Beranda blog Halaman 4765

Penerapan Smart Grid Jadi Opsi Kejar Target Bauran Energi

Penulis
Sopyan
-
Penerapan Smart Grid Jadi Opsi Kejar Target Bauran Energi

Suarapemerintah.id – Pemenuhan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025 menjadi target Pemerintah. Pemanfaatan smart grid atau jaringan listrik pintar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa diterapkan. Demikian diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara secara virtual, Rabu (23/9).

“Pemanfaatan smart grid dapat meningkatkan penetrasi pada pembangkit EBT terutama Variabel Renewable Energy (VRE) di sistem ketenagalistrikan,” ungkap Arifin pada acara tersebut.

Pengembangan smart grid, sambung Arifin, dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan. Hal ini akan mengurangi bahkan mencegah pemadaman (black out) sehingga bisa menghasilkan aksesibilitas yang lebih baik ke jaringan hingga mempercepat proses pemulihan gangguan.

Selain itu, smart grid juga dapat mengurangi susut (losses) pada jaringan distribusi serta dapat digunakan sebagai langkah dalam pengembangan distributed generation. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan integrasi energi terbarukan dalam skala yang besar dan mampu menurunkan tarif listrik dengan mengendalikan beban puncak listrik.

Arifin memaparkan bahwa pengembangan tahap pertama smart grid di Pulau Jawa telah dilaksanakan antara lain, di Jakarta, yakni Digital Substation Sepatan II, Digital Substation Teluk Naga II, Realibility Efficiency Optimization Center, Platform E-mobility Electric Vehicle Charging Station, dan Advance Metering Infrastructure. Kemudian di Surabaya, yakni Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic & Optimization Centre.

Adapun, pengembangan smart grid di luar Pulau Jawa telah dilaksanakan di Pulau Selayar, Tahuna, Medang, Semau, Bali Eco Smart Grid-Lora, Smart Micro Grid-Sumba Green Island.

“Tentu saja seluruh program ini akan terus berkelanjutan sehingga Indonesia bisa menghasilkan target elektrifikasi yang sempurna, yang dapat dinikmati oleh masyarakat,” ungkap Arifin.

Sebagai informasi, kehadiran smart grid memungkinkan adanya partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik berbasis sumber energi setempat. Smart grid merupakan jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen dengan tujuan agar efisien, berkelanjutan, ekonomis dan suply listrik yang aman.

Susun Proyek MADANI, Kemenkumham Dan USAID Gelar Rapat Komtek

Penulis
Sopyan
-
Susun Proyek MADANI, Kemenkumham Dan USAID Gelar Rapat Komtek

Suarapemerintah.id – Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan United States Agency for International Development (USAID) menggelar Rapat Komite Teknis (Komtek) Proyek USAID MADANI Tahun 2020, secara daring. Rapat Komtek kali ini diselenggarakan sebagai ajang untuk menyusun rencana kegiatan MADANI satu tahun ke depan, di tahun 2021.

Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri (Kabag. KLN) Youngest Non Itah, mengatakan, dengan diselenggarakannya Rapat Komtek, nantinya akan tersusun rencana kegiatan MADANI yang tepat sasaran. “Untuk itu, masukan, dan saran dari para peserta rapat sangat kami harapkan, agar rencana kerja Proyek MADANI lebih efektif dan efisien,” ujar Youngest di Ruang Rapat Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Jakarta, Selasa (22/09/2020).

Deputi V, Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Jaleswari Pramodhawardhani mengapresiasi proyek MADANI, dan berharap manfaat dari proyek MADANI dapat dirasakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Jaleswari menyarankan agar Proyek tersebut juga memasukkan program mitigasi dampak Covid 19. “Saran kami (KSP), Proyek MADANI memuat program mitigasi dampak sosial ekonomi dari Covid 19,” tandas Jaleswari melalui aplikasi Zoom.

Hal senada juga diutarakan oleh Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wariki Sutikno. Dirinya sangat mengapresiasi Proyek MADANI. Menurutnya, peran OMS sangat besar dalam pembangunan. “Semangat Proyek MADANI (penguatan OMS lokal), dan kami (Bappenas) sudah sama, bahkan kami sudah merencanakan sampai dukungan budget (anggaran), tetapi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kita saat ini belum dapat memfasilitasi,” ucap Wariki.

