Beranda blog Halaman 1352

Pemprov DKI Jakarta Buka Posko Pelayanan KJP Plus dan KJMU

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini membuka posko pelayanan untuk memudahkan warga mendapatkan informasi terkait dua program bantuan pendidikan, KJP Plus dan KJMU. Posko ini hadir untuk memberikan layanan langsung bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut atau membutuhkan klarifikasi mengenai program bantuan pendidikan tersebut.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan bahwa tujuan dibukanya posko ini adalah untuk memastikan program KJP Plus dan KJMU berjalan dengan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. Warga yang ingin bertanya atau memberikan klarifikasi mengenai status penerima bantuan, bisa langsung datang ke posko pelayanan.

“Posko ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, serta memberi ruang bagi mereka yang ingin memberikan klarifikasi atau sanggahan atas penolakan sebagai penerima KJP Plus atau KJMU,” ujar Sarjoko pada Senin, 16 Desember 2024.

Posko pelayanan ini buka setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Layanan ini tersebar di lima wilayah kota dan berada di bawah koordinasi Suku Dinas Pendidikan. Berikut adalah lokasi posko pelayanan yang bisa dikunjungi oleh warga:

Lokasi Posko Pelayanan KJP Plus dan KJMU:

  • Jakarta Pusat 1: Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Blok C, Lantai 4
  • Jakarta Pusat 2: Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Blok D, Lantai 8
  • Jakarta Selatan 1: Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Blok A, Lantai 11
  • Jakarta Selatan 2: Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Blok A, Lantai 8
  • Jakarta Timur 1: Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Blok D, Lantai 3
  • Jakarta Timur 2: Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Blok D, Lantai 4
  • Jakarta Barat 1: Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Blok B, Lantai 11
  • Jakarta Barat 2: Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Blok B, Lantai 11
  • Jakarta Utara 1: Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Blok R, Lantai 2
  • Jakarta Utara 2: Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Blok P, Lantai 1
  • Kepulauan Seribu: Rumah Dinas, Transit Guru

Dengan dibukanya posko ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan solusi terkait bantuan pendidikan yang mereka butuhkan. Jangan ragu untuk mengunjungi posko jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kala Pj Wali Kota Almuniza Semangati Pasukan Oranye

Pj Wali Kota Banda Aceh Almuniza Kamal memulai rutinitas awal pekan dengan menunaikan Salat Subuh berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman, Senin, 16 Desember 2024.

Dari sana, ia bergegas menuju ke pul armada Pasukan Oranye -sebutan bagi petugas kebersihan ibu kota- di kawasan Kampung Laksana. Almuniza disambut hangat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh Hamdani Basyah beserta ratusan pasukan oranye.

Di lokasi yang juga difungsikan sebagai Gudang Operasional DLHK3 Banda Aceh tersebut, Almuniza menginspeksi puluhan truk/pikap pengangkut sampah sembari menyemangti para petugas yang akan bergerak membersihkan kota.

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja pasukan oranye selama ini dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. “Pagi ini, saya ingin memastikan seluruh aktivitas rekan-rekan dapat berjalan lancar dalam melayani masyarakat.”

“Tolong dipastikan kota kita senantiasa bersih dan saya berharap teman-teman tetap bersemangat dalam bertugas. Apalagi Banda Aceh baru saja meraih Piala Adipura, yang tentu mempertahankan akan lebih sulit daripada meraihnya,” ujar Almuniza.

Ia pun tak menampik jika tanggung jawab pasukan oranye kian berat. Pasalnya 593 personel harus melayani 90 desa dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. “Otomatis, volume sampah juga akan terus bertambah.”

Kadis Pariwisata Aceh ini turut menyoroti honor petugas kebersihan yang masih jauh di bawah UMR. “Dengan beban kerja mulai dari jam enam pagi hingga jam 12 malam, walau dibagi shift, tentu belum sepadan dengan reward yang diterima selama ini. Ditambah lagi kondisi sebagian armada truk sampah yang sudah memprihatinkan.”

