Beranda blog Halaman 4693

Menko Luhut: Teknologi Karya Anak Bangsa Diperlukan dalam Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Luhut: Teknologi Karya Anak Bangsa Diperlukan dalam Penanggulangan Covid-19

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rakor Rekomendasi Kebijakan Penanganan Covid-19 yang diadakan secara virtual pada Selasa (03-11-2020). Dalam acara tersebut dibahas tentang teknologi yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Teknologi ini akan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

“Kita harus menciptakan sebuah teknologi sistem yang dibuat oleh anak bangsa di dalam negeri untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” ungkap Menko Luhut.

Berbagai inovasi anak bangsa didorong demi optimalisasi upaya testing, tracing, tracking, dan treatment di Indonesia. Tes cepat berbasis antigen, misalnya, memiliki akurasi yang lebih baik dari tes cepat berbasis antibodi. Dibandingkan dengan tes PCR, harganya juga lebih murah dan hasilnya bisa keluar dalam hitungan menit. Sudah ada dua tes cepat berbasis antigen buatan dalam negeri yang telah mendapat ijin edar dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu ada juga RT Lamp dan Genose. RT Lamp yang dikembangkan LIPI menunjukkan kekeruhan warna untuk menentukan diagnosis, apakah seseorang terinfeksi virus korona atau tidak. “Jika keruh itu positif, sedangkan jernih itu negatif”, jelas Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro.

Ia melanjutkan, ada pula Genose yang memerlukan waktu kurang dari lima menit untuk memperoleh hasil, tidak perlu reagen, melainkan hanya butuh sampel hembusan napas. “Testing-nya sangat murah dibandingkan dengan rapid test antibodi. Realibilitasnya juga tinggi,” ujarnya.

Selain lebih dari 61 produk inovasi yang sedang dirancang untuk upaya testing, tracing, tracking, dan treatment, protokol kesehatan juga tetap sangat penting dilakukan. “Kita perlu terus mengkomunikasikan dan mensosialisaskan protokol kesehatan yang ada,” beber Menristek/BRIN Bambang.

Kementerian Kesehatan adalah leading sector, di mana pengujian teknologi baru akan bermuara di Balitbangkes, dan data kesehatan akan dikelola oleh Pusdatin. “Mimpi saya, Indonesia punya satu data kesehatan di Kemenkes yang saling terintegrasi.

Misalnya, integrasi dengan BPJS Kesehatan, kita bisa melihat apa saja penyakit yang ada di kita. Nanti BPPT, Ristek, Telkom Sigma dapat bekerja sama mendukung Kemenkes dalam optimalisasi infrastruktur dan teknologi digital demi satu data kesehatan yang lebih baik,” timpal Menko Luhut.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan kementerian/lembaga (K/L) yang berperan dalam menangani Covid-19.

Hari Listrik Nasional ke-75, Kementerian ESDM Beri Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan

Hari Listrik Nasional ke-75, Kementerian ESDM Beri Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan

Suarapemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan apresiasi berupa Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan kepada tujuh pembangkit listrik, yang dilaksanakan secara virtual. Ketujuh pembangkit listrik yang memperoleh nilai tertinggi dari tiap kategori penghargaan ini adalah PLTU Paiton Unit 1 dan 2, PLTGU Gresik, PLTU Belitung, PLTGU Keramasan, PLTU Teluk Balikpapan, PLTU Tidore, dan PLTG Tello.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pada sambutannya, menyambut baik upaya peningkatan keselamatan ketenagalistrikan melalui kompetisi ini dan berharap ajang ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan.

“Ajang tahun ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya di bidang pembangkitan akan pentingnya aspek keselamatan baik dari sisi sertifikasi laik operasi, kompetensi tenaga teknik, serta aspek lingkungan ketenagalistrikan,” tutur Arifin, Selasa (3/11).

Arifin juga berharap agar upaya yang telah dilakukan oleh para peraih penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi badan usaha lainnya.

