.webp)
SuaraPemerintah.ID – Industri kosmetik telah terbukti menjadi bisnis yang kokoh dan tahan banting dari waktu ke waktu, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhan pasar kosmetik global diperkirakan mencapai 6% setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai pasar kosmetik di Indonesia mencapai USD 7,62 miliar atau sekitar Rp117,27 triliun.
Mayoritas pelaku usaha kosmetik memulai bisnis mereka sebagai startup atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPOM mencatat bahwa lebih dari 50% nomor izin edar (NIE) produk yang disetujui BPOM dalam 5 tahun terakhir adalah produk kosmetik.
Asosiasi pelaku usaha kosmetik menjadi mitra penting BPOM dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam memberikan pembinaan kepada anggotanya. Dalam upaya meningkatkan peran asosiasi kosmetik dalam mendukung pelayanan publik dan mengoptimalkan sertifikasi cara produksi kosmetik yang baik (CPKB), BPOM menyelenggarakan kegiatan “Forum Akselerasi Pelayanan Publik CPKB Melalui Perluasan Peran Asosiasi Kosmetik” pada Jumat, 16 Februari 2024.
Forum ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK), Mohammad Kashuri, yang mewakili Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia. Forum dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM), serta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir pula asosiasi pelaku usaha, seperti Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia (PPAKI), Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia (GP Koskemindo), dan Asosiasi Profesi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia (APK2I).
“Para pelaku usaha kosmetik merupakan mitra strategis BPOM dalam memastikan mutu dan keamanan produk, serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, keberadaan asosiasi ini sangat penting dalam mengayomi anggotanya agar tetap mematuhi ketentuan dan meningkatkan daya saing,” ungkap Mohamad Kashuri saat membacakan sambutan dari Plt. Kepala BPOM.
Pada acara tersebut, Deputi Bidang Pengawasan OTSKK BPOM juga meluncurkan program Akselerasi Asosiasi. Program ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan publik di bidang kosmetik dengan melibatkan peran asosiasi kosmetik dalam mewujudkan produk kosmetik yang bersaing di era globalisasi. BPOM juga menggalang komitmen dari asosiasi kosmetik untuk mendukung pendampingan usaha kosmetik, terutama terkait layanan sertifikasi CPKB bagi industri kecil dan mikro.
“BPOM mengapresiasi komitmen para pelaku usaha kosmetik, termasuk PERKOSMI, PPAKI, GP KOSKEMINDO, dan APK2I, dalam memperluas pembinaan bagi pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program ini,” kata Kashuri.
Kashuri berharap agar BPOM dapat terus bekerja sama secara efektif dengan pelaku usaha kosmetik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan usaha kosmetik yang aman, bermutu, bermanfaat, dan bersaing. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada pengembangan industri kosmetik serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Setelah penggalangan komitmen, Deputi Bidang Pengawasan OTSKK BPOM secara simbolis menyerahkan Buku Cara Praktis Menyusun Denah Bangunan Industri Kosmetik dan Buku Kontrak Produksi Kosmetik: Penjelasan dan Tanya Jawab kepada asosiasi kosmetik. Kedua buku tersebut disusun sebagai panduan dalam pelayanan publik di bidang kosmetik. Pada akhir acara, BPOM juga menyelenggarakan sesi Training of Trainer (ToT) bagi 46 orang fasilitator yang akan mempercepat pelayanan publik di bidang kosmetik.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
