Beranda blog Halaman 4692

BRI Denpasar-ANTARA Bali Bersinergi Dorong Pemulihan Ekonomi Krama Bali

BRI Denpasar-ANTARA Bali Bersinergi Dorong Pemulihan Ekonomi Krama Bali

Suarapemerintah.id – “Masyarakat perlu sosialisasi agar paham dan tidak selalu komplain, karena mereka mengerti pelayanan kami yang sebenarnya, dan tidak mudah termakan hoaks,” ucap Pemimpin Wilayah BRI Denpasar Ida Bagus K Subagia (kanan) yang membawahi Bali, NTB, dan NTT.

Ia mengatakan hal itu saat menerima Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya’kub dalam pertemuan ‘media visit‘ di kantornya (2/11/2020). Oleh karena itu, pihaknya mengajak ANTARA untuk bersinergi guna mendorong pemulihan ekonomi Krama/Masyarakat Bali melalui sosialisasi program BUMN perbankan itu secara lebih optimal lagi.

“Kami memiliki beberapa program andalan, seperti KUR super mikro, agen keliling BRILink semacam mini bank yang dikelola pihak ketiga, web pasar, dan beberapa program CSR untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Bali,” tutur putra daerah Karangasem, Bali itu.

Namun, ia menilai masyarakat masih banyak yang belum memahami program andalan BRI itu, sehingga sebagian masyarakat masih mengeluh, komplain, dan terkadang mendapat informasi yang kurang akurat atau hoaks, karena itu Kantor Berita ANTARA diharapkan memberikan dukungan sosialisasi yang lebih optimal lagi pada sejumlah program itu.

“ANTARA bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui informasi, misalnya Program Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Mikro (BPUM) yang berupa berbagai bentuk KUR hingga KUR super mikro yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pinjaman tanpa agunan dengan plafon maksimal Rp10 juta yang bunga-nya ditanggung pemerintah hingga akhir tahun (Desember). Calon debiturnya merupakan pekerja ter-PHK atau pemilik usaha produktif yang belum pernah menerima KUR,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri tiga staf dari bagian program dan juga bagian kehumasan BRI Kanwil Denpasar itu, ia menjelaskan program penting lainnya adalah program web/website pasar yang merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli melalui transaksi secara digital atau tanpa bertemu secara fisik di pasar. “Transaksi lewat web dan pembayaran bisa transfer pakai mobile banking,” katanya.

Hal lain yang juga dapat mendorong perekonomian masyarakat adalah Program BRIlink yang mendekatkan perbankan ke tengah masyarakat. Bentuknya, semacam agen keliling dengan outlet perbankan yang dikelola pihak ketiga atau masyarakat mirip bank mini yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi agennya.

“Di wilayah kami (Bali-Nusra) sudah ada 25.000-an agen, jadi masyarakat bisa kirim uang ke saudaranya di kampung tanpa ke bank, tapi cukup dengan setor uang tunai ke agen kami di wilayah terdekat, nanti kami yang mengirimkan uangnya secara perbankan. Kami punya agen mini bank yang tergolong sukses di Kuta dan Sanur yang mampu meraup penghasilan hingga jutaan per bulan,” ungkapnya.

Untuk Program CSR di BRI Kanwil Denpasar (Bali-Nusra) antara lain bersih-bersih sungai, bantuan mesin pengolah sampah, dan bantuan lain untuk masyarakat terdampak COVID-19. “Jadi, sungai yang kotor dan dangkal itu kami bersihkan, lalu diperbaiki dan dicat hingga terlihat indah dan menyenangkan serta bisa menjadi tempat selfie,” paparnya.

Dalam ‘media visit‘ itu, Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya’kub menyatakan siap mendukung program-program yang diperuntukkan publik. “Kepentingan media itu memang tidak jauh dari kepentingan publik, apalagi ANTARA sebagai kantor berita yang secara nasional memasok konten informasi kepada ratusan media. Kalau di Bali ada belasan media yang kami layani dan setengahnya memang media online. Jadi, informasi apapun akan kami wartakan, apalagi penting untuk publik,” ujarnya.

Selain melayani media, Kantor Berita ANTARA sejak tahun 2007 mendapatkan penugasan khusus dari negara melalui PP 40/2007 tentang Perum ANTARA (18 Juli 2007) yang diharapkan juga melayani publik secara langsung. “Jadi, kalau selama ini, kami melayani media melalui pasokan informasi, namun sejak tahun 2007 itu kami juga ditambahi tugas untuk melayani publik secara langsung,” katanya.