Project Manager USAID untuk Proyek MADANI, Luthfi Anshari menginformasikan, nantinya akan ada 32 kabupaten kota dari 6 provinsi yang akan berpartisipasi dalam Proyek MADANI. “Provinsi yang terlibat nantinya adalah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” tutur Luthfi.

Sementara itu, Project Officer Proyek MADANI, Hans, memaparkan saat ini telah ditentukan 32 OMS yang menjadi mitra utama dari Proyek MADANI. “Ada tujuh OMS berbasis agama, 19 OMS yang berbentuk yayasan, dan enam OMS yang merupakan Ormas (organisasi kemasyarakatan),” terang Hans.

Sebelumnya, Plt. Direktur Democratic Resilience and Governance (DRG) USAID, Anders Mantius, mengucapkan terima kasih kepada KLN Kemenkumham, yang telah bekerja sama menyelenggarakan Rapat Komtek MADANI, dan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah turut serta dalam Rapat Komtek. “Terima kasih kepada Ibu Noni (Youngest) dan tim, yang telah bekerja sama dengan baik bersama USAID dalam Proyek MADANI, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian/lembaga yang turut serta di dalam Rapat Komtek MADANI kali ini,” ucap Anders.

Program tersebut, merupakan salah satu Proyek USAID yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan OMS lokal/di tingkat daerah, agar dapat terlibat dalam pembangunan daerah, dan keberagaman sosial, dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Nantinya 32 OMS akan mendapatkan bimbingan teknis untuk mengembangkan kapasitasnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas; membangun hubungan, relevansi dan strategi komunikasi; dan mendukung keberlanjutan dan lingkungan yang kondusif.

Program MADANI lahir karena masih adanya gap/jarak yang besar antara kapasitas OML lokal dengan OMS tingkat nasional. Diharapkan dengan dilaksanakannya Program MADANI, OMS lokal dapat meningkatkan kapasitasnya, dan nantinya dapat bermitra, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Turut hadir di dalam Rapat Komtek MADANI 2020 perwakilan dari kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan dari perwakilan OMS, Infid, Yappika, dan Konsil LSM Indonesia. (Zaka)

2020 09 23 USAID 2

Napi Cai Changpan Kabur, Komisi III DPR Datangi Lapas Tangerang

Penulis
Sopyan
-
Napi Cai Changpan Kabur, Komisi III DPR Datangi Lapas Tangerang

Suarapemerintah.id – Komisi III DPR mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Kehadiran wakil rakyat tersebut dalam rangka melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik tentang pelaksanaan sistem pengawasan terhadap narapidana untuk menggali informasi, data, dan fakta dari kasus kaburnya Narapidana Cai Changpan dari Lapas Kelas I Tangerang pekan lalu.

Cai Changpan yang merupakan terpidana mati kasus narkoba merupakan warga negara Tiongkok. Dia divonis hukuman mati setelah terbukti bersalah menyelundupkan sabu seberat 110 kilogram pada 2016 lalu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten, Andika menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisan dan BNN Kota Tangerang untuk menangkap kembali Cai Changpan. Selain itu, juga dilakukan pemindahan beberapa narapidana sebagai upaya dini terhadap hal-hal yang dimungkinkan menjadi ancaman, gangguan keamanan, dan ketertiban di lapas.

“30 narapidana bandar narkoba (sudah) dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, dan 30 narapidana lainnya akan dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Cilegon,” ujar Andika.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR F-P. Golkar, Adies Kadir yang juga merupakan ketua tim kunker mengatakan kehadiran Komisi III DPR di sini bukan ingin mencari kesalahan, tetapi hanya ingin mengumpulkan data dan fakta yang nantinya akan digunakan sebagai bahan rapat kerja. “Kami melihat langsung, hadir di sini dalam rangka mencari data serta fakta-fakta untuk kami bawa sebagai bahan rapat nanti dengan dengan Menteri Hukum dan HAM, Dirjen PAS dan seluruh jajarannya,” kata Adies.

