Beranda blog Halaman 1438

Menperin Minta Bea Cukai Fokus Berantas Impor Ilegal: Jangan Cuma Gimmick

Pemerintah melalui kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga telah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan untuk menangani maraknya impor ilegal. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa inisiatif ini tidak boleh berhenti sebagai sekadar gimmick semata.

“Kami berharap penindakan atas penyelundupan dan impor ilegal ini bukanlah gimmick dan tindakan anget-anget tai ayam. Ke depannya, Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai harus konsisten terus menindak barang yang masuk Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/11/2024).

Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa pihaknya berharap aparat penegak hukum lebih serius dan konsisten dalam memberantas penyelundupan barang impor ilegal. Hal ini sangat krusial mengingat dua faktor utama yang memukul industri domestik, yaitu masuknya barang secara ilegal serta masuknya barang murah secara legal yang menggerus pasar lokal.

Baca juga: Program Prioritas Kemenperin Fokus pada Sektor Manufaktur

“Pengawasan dan penindakan penyeludupan dan barang ilegal tidak hanya dilakukan pada pelabuhan masuk yang besar-besar, akan tetapi juga melalui penyelundupan jalur tikus,” sebut Agus Gumiwang.

Agus Gumiwang menyoroti pentingnya penguatan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan untuk menekan laju importasi ilegal, khususnya di sektor yang paling terdampak, seperti industri tekstil yang banyak mengalami kebangkrutan.

“Industri menderita karena barang impor legal yang murah masuk pada pasar domestik. Beberapa regulasi memberi ruang seluas-luasnya bagi barang Impor bisa masuk secara legal masuk ke Indonesia,” sebut Agus Gumiwang.

Menanggapi laporan kerugian akibat impor ilegal, Menkopolhukam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir, total transaksi penyelundupan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp216 triliun.

“Dari Intelijen Keuangan dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun,” kata Menkopolhukam Budi Gunawan di Kantor Pusat Bea Cukai, Kamis (14/11/2024).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejagung Resmi Tangkap Hendry Lie, Tersangka Korupsi Timah Rp300 Triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menangkap Hendry Lie, pendiri maskapai Sriwijaya Air, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Penangkapan dilakukan pada Senin (18/11) malam WIB, di Bandara Soekarno-Hatta setelah Hendry tiba dari Singapura.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Hendry Lie ditangkap oleh tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Telah diamankan di Bandara Soetta tersangka Hendry Lie setelah yang bersangkutan kembali dari Singapura,” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/11) malam WIB.

Baca juga: Kejagung Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Tom Lembong

Hendry Lie, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2024, berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan harus menjalani perawatan kesehatan di Singapura. Sebagai Beneficiary Owner PT TIN, ia diduga terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran terkait tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan total 23 tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan Harvey Moeis, yang diduga menjadi perantara PT Refined Bangka Tin.

Kejagung menyebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp300,003 triliun.

Rinciannya yakni kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun.

Sebelumnya, setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan, Hendry Lie kerap mangkir. Hendry Lie berdalih selama ini dia berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak bisa memenuhi panggilan penyidik Kejagung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos: Penyaluran Bansos APBD Ditunda, Kecuali untuk Kedaruratan

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk kedaruratan bencana akan tetap disalurkan meskipun pelaksanaan Pilkada Serentak akan digelar pada 27 November mendatang.

“Kalau memang kondisinya kedaruratan ya boleh ya, tetapi kalau normal ya sudah ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak disalurkan sampai Pilkada selesai,” katanya saat ditemui usai memberikan bantuan bagi korban tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (19/11).

Menurutnya, penghentian sementara penyaluran bansos hanya berlaku pada bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, bansos yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus berjalan.

Baca juga: Mensos Pastikan Bansos dari APBN Tidak Ditunda Jelang Pilkada 2024

“Kalau dari APBN ya jalan terus saja, jadi kalau dari Kemensos sekarang sudah tahap triwulan keempat, dan sudah mulai disalurkan ini, baik untuk penerima keluarga harapan (PKH) maupun untuk bansos. Nilainya, saya lupa persis, tapi sekitar Rp18 triliun,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui usulan penghentian sementara distribusi bansos menjelang hari pencoblosan Pilkada pada 27 November. Namun, Tito menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki pengecualian bagi daerah yang sedang mengalami bencana. Ia mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan penyaluran bansos bagi masyarakat yang tengah mengalami bencana.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bansos yang bersumber dari APBD hingga Pilkada selesai. Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa aturan ini tidak berlaku bagi daerah yang mengalami kondisi darurat bencana, seperti yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jadi, perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD,” kata Bima.