Didampingi seorang pewartanya, ia menjelaskan tugas melayani publik secara langsung itu dilakukan ANTARA melalui informasi yang mengangkat potensi daerah dan masyarakat, menangkal informasi hoaks yang melemahkan masyarakat, serta layanan edukasi atau literasi untuk masyarakat. Bagi ANTARA, publik itu bisa merupakan masyarakat, komunitas masyarakat, pemerintah, swasta/BUMN, universitas/sekolah, dan sebagainya, yang semuanya adalah Krama Bali.

“Terkait negara ini, kami juga sama dengan BRI yang memiliki peran historis, apalagi BRI lebih tua dari kami. Peran historis ANTARA adalah menyampaikan informasi proklamasi kemerdekaan RI kepada masyarakat dunia melalui media asing agar kemerdekaan kita mendapat pengakuan PBB. Dengan kesamaan peran dalam pelayanan publik dan kesamaan peran historis itulah, maka kami siap membantu BRI,” tutur Edy yang sebelumnya juga melakukan sinergi yang sama dengan BKKBN Bali.

Pjs Wali Kota Medan Dukung Muscab Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan

Pjs Wali Kota Medan Dukung Muscab Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan

Suarapemerintah.idPenjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T mendukung penuh digelarnya Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Medan periode 2020- 2025. Diharapkan Muscab ini akan melahirkan Ketua Kwarcab yang dapat semakin berkembang dengan program kerja yang dapat bermanfaat bagi generasi muda dan masyarakat Kota Medan.

Hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Medan ketika menerima audiensi Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan di rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman Medan, Rabu (04/11). Selain bersilaturahmi Kunjungan yang dipimpin Ka Kwarcab Kota Medan M. Husni didampingi Pengurus lainnya ini juga untuk melaporkan sekaligus mengundang Pjs Wali Kota Medan untuk membuka Muscab Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan.

Dikatakan Pjs Wali Kota Medan, Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang sangat baik dan bagus dalam membentuk karakter generasi muda melalui program kegiatan yang bersifat alam dan pendidikan karakter. Akan tetapi Kedepannya Program Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan Teknologi agar Gerakan Pramuka tetap eksis.

“Dengan perkembangan teknologi di era Globalisasi saat ini, Gerakan Pramuka harus memiliki program yang mengikuti perkembangan zaman. Selain tetap eksis, Diharapkan Pramuka semakin dicintai sebagai organisasi yang dapat membentuk karakter diri generasi muda”, kata Pjs Wali Kota Medan.

Pjs Wali Kota Medan juga mengungkapkan bahwa dirinya sejak Sekolah Dasar (SD) sudah aktif dan mengikuti kegiatan Pramuka disekolah. Oleh karena itu dirinya berharap dengan Muscab ini dapat merumuskan program kerja yang terbaik bagi Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya mendukung Muscab ini semoga Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Medan tetap Eksis dan semakin maju dengan Program kerjanya”, kata Pjs Wali Kota Medan didampingi Kadis Pendidikan Adlan SPd dan Kabag Tapem Rasyid Ridho Nasution.

Sebelumnya, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan M. Husni mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan Masa Bhakti 2020-2025, Sabtu (28/11) mendatang di Taman Cadika Pramuka Medan. Untuk itu kami hadir disini lanjut Husni, untuk meminta dukungan sekaligus mengundang Pjs Wali Kota Medan dalam Muscab tersebut.

“Kami mohon dukungan Bapak Pjs Wali Kota sekaligus minta saran dan masukan demi kemajuan dan perkembangan Gerakan Pramuka Kota Medan ke depannya. Muscab ini juga sebagai wadah untuk berdiskusi merumuskan langkah dan menyatukan komitmen agar semakin solid,” ungkap Husni.

Di samping itu, Husni juga mengungkapkan bahwa Gerakan Pramuka Kota Medan berkomitmen mendukung Pemko Medan dalam bidang pendidikan lewat pembinaan karakter. “Lebih jauh kita akan lakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan pembinaan karakter khususnya anak-anak muda Kota Medan,” Jelasnya.

Pjs Wali Kota Medan Apresiasi Kegiatan Sapa Pedagang Pasar Bersama PT. Bank Sumut

Pjs Wali Kota Medan Apresiasi Kegiatan Sapa Pedagang Pasar Bersama PT. Bank Sumut

Suarapemerintah.idPenjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT mengapresiasi dengan digelarnya kegiatan sapa pedagang pasar oleh PT.Bank Sumut di Pusat Pasar Medan, Rabu (4/11).

Kegiatan yang digelar bersamaan dengan perayaan HUT PT.Bank Sumut ke 59 tahun ini dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi covid-19 saat ini. Kegiatan ini sendiri ditandai dengan pembukaan tirai sapa pedagang oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Dirut PT. Bank Sumut, Muhammad Budi Utomo, Pjs Wali Kota Medan, Arief Sudarto Trinugroho dan segenap tamu undangan lainya.

