.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan melaksanakan instruksi atau kebijakan Pemerintah Pusat, melalui PT Pertamina, yang mengatur pembelian gas LPG 3 Kg dengan KTP.
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, Pemprov Jatim mengikuti sepenuhnya kebijakan pusat. Diakuinya memang subsidi seharusnya tepat kepada sasaran.
“Subsidi itu kepada orang sasarannya, bukan kepada Pertamina sebetulnya, target itu diberikan kepada orang, bukan kepada perusahaan atau BUMN,” ujarnya ditemui usai paripurna di DPRD Jatim, Senin (3/6/2024).
Melihat dari data KTP, penyaluran gas LPG 3 Kg di Jatim dinilainya sudah semakin baik. Dan kini, dalam rangka target subsidi tersebut semakin tepat sasaran, dengan pembelian menggunakan KTP, maka Pemprov mendukung penuh.
“Saya kira, untuk dalam rangka tahapan berikutnya supaya target siapa yang berhak memperoleh subsidi itu bisa tepat, itu ya akan kita dukung,” tegasnya.
Sejalan dengan pemprov, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), juga mendukung penuh upaya Pemerintah Pusat, melalui PT Pertamina, yang menerapkan pembelian gas LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP. Hal ini disampaikan anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Blegur Prijanggono ditemui usai paripurna di DPRD Jatim, Senin (3/6/2024).
Dikatakannya, hingga saat ini masih banyak penyelewengan penyaluran LPG 3 Kg, sehingga subsidinya tidak tepat sasaran. “Nah, kedepan, memang sasaran LPG 3 Kg inikan untuk masyarakat kurang mampu, dan itu memang disubsisi oleh Pemerintah, sehingga kalau ber KTP, itu kami Fraksi Golkar sangat bersepakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembelian dengan mensyaratkan menunjukkan KTP, akan mengurangi penyalahgunaan subsidi tersebut. Sehingga diharapkan, akan tepat sasaran kepada mereka yang berhak.
“Pertamina itu yang saya tahu punya regulasi sendiri, untuk pembelian LPG 3 Kg subsidi itu, mereka punya regulasi sendiri, artinya pembatasan itu mungkin ada, bukan berarti per KTP satu, saya rasa gak mungkin,” imbuhnya.
Namun sedianya, menurut Blegur ada regulasi tersendiri bagi pelaku UMKM makanan, karena biasanya membutuhkan lebih dari satu tabung dalam sehari, untuk berdagang.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
