan kandungan Al-Quran menjadi bagian dari upaya kita untuk “mengetuk pintu langit” agar Tuhan Yang Maha Kuasa segera memberikan pertolongan dengan mengangkat wabah ini secepatnya. Bacaan dan penyebutan kalam suci Ilahi melalui MTQ akan meningkatkan level spiritualitas publik untuk terus mendekatkan diri kepada Allah swt. Melalui MTQ, diharapkan masyarakat makin mencintai kalam-kalam Ilahi untuk terus diingat dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan lain muncul, bukankah perhelatan MTQN sebagaimana biasanya akan terjadi kerumunan orang yang dapat menimbulkan simpul penyebaran virus? Harus digarisbawahi bahwa keputusan utama penyelenggaraan MTQN Sumbar ini dilandasi oleh keteguhan penyelenggara dengan menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Event-event penyerta yang mengundang kerumunan seperti karnaval, pameran produk UKM, pengumpulan publik untuk menyaksikan langsung musabaqah, dan lainnya telah ditiadakan.

Selain alasan dan paradigma berpikir di atas, pelaksanaan MTQN Sumbar memiliki urgensi sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan MTQN Sumbar diharapkan dapat menjadi media “konsolidasi” spiritual umat Islam. Melalui saluran-saluran informasi media elektronik atas pelaksanaan MTQN ini, masyarakat diajak dan didorong untuk semakin mencintai kitab suci Al-Qur’an, meningkatkan frekuensi bacaan, dan mengamalkan nilai-nilainya seraya memohon dalam keheningan kiranya Allah segera mengangkat wabah Covid-19 dari bumi nusantara dan dunia pada umumnya. Secara spiritual, kecintaan publik terhadap Al-Qur’an diharapkan menjadi perekat jiwa-jiwa yang tenang untuk selalu mengingat kebesaran-Nya di tengah wabah ini.

Kedua, MTQN Sumbar diharapkan akan menjadi perekat kebangsaan antar elemen masyarakat dalam kemajemukan. Sebagaimana pelaksanaan sebelumnya, khususnya pada tahun 2012 yang diselenggarakan di Ambon, Maluku, MTQN benar-benar menjadi media kerukunan antar umat beragama pasca konflik sengit yang berbau SARA. Dalam konteks ini, MTQN Sumbar menjadi sangat strategis untuk menyatukan umat yang pernah terpolarisasi selepas perhelatan demokrasi, yaitu Pilpres dan Pemilu Legislatif. Apalagi sebentar lagi akan diselenggarakan Pemilukada serentak pada bulan Desember 2020 agar tidak terjadi polarisasi umat yang sangat merugikan.

Ketiga, MTQN Sumbar dapat menjadi peneguhan desiminasi budaya Islam nusantara yang memiliki kekhasan. Budaya Islam yang hidup di nusantara memiliki ciri wasathiyah (moderat), menjunjung tinggi toleransi, dan menghargai “local wisdom”. Budaya nusantara yang salah satunya diwakili oleh penyelenggaraan MTQN akan menjadi pemicu dan perekat ingatan publik untuk terus memasarkan Islam rahmatan lil-alamin, baik di dalam negeri maupun dunia luar.

Corak moderasi beragama ala nusantara yang belakangan ini mendapat apresiasi dunia internasional perlu terus diteguhkan. Moderasi beragama yang dicirikan oleh empat indikator utama, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan lokal nampak dari perhelatan MTQN. Tentu MTQN yang dilaksanakan di provinsi Sumbar yang memiliki tagline: Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah menjadi bukti nyata bersatunya adat (tradisi) dengan nilai-nilai agama (Islam) dengan karakteristik wasathiyah (moderat).

Oleh sebab itu, meski dilaksanakan di tengah wabah Covid-19, MTQN Sumbar memiliki pesan yang sangat mendalam. Selain menjadi perekat tali persaudaraan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, MTQN Sumbar juga menjadi pendorong tumbuhnya spiritualisme umat, sekaligus peneguhan tradisi Islam Indonesia yang moderat untuk Indonesia maju.

Nilai Kinerja PTKI, Kementerian Agama Optimalkan e-SMS

Penulis
Sopyan
-
Nilai Kinerja PTKI, Kementerian Agama Optimalkan e-SMS

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama kembali mengembangkan Aplikasi e-SMS (Electronic-Strategic Management System). Pengembangan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan sistem pengukuran terstandar bagi kinerja dan kualitas PTKI.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno, mengatakan pihaknya memerlukan layanan aplikasi yang komprehensif untuk mengembangkan PTKI yang menyangkut kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana prasarana, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Aplikasi ini akan menyediakan data valid dan akurat terkait PTKI yang  dapat disajikan secara riil time, simple, dan mudah diakses.