Dalam kegiatan sapa pedagang pasar, PT. Bank Sumut memperkenalkan program keunggulannya diantaranya program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dan Digitalisasi Pasar.

Pjs Wali Kota Medan menilai program tersebut akan sangat membantu para pelaku usaha untuk tetap bertahan bahkan meningkatkan usahanya di tengah masa pandemi covid-19 saat ini, apalagi ditambah dengan adanya program digitalisasi pasar yang membuat para pelaku usaha semakin mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat dan aman.

” kegiatan ini patut kita apresiasi sebab ini salah satu bentuk dari PEN, apalagi Bank Sumut menggulirkan program KUR khusus untuk super mikro yang sangat mudah sekali, sehingga nantinya para pelaku super mikro yang kecil tadi tetap bisa menggeliat di era pandemi Covid 19 ini.”kata Pjs Wali Kota Medan.

Disamping itu dengan adanya program digitalisasi pasar tersebut, Pjs Wali Kota Medan menilai para pedagang dapat dengan mudah melakukan transaksi dimanapun mereka berada. Artinya para pedagang tidak perlu meninggalkan lapaknya untuk melakukan transaksi pembayaran.

“Jadi mereka semakin gampang melakukan pembayaran baik itu kewajiban retribusi dan sebagainya. Ini memang harus diperluas ke seluruh pasar di Kota Medan.”ujar Pjs Wali Kota Medan.

Kedepannya Pjs Wali Kota Medan berharap
Bank Sumut dapat terus berkreasi sehingga mampu berkompetisi dengan bank-bank yang lainnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan Pusat Pasar Medan merupakan tempat perputaran ekonomi terbesar di Provinsi Sumut karena itu diharapkan program dari PT. Bank Sumut ini dapat semakin mengembangkan Pusat Pasar Medan.

“Kita berharap program ini dapat semakin mengembangkan Pusat Pasar kita, sebab dengan adanya digital pasar para pelaku usaha semakin mudah dalam bertransaksi keuangan tanpa harus meninggalkan tempat usahanya, karena itulah manfaatkan modernisasi ini.”kata Gubsu.

Selain itu Gubsu juga mengajak masyarakat Provinsi Sumut untuk mengembangkan Bank Sumut sehingga menjadi bank kebanggaan masyarakat Sumut dengan berbagai program terbaiknya.

Sebelumnya Dirut PT. Bank Sumut, Muhammad Budi Utomo menjelaskan kegiatan sapa pasar merupakan komitmen dari PT. Bank Sumut untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui digitalisasi pasar guna membangkitkan kembali denyut ekonomi di Propinsi Sumut melalui sektor mikro dan UMKM.

“Bertepatan dengan perayaan Hut PT.Bank Sumut ke 59 tahun ini, kami memberdayakan pedagang pasar dengan program KUR super mikro dan digitalisasi pasar, diharapkan program ini dapat menjadi solusi pilihan bagi pelaku usaha dalam berteransaksi keuangan.”kata M. Budi Utomo.

Selain kedua program tersebut, PT. Bank Sumut juga memiliki sejumlah program unggulan lainya seperti pojok non tunai, aplikasi QRIS, dan program laku pandai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam bertransaksi keuangan sehingga tidak perlu lagi datang ke Bank.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, Kepala OJK Regional 5, Yusuf Ansori, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Khairul Syahnan, Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Osman Manalu, dan Plt Direktur Operasi, Tengku Maya Magdina. Medan

Tren Penurunan Kasus Positif Covid-19 di Denpasar

Tren Penurunan Kasus Positif Covid-19 di Denpasar

Suarapemerintah.id – Penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Penurunan kasus positif tersebut telah membawa Kota Denpasar keluar dari zona merah dan masuk dalam kategori zona oranye.

“Dalam beberapa Minggu terakhir perkembangan kasus positif covid-19 di Kota Denpasar cendrung mengalami penurunan, ini bisa dilihat dari data kasus yang ditemukan setiap hari mengalami penurunan dari awalnya kisaran 40 kasus per hari menurun menjadi 30-an, terus 20-an dan dalam beberapa hari terakhir kisaran belasan,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat dikonfirmasi di Denpasar pada Selasa (3/11) malam.

Dewa Rai mengungkapkan menurunnya jumlah kasus positif baru di Denpasar tidak terlepas dari gencarnya sosialisasi protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan di masyarakat. Termasuk gencarnya penerapan sanksi bagi yang melanggar prokes. Menurutnya Pemerintah Kota Denpasar akan terus mengupayakan pendisiplinan masyarakat agar tidak lengah dan lalai dalam menerapkan prokes.

