.webp)
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai institusi pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik dan memperkuat ekosistem tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan resmi Kemensetneg ke Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada Selasa (18/11/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama jangka panjang di bidang kehumasan, komunikasi publik, tata kelola kelembagaan, hingga program peningkatan kapasitas generasi muda.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menjelaskan bahwa Kemensetneg memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran agenda Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperluas ekosistem komunikasi publik yang profesional dan berorientasi dampak.
“Pertemuan ini kami pandang sangat penting karena membuka peluang sinergi yang memberikan manfaat nyata. Maka dari itu, kebutuhan akan tata kelola komunikasi publik yang profesional tidak bisa ditawar. Kami melihat UKRI memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis. Kolaborasi seperti ini bukan hanya soal kerja sama formal, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi dapat terlibat secara langsung dalam membangun kualitas komunikasi publik yang berdampak sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat agenda pemerintahan ke depan,” ujar Eddy.
negaskan bahwa kerja sama ke depan akan dirancang fleksibel sesuai kebutuhan kedua pihak, mencakup dukungan teknis, administratif, kunjungan pembelajaran, hingga kemitraan multi-stakeholder.
“Inisiatif seperti ini penting untuk membuka wawasan dan memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan. Kami siap membuka ruang lebih luas agar UKRI dan institusi lainnya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal,” tuturnya.
Kepala Biro Kerja Sama UKRI, Irman Hariman, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemensetneg menjalin silaturahmi dan membuka ruang dialog.
“UKRI saat ini memiliki 15 program studi aktif. Harapannya, kolaborasi ini dapat melahirkan gagasan-gagasan luar biasa yang menjadi keunggulan UKRI ke depan. Inti dari kerja sama ini adalah melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan hal tersebut membutuhkan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan elemen komunitas lainnya,” ungkap Irman.
Ia juga menegaskan bahwa UKRI sangat terbuka untuk menjajaki program-program penguatan kompetensi, magang mahasiswa, hingga kerja sama internasional.
Pranata Humas Ahli Madya Kemensetneg, Faisal Fahmi, menambahkan bahwa Kemensetneg selalu menjadi institusi yang terbuka bagi kampus yang ingin melakukan benchmarking, baik terkait komunikasi publik maupun tata kelola kesekretariatan. Menurutnya, program seperti Setneg Mantul Goes to Campus dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam memperluas literasi terkait komunikasi publik yang lebih komprehensif.
“Untuk bidang teknis, fokus Presiden saat ini berada pada penguatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Pada dasarnya, kerja sama ini dapat dikembangkan melalui tiga pilar utama Setneg: hubungan kelembagaan, dukungan Presiden terhadap seluruh pemangku kepentingan, dan keterbukaan pada berbagai bentuk kolaborasi. Karenanya, bila ada rencana kerja sama, kami sangat terbuka untuk mendiskusikannya lebih lanjut,” jelas Faisal.
Kepala Sekretariat UKRI Bidang Humas dan Protokol, Gita Eka Sila, menilai bahwa fungsi kehumasan kampus perlu diperkuat secara profesional dan modern. Ia memaparkan beragam tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh UKRI dengan harapan Kemensetneg dapat menjadi mitra dalam proses penguatan dan pengembangan kehumasan dimaksud.
“Karena itu, kami sangat membutuhkan kolaborasi untuk melakukan benchmarking agar UKRI dapat terus memperbaiki sistem kehumasan dan kesekretariatan secara menyeluruh. Pembenahan ini bukan hanya mendukung proses rebranding institusi, tetapi juga memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ungkap Gita.
Dalam forum tersebut, hadir juga jajaran dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, yang turut memberikan berbagai saran dan masukan guna memperkuat arah kerja sama demi mewujudkan pendidikan yang berdampak, meliputi kesempatan magang, keterlibatan UKRI dalam kerja sama internasional, dan penguatan kolaborasi antara UKRI, Kemensetneg, serta instansi pemerintah lainnya.
Direktur Kerja Sama UKRI, Suryaman, menegaskan pentingnya menyusun kerangka kolaborasi yang terukur dan berkelanjutan. Ia memandang bahwa kolaborasi yang dibangun harus berlanjut dalam bentuk program yang terencana, terukur, dan berkesinambungan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan landasan yang kuat tersebut, kerja sama diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh dunia pendidikan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang yang memiliki agenda rutin dan terukur. Untuk memastikan kesinambungan tersebut, diperlukan kerangka kolaborasi yang jelas, memuat ruang lingkup serta arah langkah yang selaras dengan kebijakan Presiden, termasuk Astacita, sehingga hasilnya benar-benar dapat memberi dampak nyata bagi dunia pendidikan,” ujar Suryaman.
Dekan Fakultas Pertanian UKRI, M. Arief A. Bisma, menambahkan bahwa penguatan humas harus didukung langkah konkret dan pendampingan teknis berkelanjutan.
“Tata kelola humas perlu disusun secara lebih rapi, profesional, dan terukur. Karena itu, diperlukan langkah nyata untuk memperkuat fungsi kehumasan, terutama melalui dukungan dari Kemensetneg. Dengan adanya kolaborasi tersebut, UKRI akan mampu membangun sistem kehumasan yang lebih solid sehingga pada akhirnya memperkuat citra institusi dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Arief.
Pertemuan antara Kemensetneg dan UKRI menegaskan pentingnya kolaborasi strategis dalam memperkuat kehumasan, komunikasi publik, tata kelola kelembagaan, serta pengembangan kapasitas generasi muda.
Melalui pendekatan pentahelix dan dialog konstruktif, kedua pihak sepakat bahwa kerja sama harus berorientasi pada hasil, mendukung visi Presiden, dan memberikan manfaat nyata bagi pendidikan serta penguatan ekosistem komunikasi pemerintahan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