“Namun demikian, dengan jumlah armada dan personel yang terbatas, saya melihat DLHK3 Banda Aceh telah berusaha maksimal. Piala Adipura dalam dua tahun berturut-turut adalah bukti sahihnya,” ujarnya lagi.

Berangkat dari hal tersebut, Almuniza mengharapkan dukungan penuh masyarakat untuk meringankan kerja pasukan oranye. “Setidaknya mari kita keluarkan sampah rumah tangga sesuai jadwal pengangkutan. Lebih bagus lagi kalau kita sudah memilahnya terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah.”

“Sekali lagi, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh, saya mengucapkan terima kasih kepada pasukan oranye yang telah mulai berkerja di saat banyak dari kita mungkin masih terlelap di tempat tidur. Insyaallah, peningkatan kesejahteraan bagi teman-teman semua menjadi perhatian utama kami dan pemerintahan ke depan. Amin Ya Rabbal ‘alamin.”

Dan tepat pukul 06.30 WIB, Almuniza melepas armada pasukan oranye ke segala penjuru kota dengan tatapan optimis. Beberapa petugas kebersihan yang tidak kebagian shift tugas pagi itu pun diajaknya sarapan dan ngopi bersama di salah satu warkop di sudut kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Bakal Tata Kabel Udara Mulai Tahun Depan

Mulai tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan melakukan penataan kabel udara yang selama ini terkesan semrawut. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, terutama di trotoar yang sering terganggu dengan kabel yang menggantung di udara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, Hendra Gunawan, menyampaikan rencana penataan ini dalam konferensi pers pada Jumat, 13 Desember 2024.

“Kita sudah punya rencana menata kabel udara, mudah-mudahan dimulai tahun 2025. Kita akan rekatkan dulu semua kabel udara,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi Hendra Gunawan, Jumat (13/12/2024).

Baca juga: Pemkot Cimahi Lanjutkan Penataan Tiga Ruas Jalan Alun-alun

Hendra mengatakan, penataan kabel udara dilakukan agar tidak mengganggu estetika kota dan membahayakan para pengguna. Sebab kondisi saat ini kabel udara terpasang sangat semrawut.

Pihaknya, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaminan Telekomunikasi (APJATEL) Jawa Barat untuk penataan kabel udara tersebut. Selanjutnya, rencana itu juga akan dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Cimahi.

Rencananya, kata Hendra, penataan kabel udara itu akan dilakukan di semua titik. Namun untuk tahap awal, pihaknya akan menyasar kabel udara yang berada di ruas jalan utama. “Kita mau jalan utama dulu kita rapikan. Mudah-mudahan sampai ke gang,” ucap Hendra.

Untuk tahap awal ini, pihaknya akan menata kabel udara dengan cara diikat. Sedangkan untuk jangka ke depannya, Pemkot Cimahi juga berharap penataan bisa dilakukan dengan ducting.

Ducting sendiri adalah cara memperlakukan kabel Fiber Optik (FO) yang instalasinya menggunakan pelindung pipa duct/subduct, kabel ini dipendam dalam tanah (underground).

“Kalau ducting semua butuh waktu lama, sekarang kita rapikan dulu. Kalau untuk yang udah ada ducting baru di kawasan Alun-alun Cimahi. Kita nanti bahas juga mana saja yang ducting mana yang tidak,” jelas dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng Gen Z: Ini Bentuk Strategi Afirmatif Pemerintah Tegas Aditya Muhamad Bintang Wujudkan Indonesia Emas

Dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) terus mendorong generasi muda, khususnya dari kalangan Gen Z, untuk berperan aktif dalam memajukan sektor industri di masa depan. Fokus Kemenperin adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia muda yang siap bersaing di dunia industri dan profesional.