“Tempat usaha, tongkrongan, restoran yang ramai pengunjung untuk disiplin prokes. Ada juga upaya untuk meningkatkan cakupan testing dengan membangun lab PCR yang diharapkan November ini bisa beroperasi,” paparnya.

Kendati terjadi penurunan jumlah kasus positif baru, Pemerintah Kota Denpasar dipastikan belum berencana membuka ruang-ruang publik. Belajar dari pengalaman sebelumnya, begitu dibuka kasus melonjak  kembali di denpasar.

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Denpasar

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Denpasar

Suarapemerintah.id – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengakui jika klaster keluarga atau penularan di lingkungan keluarga masih mendominasi jumlah kasus Covid-19 di Kota Denpasar.

Hal ini diduga terjadi karena adanya interaksi yang intens di lingkungan anggota keluarga dan adanya kebiasaan abai dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan keluarga.

Interaksi yang intens antar anggota keluarga menyebabkan penyebaran covid-19 di lingkungan keluarga sangat cepat. Berbeda dengan klaster pasar yang belakangan ini belum ada lagi ditemukan.

“Satu orang dalam keluarga bisa menularkan kepada 10-12 orang anggota keluargannya,” jelas Dewa Rai saat dikonfirmasi di Denpasar pada Selasa (3/11) malam.

Dewa Rai mengingatkan apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang positif Covid 19, maka hindari melakukan isolasi mandiri di rumah. Isolasi wajib dilakukan di rumah sakit atau rumah singgah yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Bagi masyarakat saat baru datang dari beraktivitas di luar rumah wajib berhati-hati dan melakukan prokes, baik dari mencuci tangan hingga mengganti pakaian. Anggota keluarga juga wajib taat prokos saat berada di manapun dan bertemu dengan siapapun.

Moderasi Beragama Kunci Wujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Suarapemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

“Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya saat memberikan Keynote Speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlangsung secara luring dan daring, Selasa (03/11/2020).

Secara khusus, Wapres menjelaskan bahwa moderasi beragama, yang dalam Islam disebut wasathiyyah, merupakan proses meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal, atau ekstremitas.

“Dua hal di sini adalah antara jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan,” paparnya.

Lebih dalam, Wapres mengungkapkan bahwa secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dari empat indikator. Adapun indikator yang pertama adalah toleransi.

“Adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya,” urainya.

Yang kedua, kata Wapres, anti kekerasan.

“Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik,” tegasnya.

Lalu yang ketiga, tutur Wapres, komitmen kebangsaan. Terutama berbentuk penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia.

Kemudian yang keempat, papar Wapres, pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi-kultural dan multi-agama.

Oleh karena itu, peran strategis FKUB perlu didorong untuk dapat meningkatkan penyebarluasan moderasi beragama di kalangan umat, sehingga dapat mencegah konflik dan radikalisme beragama dalam kerangka kerukunan umat beragama.

“Saya mengharapkan para tokoh agama mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama ini, baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antarumat beragama,” pesan Wapres.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi dalam sambutannya mengajak FKUB untuk membumikan moderasi beragama.

“Harapan kami, Rakornas ini dapat menghasilkan konsep-konsep jitu dan bijak untuk lebih memberdayakan dan menghasilgunakan peran FKUB, dalam konteks membumikan moderasi beragama di tengah masyarakat,” pintanya.

Menurutnya, selama ini pemerintah telah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membentuk forum koordinasi dan konsultasi yang kemudian dikenal dengan istilah FKUB. Pembentukan forum ini dilakukan dengan memberdayakan peran strategis dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, khususnya majelis-majelis dan organisasi keagamaan. Forum ini dibentuk dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama.

Dorong PBM Jadi Perpres, Ini Alasan Kemenag

Dorong PBM Jadi Perpres, Ini Alasan Kemenag

Suarapemerintah.idKementerian Agama mendorong peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakornas FKUB) Tahun 2020 yang digelar secara luring dan daring, di Jakarta.

“Ada beberapa kebutuhan yang menyebabkan mengapa Kemenag bersama dengan forum lintas kementerian merasa perlu untuk mendorong peningkatan status PBM ini menjadi Perpres,” ungkap Nizar, Selasa (03/11).

Pertama, peningkatan  status PBM ini diharapkan dapat memperkuat tugas dan fungsi serta komitmen kepala daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama.

“Kedua, ini juga dapat  memperkuat kebijakan kepala daerah terkait pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama,” kata Nizar.

Ketiga, untuk memperkuat peran dan tanggungjawab kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan dan pendirian rumah ibadat.

