Temuan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik usai dokumen audit investigasi Sekretariat Jenderal beredar luas.

Dalam dokumen tersebut, seorang pejabat berinisial D yang menjabat sebagai kepala biro, diduga menghubungi sejumlah kepala balai besar untuk meminta dukungan dana terkait pernikahan anak pejabat.

Dari permintaan tersebut, tertulis dalam dokumen terkumpul uang sebesar Rp10 juta dari satu pihak, dan 5.900 dollar AS dari pihak lainnya.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan telah menerima laporan awal dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PU mengenai dugaan gratifikasi tersebut.

“Saya sudah terima laporan dari Pak Irjen beberapa saat lalu. Saya sudah perintahkan Pak Irjen untuk menindaklanjuti. Namun, saya belum menerima laporan lebih lanjutnya,” ujar Menteri Dody kepada wartawan saat ditemui di Kementerian PU pada Rabu (28/5/25).

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa jika dalam proses investigasi ditemukan unsur pidana, maka pihak Irjen akan melimpahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, atau kepolisian.

“Kalau memang dirasa ada unsur pidana, pasti akan dilimpahkan ke KPK, kejaksaan, atau kepolisian,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa telah terjadi pergantian jabatan dalam struktur Kementerian PU, yang salah satu alasannya. Namun, Dody tetap menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah.

“Sudah ada pergantian pejabat. Kalau Anda amati, pergantian itu ya salah satu sebabnya ini. Tapi saya tidak bisa ngomong secara eksplisit. Saya pasti mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saya tidak bisa menuduh si A salah, itu nanti urusan pengadilan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dody juga kembali mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PU untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.

“Sudah berkali-kali saya bicarakan, insan PU itu agar setiap detik menghadirkan Tuhan di hatinya. Tidak ada lagi yang bisa mengawasi selain Tuhan, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan polisi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beredar ramai foto petugas sedang menghitung uang pecahan Dollar AS dalam upaya menggagalkan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Berdasarkan dokumen hasil sementara audit investigasi Sekretariat Jenderal Kementerian PU yang beredar, menyebutkan bahwa uang tersebut dikumpulkan untuk mendukung kegiatan pesta pernikahan.

Lalu, diketahui pejabat berinisial D yang menjabat kepala biro telah menghubungi sejumlah kepala balai besar untuk meminta dukungan dalam kegiatan pernikahan seorang pejabat sekretaris.

Dari permintaan itu, didapatkan uang Rp10 juta dari seorang pemberi dan 5.900 dollar amerika dari pemberi lainnya.

Hasil audit sementara investigasi, uang tersebut telah disita dan akan dikembalikan ke pemberi karena merupakan uang pribadi.

Masih dalam dokumen itu, D akan diberikan hukuman disiplin sesuai perundang-undangan.

Surat tersebut secara resmi ditandatangani Inspektur Jenderal Dadang Rukmana.

Dikonfirmasi terkait kejadian tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PU Dadang Rukmana menuturkan, jadi di Kementerian PU terdapat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang melakukan kontrol terhadap gratifikasi. Dalam kejadian ini gratifikasi terjadi dalam pesta pernikahan.

“Sudah dikembalikan,” paparnya saat menjawab Jawa Pos.

Menurutnya, UPG ini akan memastikan dalam setiap pesta yang digelar pejabat Kementerian PU agar tidak ada uang berlebih.

“Kalau ada uang berlebihan kita kembalikan, lalu lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” paparnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo melantik 19 pejabat tinggi Pratama dan 54 pejabat administrator di Kementerian PU.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah konkret Menteri Dody dalam melakukan upaya bersih-bersih Kementerian dari pejabat-pejabat yang terindikasi terlibat dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sesuai dengan semangat yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain gratifikasi ASN itu muncul juga pemanggilan pejabat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yang paling mencengangkan adanya pemanggilan Wamen PU Diana Kusumastuti oleh Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur.

Dia pun mengakui menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

“Saya sudah menerima suratnya, tapi karena kesibukan kami minta dijadwalkan ulang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News