Beranda blog Halaman 4636

Pegadaian Salurkan Pinjaman UMKM Rp300 Miliar Melalui Akseleran

Penulis
Sopyan
-
Pegadaian Salurkan Pinjaman UMKM Rp300 Miliar Melalui Akseleran

Suarapemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) terus berperan aktif mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dalam mengembangkan sektor UMKM Indonesia yang bergerak di sektor bisnis digital dengan menyalurkan pinjaman pembiayaan usaha produktif melalui platform fintech Peer to Peer (P2P) Lending Akseleran sebesar Rp300 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero), R Swasono Amoeng Widodo mengaku  sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Menurut Swasono, Akseleran merupakan salah satu platform P2P Lending yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang menyalurkan pinjaman usaha produktif kepada sebanyak-banyaknya para pelaku usaha (UMKM) di seluruh Indonesia.

“Apalagi Akseleran banyak dikelola oleh para wirausaha muda yang memiliki visi untuk memajukan dunia usaha di Indonesia menjadi maju lebih cepat melalui marketplace lending platform. Oleh karena itu, upaya Pegadaian untuk merangkul para milenial merupakan langkah strategis agar perusahaan yang akan memasuki usia 120 tahun ini tetap lincah dan berjiwa muda,” kata Swasono di Jakarta, Senin (7/12/2020).

Swasono menjelaskan, Pegadaian selalu membuka diri untuk berkolaborasi secara sinergis dengan perusahaan-perusahaan start-up yang memiliki program-program sejalan dengan Pegadaian. Ini dilakukan agar bisa memberikan kemudahan kepada UMKM untuk memperoleh pembiayaan modal kerja, diantaranya dengan memanfaatkan platform P2P Lending Akseleran yang terus berani akselerasi mendorong pertumbuhan inklusi keuangan di Tanah Air.

“Kami melihat ke depan para milenial akan menjadi penentu dalam memutar roda perekonomian dengan ide, maupun gagasan yang luar biasa. Kami juga ingin merangkul perusahaan lainnya seperti Akseleran, agar bisa dikenal dan membantu masyarakat lebih luas lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Christopher Gultom, Chief Credit Officer & Co-Founder Akseleran, mengaku gembira dengan adanya kerja sama antar perusahaan dimana kolaborasi perusahaan fintech berbasis Peer to Peer (P2P) Lending melalui Akseleran dan bisnis gadai dari Pegadaian akan memompa laju inklusi keuangan semakin maju lebih cepat.

Christopher menjelaskan, perjanjian kerja sama dengan Pegadaian sudah berlangsung sejak 2 November 2020 dan jika tidak ada aral melintang realisasi penyaluran pinjaman dari Pegadaian akan dimulai pada Desember ini.

“Akseleran akan menyalurkan pinjaman usaha produktif dari Pegadaian kepada para pelaku usaha (borrower) yang beragunan invoice financing yang ada di Akseleran. Hadirnya Pegadaian tentu tidak hanya menambah jumlah Institutional Lender Akseleran yang sekarang sudah mencapai lebih dari 10 institusi tetapi juga semakin melengkapi mitra kami yang berasal dari perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya yang semuanya telah berkontribusi sebesar 20 persen dari portofolio total penyaluran pinjaman usaha Akseleran,” kata Christopher.

Hingga akhir November ini, dia menjelaskan, Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman UMKM secara kumulatif sebesar Rp1,7 triliun lebih kepada sekitar 2.500 pinjaman dan juga didukung oleh lebih dari 150 ribu pemberi pinjaman (lender) yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Christopher mengungkapkan, pada November 2020 Akseleran kembali mencatat rekor tertingginya dalam menyalurkan pinjaman usaha produktif sejak 3 tahun terakhir yakni sebesar Rp120 miliar, atau melanjutkan rekor di Oktober 2020 yang mencapai sebesar Rp115 miliar.