Kasus kaburnya Cai Changpan menarik perhatian Komisi III DPR. Sebabnya, kata Adies, kasus ini merupakan suatu kejadian yang di luar akal sehat dan kewarasan. “Cai Changpan berhasil melarikan diri dengan cara-cara yang diluar akal sehat kita,” kata Adies, Rabu (23/09/2020) siang.

Cara melarikan diri melalui gorong-gorong yang jaraknya hampir 30 meter tanpa meninggalkan bekas galian, harus menjadi perhatian serius dari Kemenkumham, khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Semestinya ada pembelajaran, harus menjadi perhatian khusus dari pada lapas untuk mengetahui lebih dalam bagaimana hal ini bisa terjadi,” ucap Adies.

Sebelumnya, Cai Changpan pernah melarikan diri dari Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta Timur pada Januari 2017. “Sepengetahuan kami, ini bukan yang pertama (dari) yang bersangkutan mencoba untuk melarikan diri (dari tahanan),” kata politisi Golkar ini.

Desmond J. Mahesa dari F-P. Gerindra mengatakan peristiwa luar biasa ini menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak diimbangi dengan realita. “Mana mungkin orang bisa keluar (kabur) kalau tidak punya alat untuk menggali? Untuk menjebol ubin saja susah,” kata Desmond. “Kita perlu melakukan investigasi, mana mungkin bisa jebol tanah sekian (meter) kalau nggak ada tanahnya. Agak nggak masuk akal,” tandasnya.

Senada dengan pernyataaan Desmond, politisi F-PDIP, Marinus Gea, mengatakan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kaburnya Cai Changpan, harus segera dibentuk tim investigasi. “Kemenkumham harus segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap dan menelusuri lebih dalam dari kasus ini,” katanya.

Kepri Usulkan Satker Dengan Predikat WBK/WBBM Naik Signifikan!

Penulis
Sopyan
-
Kepri Satker Dapat Predikat WBK/WBBM Naik Signifikan!

Suarapemerintah.id– Jumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau yang diusulkan sebagai satker dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) untuk tahun 2020 naik signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019.

Kanwil yang memiliki total 22 satker tersebut mengalami progress yang sangat signifikan. Tahun lalu, sebanyak delapan satker diusulkan dari kanwil kepada TPI (Tim Penilai Internal) Kemenkumham. Tahun ini, seluruh satkernya diusulkan atau 100 persen dari total satker yang ada.

Kemudian, di tahun lalu dari delapan satker, sebanyak tiga satker berhasil lolos untuk sampai ke tahap penilaian akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dua satker kemudian berhasil dinobatkan sebagai satker Stranas PK dan WBK. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berhasil meraih Stranas PK dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjung Pinang tampil meraih WBK.

Di tahun ini, dari 22 satker yang diusulkan, 17 satker mampu melaju ke tahap penilaian TPN untuk menunggu proses penilaian. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto memberikan apresiasi atas capaian luar biasa yang dilakukan kanwil yang dipimpin Agus Widjaja ini.

Bambang menegaskan, komitmen pimpinan dan seluruh tim ketika membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan zona integritas (ZI) sangat penting. “Peran kanwil dapat dirasakan secara langsung dalam mengawasi dan mengawal satker meraih predikat WBK/WBBM,” ujar Bambang saat memberikan sambutan pada Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada satker di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.

Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan satker untuk dapat meraih predikat WBK/WBBM adalah menjaga konsistensi dalam mengelola inovasi layanan dan melakukan monitoring dan evaluasi inovasi layanan. “Kemudian, tindak lanjuti seluruh temuan auditor dan susun action plan penyelesaiannya,” ucap Bambang, Rabu (23/09/2020) siang.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah optimalisasi peran kehumasan dalam membangun image positif satuan kerja, baik itu manajemen media lokal maupun nasional. “Kemudian, perjelas alur pelayanan (SOP) dan maklumat layanan, serta tingkatkan hospitality,” tutup Bambang.

Pada kesempatan ini, Bambang juga meresmikan Law and Human Rights Center Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau dan melakukan launching aplikasi Silaris (Sistem Pelaporan Notaris.