“Saya memberikan apresiasi kepada tim e-SMS atas kerja kerasnya. Semoga menjadi amal terbaik untuk mewujudkan kualitas perguruan tinggi,” ujarnya dalam Rapat Kordinasi Peningkatan Kualitas PTKI di Jakarta, Selasa (10/11).

Hadir, Kasubdit Akademik Mamat Salamat Burhanuddin, Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Suwendi, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ruchman Basori, Kasubbag TU Diktis Abdullah Hanif, para Kepala Seksi dan JFU di lingkungan Direktorat Diktis.

Ketua Tim Pengembangan Dashboard e-SMS Abdul Hamid Cebba mengatakan aplikasi e-SMS adalah gabungan antara Computer Based Assessment dengan Filling System dengan sumber data penilaian sendiri.

Abdul Hamid menerangkan terdapat 543 instrumen yang diisi oleh sedikitnya 12 unit di masing-masing PTKI mulai dari tingkat Rektorat, Fakultas, lembaga dan unit pendukung pengelola perguruan tinggi. “Saat ini, setidaknya ada 1.511 kamus data yang dihasilkan setiap tahunnya oleh PTKIN,” papar Hamid.

Untuk mengoptimalkan funsi, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berharap ada payung hukum yang mengatur penggunaan aplikasi ini, mulai dari standardisasi, pengisian, dan lainnya.

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi PTKI untuk melakukan perbaikan terus menerus yang selalu terkontrol melalui dashboard capaian kinerja,” papar Hamid.

Aplikasi e-SMS digunakan sebagai dasar evaluasi dan pemeringkatan online yang dilakukan Diktis sejak tahun 2018. Indikator kinerja yang terdapat di e-SMS telah menggunakan berbagai referensi seperti BAN-PT, AUN-QA dan ISESCO bahkan indikator pemeringkatan bertaraf international seperti THE dan QS-WRU.

Abdul Hamid mengatakan penggunaan indikator yang komprehensif dalam e-SMS dapat menjadi dasar dan rujukan kebijakan serta agregasi data akademik dan non akademik.
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Buka Rakor Organisasi Perempuan, Wabup Berharap Menghasilkan Ide baru

Penulis
Sopyan
-
Buka Rakor Organisasi Perempuan, Wabup Berharap Menghasilkan Ide baru
Suarapemerintah.id –  Dalam pandemi Covid-19, perempuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia memiliki peran dan kontribusi luar biasa yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan di Kabupaten Bogor Tahun 2020  yang dilaksanakan di Hotel Gumilang, Cisarua, Kamis (12/11).
“Perempuan memiliki peran dan kontribusi luar biasa yang tidak dapat diabaikan. Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua perempuan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19, teruslah berkontribusi baik secara pribadi maupun melalui organisasi untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19” kata Iwan Setiawan.
Iwan pun menambahkan, kepentingan praktis gender masuk ke dalam misi ke 5 RPJMD Kabupaten Bogor yaitu mewujudkan kesalehan sosial salah satu sasarannya yaitu meningkatkan peran wanita dalam pembangunan, dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
“Komitmen ini menjadi dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor untuk mencapai kabupaten yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wabup berharap pada kegiatan Rakor Organisasi Perempuan di Kabupaten Bogor Tahun 2020 menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif untuk mendorong peran organisasi perempuan di Kabupaten Bogor.
“Saya berharap pada kegiatan Rakor ini selain sebagai ajang silaturahmi juga dapat menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif untuk mendorong peran organisasi perempuan di Kabupaten Bogor lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.” harapnya.

Lantik Pejabat Pimti Madya dan Pratama, Menkumham: Organisasi Harus Selalu Dinamis Mengikuti Perkembangan Yang Ada

Penulis
Sopyan
-
Lantik Pejabat Pimti Madya dan Pratama, Menkumham: Organisasi Harus Selalu Dinamis Mengikuti Perkembangan Yang Ada

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H Laoly melantik  dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) dan secara virtual pada Kamis (12/11) di Graha Pengayoman, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya Menkumham mengatakan “Suatu organisasi harus selalu dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Baru saja kita mencanangkan Revolusi Digital Kementerian Hukum dan HAM. Hampir seluruh pelayanan pada Kementerian Hukum dan HAM telah berbasiskan elektronik, semua unit baik di pusat, wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).”

“Kemarin kita baru saja melaksanakan Penilaian Nasional Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.” Kata Menkumham pada saat menyinggung soal integritas dari sebuah organisasi kementerian.

Menteri Yasona juga mengajak para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang baru dilantik untuk menjadi role model bagi para pegawai dan juga Beliau menambahkan untuk para pejabaat yang baru dilantik supaya bisa menggerakan reformasi birokrasi yang berkesinambunggan.