“Selamat kepada para pemenang penghargaan keselamatan ketenagalistrikan tahun 2020. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu sekalian dapat menjadi inspirasi bagi badan usaha lain. Kami juga mengajak agar para pemenang tidak cepat puas diri, namun dapat menjadikan prestasi yang diperoleh ini sebagai pemacu semangat untuk lebih baik lagi di masa depan,” tandas Arifin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, menjelaskan bahwa Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan bertujuan memberikan apresiasi dan meningkatkan kesadaran pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan.

“Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan kesadaran badan usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya pembangkit tenaga listrik dalam pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan agar tercipta kondisi instalasi tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan, serta untuk menciptakan safety culture di subsektor ketenagalistrikan,” ujar Rida.

Rida menjelaskan, terdapat 46 instalasi pembangkit listrik dari 11 kategori pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau Gas Uap (PLTG atau PLTGU) yang menjadi peserta dalam ajang penghargaan yang telah dilakukan untuk ketiga kalinya ini. Ketujuh pembangkit listrik yang memperoleh penghargaan ini adalah yang masuk passing grade dari penilaian administratif dan verifikasi yang telah dilakukan.

Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan diselenggarakan untuk memperingati Hari Listrik Nasional ke-75. Penilaian penghargaan ini dilakukan oleh Tim Ahli dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi, praktisi, serta stakeholder ketenagalistrikan.

Metode penilaian terdiri dari penilaian administrasi dan verifikasi yang dilakukan secara langsung di lapangan maupun secara daring. Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, penilaian dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Percepat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik, Menteri ESDM Meluncurkan SPBKLU

Percepat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik, Menteri ESDM Meluncurkan SPBKLU

Suarapemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif resmi meluncurkan Operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) secara virtual. Peluncuran tersebut dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang oleh Grab Indonesia dan Kymco, Alfamart Gandaria 3 di Jl. Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh Oyika, dan Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Pada peluncuran ini, Arifin berharap SPBKLU dapat menjadi solusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Arifin juga menjelaskan bahwa pengisian ulang baterai pada kendaraan bermotor listrik akan lebih cepat dilakukan dengan bantuan SPBKLU.

“Dalam momentum Hari Listrik Nasional ke-75 ini, Kementerian ESDM juga meluncurkan operasional SPBKLU. Diharapkan SPBKLU ini dapat menjadi salah satu solusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Melalui SPBKLU, pengisian ulang baterai dapat dilakukan dengan lebih cepat karena dukungan teknologi,” ujar Arifin, Selasa (3/11).

Arifin pun berharap mekanisme SPBKLU dapat dikembangkan lebih luas sesuai dengan roadmap-nya. “Kami berharap mekanisme SPBKLU ini dapat dikembangkan lebih luas lagi sesuai dengan roadmap yang sudah direncanakan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.”

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyebutkan, saat ini sudah tersedia sembilan titik lokasi SPBKLU dengan rincian enam Unit SPBKLU di Kota Jakarta Selatan, satu Unit SPBKLU di Kota Tangerang, dan dua Unit SPBKLU di Kota Tangerang Selatan.

“Sesuai dengan roadmap SPBKLU, pada tahun 2025 nanti ditargetkan akan tersedia 10.000 unit SPBKLU dan pada tahun 2030 akan dibangun 15.625 unit SPBKLU,” ucap Rida.

Rida mengatakan, operasional SPBKLU ini merupakan komitmen Kementerian ESDM dalam mendukung program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019.

Dalam melaksanakan salah satu ketentuan Perpres tersebut, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. SPBKLU merupakan salah satu yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut.

Badan Usaha Bidang Kendaraan Bermotor Listrik Dukung Operasional SPBKLU

Badan Usaha Bidang Kendaraan Bermotor Listrik Dukung Operasional SPBKLU

Suarapemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meluncurkan operasional Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di tiga lokasi SPBKLU secara virtual, Selasa (3/11).