2020 09 23 ZI Kepri 1

Plt Wali Kota Medan Silaturahmi dan Apresiasi PWRI Medan

Penulis
Sopyan
-
Plt Wali Kota Medan Silaturahmi dan Apresiasi PWRI Medan

Beritamedia.id – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si mengapresiasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Medan, meskipun telah pensiun sebagai ASN namun masih tetap produktif berkarya untuk Ibu Kota Provinsi Sumut. Kedepan diharapkan PWRI Kota Medan dapat menjadi wadah bagi para pensiunan ASN untuk tetap berkarya membangun Kota Medan.

Hal ini disampaikan Plt Wali Kota Medan ketika bersilaturahmi bersama para Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PC PWRI) Kota Medan di Restoran Lembur Kuring Jalan T. Amir Hamzah No. 85, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (23/9). Acara yang berlangsung dengan kehangatan dan penuh kekeluargaan ini digelar tetap mentaati Protokol Kesehatan.

Dikatakan Plt Wali Kota Medan, para pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia telah melewati setiap fase dalam pekerjaannya sebagai pegawai, khususnya di lingkungan Pemko Medan. Karenanya peran itu harus terus ditingkatkan guna semakin menjadikan Pemko Medan sebagai lokomotif pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“saya berharap kepada bapak dan ibu yang tergabung dalam PWRI mau memberikan masukan atau gagasan dalam membantu Pemko Medan melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya peran aktif masih dibutuhkan Untuk pembangunan Kota Medan”, kata Plt Wali Kota Medan.

Dijelaskan Akhyar, Persatuan Wredatama Republik Indonesia merupakan wadah organisasi pensiunan pegawai negeri sipil. Meskipun anggotanya sudah lanjut usia namun tetap bersemangat dalam mengabadikan diri dan berkarya untuk masyarakat dan negara. “Kita harapkan keberadaan PWRI Kota Medan menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi PNS yang masih aktif. Selain itu dapat berkontribusi mensukseskan pembangunan di Kota Medan “, jelas Akhyar.

Hadir dalam acara silaturahmi ini, Anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia Medan, Budi Sinulingga, Darussalam Pohan, Aslan Lubis, Busral Manan Dan Hasan Basri serta pengurus lainnya. Mewakili PWRI, Budi Sinulingga mengungkapkan PWRI siap membangun Kota Medan.

Perketat Protokol Kesehatan, Pegadaian Peroleh Label SIBV Safe Guard

Penulis
Sopyan
-
Perketat Protokol Kesehatan, Pegadaian Peroleh Label SIBV Safe Guard

Suarapemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) memperolah label SIBV Safe Guard, sebuah label yang mengacu pada praktik global yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan disesuaikan dengan Kementerian Kesehatan.

Pelabelan tersebut juga disesuaikan dengan standar pada industri serta peraturan yang berlaku. Perolehan label ini menandakan bahwa Pegadaian merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang siap bekerja dalam era tatanan baru dengan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak bagi karyawan dan nasabah.

Label SIBV Safe Guard diterima langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pegadaian Edi Isdwiarto dan diserahkan oleh Direktur Komersial 1 PT Surveyor Indonesia (Persero) Tri Widodo dan Direktur PT Bureau Veritas Indonesia Didie Tedjosumirat.

“Selamat kepada PT Pegadaian (Persero) atas diperolehnya Attestation Label berupa Safeguard Label SIBV  sebagai pengakuan terhadap penerapan Protokol Covid-19 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) yang telah diimplementasikan secara konsisten. Audit ini sejalan dengan upaya pemerintah membantu mencegah penyebaran rantai covid 19 di Indonesia dan utamanya untuk  lingkungan PT Pegadaian (Persero) sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap semua stakeholders,” ujar Tri Widodo.

Hal serupa disampaikan oleh Edi Isdwiarto yang menyampaikan bahwa  Label SIBV Safe Guard ini merupakan komitmen Pegadaian untuk terus berupaya menjadikan Pegadaian sebagai institusi keuangan yang aman dan nyaman bukan hanya bagi karyawan, tetapi juga nasabah.