“Selama periode Januari hingga November 2020, penyaluran pinjaman usaha Akseleran berhasil tumbuh hingga 32% dibandingkan periode yang sama di 2019. Penyaluran pinjaman usaha Akseleran yang cepat tentu sejalan dengan prinsip kami untuk selalu menjaga kualitas kredit dimana dapat terlihat dari total NPL Akseleran saat ini yang berada di angka 0,2% dari total pinjaman usaha yang sudah disalurkan.

Hal ini juga berlaku tehadap mitra kerja sama loan channeling Akseleran dimana kami menjaganya dengan memberikan perjanjian yang sudah disepakati risk acceptance criteria oleh mitra-mitra Akseleran dan di tambah lagi pinjaman-pinjaman di Akseleran menggunakan asuransi kredit   sehingga risiko para mitra lembaga jasa keuangan Akseleran cukup termitigasi dengan baik,” tambah Christopher.

Pegadaian saat ini memiliki produk baru yaitu Pinjaman Modal Kerja, yang merupakan produk pembiayaan untuk usaha produktif atau modal kerja dengan barang jaminan berupa invoice.

Produk tersebut bekerja sama dengan fintech P2P Lending yang mana pada prakteknya, pinjaman disalurkan melalui platform P2P Lending tersebut, seperti Akseleran. Hal ini sebagai bagian dari akselerasi digital serta inklusi keuangan Pegadaian untuk menjangkau segmen korporasi hingga UMKM

Kemenkes Ungkap Tenaga Kesehatan Jadi Sasaran Pertama Pemberian Vaksin COVID-19

Penulis
Rahmat HM
-

Suarapemerintah.id – Kiriman pertama Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia sebanyak 1, 2 juta vaksin pada Minggu, (7/120. Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menerangkan bahwa tenaga kesehatan akan menjadi sasaran pertama pemberian vaksin COVID-19.

“Untuk vaksin kiriman pertama ini, nanti yang pertama mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan,” kata Terawan dalam konferensi pers disiarkan saluran YouTube Kemkominfo TV pada Senin, 7 Desember 2020.

Terawan mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan sudah memiliki data sasaran serta jumlah vaksin yang dibutuhkan per kabupaten dan kota. Lalu, data tersebut dikirimkan ke Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekomoni Nasioal (KCPPEN). Oleh KCPPEN nanti akan disiapkan data sasaran berdasarkan nama dan alamat.

Namun, pelaksanaan vaksinasi belum dilakukan beberapa hari ke depan. Pemerintah, kata Terawan, hanya bakal memberikan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis WHO.

Oleh karena itu, vaksin dari Sinovac ini masih menunggu persetujuan penggunaan darurat yang dilakukan oleh Badan Pengaws Obat dan Makanan (BPOM).

“Vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan emergency use of authorizaton oleh BPOM sesuai dengan saintifik dan ketentuan perundang-undangan,” kata Terawan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan peta jalan atau roadmap vaksinasi. Seperti diketahui pada akhir September lalu, Presiden Jokowi memberikan waktu dua minggu agar jajarannya menuntaskan roadmap ini.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, distribusi vaksin ini akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar. Airlangga menjelaskan, aturan rinci untuk kedua skema ini akan segera rampung dalam waktu dekat.

Pemerintah  sudah menyusun sasaran penerima vaksin covid-19. Dalam paparan yang disampaikan Airlangga, ada lima kelompok prioritas yang jumlahnya mencapai 102.411.500 orang.

Kelompok prioritas pertama pemberian vaksin adalah garda terdepan yang terdiri atas Medis, paramedis contact tracing, pelayan publik termasuk TNI/Polri berjumlah 3.497.737 orang.

Kelompok prioritas kedua yakni masyarakat yang terdiri atas tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang.

Kelompok prioritas ketiga adalah seluruh tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi berjumlah 4.361.197 orang.

Kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Kelompok prioritas terakhir adalah peserta BPJS PBI sebanyak 86.622.867 orang.