Dalam akhir pidato Menteri Hukum dan HAM, beliau mengutip perkataan dari Billy Graham “The Greatest legacy one can pass on to one’s children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one’s life, but rather a legacy of character and faith” beliau mengutip perkataan itu untuk mengajak para Pimpinan Tinggi yang baru dilantik agar mereka bisa meninggalkan warisan kepada para pegawai pegawainya.

Pemkab Bogor berikan Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan

Penulis
Sopyan
-
Pemkab Bogor berikan Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan
Suarapemerintah.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan bantuan hibah sarana keagamaan sebesar Rp. 12.560.000.000.-  kepada 288 sarana yang terdiri dari Masjid, Pondok Pesantren, Mushalla, Majelis Ta’lim, dan Pura, sebagai upaya dalam mewujudkan kesalehan sosial di masyarakat dan Visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban, bertempat di Ruang Serbaguna I, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Kamis (12/11).
Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin berharap masyarakat, lembaga, organisasi, atau badan penerima hibah agar membelanjakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  dan mampu  mempertanggungjawabkan   secara formal dan material sesuai peraturan yang berlaku.
“Saya berharap masyarakat, lembaga, organisasi, atau badan penerima hibah agar membelanjakan dana hibah sesuai dengan NPHD yang sudah ditandatangani bersama dan mampu mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaanya sesuai peraturan yang berlaku,” harap Burhanudin.
Selain itu menurut Burhanudin, Pemkab Bogor melalui Kementerian Agama Kabupaten Bogor juga memberikan hibah insentif sebesar Rp. 4.075.200.000 untuk 1.698 Amil dan Rp. 775.200.000 untuk 323 Penyuluh Agama Honorer dimana masing-masing Amil dan Penyuluh mendapatkan 2,4 juta per tahun.
Lebih lanjut, Burhanudin berpesan kepada para peserta sebagai penerima hibah dalam kegiatan bimbingan teknis ini pemahaman tentang proses administrasi semakin meningkat.
“Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini, pemahaman para peserta sebagai penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan tentang proses administrasi dalam pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hibah semakin meningkat, sehingga tercapai tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor,” pesannya.

Nurhayati Kukuhkan Pengurus DWP SKPD dan Kecamatan Secara Virtual

Penulis
Sopyan
-
Nurhayati Kukuhkan Pengurus DWP SKPD dan Kecamatan Secara Virtual

Suarapemerintah.id –  Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor, Nurhayati kukuhkan Pengurus DWP SKPD Tingkat Kabupaten Bogor dan DWP Kecamatan se-Kabupaten Bogor masa bakti 2019-2024.

Pengukuhan dilaksanakan secara virtual di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor, Kamis (12/11/2020).

Dalam sambutannya, Nurhayati mengatakan, menjadi ketua dan pengurus DWP pada tingkat SKPD maupun di kecamatan merupakan suatu kehormatan sekaligus amanah yang tidak mudah.
“Menjadi ketua dan pengurus DWP baik di tingkat SKPD maupun Kecamatan merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang tidak mudah. Namun saya percaya seluruh jajaran pengurus yang dikukuhkan pada hari ini merupakan personil dan pribadi-pribadi pilihan yang diberi kesempatan untuk menjalankan organisasi ini dengan sangat baik. Sehingga ibu-ibu semua mampu menjalankan visi Dharma Wanita Persatuan yaitu menjadi organisasi istri pegawai ASN yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa,” kata Nurhayati.
Nurhayati yang juga Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor menambahkan, sebagai wadah persatuan istri-istri aparatur sipil negara maka DWP berupaya membina para anggota dan memperkokoh rasa persatuan.
“DWP merupaka organisasi yang menghimpun dan membina istri para ASN dengan berbagai kegiatan, yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. DWP juga berikhtiar untuk membina para anggota, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.  Dalam perjalanannya DWP terus bertumbuh dan berkembang, semoga DWP menjadi organisasi yang bermanfaat bagi para anggota dan masyarakat luas,” tambahanya.
Terakhir Nurhayati mengucapkan selamat untuk pengurus baru yang hari ini telah dikukuhkan. “Saya ucapkan selamat untuk ketua dan pengurus baru yang telah dikukuhkan hari ini, selamat menjalankan tugas dan apresiasi yang sangat tinggi saya ucapkan juga kepada Penasehat DWP Tingkat Kabupaten Bogor, Penasehat DWP SKPD dan DWP Kecamatan se-Kabupaten Bogor. Semoga Alloh SWT senantiasa meridhoi dan membimbing langkah kita semua,” pungkasnya.