Menurutnya, pemberhentian bansos sementara ini muncul akibat banyak laporan di mana para kontestan pemilu khawatir dan curiga dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Bahas Reformasi Global dan Penanggulangan Kemiskinan di KTT G20

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin, 18 November 2024, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Tiba sekitar pukul 09.25 waktu setempat, Presiden Prabowo tampak menggunakan setelan jas berwarna biru dipadu dengan peci hitam.

Turun di lobi VVIP, Presiden Prabowo disambut dan berjalan melewati pasukan kehormatan Brasil. Setelahnya, Presiden Prabowo disambut Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dengan senyum hangat serta jabat tangan erat yang menjadi simbol diplomasi dalam pertemuan kedua pemimpin.

Momen formal ini diabadikan dalam sesi foto bersama, di mana Presiden Prabowo terlihat berbincang santai dengan Presiden Lula da Silva. Setelah foto bersama, Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan para pemimpin negara anggota G20 dan pemimpin organisasi internasional lainnya sebelum menuju ruang pertemuan.

Baca juga: Prabowo Sampaikan Kerinduan pada Indonesia di Tengah Kunker Internasional

Dalam KTT yang mengusung tema ‘Building a Just World and a Sustainable Planet’, Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa sesi dialog. Sesi pertama mengangkat tema ‘Fight against Hunger and Poverty’ dan sesi kedua bertajuk ‘Reform of The Institutions of Global Governance’.

Selain itu, di sela-sela kegiatan KTT, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat kerja sama strategis, termasuk transmisi teknologi dan penguatan perdagangan internasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Puji Digitalisasi dan Ekspansi BNI ke Luar Negeri

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengapresiasi transformasi yang berhasil dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terutama dalam hal digitalisasi. Upaya tersebut mampu mengukuhkan BNI sebagai representasi Indonesia di kancah global.

Herman Khaeron yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR itu mengatakan, kritiknya terhadap digitalisasi BNI yang pernah disampaikan di masa lalu, berhasil ditindaklanjuti dengan baik sehingga bisa menopang kinerja BNI saat ini.

“BNI yang dulu saya kritik atas digitalisasi yang masih kurang memadai sebagai bank internasional, sekarang bisa menunjukkan kelasnya untuk ekspansi ke dunia internasional,” kata Herman Khaeron di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI dan direksi Himpunan Bank Negara (Himbara) pekan lalu.

Herman Khaeron menilai, sudah banyak perbaikan yang dilakukan BNI di bawah kepemimpinan Direktur Utama Royke Tumilaar. Transformasi digital hingga budaya kerja di lingkungan BNI telah berhasil membawa bank milik negara ini keluar dari tekanan ekonomi akibat pandemi beberapa waktu lalu.

“Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan prestasi ini dapat dipertahankan ke depan,” ungkap Herman Khaeron.

Sebagai informasi, ekspansi digital BNI tahun ini ditandai dengan diluncurkannya aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI pada Juli 2024. Tidak hanya memanjakan nasabah retail melalui wondr, BNI juga terus berinovasi dalam melayani nasabah bisnis dan korporasi melalui BNIdirect dengan berbagai fitur terbarunya.

wondr by BNI bahkan telah diperkenalkan di sejumlah negara dalam rangkaian kampanye internasional “wondr is everywhere.” Kegiatan yang berakhir di Hong Kong bulan ini telah menghadirkan solusi perbankan, pemberdayaan serta literasi keuangan di berbagai kota besar dunia.

Sebelumnya, wondr by BNI juga diperkenalkan hingga ke Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, dan Singapura. Langkah ini menjadikan BNI juga dekat dan melayani Diaspora Indonesia di berbagai negara.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam kesempatan RDP tersebut memaparkan sejumlah capaian kinerja hasil transformasi yang dilakukan perusahaan selama ini. Dia memaparkan berbagai pencapaian positif kinerja keuangan BNI hingga kuartal III-2024. Aset BNI tembus Rp1.068 triliun, kredit yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan dengan kualitas aset yang terus terjaga.