Sebagai salah satu langkah strategis, Kemenperin menyelenggarakan Industrial Event Festival pada 4-5 Desember 2024 di Ballroom Dyandra Convention Centre, Surabaya, dengan tema “Are You Fit for the Future?”.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk pejabat Kemenperin, pejabat daerah, tim protokol paspampres, akademisi, dan masyarakat umum. Beberapa tokoh yang turut hadir adalah Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto, dan Aditya Muhamad Bintang.

Kemenperin menggelar Industrial Event Festival di Surabaya dengan tujuan memperkuat hubungan antara Kemenperin, pelaku industri, dan generasi muda, serta mendorong lebih banyak industri yang didirikan oleh anak bangsa.

Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, menekankan peran penting generasi Milenial dan Gen Z dalam memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto, menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja unggul yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Aditya Muhamad Bintang menambahkan bahwa acara seperti Industrial Event Festival adalah langkah strategis dari pemerintah untuk mempersiapkan SDM unggul pada tahun 2045. Ia berharap bahwa generasi Gen Z dan Milenial akan menjadi penggerak utama dalam kemajuan sektor industri Indonesia.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dengan mayoritas populasi muda, tantangan utama adalah kurangnya keterampilan tenaga kerja di sektor industri. Kemenperin merancang program pengembangan SDM melalui skilling, upskilling, dan reskilling. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi perkembangan industri dan teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Publik Pemkab Lamongan Terus Bertransformasi Digital

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya memberikan pelayanan publik terbaik. Komitmen realisasi pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan yakni 100% pelayanan publik berkualitas.

Mengutip rilis humas Pemerintah Kabupaten Lamongan, Senin (16/12/2024), dalam realisasinya Kota Soto terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan mulai dari Puskesmas sampai Badan/Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.

Menyesuaikan dengan kemajuan digitalisasi, pelayanan publik di Kabupaten Lamongan juga bertransformasi ke sistem elektronik atau digital. Salah satunya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan SIPPOMA.

Baca juga: Pemkab Lamongan dan DPRD Setujui 14 Program Pembentukan Perda Tahun 2025

Digital signature digunakan untuk melakukan proses perizinan penandatangannya dilakukan secara digital. Jadi dapat menandatangani berkas di mana saja. Kemudian dalam bidang Pendidikan, PERPUSDA meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan sehingga bisa membaca buku di rumah saja.

Adapun layanan elektronik Sego Boran (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian serta aktivasi data.

Pada Dinas Lingkungan Hidup membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online yang ditempatkan di Desa Parengan Kecamatan Maduran, juga Aplikasi Sipola (Smart identification Pohon Lamongan) sebagai upaya menjaga keanekaragaman Hayati di Kabupaten Lamongan.

“Transformasi pelayanan bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Jadi selain kualitas, kami juga terus menjunjung efektivitas,” kata Pak Rouf.

Pemerintah Kabupaten Lamongan pun dianugerahi penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI.

Hasil penilaian yang menunjukkan zona hijau (kualitas tertinggi) dengan nilai 93,7 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Muttaqin, kepada Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, di Surabaya.

Menurut Pak Rouf, pengharapan ini merupakan bentuk keberhasilan pelayanan terbaik Pemkab Lamongan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kerja keras kami diberikan apresiasi. Hal yang lebih utama atas diperolehnya penghargaan ini adalah keberhasilan Pemkab Lamongan dalam memberikan pelayanan berkualitas untuk masyarakat,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mulai 1 Januari 2025, Harga Rokok Naik: Ini Rinciannya

Pencinta rokok, ada kabar penting buat kamu! Mulai 1 Januari 2025, harga rokok bakal naik. Meskipun tarif cukai hasil tembakau (CHT) tetap, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga jual eceran (HJE) berbagai jenis rokok. Keputusan ini tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 yang disahkan pada 4 Desember 2024.

Kenapa Harga Rokok Naik?
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan harga ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya, dan tentunya mengoptimalkan penerimaan negara. Pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara perlindungan bagi industri dan upaya pengurangan konsumsi tembakau di masyarakat.