“Keempat, Perpres diharapkan dapat memperkuat peran kepala daerah dalam pemberdayaan dan fasilitasi FKUB,” lanjut Nizar.

“Dan terakhir, kita memiliki kebutuhan untuk mengembangkan struktur FKUB hingga ke kecamatan dan desa. Dan ini kita harapkan dapat terakomodir dengan kehadiran Perpres,” imbuhnya.

Sampai saat ini telah terbentuk 544 FKUB, terdiri dari 510 FKUB Kabupaten/Kota dan 34 FKUB Provinsi di seluruh Indonesia.

Rakornas yang digelar Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag ini dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai Keynote Speech, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Rakornas ini diikuti lebih enam ratus peserta terdiri atas pimpinan ormas keagamaan, pimpinan lembaga keagamaan, serta para Ketua FKUB tingkat Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia. Hadir sebagai narasumber, Mendagri Tito Karnavian, Menag periode 2014 – 2019 Lukman Hakim Saifuddin, serta perwakilan dari PBNU, Muhammadiyah, dan tokoh Katolik.

Rakornas ini berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 November 2020.
Sumber:

Mempertegas Distingsi PTKI

Mempertegas Distingsi PTKI

Suarapemerintah.id – Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam tengah mengadakan Rapat Kerja di Ciloto, 2 – 4 November 2020. Salah satu isu yang dibahas adalah upaya mempertegas distingsi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dari perguruan tinggi lainnnya.

Sekjen Kementerian Agama, Nizar Ali, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya merumuskan distingsi ini dalam sebuah kebijakan agar bisa ditindaklanjuti PTKI. Meski dari aspek anggaran pengelolaan masih rendah, namun distingsi PTKI tetap harus diwujudkan.

Pembahasan distingsi ini perlu untuk meneguhkan khittah PTKI yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Dinamika dan transformasi kelembagaan serta upaya-upaya pembaharuan di lingkungan PTKI jangan sampai menggerus atau menghilangkan khittah tersebut. Untuk itulah, berbagai upaya dan inisiasi peneguhan distingsi PTKI mendapat perhatian dari forum rapat ini.

Ada banyak pendapat dan best-practices untuk meneguhkan distingsi PTKI yang lahir dalam forum tersebut. Guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga mantan Direktur Diktis dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, mengemukakan Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim dengan konsentrasi di bidang perhajian merupakan contoh konkret yang dapat dijadikan rujukan.

Pasalnya, Fakultas Kedokteran UIN Malang itu tidak hanya semata mempelajari aspek disiplin kedokteran, tetapi seluk beluk perhajian dari aspek fiqhiyah dan persoalan kesehatan yang akan dialami jemaah haji juga digeluti secara serius.

Menarik juga mencermati gagasan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani. Dia antara lain  mendorong PTKI untuk membuka pendidikan vokasi di bidang keislaman. Pendidikan vokasi ini untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil untuk layanan pelaksanaan keislaman, seperti tour guide atau muthawwif haji dan umrah, manajer di bidang ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), kemasjidan, dan lainnya.

Sementara Direktur Diktis, Suyitno, menggulirkan ide merevitalisasi posisi Ma’had Al-Jami’ah di lingkungan PTKI sebagai bagian dari instrumen pengembangan wawasan keislaman bagi mahasiswa PTKI.

Hemat penulis, peneguhan distingsi PTKI juga dapat dipahami dari profil lulusannya. Sekurang-kurangnya terdapat dua tipologi besar profil alumni. Pertama, PTKI diharapkan melahirkan ahli di bidang kajian keislaman-murni (mutafaqqih fiddin). Kedua, PTKI diharapkan melahirkan lulusan yang memiliki penguasaan bidang sosial humaniora/sosial sains yang juga ahli di bidang keislaman.

Lulusan mutafaqqih fiddin diharapkan mampu memberikan solusi atas problem-problem keislaman dan memiliki kecakapan untuk mentransformasikan pengetahuan keislaman kepada masyarakat luas. Mengutip pernyataan Dirjen Pendis, Muhammad Ali Ramdhani, harapan melahirkan profil lulusan dengan tipologi ini bisa diperankan oleh fakultas Ushuluddin, Syari’ah, Tarbiyah, Adab, dan Dakwah, baik pada IAIN maupun UIN.

Lulusan mutafaqqih fiddin ini merupakan keniscayaan dari proses sejarah transformasi kelembagaan PTKI yang semula berasal dari pondok pesantren. PTKI, yang semula berasal dari ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama), merupakan upaya modernisasi pondok pesantren tingkat tinggi dengan berbagai keunggulannya, seperti rekognisi, fasilitasi, serta civil effect negara bagi lulusan PTKI.