Arifin berharap peluncuran SPBKLU ini dapat menjadi solusi atas percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“Dalam momentum Hari Listrik Nasional ke-75 ini, Kementerian ESDM juga meluncurkan operasional SPBKLU. Diharapkan SPBKLU ini dapat menjadi salah satu solusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Melalui SPBKLU, pengisian ulang baterai dapat dilakukan dengan lebih cepat karena dukungan teknologi,” ujar Arifin.

Peluncuran tersebut melibatkan beberapa badan usaha yang tentunya mendukung operasional SPBKLU. Salah satunya adalah Founder Ezyfast Nicodemus Suheri yang mengatakan bahwa penukaran baterai kendaraan listrik dengan SPBKLU sangat mudah. Ia menganalogikan penukaran baterai kendaraan listrik dengan penukaran air mineral galon.

“Prosesnya paling gampang. Prinsip penukaran baterai seperti prinsip penukaran galon. Kita menukar galon yang kosong, kita diberikan yang sudah diisi. Untuk pengisian, biarkan mesin yang melakukannya,” ungkap Nicodemus.

Badan usaha lain, yakni OYIKA melakukan perakitan baterai pintar yang berkemampuan Internet of Things (IoT). OYIKA berkerjasama dengan beberapa produsen sepeda motor listrik buatan Indonesia dengan memodifikasi kendaraan bermotor menjadi sepeda motor listrik pintar melalui penggabungan baterai pintar portabel OYIKA, jaringan stasiun pengisian daya SPBKLU, dan aplikasi telepon pintar.

“OYIKA merasa bangga menjadi bagian dari Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia. Saat ini ada 11 SPBKLU yang disebarkan di Jakarta untuk uji coba tahap awal. Kami berencana untuk memasang 1000 SPBKLU di Jakarta pada tahun 2021,” ucap Direktur Utama OYIKA, Larry Lim.

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata yang juga hadir dalam peluncuran tersebut mengatakan bahwa pihaknya ingin turut memajukan ekonomi digital Indonesia dan mendukung implementasi langkah Presiden Jokowi memasyarakatkan kendaraan berbasis listrik.

“Grab siap menyukseskan program pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan berbasis listrik. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pelaku industri, terutama yang akan menciptakan nilai tambah untuk perokonomian nasional,” tutup Ridzki.

Secara keseluruhan, ekosistem Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) Grab di Indonesia kini tersedia lebih dari 5.000 armada, baik berupa motor dua roda, e-scooter maupun empat roda, untuk mendukung visi Pemerintah Indonesia mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030. Untuk itu, Grab bekerjasama dengan KYMCO melakukan pilot project untuk menyediakan armada kendaraan berbasis listrik dan fasilitas pendukung penukaran baterai yang juga didukung oleh PLN di kantor UP3 Cikokol.

Peluncuran SPBKLU diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-75. Peluncuran SPBKLU dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kantor PLN UP3 Cikokol Tangerang oleh Grab Indonesia dan Kymco, Alfamart Gandaria 3 di Jl. Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh Oyika, dan Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan oleh Ezyfazt dan Oyika.

Penyediaan Subsidi Listrik Untuk Perlindungan Masyarakat Yang Berhak

Penyediaan Subsidi Listrik Untuk Perlindungan Masyarakat Yang Berhak

Suarapemerintah.id – Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak dengan menyediakan subsidi listrik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini mulai dibahas sejak 2015 melalui Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, tetapi penerapannya dimulai sejak 1 Januari 2017.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi dalam diskusi bertajuk “Melanjutkan Reformasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Pasca Pandemi Covid-19 untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Diskusi melalui zoom webinar ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Perjalanan panjang dari 2015 cukup membuahkan hasil. Dari awal dengan TNP2K kita sudah concern, juga dengan Kementerian Sosial yang sudah bersatu padu dengan tim. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah di-update setiap tiga bulan. Kita perlu kita clear-kan bersama agar update ini benar-benar clear dan clean sehingga tidak dipermasalahkan lagi,” ujar Hendra, Selasa (3/11/2020).