Terkait kebutuhan vaksin, jumlahnya dua kali lipat dari jumlah sasaran vaksinasi. Dimana dengan jumlah kelompok prioritas sebanyak 102.411.500 orang maka vaksin yang diperlukan mencapai 204.823.000

Ditambahkan juga ada kelompok lain yang menjadi sasaran vaksinasi meskipun bukan prioritas yakni masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyak 57.584.500 dengan kebutuhan vaksin 115.097.000.

Sehingga jumlah sasaran vaksinasi covid-19 berjumlah 160.000.000 orang dengan kebutuhan vaksin 320.000.000.

BNI Raih Dua Penghargaan Dari Bank Indonesia

Penulis
Sopyan
-
BNI Raih Dua Penghargaan Dari Bank Indonesia

Suarapemerintah.id – Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 ini menjadi istimewa bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Perseroan mendapatkan dua penghargaan sekaligus dari Bank Indonesia (BI), yaitu Penghargaan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik serta Penerima Penghargaan Bank Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Terbaik Bank BUKU 3 dan BUKU 4.

Penganugerahan kedua penghargaan tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara virtual di Jakarta, Kamis (3 Desember 2020), sebagai bagian dari rangkaian acara PTBI yang juga dihadiri secara daring oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta seluruh jajaran kabinet. Kedua penghargaan tersebut diterima oleh Komisaris Utama BNI Agus DW Martowardojo dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Penghargaan ini diberikan secara tahunan sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus pengakuan BI kepada para mitra strategisnya yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas bank sentral. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dengan para pelaku ekonomi, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BNI menyabet 2 dari 44 penghargaan yang diberikan BI pada kesempatan ini. BI menyiapkan 13 kategori penghargaan yang terdiri atas bidang pengelolaan stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia dan kontribusi perorangan.

Royke Tumilaar menuturkan, BNI menjadi salah satu bank nasional yang dinilai Bank Indonesia (BI) mampu terus menjaga komitmen dalam memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah bagi seluruh nasabah dan mitra pilihan utama. Dalam rangka menjaga komitmen tersebut, BNI secara konsisten terus melakukan perbaikan tiada henti baik dari aspek Kinerja, Compliance, maupun Tata Kelola Perusahaan. Komitmen itu berbuah hasil salah satunya ditandai dengan penghargaan BI tersebut.

Layanan transfer dana melalui SKNBI merupakan sistem kliring BI yang meliputi layanan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Layanan transfer dana melalui SKNBI BNI dapat dinikmati oleh nasabah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan dukungan lebih dari 2.228 outlet BNI.

Ekspor Produk Keramik Nasional Tahun Ini Capai 49,8 Juta Dolar AS

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan pemulihan industri keramik di Tanah Air terlihat dari hasil kinerja ekspornya. Sepanjang Januari sampai September 2020, pengapalan produk keramik nasional mencapai 49,8 juta dolar AS.

Angka itu meningkat 24 persen dibandingkan periode sama sebelumnya. Kemudian secara volume menembus angka 12,8 juta meter persegi atau melonjak 29 persen.

“Kinerja ekspor selama sembilan bulan di tahun ini merupakan yang tertinggi sejak 2016,” kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto melalui siaran pers, Senin (7/12).

Peningkatan nilai ekspor itu, kata dia, karena membaik dan meningkatnya daya saing industri keramik dengan harga gas baru dan mulai dibukanya karantina atau lockdown di beberapa negara tujuan ekspor.

Adapun lima negara tujuan ekspor utama produk keramik nasional, yaitu ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat.

“Lonjakan ekspor terjadi dengan tujuan negara Amerika Serikat mencapai 130 persen, Filpina sekitar 60 persen, dan Taiwan 40 persen,” ujar Edy.

Peningkatan ekspor di luar lima negara tujuan utama tersebut, juga terjadi di Australia. Kenaikannya mencapai 50 persen.

“Permintaan ekspor ke Amerika Serikat meningkat tajam untuk produk-produk keramik segmen premium. Beberapa anggota Asaki telah mengadopsi teknologi terkini dan tercanggih saat ini untuk memproduksi keramik big slab (ukuran jumbo) beserta produk-produk olahan lainnya yang memberikan nilai tambah,” jelas Edy.