Tipologi kedua, lulusan yang di samping memiliki penguasaan bidang keislaman, juga menguasai di bidang sosial humaniora/sosial sains. Lulusan dengan profil seperti ini dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keislaman yang harus didekati dengan pendekatan sosial humaniora dan/atau sosial sains.

Di samping itu, tipologi lulusan ini juga diharapkan dapat  mendorong kontribusi umat Islam dalam mengisi ruang-ruang pembangunan secara umum, sekaligus berkontribusi secara epsitemologi keilmuan untuk menghindari konflik relasi ilmu dan Islam. Melahirkan profil lulusan seperti ini bisa diperankan oleh fakultas-fakultas rumpun Sosial Humaniora dan Sosial Sains pada PTKI yang berbentuk UIN.

Profil lulusan PTKI yang kedua ini sesungguhnya linier dengan kompetensi lembaga pendidikan Madrasah Aliyah yang ditangani oleh Ditjen Pendis sebagai feeder input PTKI. Madrasah Aliyah sesungguhnya adalah SMA Plus. Mata pelajaran yang diajarkan di SMA, juga diajarkan di Madrasah Aliyah. Bahkan, terdapat 5 (lima) mata pelajaran agama Islam yang diajarkan di Madrasah Aliyah, tetapi tidak diajarkan di SMA.

Hal yang sama juga dilakukan pada sejumlah program-program studi sosial humaniora dan sosial sains pada UIN, di samping mengajarkan mata-mata kuliah pada prodi-prodi di PTU, juga dibekali dengan sejumlah mata kuliah keislaman yang tidak diajarkan di PTU. Oleh karenanya, tipologi lulusan PTKI ini merupakan lulusan PTU Plus, yakni di samping memiliki penguasaan dan kompetensi sebagaimana lulusan PTU, juga memiliki penguasaan di bidang keislaman.

Kedua profil lulusan PTKI sebagaimana dielaborasi di atas tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi PTKI, yang sama sekali tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya. Profil mutafaqqih fiddin dan penguasaan bidang sosial humaniora/sosial sain sekaligus bidang keislaman merupakan distingsi mendasar bagi PTKI, sehingga kedua profil ini cenderung tidak dimiliki di lingkungan PTU. Oleh karenanya, komitmen untuk meneguhkan orientasi ini perlu dijadikan perhatian seluruh pihak, khususnya pimpinan PTKI yang bersangkutan.

Untuk meneguhkan pada komitmen tersebut, program untuk memastikan kompetensi minimal keislaman di kalangan mahasiswa PTKI harus dilakukan. Jangan sampai, lulusan PTKI malah justru tidak mengetahui terhadap persoalan-persoalan keislaman yang menjadi kewajiban yang bersifat publik (fardlu kifayah), terlebih kewajiban privasinya (fardlu ain). Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi.

Di antaranya adalah lulusan Madrasah Aliyah diberikan proporsi yang cukup untuk ditampung di lingkungan PTKI. Bahkan, sejumlah afirmasi untuk lulusan-lulusan Madrasah Aliyah yang berprestasi, terlebih yang juga lulusan pondok pesantren, harus dilakukan agar ia dapat mengisi terutama tipologi lulusan mutafaqqih fidddin. Sebab, cenderung akan menjadi problem jika lulusan yang akan digodok sebagai mutafaqqih fiddin berasal dari luar Madrasah Aliyah atau pondok pesantren.

Cara lain untuk memastikan kompetensi keislaman minimal adalah memfungsikan Ma’had al-Jami’ah di lingkungan PTKI secara efektif. PTKI diharapkan memiliki asrama mahasiswa yang difungsikan untuk Ma’had Al-Jami’ah sebagai sarana untuk mendesiminasi dan memperkuat wawasan dan pengetahuan keislaman yang baik.

Jika tidak memiliki asrama, PTKI dapat berkolaborasi dengan pondok pesantren di sekitar kampus PTKI untuk membekali pengetahuan keislaman tersebut. Jika ternyata tidak ada asrama dan pesantren, maka PTKI dapat bersinergi dengan pengelola kontrakan di sekitar kampus yang didesain untuk pengembangan keislaman tersebut.

Semoga upaya dan komitmen yang didiskusikan dalam Rakor ini menjadi ikhtiar penguatan PTKI yang lebih baik dan berkah, amin.

Kemenko Marves Mensinergikan K/L Agar Program Tol Laut Berakselerasi

Kemenko Marves Mensinergikan K/L Agar Program Tol Laut Berakselerasi

Suarapemerintah.id– Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) secara simultan dan tanpa henti terus mensinergikan Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah koordinasinya dan juga yang terkait, demi keberhasilan program Tol Laut. Terbaru, Kemenko Marves lewat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Tol Laut, pada Senin 2 November 2020, di Jakarta.

