.webp)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2024 berjalan transparan dan bersih dari praktik korupsi. Dalam upaya tersebut, Menag akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mendampingi dan mengawasi seluruh proses penyelenggaraan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
“Kami sudah berbicara dengan KPK masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Nasaruddin Umar dalam Mudzakarah Perhajian di Bandung, Jumat (8/11).
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto, yang juga tercantum dalam poin ketujuh perumusan Astacita. Agenda ini menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi telah disampaikan berulang kali, baik sebelum maupun setelah dilantik menjadi kepala negara.
Baca juga:Â Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat
Sehubungan dengan agenda besar Presiden Prabowo, Menag Nasaruddin ingin kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat.
“Pak Presiden luar biasa, niat beliau untuk membersihkan instansi pemerintah dan swasta. Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia,” kata dia.
Menag juga menegaskan bahwa kesuksesan pelaksanaan ibadah haji akan terukur ketika umat terlayani dengan baik dan tidak ada penyelewengan yang merugikan negara.
“Saya mengingatkan kepada aparat Kemenag, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Motto kami, haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelolanya kita bareng-bareng,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap pelaksanaan Mudzakarah Perhajian di Bandung dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermuara pada kemaslahatan umat dan bukan malah memberatkan para calon haji.
Ada tiga isu krusial yang akan dibahas yakni penguatan skema murur, implementasi tanazul, dan pembahasan pemanfaatan Nilai Manfaat haji.
Artikel ini kami lansir dari ANTARA yang berjudul “Menag gandeng KPK dalam pelaksanaan haji”
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