Capaian ini, lanjutnya, juga membuktikan secara kemampuan SDM industri maupun kualitas bahan baku lokal mampu bersaing. Khususnya dengan produk keramik sejenis dari negara Eropa.

BNI dan PNM Kerjasama Pulihkan Ekonomi Penyaluran Kredit UMKM

Penulis
Sopyan
-
BNI dan PNM Kerjasama Pulihkan Ekonomi Penyaluran Kredit UMKM

Suarapemerintah.id – Sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin fokus mendorong gerakan perekonomian rakyat. Kali ini, BNI kembali bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) sebagai mitra dalam penyaluran kredit bagi UMKM mitra binaan PNM.

Kerja sama antara kedua BUMN tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Muhammad Iqbal (BNI) dengan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PNM M.Q. Gunadi di Jakarta, Jumat (4 Desember).  Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 – Bambang Setyatmodjo.

Hingga saat ini, sudah lebih dari 10.000 debitur yang menerima manfaat penyaluran kredit kerjasama BNI dan PNM. Untuk mendorong akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama ini, BNI dan PNM terus berkomitmen meningkatkan penyerapan penyaluran kredit dengan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.

Iqbal menyampaikan, BNI akan terus berkomitmen untuk mendukung sektor UMKM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, BNI memiliki dua strategi dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, yaitu penyaluran langsung ke pelaku UMKM, atau penyaluran secara tidak langsung melalui kerja sama strategis dengan lembaga keuangan bank dan non bank seperti yang dilakukan dengan PNM.

“Sejak tahun 2008, penyaluran kredit kerjasama BNI dengan PNM ini dimanfaatkan untuk para nasabah UlaMM dan PNM Mekaar. ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model PNM dan menyalurkan pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha. Adapun Mekaar disiapkan untuk memberikan layanan bagi wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka,” ujar Iqbal.

Pada kesempatan yang sama, Gunadi juga menyampaikan bahwa PNM akan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh BNI sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera.

“Ini akan terus menjadi PR bersama untuk mengawal UMKM terutama di saat pandemi ini bukan hanya pembiayaan namun juga memberikan pembinaan berupa peningkatan kapasitas usaha dan pendampingan nasabah,” ujar Gunadi.

Kerja sama ini terus ditingkatkan dengan aliansi strategis penyaluran kredit komersial yang digunakan untuk pembiayaan pelaku ekonomi UMKM. Dengan aktivitas tersebut di atas, geliat usaha pelaku UMKM tetap produktif, sehingga mendorong percepatan program PEN, dengan begitu, harapannya ekonomi nasional dapat semakin tumbuh di tahun 2021.

BNI Optimis Kredit Korporasi Terus Tumbuh Hingga Akhir Tahun

Penulis
Sopyan
-
BNI Optimis Kredit Korporasi Terus Tumbuh Hingga Akhir Tahun

Suarapemerintah.id – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)  berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan kredit hingga akhir tahun berada di kisaran 2-4% year on year (yoy). Kredit korporasi BNI akan difokuskan pada sektor yang relatif tidak terdampak pandemi dan memiliki kontribusi positif, termasuk yang berorientasi ekspor dan padat karya

Porsi kredit korporasi BNI sendiri adalah sebesar 53% terhadap total kredit keseluruhan. Ke depannya, BNI akan menargetkan korporasi top tier.

Demikian penjelasan Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir di Jakarta pekan lalu.

Silvano mengakui bahwa selama pandemi, hampir seluruh sektor ekonomi terdampak baik secara langsung atau tidak, termasuk apa yang dialami oleh BNI. Meski demikian dirinya tetap optimistis BNI berpotensi tumbuh di tengah risiko tekanan dan kontraksi ekonomi. Segmen korporasi BNI diperkirakan tumbuh 4-5% untuk kredit modal kerja dan investasi.