“ Kami berharap dapat terus menggerakan perekonomian nasional dengan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” ujar Edi, Jakarta, Rabu (23/09/2020). Edi menjelaskan Pegadaian juga tetap konsisten dalam menjaga keberlanjutan implementasi protokoler kesehatan, bagi karyawan dan nasabah yang datang ke outlet-outlet perseroan.

Untuk menunjang hal tesebut, perseroan menerapkan tiga fase yaitu fase transisi, dimana terus membiasakan diri dengan mendisiplinkan perilaku kesehatan dan kelengkapan tatanan baru sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan bisnis sehari-hari.

Kemudian fase reform yang memberlakukan perilaku hidup sehat yang sudah menjadi kebiasaan baru karyawan dan siap produktif dengan cara baru. Sedangkan pada tahap fase stabilisasi, Pegadaian telah mempersiapkan take-off menuju ‘agile organization’.

“Fase-fase ini kami jalankan sejak Juni hingga Desember 2020 nanti. Dengan adanya label SIBV Safe Guard ini, maka bisnis Pegadaian telah terbukti sertifikasi keamanannya untuk karyawan maupun nasabah sendiri,” ujar Edi.

Berbagai langkah antisipasi juga telah dilakukan perseroan demi memutus rantai penyebaran Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan secara rutin, penyediaan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor, pengaturan jaga jarak, penerapan mekanisme bekerja dari rumah atau work from home (WFH), serta rapid dan swab test secara berkala bagi seluruh karyawan Pegadaian.

Wabup Hadiri Sidang Paripurna Terkait KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2020

Penulis
Sopyan
-
Wabup Hadiri Sidang Paripurna Terkait KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2020
Beritamedia.id – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghadiri Sidang Paripurna Istimewa terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (KUPA-PPAS-P) Tahun Anggaran 2020 bersama Angggota DPRD Kabupaten Bogor, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9).
Dalam sambutannya Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan sidang paripurna ini merupakan rangkaian dari sidang paripurna sebelumnya mengenai penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD(KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif di tingkat badan anggaran dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
“Apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang telah memberikan saran dan masukan sehingga hari ini dapat dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan, hal ini tentunya menyiratkan adanya kerjasama dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bogor,” katanya.
Wabup juga menyampaikan mengenai gambaran umum mengenai perubahan APBD 2020 yang akan disetujui bersama ini yakni Pendapatan Daerah ditargetkan 7,3 Triliyun Rupiah sedangkan Belanja Daerah 8,5 Triliun Rupiah terdapat Defisit Belanja 1,1 Trilyun Rupiah yang disebabkan oleh kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah, sedangkan defisit antara pendapatan dan belanja daerah sudah tertutupi oleh pembiayaan netto.
Ia juga memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati hari ini.
“Saya perintahkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan baik, dan tepat waktu serta hasilnya agar dapat berkontribusi dalam mencapai Program Pancakarsa guna terwujudnya visi kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban,” pintanya.

Perbankan Syariah Maybank Perluas Jangkauan Jalin Kemitraan Strategis dengan Komunitas

Penulis
Sopyan
-
Perbankan Syariah Maybank Perluas Jangkauan Jalin Kemitraan Strategis dengan Komunitas

Suarapemerintah.id – Dalam rangka memperluas pengenalan dan inklusi keuangan berbasis Syariah, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia) melalui Unit Usaha Syariah (UUS Syariah ) hari ini menandatangi kerjasama program kemitraan dengan empat komunitas yang berada di Jakarta.

Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan secara daring oleh Head, Community Distribution Maybank Indonesia Harryanto Pramono, bersama para perwakilan dari ke-empat komunitas yaitu Ketua Komunitas Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Maha Prajna, Wahyu Diono, Pemilik Komunitas Aneuku Gallery, Neng Ane Husnu Diniah, Ketua Komunitas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Apartemen (PPPSRS) Apartment Permata Surya I, Faridian Faisal dan Komunitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) As-Syifa H. Marsid.

Kegiatan kemitraan yang dibangun antara Maybank Indonesia dengan komunitas meliputi building network yang dikoordinasikan melalui Maybank Indonesia Regional Jakarta II dan UUS Maybank Indonesia seperti menggelar acara-acara networking hingga lokakarya untuk pelatihan, edukasi dan literasi dengan para pemimpin industri untuk mengembangkan jangakuan bisnis dan membangun hubungan serta kolaborasi dengan individual lain.