Sebagaimana diketahui, data terpadu yang digunakan sebagai dasar pemberian subsidi listrik tepat sasaran berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini berisi 40% kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Pemutakhiran DTKS bertujuan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

“Kami minta dukungan TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan stakeholder lain agar kita sama-sama memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa sebenarnya gap antara biaya pokok dan tarif (listrik) yang seharusnya ini cukup lebar. Sehingga walaupun Pemerintah punya tugas untuk mensubsidi dan melindungi masyarakat yang tidak mampu, tapi paling tidak kita fokus lagi untuk golongan mana yang sangat prioritas,” Hendra menjelaskan.

Hendra menegaskan, Pemerintah juga tetap memberikan subsidi bagi bisnis kecil dan industri kecil untuk menopang perekonomian.

Senada, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyampaikan bahwa subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Menurutnya, setelah penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran tahun 2017, Pemerintah mampu meningkatkan anggaran untuk biaya pemasangan listrik gratis yang selama ini menjadi hambatan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu.

mereka yang tidak mampu jadi lebih terlayani,” kata Bambang.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan mempermudah pengaduan masyarakat yang merasa berhak menerima subsidi listrik, Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PT PLN (Persero) telah membangun pengaduan kepesertaan subsidi listrik melalui website http://subsidi.djk.esdm.go.id/ dan mobile melalui aplikasi PEDULI.

Bagi masyarakat yang merasa tidak mampu dan merasa berhak menerima subsidi listrik (namun tarif listriknya tidak bersubsidi), Pemerintah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor Desa/Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan untuk diinput dalam aplikasi pengaduan subsidi listrik “subsidi.djk.esdm.go.id”, dan kemudian diteruskan ke Posko Pusat (beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PT PLN (Persero).

Pengaduan yang diinput oleh Kecamatan dalam aplikasi website akan secara otomatis dibandingkan dengan DTKS milik Kementerian Sosial untuk menentukan apakah pemberi aduan layak menerima subsidi atau tidak. Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam Data terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero) untuk menjadi pelanggan tarif bersubsidi. Untuk aplikasi mobile masyarakat dapat langsung mengetahui kepesertaan secara mandiri.

Penuhi Target Lifting 1 Juta Barel Per Hari di 2030, Ini Langkah Pemerintah

Penuhi Target Lifting 1 Juta Barel Per Hari di 2030, Ini Langkah Pemerintah

Suarapemerintah.id– Pemerintah berkomitmen mengejar target produksi siap jual (lifting) minyak bumi nasional sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030.

Upaya target ini merupakan tantangan tersendiri bagi industri migas di tengah pandemi covid-19 bersamaan dengan jatuhnya harga minyak di bawah USD30 per barel dan penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, upaya pemerintah dalam meningkatkan iklim invetasi migas agar bisa memastikan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat.

“Ini bukan target yang mudah, tapi dengan upaya kita bersama, insyaallah akan tercapai. Untuk itu kita harus serius mengelola subsektor ini,” kata Arifin saat acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2020 secara daring pada Selasa (3/11).

Target jangka panjang ini juga dibarengi dengan kegiatan eksplorasi migas secara masif. Indonesia memiliki 128 cekungan sediman migas, 68 diantaranya belum dieksplorasi dan sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

“Ini menjadi jalan bagi kita mengatasi keterbatasan sumber daya migas di Indonesia sehigga mampu mengurangi ketergantungan terhdapa impor migas,” tegas Arifin.

Upaya selanjutnya bisa dilakukan dengan penerapan tekonologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Metode ini dinilai paling eksploitatif dalam membantu mengoptimalkan kinerja sumur-sumur tua.

Selain itu, Kementerian ESDM akan menggenjot pembangunan kapasitas kilang di Indonesia. “Ada empat proyek pengembangan kilang (RDMP) dan satu pembangunan kilang baru dengan target penyelesaian pada tahun 2027,” jelas Arifin.

Adapula penerapan kebijakan terkait fleksibilitas kontrak migas. Pemerintah telah membuka peluang bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk bebas memilih skema kontrak bagi hasil PSC Cost Recovery dan PSC Gross Split. “Pemilihan tersebut menyesuaikan dengan kondisi lapangan migas yang dikerjakan,” ungkap Arifin.