Berikut Rincian Kenaikan Harga Rokok yang Berlaku Mulai 1 Januari 2025:

  1. Sigaret Kretek Mesin (SKM)
    • Golongan I: Mulai Rp2.375 per batang (naik 5,08%)
    • Golongan II: Mulai Rp1.485 per batang (naik 7,6%)
  2. Sigaret Putih Mesin (SPM)
    • Golongan I: Mulai Rp2.495 per batang (naik 4,8%)
    • Golongan II: Mulai Rp1.565 per batang (naik 6,8%)
  3. Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT)
    • Golongan I: Mulai Rp1.555 hingga Rp2.170 per batang
    • Golongan II: Mulai Rp995 per batang (naik 15%)
    • Golongan III: Mulai Rp860 per batang (naik 18,6%)
  4. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)
    • Mulai Rp2.375 per batang (naik 5%)
  5. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM)
    • Golongan I: Mulai Rp950 per batang (tarif cukai Rp483)
    • Golongan II: Mulai Rp200 per batang (tarif cukai Rp25)
  6. Jenis Tembakau Iris (TIS)
    • Mulai Rp55 hingga Rp180 per gram (tidak berubah)
  7. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB)
    • Mulai Rp290 per gram (tidak berubah)
  8. Jenis Cerutu (CRT)
    • Mulai Rp495 hingga Rp5.500 per batang (tidak berubah)

Harga Rokok Elektrik Juga Ikut Naik
Bagi pengguna rokok elektrik, ada perubahan harga juga:

  1. Rokok Elektrik Padat
    • Mulai Rp6.240 per gram (naik 6,01%)
  2. Rokok Elektrik Cair (Sistem Terbuka)
    • Mulai Rp1.368 per gram (naik 22,03%)
  3. Rokok Elektrik Cair (Sistem Tertutup)
    • Mulai Rp41.983 per gram (naik 22,03%)

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

  • Tembakau Molasses, Hirup, dan Kunyah: Mulai Rp257 per gram (naik 6,19%)

Dengan adanya kenaikan ini, pemerintah berharap bisa menyeimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap industri tembakau hingga pengendalian konsumsi tembakau di masyarakat. Jadi, bagi kamu yang biasa membeli rokok, mulai Januari 2025, pastikan siap dengan harga baru!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polisi Segera Tentukan Status Hukum Anak Bos Toko Roti yang Diduga Aniaya Karyawan

Polres Jakarta Timur tengah mempersiapkan langkah hukum terkait kasus penganiayaan yang melibatkan George Sugama Halim (GSH), anak dari pemilik toko roti di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Kasus ini resmi memasuki tahap penyidikan pada Sabtu (14/12) lalu dan GSH berhasil ditangkap pada Senin (16/12) dini hari di Sukabumi, Jawa Barat.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengungkapkan bahwa GSH saat ini masih berstatus sebagai saksi. Namun, penyidik berencana untuk segera menggelar perkara guna menentukan apakah statusnya akan naik menjadi tersangka.

“Yang bersangkutan saat ini masih berstatus saksi. Setelah saksi, kami akan gelar perkara untuk meningkatkan ke tahap status daripada si terlapor itu menjadi tersangka,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Senin (16/12).

Nicolas menyebut nantinya penyidik juga akan memutuskan apakah akan menahan GSH usai menyandang status sebagai tersangka.

“Itu nanti proses berjalan, jadi sekali lagi kami harap proses penyidikan ini sedang berlangsung, dan kami akan menyampaikan informasi detail lengkapnya pada setelah dilakukan proses-proses penyidikan yang lain,” katanya.

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial D yang mengaku telah menjadi korban penganiayaan berulang kali oleh GSH. D menceritakan bahwa penganiayaan terjadi sejak lama, namun dirinya baru melapor setelah kejadian yang paling parah pada Kamis (17/10).