Selain itu, kegiatan komunitas juga dilengkapi dengan pengenalan akan produk dan layanan perbankan Syariah untuk mendorong penetrasi dan pengenalan akan solusi keuangan berbasis Syariah yang dapat ditularkan antar sesama relasi dalam jaringan komunitas dan kepada khayalak umum sehingga manfaat produk dan layanan perbankan Syariah dari Maybank Indonesia dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dari beragam latar belakang budaya dan agama.

“Selaras dengan pendekatan Shariah First, kami menjalin kerja sama untuk membangun relasi networking yang produktif dan edukatif dengan komunitas dimana produk dan layanan perbankan Syariah dapat menjalankan perannya dalam mendukung aktivitas keuangan komunitas sehari-hari.” Kata Harryanto Pramono, Head Community Distribution Maybank Indonesia.

Harryanto menambahkan, “Kami berupaya untuk menunjukkan inklusi keuangan berbasis Syariah di tengah keberagaman komunitas yang adalah misi perbankan Syariah Maybank Indonesia untuk terus membangun pertumbuhan keuangan Syariah di Indonesia.”

Melalui program kerjasama komunitas, UUS Maybank Indonesia berkesempatan untuk memperkenalkan fitur aplikasi mobile banking M2U ID App yang menyediakan akses perbankan 24/7 bagi anggota komunitas untuk bertransaksi perbankan kapanpun dan dimanapun. Melalui aplikasi, komunitas dapat membuka Maybank Tabungan MAKSI iB secara online via M2U ID App yang memberikan kebebasan maksimal, antara lain bebas biaya transfer online antar bank, bebas biaya tarik tunai di ATM domestik mana saja, bebas biaya transaksi pembayaran tagihan & pembelian di M2U ID App & internet banking Maybank2u serta bebas biaya kontribusi (premi) Asuransi Syariah Personal Accident sebesar 20 kali saldo terakhir, maksimal Rp 2 Miliar.

Selain itu, dengan kemitraan ini, komunitas juga dapat semakin mudah memantau transaksi keuangan secara realtime dimulai dari saat pembayaran diterima, mengidentifikasi penerima dana, dengan mudah dan cepat serta rekonsiliasi pembayaran yang lebih mudah dengan fasilitas Maybank Virtual Account dan Maybank QRIS.

Sebagai reward atas upaya sosiasilisasi anggota komunitas, UUS Maybank Indonesia menyediakan program referral bagi komunitas untuk membantu anggota membuka rekening Maybank Tabungan Syariah dan juga program cash reward untuk anggota komunitas yang telah membuka rekening tersebut secara online.

Mengoptimalkan Bank Sampah Untuk Pengembangan Kampung Sayur

Penulis
Sopyan
-
Mengoptimalkan Bank Sampah Untuk Pengembangan Kampung Sayur

Suarapemerintah. id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan exit meeting pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (SRT) guna menjadikan sampah sebagai sumber daya tahun (SSRT) tahun anggaran 2019-2020 (semester satu) pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Exit meeting ini dilakukan secara virtual di Ruang Yudhistira, Balaikota Yogya, Rabu (24/9).

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama antara Kota Yogya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta pihak terkait dalam menangani situasi ini. Diharapkan semua mampu memberikan yang terbaik untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin bersih dan sehat.

“Kerjasama yang dilakukan dalam membangun kebersamaan dan mengatasi sampah, menjadi bagian tantangan terpenting. Semakin banyak lahan banyak perkembangan kota yang harus di perbaiki. Tetapi kita sedang mencoba berkreasi agar orang tidak membuang sampah, dan memilih untuk menjadi pendapatan baru dengan mengolah sampah,” ujar Heroe.

Lanjutnya kegiatan exit meeting ini, menyasar pada pemeriksaan terhadap beberapa persoalan yakni, mengenai perencanaan penanganan, pemilahan, pewadahan dan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan , dan pemrosesan SRT dan SSRT.