Kondisi Penjual Anjing di Jalan Veteran Denpasar Saat Pandemi

Suarapemerintah.id – Semenjak merebaknya pandemi Covid-19 tidak hanya melumpuhkan unit usaha besar saja tetapi juga menyentuh usaha mikro atau kecil. Seperti berimbasnya usaha penjual anjing Kintamani dan jenis ajing ras lainnya di Jalan Veteran Denpasar.

Menurut salah satu penjual anjing di daerah tersebut Pak Nyoman, penjualan telah menurun drastis mecapai 80% jika dilihat kondisinya juga sangat berbeda dengan sebelum terjadinya Pandemi.

“Sejak Corona ini sepi sekali dan penjualan bisa dikatakan tidak menentu serta menurun mencapai 80 persen lebih,” jelasnya. Sebelum pandemi dalam seminggu kurang lebih  25 ekor ajing bisa terjual, sedangkan saat ini hanya 5 ekor saja.

Untuk jenis anjing diminati dari dulu sampai saat ini masih didominasi ajing ukuran kecil, dengan kisaran harga ratusan ribu sampai jutaan per ekor. “Anjing jenis Kintamani, Mini Pom dan Shih Tzu saya rasa masih diminati sampai saat ini,” tutupnya.

Warga Yogya Waspada Bencana Musim Hujan dalam Situasi Pandemi

Warga Yogya Waspada Bencana Musim Hujan dalam Situasi Pandemi

Suarapemerintah.id – Mengantisipasi musim hujan yang rentan terhadap bencana alam, Kampung Tanggung Bencana (KTB) Kecamatan Gondokusuman dan beberapa instansi terkait menggelar Apel Siaga Bencana. Apel dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi, Selasa (3/11) di Pendopo Kantor Kecamatan Gondokusuman.

Pada kesempatan itu, Wawali Heroe Poerwadi menyampaikan akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terlebih dalam situasi pandemi Covid-19. Situasi Covid-19 dan juga datangnya musim hujan rentan terhadap bencana alam harus diantisipasi dengan baik.

“Situasi pandemi Covid-19 yang belum membaik ditambah dengan datangnya musim hujan ini harus kita antisipasi dengan baik. Situasi ini menuntut kita untuk bekerja lebih keras,” katanya.

Wawali juga mengingatkan musim hujan harus betul-betul diwaspadai, terutama hujan lebat dan angin kencang serta benca-bencana lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka langkah-langkah proaktif perlu dilakukan. Sinergi masyarakat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya harus terus dilakukan dan dijaga dengan baik. Hal ini tidak lain adalah untuk meminimalisir dan dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut.

“Mengantisipasi musim hujan ini, kita membutuhkan langkah-langkah proaktif, untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Maka dari itu kita harus siap siaga dan all out bersinergi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya,” kata Heroe Poerwadi.

Camat Gondokusuman, Guritno, AP mengatakan apel siaga bencana ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil dan sarana prasarana, sehingga apabila terjadi bencana di Kecamatan Gondokusuman, para personil sudah siap untuk mengatasinya.

Usai apel siaga, Wawali Heroe Poerwadi di dampingi Camat Gondokusuman dan beberapa tamu undangan berkesempatan memeriksa kendaraan dan peralatan yang nantinya akan digunakan apabila terjadi bencana.

Apel siaga ini selain diikuti oleh KTB Gondokusuman juga diikuti jajaran Polsek Gondokusuman, Babinkamtibnas se-Kecamatan Gondokusuman, Linmas Kecamatan Gondokusuman, Satpol PP Kecamatan Gondokusuman, Lurah se Kecamatan Gondokusuman, dan beberapa instansi terkait lainnya.