Saat itu, D menolak permintaan GSH untuk mengantarkan pesanan makanan. Karena penolakan tersebut, GSH langsung marah dan melakukan penganiayaan, melemparkan berbagai barang seperti kursi dan patung batu ke tubuh D hingga menyebabkan cedera parah, termasuk luka di kepala.

“Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank, dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya,” kata dia.

“Setelah saya dilempari barang di situ, bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya, di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa ke mana-mana,” sambungnya.

D kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke pihak berwajib pada Jumat (18/10). Setelah hampir dua bulan, barulah polisi menangkap pelaku di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Luncurkan Kampanye ‘It’s Our Time’ untuk Ajak Generasi Muda Cegah HIV/AIDS

SuaraPemerintah.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bersama dengan dukungan dari USAID EpiC, meluncurkan kampanye baru yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS di Indonesia.

Kampanye yang diberi nama “It’s Our Time” ini resmi diluncurkan pada hari Minggu, 15 Desember 2024, di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat.

Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan respons terhadap tingginya tingkat penularan HIV/AIDS di kalangan remaja, yang merupakan kelompok usia paling rentan. “Untuk mengakhiri AIDS, kita harus memastikan tidak ada lagi kasus baru. Namun, karena banyak remaja yang masih terinfeksi, maka kita harus fokus untuk mencegah mereka terpapar virus HIV,” ujar Endang.

Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024, terdapat sekitar 27 ribu kasus HIV baru setiap tahunnya, dengan hampir 50 persen di antaranya berasal dari kelompok remaja dan anak muda.

Oleh karena itu, Endang menekankan bahwa kelompok remaja dan anak muda harus menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV secara menyeluruh.

Dengan dukungan dari USAID EpiC, Kemenkes menilai bahwa penanggulangan HIV yang difokuskan pada usia muda sangat strategis, karena mereka berperan penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Melalui gerakan ini, Kemenkes dan USAID EpiC berencana untuk mengajak remaja dan anak muda berusia 15-24 tahun untuk berani berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV, baik melalui pendekatan sebaya maupun metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

“Ini adalah waktu kita untuk bertindak nyata dan berani melindungi diri dari HIV/AIDS,” kata Endang.

Kampanye “It’s Our Time” juga akan memanfaatkan media sosial untuk membuka percakapan tentang kesehatan seksual dan menyebarkan pesan tentang pentingnya kesehatan, ketahanan, serta partisipasi aktif anak muda dalam pencegahan HIV.

Endang juga menekankan bahwa anak muda berhak untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan aspirasi mereka kepada puskesmas mengenai apa yang mereka butuhkan. “Anak muda tidak hanya bisa menerima layanan, tetapi juga harus berani menyampaikan aspirasi mereka,” ungkapnya.

Untuk mendukung gerakan ini, Endang meminta kepada dinas kesehatan di daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi remaja di puskesmas. Ini bertujuan agar layanan yang diberikan lebih ramah dan sesuai dengan kebutuhan remaja, serta memperbaiki komunikasi antara remaja dan tenaga kesehatan.

Harapannya, gerakan ini dapat mendorong remaja untuk lebih terbuka dalam berdiskusi mengenai HIV/AIDS, mengurangi stigma, dan berkontribusi dalam upaya pengendalian HIV di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Palembang Berikan Penghargaan kepada Wajib Pajak PBB 2024

SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kota Palembang memberikan penghargaan kepada wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 dalam acara yang berlangsung di Ballroom Hotel The Zuri pada Kamis, 12 Desember 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah.

Pemkot Palembang, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah pelaksana dan mitra pembayaran pajak daerah. Penghargaan untuk wajib pajak diberikan berdasarkan kategori Pembayaran PBB Perkotaan dengan jumlah pembayaran tertinggi. Sebanyak 150 wajib pajak menerima penghargaan, terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari 10 WP tercepat dengan pembayaran Rp 300.001 hingga Rp 500.000, hingga 90 WP tercepat dengan pembayaran lebih dari Rp 99.999.999.