Pemkab Bogor Dan IPB Bersinergi dalam Kembangkan Potensi Pertanian

Penulis
Sopyan
-
Pemkab Bogor Dan IPB Bersinergi dalam Kembangkan Potensi Pertanian
Suarapemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus bersinergi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam hal pertanian dan perkebunan. Hal tersebut tergambar dari pertemuan yang dilakukan Bupati Bogor, Ade Yasin dengan Rektor IPB, Arif Satria di Agribusiness and Technology Park (ATP), Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kamis (12/11/2020).
Saat ditemui usai berkeliling di kawasan ATP, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan ini merupakan potensi yang luar biasa dan harus dikembangkan. “Saya melihat disini potensinya sangat luar biasa, ada sayur-sayuran hidroponik yang penjualannya sudah masuk ke supermarket, belum lagi hasil buah yang sangat segar-segar. Sungguh potensi yang sangat luar biasa dan harus kita kembangkan,” kata Ade Yasin.
Ia juga menambahkan, infrastruktur yang baik dan lengkap menjadi sarana penunjang yang sangat efektif. “Kita lihat juga disini ada tempat pelatihan bagi para petani. Sangat modern, dari sisi infrastruktur cukup lengkap dan bagus, ini perlu lebih dikembangkan lagi dan tentunya Pemerintah Kabupaten Bogor ingin terus bersinergi dengan IPB untuk mengembangkan pertanian dan juga bagaimana meningkatkan perekonomian bagi para petani,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria mengatakan siap mendampingi dan memberikan fasilitas untuk para petani Kabupaten Bogor. “IPB ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor, jangan sampai ada IPB di wilayah Kabupaten Bogor tapi pertaniannya bermasalah, kalau sampai itu terjadi berati kita yang salah. Sejauh ini IPB terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor, dengan Ibu Bupati, jadi kami dari IPB bisa menyumbangkan sesuatu bagi Kabupaten Bogor, termasuk mendampingi dan memberikan fasilitas bagi para petani Kabupaten Bogor,” kata Arif. Kabupaten Bogor

Kunker ke Pemko Medan, DPRK Lhokseumawe Pelajari Tata Kelola Pemerintahan

Penulis
Sopyan
-
DPRK Lhokseumawe Pelajari Tata Kelola Pemerintahan ke Pemko Medan

Suarapemerintah.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan, Kamis (12/11). Selain bersilaturahmi, kedatangan para legislator ini ingin memperluas Referensi dan pengetahuan serta informasi terkait Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Pemko Medan selama ini.

Rombongan wakil rakyat Kota Lhokseumawe yang dipimpin Ketua DPRK Lhoukseumawe Ismail ini diterima Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T diwakili Kabag Humas Setdako Medan Arrahman Pane di Balai Kota. Selain Ketua DPRK Lhokseumawe, hadir juga Wakil Ketua T. Sofianus, Ketua Panita Legislasi Azhari T. Ahmadi, serta Wakil Ketua Panitia Legislasi Sudirman Amin.

Dalam sambutannya, Kabag Humas Arrahman Pane mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan di Kota Medan. Kemudian, Arrahman juga menyampaikan ucapan terima kasih karena telah memilih Kota Medan sebagai tempat kunker. “semoga pertemuan ini menjadi sarana Kita untuk mempelajari keunggulan dari masing-masing Kota”, kata Kabag Humas.

Kemudian, Arrahman juga menjelaskan secara singkat tentang profil Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan, 151 kelurahan dan 2001 lingkungan dengan luas wilayah mencapai sekitar 265,1 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk sebanyak 2,4 jiwa dengan arus komuter lebih dari 500 ribu perharinya. Meski heterogen, bilang Kabag Humas, masyarakat tetap hidup rukun dalam bingkai kerukunan.

“Terkait Tata Kelola Pemerintahan, saat ini Pemko Medan telah menerapkan berbagai sistem tata kelola pemerintahan dan layanan berbasis elektronik.Sebagai contoh Pemko Medan memiliki sistem Area Traffic Control System (ATCS) untuk melihat arus lalu lintas Kota Medan. Selain itu, aplikasi Medan Rumah Kita (MRK) sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan sehingga dapat ditindaklanjuti OPD terkait”, jelas Kabag Humas.

Sementara itu, Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemko Medan. Dia berharap, pertemuan ini dapat memberikan banyak saran, masukan dan ilmu Khusus terkait Tata Kelola Pemerintahan sehingga nantinya dapat diterapkan di Kota Lhokseumawe.

“kunjungan kerja ini kami lakukan untuk memperluas pengetahuan dan mempelajari Tata Kelola Pemerintahan Kota Medan. Nantinya hasil pertemuan ini akan kami implementasi untuk Kota Lhokseumawe guna meningkatkan mutu dan kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Lhokseumawe. Artinya Kami ingin Kota Lhokseumawe juga maju seperti Kota Medan,” kata Ismail.

1...4,6794,6804,681...4,867Halaman 4,680 dari 4,867