Royke juga menyampaikan bahwa BNI memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang sangat baik, yakni di level 21,8 persen yang mencerminkan kekuatan modal yang solid. Sebagai hasil dari kinerja yang positif ini, laba BNI tumbuh menjadi Rp16,3 triliun hingga kuartal III-2024.

“Dengan pencapaian-pencapaian tersebut, BNI terus menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tamsil Linrung Berikan Kuliah Umum di Pondok Modern Kurir Langit

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Kurir Langit, Kabupaten Barru, Sabtu (16/11/2024) pagi hari. Kunjungan yang bertajuk kuliah umum itu disambut hangat oleh pengelola dan ratusan santri pesantren.

Dalam kesempatannya, Tamsil Linrung mengapresiasi pengelola pondok pesantren yang memiliki tekad menciptakan bibit unggul yang matang secara leadership.

“Apresiasi yang tinggi untuk pondok modern ini, tekad dan cita-citanya berpihak pada penciptaan karakter generasi muda islami yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa,” ucapnya.

Senator dapil Sulsel itu menceritakan urgensi kepemimpinan islami di masa mendatang. Ia juga berpendapat bahwa masjid dan pesantren harus menjadi pusat peradaban dan kaderisasi kepemimpinan tanah air dan ummat.

“Masjid dan pesantren bukan hanya sebagai tempat ibadah dan sekolah, melainkan kedua tempat ini harus menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus tempat melakukan kaderisasi kepemimpinan,” ujarnya.

Dihadapan ratusan santri, Tamsil Linrung juga menceritakan perlunya keterlibatan generasi muda terhadap kepemimpinan di masa mendatang. Generasi muda harus mempersiapkan diri dan sabar dalam berproses demi mencapai tujuan mulia ditengah tantangan global.

“Di pondok kalian ini, tempat kalian diasah untuk memperoleh ilmu, kalian harus sabar, sabar dalam proses, kalian harus tekun, tekun dalam belajar untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang,” ucap Tamsil Linrung.

Lebih lanjut, politisi senior itu mengajak seluruh santri untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Tamsil Linrung meminta setiap santri harus bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ia menyebut ada banyak peluang untuk bersekolah lebih tinggi, termasuk program beasiswa yang bisa diakses oleh semua santri.

“Ada banyak beasiswa yang disediakan negara, kalian bisa tingkatkan kemampuan kepemimpinan kalian lewat sekolah yang tinggi menggunakan beasiswa yang ada,” katanya.

Tamsil Linrung juga berharap, tekad dan cita-cita yang dicanangkan oleh pimpinan pondok bisa terealisasikan. Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal isu pendidikan di tingkat pusat.

Pada kesempatan yang sama, Tamsil Linrung juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru pondok pesantren. Ia didampingi oleh pimpinan pondok dan disaksikan oleh ratusan santri.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Panen Raya di Indramayu, Pj Gubernur Jabar Dorong Peningkatan Produksi Padi

Dalam upaya meningkatkan produksi padi di Jawa Barat, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Senin (18/11/2024) melakukan panen raya di Desa/Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Hasil panen yang diperoleh cukup menggembirakan, dengan rata-rata produksi mencapai 8,3 ton GKG per hektare.

“Panen di Indramayu ini menjadi momen strategis untuk meningkatkan produksi beras dan menjaga stabilitas harga terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang,” kata Bey.

Bey juga berpesan kepada para petani agar terus meningkatkan kualitas produksi dan memanfaatkan teknologi pertanian modern.

“Dengan dukungan semua pihak, saya yakin sektor pertanian di Jawa Barat akan makin maju dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” tegasnya.

Bey menambahkan, Pemprov Jawa Barat terus berupaya menjaga kesetabilan harga beras melalui operasi pasar, distribusi yang efisien, serta penyediaan bantuan pangan untuk menekan inflasi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pjs. Bupati Indramayu Dr. H. Dedi Taufik, M.Si mengatakan, saat ini wilayah Kabupaten Indramayu tengah melaksanakan panen raya yang hampir bersamaan. Panen raya ini diharapkan terjadi peningkatan produksi di semua lahan sawah yang ada di Kabupaten Indramayu. Sehingga para petani bisa menikmati hasil panen secara maksimal.