“Sementara untuk kredit sindikasi, kontribusinya terhadap portofolio sampai Oktober lalu adalah 17% dari keseluruhan kredit korporasi. Di tengah pandemi BNI optimis hingga akhir tahun kontribusi sindikasi bisa sama dengan tahun lalu yaitu sebesar 20%,” ujar Silvano.

Tahun ini BNI juga telah menyalurkan kredit pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk korporasi sebesar Rp 3,7 triliun atau 15% dari total kredit yang disalurkan. Adapun untuk tahun ini, beberapa sektor korporasi masih relatif baik di tengah pandemi seperti komoditas pertambangan, sektor makanan dan minuman.

“Barang-barang yang affordable di market dan dikonsumsi khalayak. Food and beverage dan konsumer, pertambangan, komoditas yang kami lihat demand nya cukup sehat,” katanya.

Silvano juga menyebutkan dengan kolaborasi kebijakan pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia harapan ekonomi tumbuh di 2021 semakin besar. Dengan begitu, tahun depan pihaknya bisa fokus pada sektor-sektor yang akan mengalami pemulihan tahun depan.

Sektor pertanian, informasi, komunikasi, jasa, kesehatan, kegiatan sosial dan jasa pendidikan sudah menunjukan pemulihan di kuartal III-2020. Selain itu, sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, makanan dan minuman juga diperkirakan akan pulih lebih cepat seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat dan adanya vaksin.

“Dengan begitu, juga dengan sektor-sektor yang lain seperti pengolahan, manufaktur, kalau background tadi bisa terjadi, sektor yang tadi bisa bergerak bertumbuh sesuai dengan permintaan masyarakat,” katanya.

Silvano menegaskan Indonesia masih memiliki potensi besar dengan berbagai sektor unggulan yang tidak dimiliki negara lain. Namun tetap dibutuhkan kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi ini, agar ketika krisis berakhir segmen korporasi bisa pulih lebih cepat karena multiplier effectnya sangat besar.

“Perbaikan sektor korporasi akan berpengaruh ke segmen lainnya, bukan cuma sesama korporasi tetapi segmen consumer dan ritel,” katanya.

Selain itu kebijakan regulator BI dan OJK sepanjang pandemi Covid-19 pun menurut dia sangat membantu,  seperti perpanjangan insentif restrukturisasi kredit yang dilakukan.

“Menjadi stimulus menjaga kualitas aset dan kestabilan rasio keuangan. Stimulus ini membantu perekonomian. Debitur mendapatkan tambahan waktu untuk pulih,” kata Silvano.

Berdasarkan survei yang dilakukan secara internal, sebagian besar debitur mengaku butuh waktu untuk bisa memperbaiki kondisi bisnis akibat pandemi. Alhasil, apa yang dilakukan regulator untuk membantu perbankan dan pelaku bisnis di dalamnya memang dampaknya bisa dirasakan.

“Sejalan dengan restrukturisasi dan sebagaimana strategi di tengah pandemi kami ambil langkah pre emptif pencadangan aset. Sehingga rasio kecukupan pencadangan atau coverage ratio BNI hingga kuartal III-2020 berada di level di atas 200%,” pungkasnya.

Minggu Ini Proyek Revitalisasi Tugu Pal Putih Selesai

Penulis
Sopyan
-
Minggu Ini Proyek Revitalisasi Tugu Pal Putih Selesai

Suarapemerintah.id – Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi didampingi instansi terkait pagi ini meninjau proyek revitalisasi Tugu Pal Putih, pada kesempatan tersebut ia memastikan pada minggu ini semua kabel yang melintang di area tugu sudah di turunkan.

“Mereka (para pekerja) janji minggu ini selesai, tinggal finishing, dan merapikan beberapa bagian, hari selasa (8/12/2020) semua kabel listrik turun, hari kamis (10/12/2020) kabel telekomunikasi turun semua,” jelasnya di lokasi, Senin (7/12/2020).

Selain itu, pihaknya juga mengatakan jika beberapa tiang yang ada di area Tugu Pal Putih akan di hilangkan. “Beberapa tiang yang tidak perlu akan dibersihkan semua, sehingga di seputaran tugu tiangnya hanya ada beberapa, tidak seperti sekarang,” jelasnya.