“Pasca 2 kali Rakor dipimpin oleh Menko Luhut, dan Rakor tingkat Eselon I. Dan Rakor sekarang untuk lebih mempertajam lagi. Kita semua sudah tahu akan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang harus dikerjakan dan ditingkatkan guna memenuhi amanat Presiden Joko Widodo, yaitu akselerasi kegiatan Tol Laut,” ujar Plt Deputi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake melalui paparannya terkait berbagai poin yang dibahas di agenda Rakor, ditulis pada hari ini, Selasa (03-11-2020).

Ia menekankan, Ada 3 agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam Rakor kemarin, yaitu ;

Pertama, Kolaborasi platform digital antar K/L, Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya Kemenhub didukung PT Telkom Tbk, telah merilis platform digital LCS yang kemudian dikembangkan menjadi ver. 2 dan berganti nama menjadi SITOLAUT.

Perkembangan selanjutnya, beberapa K/L tekait program ini juga telah merilis platform digital seperti Kemendag dengan sistem informasi Gerai Maritim, dan kemungkinan akan diikuti oleh K/L yang lain. Kemudian, ada pula platform yang mendahului yang bertujuan untuk mendukung penataan National Logistic Ecosystem yaitu NLE yang dicoba untuk diintegrasikan sejak awal.

“Untuk kolaborasi ini juga sangat penting, tentang tersedianya fasilitas komunikasi yaitu internet di pelabuhan singgah dan Dinas Perdagangan setempat. Kemenkominfo pada pertemuan terdahulu pun menyatakan kesiapan untuk mendukung fasilitas ini, mereka memerlukan infromasi titik koordinat Pelabuhan singgah dari Kemenhub dan titik koordinat kantor Disperindag daerah yang dimaksud,” jelasnya.

Kedua, lanjut Plt Deputi Ayodhia, ialah tentang pemetaan komoditas unggulan daeran untuk optimalisasi muatan balik.

“Dimana, telah disampaikan pada forum sebelumnya untuk optimalisasi muatan balik sangat diperlukan informasi atau pemetaan potensi unggulan daerah oleh masing-masing K/L terkait,” tambahnya.

Dan, ketiga ialah mengenai sinergi sentra logistik, termasuk ketersediaan gudang penyimpan dan cold storage.

Adapun, dalam Rakor kemarin ada berbagai kemajuan, dimana setiap K/L terkait telah mengetahui sentra logistik yang telah diamanatkan dalam PerPres Nomor 70 Tahun 2017, atau juga dalam draft revisinya yang dikoordinir dan dikembangkan oleh beberapa K/L diantaranya Kemendag dengan Gerai Maritim-nya, BUMN dengan Rumah Kita, KKP dengan SKPT, juga info yang hadir berikutnya adalah adanya gudang-gudang milik Bulog dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang bisa mendukung fungsi sentra logistik.

“Beberapa sumber daya ini perlu disinergikan guna pengelolaan yang lebih efisien. Forum Rakor ini perlu mendapatkan informasi kesiapan atau keragaan masing-masing sentra logistik ini, semisal di daerah mana yang sudah jalan dan di daerah mana yang belum siap, termasuk dukungan fasilitas pendukung seperti ketersediaan ruang pendingin, mencakup lokasi, jumlah dan kapasitas simpan. dengan sinergi oleh Kemendag, BUMN, KKP, Bulog, dan Kementan,” tutupnya.

Dalam Rakor tersebut, K/L yang hadir di antaranya, Kemenhub, KKP, Kemenkeu, Kemendag, Kementan, Kemendesa, BULOG dan berbagai intitusi terkait lainnya juga memaparkan berbagai progres yang telah dicapai, dan juga berbagai rencana aksi ke depan.

Kemudian, untuk meningkatkan kolaborasi-sinergi serta melaksanakan hasil rapat Menko Marves pada 12 Oktober 2020 guna melakukan Tactical Floor game. Rakor menetapkan tanggal 3 November 2020 diadakan Pra-Tactical Floor Game mengembangkan simulasi pelaksanaan program tol laut beserta dengan seluruh kolaborasi-sinergi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik tol laut yang efektif dan efisien.

Program Tol Laut terus berakselerasi, dilansir melalui situs resmi Kemenhub, sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, terus bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder baik dari Pemerintah Daerah maupun Kementerian Lembaga serta operator agar implementasi program tol laut dapat mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Hingga saat ini, negara telah hadir dan sudah membangun lebih dari 50 pelabuhan, 293 unit kapal yang terdiri dari 116 unit kapal perintis, 14 unit kapal kontainer, 6 unit kapal ternak dan 18 unit kapal rede dengan 2 unit digunakan sebagai kapal rumah sakit yang telah dioperasikan dan 138 kapal pelayaran rakyat telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.