Taufik menambahkan, mengutip data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu areal lahan sawah yang melakukan tanam pada musim tanam (MT) II/Gadu seluas 102.258 hektare, sementara yang telah melaksanakan panen seluas 24.468 hektare.

“Ini momentum bagi kita untuk meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki sistem logistik daerah kita,” tegas Taufik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Ini Pesan Menag untuk Pimpinan PTKN, Kepala Kanwil dan Pejabat Kemenag

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umat memberikan pesan khusus kepada jajarannya. Pesan disampaikan saat memberikan sambutan pada upacara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama.

Rakernas Kemenag berlangsung selama tiga hari, 15 – 17 November 2024. Hadir, para Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menag, pejabat Eselon II, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Rakernas ditutup oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Sayfi’i.

Pimpinan PTKN

Kepada para pimpinan PTKN, Menag minta untuk mengasah ketajaman intelektual dan kemampuan akademik para dosen. Salah satu yang perlu dijajaki adalah memberlakukan sehari kajian akademik.

“Mungkinkah satu hari tidak ada perkuliahan. Wajibkan dosen diskusi hasil penelitian, bedah buku, penulisan artikel, dan lainnya,” sebut Menag Nasaruddin di Bogor, Minggu (17/11/2024).

Menag berbagi pengalaman ketika kuliah di salah satu perguruan tinggi di Amerika. Di sana, ada satu hari tanpa perkuliahan. “Semua fakultas harus buat giat akademik bagi dosen. Sehingga, dosen tidak “diktator” alias hanya mengacu pada diktat perkuliahan,” sebutnya.

“Dosen harus berpacu dengan mahasiswa. Jija dosen tdak punya waktu menambah wawasan, bisa dilewati mahasiswanya,” sambungnya.

“Kobarkan semangat akademik para dosen,” katanya lagi.

Pesan kedua, siapkan dan kembangkan talenta mahasiswa. PTKN diminta menemukan cara membekali mahasiswa agar menjadi generasi muktitalenta, selain muballigh, bisa menjadi seniman, atlet, dan lainnya.

Pesan ketiga, kembangkan e Library. Menurutnya, saat ini mahasiswa yang kunjungi gedung perpustakaan terus menurun jumlahnya. Perlubada terobosan agar mereka mudah mengakses pustaka.

“Semua beralih ke e Library. Saya minta program ini bisa hadir dalam SuperApps, ternasuk hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi,” kata Menag.

Keempat, Menag minta PTKN menjadi produser gagasan cerdas berbasis riset. Kemenag tidak cukup memgandalkan hasil riset Litbang, karena jumlahnya terbatas. Sementara kampus SDM nya sangat banyak.

“Saya minta semua hal terkait layanan masyarakat diukur, mulai tingkat kebahagiaan, ketakwaan, dan lainnya,” ujarnya.

“Perguruan tinggi yang bisa memberi sumbangsih kepada masyarakat, maka ratingnya naik,” sambungnya.

Kanwil Jaga Muruah​​​​​​​

Menag Nasaruddin juga beri pesan khusus kepada para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. Menag minta jajarannya di daerah untuk tidak memandang kecil dirinya sendiri.

“Kanwil adalah Menteri Agama di tingkat provinsi. Jadi luar biasa. Tapi harus ciptakan muru’ah. Jangan sampai kehilangan muru’ah,” pesannya.

“Salah satu syarat Kanwil mendatang, harus mampu khutbah. Kita pelayan masyarakat dan umat. Belajarlah khutbah bagi kanwil yang tidak pernah khutbah,” lanjutnya.

Terkait muruah, Menag minta Kepala Kanwil mengamalkan apa yang diketahui dan mengetahui apa yang diamalkan.

Menag juga minta Kepala Kanwil mengikuti perkembangan teknologi dan tidak hanya mengandalkan aparaturnya. Kanwil juga harus terbiasa dalam membuat summary pelaporan berbasis statistik agar penjelasannya mudah dipahami dan berbasis data.

Kepala Kanwil juga diminta menjembatani jajarannya untuk bisa mengakses beasiswa. Menurutnya, pegawai kementerian yang terbesar adalah Kemenag. Tetapi, pegawai Kemenag sangat sedikit yang mengakses LPDP untuk beasiswa, karena banyak yang tidak tahu.

“Kanwil harus mempromosikan anak buahnya untuk sekolah lagi. Kita sangat bangga jika pegawai Kanwil sampai doktor, apalagi lulusan luar negeri,” sebutnya.