Heroe menambahkan, untuk wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 400 bank sampah yang dikelola oleh RW menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah. “ Sekarang ini kita mencari lindi sebagai salah satu upaya kita dalam mengembangkan kampung sayur. Bagaimana sampah dapat dikelola dengan baik, tak hanya sampah an organik, sampah organic pun bisa diolah menjadi lindi dalam pengembangan kampung sayur,” imbuhnya.

Nantinya, bank sampah yang di kelola tiap-tiap RW dapat menjadi karya yang bisa dimanfaatkan dan dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi.

“ Bank sampah an organik dapat mengembangkan produk karya organik menjadi sesuatu yang dijual dan menjadi nilai ekonomi. Kami akan tindak lanjuti, arahan dari BPK mengenai mengolah sampah terutama TA Piyungan, bisa kita kelola lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan BPK Ambar Wahyuni menjelaskan, Pemeriksaan di lakukan oleh 4 daerah. Kegiatan tersebut memiliki tahapan pemeriksaan yang sudah berjalan selama 15 hari mulai tanggal 14- 30 Juli 2020. Nantinya akan diperiksa secara terperinci selama 25 hari dimulai pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 22 September 2020, serta penyerahan LHP direncanakan pada tanggal 30 September 2020.

“ Kepada kepala daerah dan  pimpinan DPRD akan kami undang untuk menerima LHP dalam pemeriksaan kinerja di semester II, agar tidak perlu menunggu akhir desember untuk menerima hasil laporan,” ungkap Ambar.

Jangan Asal Beli, Simak 5 Keuntungan dari Kredit Motor Baru

Penulis
Sopyan
-
Jangan Asal Beli, Simak 5 Keuntungan dari Kredit Motor Baru

Suarapemerintah.id – Memiliki kendaraan baru merupakan impian banyak orang. Secara psikologis, mengendarai kendaraan gress juga dapat menambah kepercayaan diri dan juga optimisme hidup Sahabat. Tapi jangan buru-buru, Sahabat sekalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme kredit motor baru untuk mendapatkan tunggangan anyar, banyak untungnya lagi.

Membincang sepeda motor di Indonesia memang tidak ada habisnya. Tua atau muda, hampir setiap dari Sahabat pasti pernah menunggangi kuda besi tersebut, baik itu sebagai penumpang atau pengemudi. Tingginya tingkat kemacetan di Ibukota menjadikan sepeda motor sebagai solusi jitu bagi Sahabat yang memiliki mobilitas tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2018 saja, jumlah sepeda motor di Indonesia sudah mencapai angka 120 juta unit. Artinya, hampir setengah dari total populasi penduduk di Indonesia memiliki sepeda motor.

Dalam tiga tahun terakhir, penambahan jumlah sepeda motor berkisar di angka 6 juta hingga 9 juta. Sahabat mungkin masuk sebagai salah satu pemilik sepeda motor tersebut. Tingginya pertumbuhan penjualan sepeda motor bukanlah tanpa sebab, dari sisi dealer, perusahaan berlomba-lomba memberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih.

Sementara dari sisi konsumen, adanya fasilitas kredit motor baru. meringankan beban keuangan masyarakat. Cicilan yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, sedangkan manfaat yang dirasakan begitu besar.

Syarat Dapat Kredit Motor Baru

Nah buat Sahabat yang saat ini ingin kredit motor baru, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa segera membawanya pulang. Di Adira Finance, Sahabat bisa mengajukan untuk mendapatkan layanan terbaik dengan skema pembiayaan yang diinginkan, konvensional atau syariah.

Jika Sahabat ingin menggunakan skema konvensional, uang muka yang harus dibayarkan adalah sebesar 15%. Sedangkan besaran uang muka untuk sistem syariah lebih rendah lagi, sebesar 10% dari total harga unit.