27 Peserta Masuk Tahap II Seleksi Anugerah Pusbimdik Khonghucu

27 Peserta Masuk Tahap II Seleksi Anugerah Pusbimdik Khonghucu

Suarapemerintah.id – Seleksi Anugerah Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu memasuki tahap II. Ada 27 peserta yang berhak mengikuti dan terbagi dalam tujuh kategori.

Hal ini disampaikan Kepala Pusbimdik Khonghucu Wawan Djunaedi. “Seleksi Anugerah Pusbimdik sudah selesai. Terpilih 27 peserta Anugerah Pusbimdik yang akan lanjut ke penilaian tahap II, yaitu: wawancara dan presentasi makalah,” terang Wawan di Jakarta, Rabu (04/11).

Menurut Wawan, karena masih dalam suasana pandemi, tahap wawancara dan presentasi ini akan dilakukan secara daring (dalam jaringan). ID dan password akan diinformasikan melalui pesan whatsapp sehari sebelum pelaksanaan. Durasi wawancara dan presentasi untuk setiap peserta, maksimal 30 menit.

“Setiap peserta dinilai tim dewan juri yang terdiri atas empat orang. Peserta wajib bergabung dalam pertemuan daring, minimal 10 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. Bagi yang tidak tepat waktu, dinyatakan mengundurkan diri,” ujarnya.

“Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat,” tandasnya.

Berikut daftar peserta yang masuk seleksi tahap II serta jadwal presentasi dan wawancaranya:

Kategori Anhe Jiating1. Inggried Budiarti, presentasi Kamis (05/11), pukul 09.00 – 09.30 WIB2. WS. Lie Supriadi, presentasi Kamis (05/11), pukul 09.35 – 10.05 WIB

Kategori Perempuan1. Liem Liliany Lontoh, presentasi Jumat (06/11), pukul 08.00 – 08.30 WIB2. Juliani, presentasi Jumat (06/11), pukul 08.35 – 09.05 WIB3. Ai Hua, presentasi Jumat (06/11), pukul 09.10 – 09.40 WIB4. Septriana, presentasi Jumat (06/11), pukul 09.45 – 10.15 WIB5. Jenny Sudjiono, presentasi Jumat (06/11), pukul 10.20 – 10.50 WIB

Kategori Pemuda Teladan1. Julius Sustawijaya, presentasi Senin (09/11), pukul 08.00 – 08.30 WIB2. Kevin Loanda, presentasi Senin (09/11), pukul 08.35 – 09.05 WIB3. Aldi Destian Satya, presentasi Senin (09/11), pukul 09.10 – 09.40 WIB4. Desdiandi Hartopoh, presentasi Senin (09/11), pukul 09.45 – 10.15 WIB5. Andre Genta Senjaya, presentasi Senin (09/11), pukul 10.20 – 10.50 WIB

Kategori Pemudi Teladan1. Oei Kiem Hong, presentasi Senin (09/11), pukul 13.30 – 14.00 WIB2. Oei May Ta, presentasi Senin (09/11), pukul 14.05 – 14.35 WIB3. Bryna Meivitawanli, presentasi Senin (09/11), pukul 14.40 – 15.10 WIB

Kategori Guru Sekolah1. Liem Ciang Santoso, presentasi Selasa (10/11), pukul 08.00 – 08.30 WIB2. Inggried Budiarti, presentasi Selasa (10/11), pukul 08.35 – 09.05 WIB3. Tan Minggayani, presentasi Selasa (10/11), pukul 09.10 – 09.40 WIB4. Rika Lisnia Putri, presentasi Selasa (10/11), pukul 09.45 – 10.15 WIB5. Andi Gunawan, presentasi Selasa (10/11), pukul 10.20 – 10.50 WIB

Kategori Guru Sekolah Minggu1. Yessica Kusumohadi, presentasi Selasa (10/11), pukul 13.30 – 14.00 WIB2. Vivi Shelvia, presentasi Selasa (10/11), pukul 14.05 – 14.35 WIB

Kategori Penyuluh1. Js Jenny Sudjiono, presentasi Rabu (11/11), pukul 08.00 – 08.30 WIB2. Ws Lie Supriyadi, presentasi Rabu (11/11), pukul 08.35 – 09.05 WIB3. Novita Sari, presentasi Rabu (11/11), pukul 09.10 – 09.40 WIB4. Suryanto, presentasi Rabu (11/11), pukul 09.45 – 10.15 WIB5. Rudy Leonard, presentasi Rabu (11/11), pukul 10.20 – 10.50 WIB