Cheka Virgowansyah menyampaikan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi wajib pajak agar terus mendukung penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Ia mengibaratkan pajak seperti bahan bakar yang penting untuk menjalankan roda pembangunan, seraya menekankan bahwa kontribusi PBB sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

“Kontribusi PBB untuk Palembang sekitar 25 persen, dan sektor hotel serta restoran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah,” ujar Cheka.

Di kesempatan yang sama, Cheka meresmikan dua aplikasi baru: Tanjak (Terminal Layanan Pajak) dan Kudapan (Kuliner di Palembang Dapat Undian). Aplikasi Tanjak dirancang untuk mempermudah layanan pajak bagi masyarakat, dengan berbagai pelayanan pajak yang tersedia dalam satu sistem. Sementara itu, aplikasi Kudapan memberikan insentif berupa undian bagi konsumen yang aktif membayar pajak di restoran. Dengan mengunggah struk pembayaran ke Bapenda, konsumen berkesempatan memenangkan hadiah setiap bulan.

Kepala Bapenda Palembang, Raimon Lauri, dalam laporannya menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 mencapai 94,56% dari target, dan pada tahun 2024 sudah mencapai 96,17% dari target yang ditetapkan. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bapenda mencatatkan pencapaian sekitar 92% dan bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menagih piutang pajak.

“Kerja sama ini telah mengumpulkan Rp 13 miliar sejak diluncurkan pada Oktober lalu, dan kami yakin target PBB akan tercapai 92 hingga 95 persen,” kata Raimon.

Dengan adanya penghargaan dan aplikasi baru ini, Pemkot Palembang berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah untuk pembangunan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dishub Jabar dan Satpol PP Siagakan Puluhan Ribu Personel, Amankan Nataru

KOTA BANDUNG,- Hampir 10 ribu personel gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Sat Pol PP Jawa Barat, disiagakan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Jawa Barat.

Puluhan ribu personel gabungan tersebut bakal di sebar di titik rawan kemacetan dan keramaian, serta tempat ibadah umat Kristiani yang merayakan natal.

Plh. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat M. Ade Afriandi mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merayakan natal maupun tahun baru.

“Semua pergerakan di wilayah Jawa Barat menjadi perhatian kami, baik transportasi maupun kaitan ketentraman ketertibakan umum. Sesuai dengan kewenangan kami,”ucap Ade usai apel siaga Dinas Perhubungan dan Sat Pol PP Jawa Barat di Graha Perhubungan, Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Senin (16/12/2024).

Ade juga mengatakan, untuk perayaan natal maupun tahun baru, mayoritas masyarakat memanfaatkannya dengan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Jawa Barat. Untuk itu pihaknya lanjut Ade, akan fokus di jalur – jalur wisata Jawa Barat.

“Semua jalur maupun jalur penghubung yang menuju ke daerah wisata jadi perhatian Dishub dan Sat Pol PP. Sesuai dengan kewenangan,”jelas Ade.

Ade juga meminta agar seluruh personel untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Bukan hanya mengamankan, mengatur, maupun menjaga ketertiban umum, namun juga personel diminta untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, terkait jalur wisata maupun lainnya.

Selain itu juga Ade meminta agar personel tetap mewaspadai potensi terjadinya bencana alam, terutama di jalur wisata.

Sementara 10 ribu personel yang di turunkan tersebut merupakan gabungan dari 7 ribu personel Sat Pol PP dan sisanya personel Dishub di seluruh Jawa Barat.

“Untuk Dinas Perhubungan kurang lebih 519 personel, kemudian Sat Pol PP Jawa Barat ada 125 personel untuk di tingkat provinsi. Tapi kalau untuk gabungan dengan seluruh kabupaten/kota untuk Sat Pol PP kurang lebih ada 7 ribu personil, dan untuk Dinas Perhubungan sekitar 1200. Boleh dikata hampir 10 ribu personel disiagakan,”pungkas dia. (*)