Karyawan

  • WNI
  • Lama kerja minimal 1 tahun
  • Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
  • Fotokopi KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku
  • Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat / Akte Nikah
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal ( Rek Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB)
  • Fotokopi Bukti penghasilan berupa Slip Gaji atau Surat Keterangan Gaji (Slip Gaji minimal 3 bulan terakhir)
  • Fotokopi NPWP jika pembiayaan > 50 Juta
  • Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun

Sedangkan untuk Sahabat yang berprofesi sebagai pengusaha, beberapa syaratnya adalah

  • WNI
  • Lama usaha minimal 2 tahun
  • Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
  • Fotokopi KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku
  • Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat/Akte Nikah
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal (Rek Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB)
  • Fotokopi Rekening Tabungan / Rekening Koran / Kwitansi / Bon-bon usaha / Rekap pendapatan usaha
  • Foto tempat dan aktivitas usaha disertakan fotokopi SIUP / TDP / TDR / SKDP / SITU / Asli surat keterangan usaha dari RT/RW/Kel/Kec. / Surat lapak / dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan tempat usaha / Denah tempat usaha yang diberi paraf oleh CA
  • Fotokopi NPWP jika pembiayaan > 50 Juta
  • Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 60 tahun

5 Manfaat Kredit Motor Baru

Dengan memanfaatkan fasilitas kredit motor baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, Sahabat bisa mendapatkan hasil yang positif. Diantaranya adalah, Sahabat bisa segera melakukan bisnis dengan motor baru yang dimiliki.

1. Arus kas lebih sehat

Untuk bisa membawa pulang sepeda motor idaman, Sahabat yang menggunakan fasilitas kredit motor baru dapat membawa pulang motor tersebut dengan membayarkan uang muka ditambah cicilan pertama.

Pastinya dana yang diperlukan akan lebih sedikit jika Sahabat memilih jalur pembelian secara tunai. Sebagai contoh, jika Sahabat membeli sepeda motor secara tunai seharga Rp15 juta, artinya Sahabat harus membayarnya sejumlah harga tersebut untuk kemudian dibawa pulang.

Sementara dalam skema kredit motor baru, Sahabat diminta untuk membayarkan uang muka dan cicilan pertama. Dengan begitu, sisa dana yang Sahabat miliki bisa dialokasikan ke sektor lain.

2. Uang Muka bisa diatur

Sahabat yang ingin mengajukan kredit motor baru juga bisa mengatur besaran uang muka. Semakin kecil uang muka yang dibayarkan, akan berpengaruh terhadap besarnya cicilan bulanan.

Namun jika pembayaran uang muka diperbesar, maka pembayaran cicilan kendaraan Sahabat bisa semakin rendah. Hanya memang perlu dipahami, melakukan kredit motor baru berarti Sahabat sudah mengerti bahwa harga jual motornya akan menjadi jauh lebih tinggi dibanding Sahabat membelinya secara tunai.

Namun melihat segala kemudahannya, rasanya pas untuk melakukan hal tersebut. Apalagi harga sepeda motor dewasa ini juga sudah semakin murah.

3. Sisa dana bisa untuk bisnis

Sahabat yang ingin mengajukan kredit motor baru, bisa menggunakan sisa dana yang dimiliki untuk memulai usaha secara mandiri. Ya dengan menjadi seorang wirausaha, Sahabat diharapkan bisa menjadi lebih kuat lagi secara finansial.Sahabat bisa membuka bisnis dengan skema Franchise misalnya. Jadi keuntungannya bisa digunakan untuk menambah penghasilan Sahabat.

4. Dapat asuransi langsung

Kelebihan lainnya yang Sahabat dapatkan ketika melakukan kredit motor baru adalah Sahabat bisa mendapatkan sekaligus asuransi untuk kendaraan yang dimiliki. Layanan ini tentunya bakal membuat Sahabat merasa nyaman saat berkendara.

Pasalnya, kerugian sudah tidak lagi ditanggung oleh Sahabat sebagai pemilik, melainkan oleh pihak asuransi. Umumnya jenis asuransi yang digunakan adalah total loss only (TLO). Masa berlaku asuransi ini juga sesuai dengan masa cicilan yang diambil oleh Sahabat. Jadi ketika Sahabat mengambil kredit motor baru dengan tenor 3 tahun, maka selama itu jugalah asuransi akan menanggung risiko yang terjadi.

Sementara jika Sahabat membeli motor secara tunai, Sahabat harus menambah sejumlah dana untuk mendapatkan fasilitas asuransi secara mandiri.

1...4,7644,7654,766...4,860Halaman 4,765 dari 4,860