“Jangan persulit anak buah kita,” pintanya.

Co Working dan Digitalisasi​​​​​​​

Kepada jajaran Eselon I, Menag minta kembangkan lingkungan kerja co-working dan berbasis digital. Menurutnya, co-working menjadi kebutuhan mendesak. Penggunaan IT juga akan mempermudah birokrasi.

“Komunikasi bisa dilakukan via email. Tidak usah mau urus naik pangkat saja harus ke Jakarta. Bisa melalui email dan lainnya. Tidak ada korupsi di situ,” jelasnya.

Kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, Menag Nasaruddin menegaskan pentingnya komitmen bersama mencegah korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghapus tradisi memberi amplop.

“Mulai hari ini, kita harus bisa hilangkan tradisi amplop. Jangan berikan pimpinan yang bukan haknya. Jangan pernah berikan apapun kepada Menag yang bukan haknya. Kalau ada yang memberikan bukan haknya, saya akan kembalikan ke KPK,” tegas Menag.

“Jangan memberatkan tugas Kankemenag Kabupaten/Kota. Kankemenag Kabupaten/Kota juga jangan memberarkan KUA nya,” katanya lagi.

“Ubah jalan pikiran kita hadapi kehidupan ini. Mari jadi teladan di lingkungan kerja kita,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tito Tegaskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Resmi Indonesia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini belum resmi berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Menurut Tito, posisi Ibu Kota secara sah masih berada di Jakarta hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan perpindahan tersebut.

Tito menyampaikan bahwa salah satu klausul dalam Undang-Undang IKN menyatakan Ibu Kota secara definitif hanya akan berpindah setelah adanya Keppres. “Masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di Undang-Undang IKN, bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan keputusan presiden,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa status Jakarta beserta gubernur yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 masih akan tetap sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal serupa berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari Jakarta.

“Nah sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN-nya dengan Perpres, gubernurnya namanya gubernur DKI, DPRDnya DPRD DKI, kemudian yang lain juga DPD RI DPR RI daerah pemilihan DKI,” katanya.

Meskipun sudah ada rencana, Tito belum dapat memastikan kapan Keppres atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait IKN akan diterbitkan. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, mengutip sejumlah pernyataan Presiden, kata Tito, penerbitan Perpres IKN berpeluang baru akan dilakukan setelah infrastruktur rampung. Termasuk pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif.

“Beliau menginginkan juga ada yudikatifnya, Mahkamah Agung gitu ya. Kemudian ada legislatifnya untuk Parlemen, DPD, DPR RI, MPR, biar sehingga menjadi satu kesatuan lengkap,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU DKJ, Siap Disahkan Jadi UU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah menyetujui usulan penambahan empat pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang diajukan oleh DPR. Tito menekankan pentingnya penyesuaian pasal-pasal ini untuk memberikan kepastian hukum terkait status Jakarta yang tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota negara.

“Intinya adalah pemerintah memandang sisipan pasal yang diusulkan DPR RI, perlu dan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintah di Jakarta nantinya,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Baleg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa perubahan dalam pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi perubahan situasi ekonomi dan politik setelah tidak lagi menyandang status ibu kota.

Ia pun menyatakan pemerintah setuju agar pembahasan RUU ini segera dirampungkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

“Kami juga berharap dari Pemerintah dapat proses ini karena tidak banyak pasal yang dibahas, dapat diselesaikan sesegera mungkin untuk kepastian,” ujar dia.

Tito juga menyampaikan bahwa terdapat 34 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diidentifikasi terkait RUU DKJ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 DIM telah disepakati oleh pemerintah untuk tetap mengacu pada usulan draft dari DPR.

“Setelah dibahas dengan KL terkait, internal pemerintah, terdapat 33 DIM yang disepakati untuk tetap mengikuti usulan draft dari DPR,” ujar dia.

“Sementara itu 1 DIM mengalami perubahan substansi, yang ini terbuka untuk diskusi,” imbuhnya.

Sebelumnya, ada penambahan empat pasal pada RUU DKJ. Pasal-pasal tersebut terutama mengatur soal perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ pada anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dan dilantik hasil Pemilu 2024.

Satu pasal lainnya akan mengubah nomenklatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024.

Adapun RUU DKJ ini telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News