Kemenkumham Adakan Test Swab Untuk Memutus Penyebaran Covid-19

Kemenkumham Adakan Test Swab Untuk Memutus Penyebaran Covid-19

Suarapemerintah.idKementerian Hukum dan HAM mengadakan Swab Test kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Unit Utama dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta yang bertempat di Lapangan Parkir Kemenkumham Rasuna Said, Selasa 3/11. Kegiatan Swab Test ini merupakan wujud kepedulian Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 bagi ASN Kemenkumham.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa bekerja di era pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan tersendiri, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, “Kita senantiasa dituntut untuk dapat bekerja melayani masyarakat dengan baik, tetapi di satu sisi harus cermat dalam menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan secara tertib, guna mencegah penyebaran COVID-19” Kata Menkumham.

Lebih jauh Menkumham mengatakan bahwa pelaksanaan Swab ini bentuk komitmen pimpinan dan jajaran untuk selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, serta ingin memastikan seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam kondisi prima.

Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat yang berinteraksi dengan ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa kasus pegawai yang terindikasi COVID-19, Terkait hal tersebut dan untuk menjawab keraguan terhadap ini, maka kami berinisiatif untuk melaksanakan Swab Test di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” tegas Menkumaham.

Terakhir Menkumham berharap Swab Test yang dilakukan ini mampu memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta, “serta seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM tetap sehat, produktif, berkinerja, dengan memperhatikan protokol kesehatan” tutup Yasonna.

Kegiatan Kumham Peduli, Kumham Berbagi ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan SWAB Test dan Pemberian bantuan alat kesehatan bagi pegawai, PPNPN, Security dan Masyarakat disekitar lingkup Kemenkumham sebagai wujud partisipasi aktif dan kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencegah dan menanggulangi Covid19 serta cluster perkantoran penyebaran covid19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM .

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumhan, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa kegiatan di mulai tanggal 3 hingga 6 November 2020 yang terpusat di Kementerian Hukum dan HAM serta dilaksanakan juga pada Unit Ditjen Pemasyarakatan, BPHN, BPSDM Hukum dan HAM dan Kanwil DKI Jakarta secara serentak.

Bambang Rantam juga mengatakan bentuk pemberian bantuan dalam kegiatan Kumham Peduli adalah “berbagi Alat Swab test yang diperuntukkan bagi seluruh ASN Unit utama dan Kantor Wilayah sejumlah 8.138 alat Swab Test, pemberian alat Kesehatan berupa Masker sejumlah 35.358 dan Handsanitizer sejumlah 5.893 yang di peruntukkan bagi seluruh ASN kementerian Hukum dan HAM baik tingkat pusat dan wilayah, Selain itu bantuan juga diberikan kepada Anak Yatim Piatu yakni Yayasan Mizan Amanah Jakarta & Yayasan Annajah Bekasi, masing-masing sejumlah 100 dos Masker” jelas Bambang Rantam.

Pelaksanaan SWAB Test ini hasil kerjasama antara Tim Medis Persatuan Tenaga Kesehatan (Pernakes) Kemenkumham dengan Tim Medis Kesehatan dari PT. Cahaya.

Kemenkumham Luncurkan Mobil Laboratorium PCR

Kemenkumham Lepas Mobil Ambulance Adakan Swab Test

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Swab Test untuk seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika 2020. Yang berlangsung pada 3 – 6 November 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini Kemenkumham memberikan seperangkat alat Swab Test yang diperuntukkan untuk ASN unit utama dan Kanwil sejumlah 8.138, masker 35.358, hand sanitizer 5.863 dan diberikan kepada Yayasan Mizan Amanah Jakarta, Yayasan An Najah Bekasi, masing-masing sejumlah 100 dus masker. Acara ini merupakan bentuk kerja sama dengan PT. Cahaya Medikatama.

Pada kesempatan yang sama, Menkumham melakukan pengibasan bendera untuk melepas mobil ambulance yang akan menuju ke Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Adapun peraturan yang harus dilakukan oleh peserta Swab Test di Kemenkumham, yaitu melakukan pendaftaran ke masing-masing biro, membawa smartphone dengan paket data untuk melakukan scan barcode di gerbang masuk lingkungan Swab Tes. Kemudian hasil Swab Tes akan dikirimkan H+2 acara melalui sms.