Meski begitu, proyek revitalisasi Tugu Pal Putih tak luput mendapat beberapa catatan dari orang nomor dua di Kota Yogya tersebut.

“Ada sedikit catatan catatan yang masih kurang yang menyangkut fasilitas diluar kontrak, seperti penerangan Tugu bagian tengah, karena kita harus pakai penerangan jarak jauh untuk menyinari Tugu Pal Putih,” ungkapnya.

Saat ditanya tentang kualitas pengerjaan proyek tersebut, ketua gugus tugas penganganan Covid-19 Kota Yogya tersebut mengatakan jika kualitas pengerjaannya memuaskan.

“Untuk kualitas pengerjaan sudah bagus, tinggal tunggu finishingnya, kalau penyelesaian kasarnya sudah bagus, kita sepakat jika ada yang kurang rapi kita akan rapikan secepatnya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan jika seluruh pedagang yang berjualan di area Tugu Pal Putih dan jalan Jendral Sudirman telah sepakat pindah.

“Sekarang seluruh pedagang yang ada disekitaran Tugu dan jalan Jendral Sudirman sudah sepakat pindah, dan parkir di sepanjang jalan Jendral Sudirman kita sudah bersihkan, tidak ada parkir lagi di sepanjang pedestrian,” katanya.

Wawali berharap dengan selesainya revitalisasi Tugu Pal Putih tersebut akan menjadikan Tugu sebagai salah satu destinasi wisata yang bermuara pada peningkatan geliat pariwisata di Kota Yogya.

“Tugu Pal Putih ini akan menjadi spot baru dan menjadi destinasi wisatawan baik dari dalam maupun luar kota,” harapnya.

Kedepan ia akan membuat lahan parkir di area tersebut untuk menampung para wisatawan yang akan mengunjungi Tugu Pal Putih.

“Pekerjaan rumah kita nanti adalah menyediakan lahan parkir untuk para wisatawan karena kedepan jika kita sudah mulai membangun jalan Margoutomo otomatis tidak ada lahan parkir,” jelasnya.

Tingkatkan Infrastruktur, Pemkot Tangsel Lakukan Pelebaran dan Perbaikan Jalan

Penulis
wicaksono
-
Tingkatkan Infrastruktur, Pemkot Tangsel Lakukan Pelebaran dan Perbaikan Jalan

Suarapemerintah.id – Dalam rangka meningkatkan infrastuktur wilayah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan pekerjaan berupa pelebaran dan perbaikan jalan di beberapa titik di wilayah Kota Tangsel.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, mengungkapkan perbaikan dan peningkatkan infrastuktur menjadi prioritas, untuk mengatasi kemacetan wilayah terutama di Jalan Bhayangkara dan Rawa Buntu.

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, terutama memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan dan pengendara kendaraan.

“Pemerintah Kota Tangsel terus berupaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan publik tersebut, dengan terus fokus pada peningkatan jalan. Tak bisa dipungkiri, seiring meningkatnya penduduk, jumlah kendaraan bermotor pun mengalami peningkatan secara siginifikan, terutama di tengah-tengah mobilitas dan kesibukan masyarakat. Untuk itu Pemkot melakukan pelebaran di beberapa titik jalan yang ada di Kota Tangsel,”ungkapnya.

“Ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan, yaitu dengan melakukan pelebaran dan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangsel,” kata Kepala DPU Kota Tangsel, Aries Kurniawan.

Untuk Jalan Rawa Buntu, menurut Aries ruas jalan tersebut begitu penting bagi masyarakat. Pasalnya, ruas Jalan Rawa Buntu merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Bogor menuju Tol BSD ke arah Jakarta, sebagai jalan strategis kota yang menjadi akses mobilitas masyarakat Tangsel.

Jalan ini memiliki peranan tinggi, selain menunjang sarana juga kenyamanan bagi pejalan kaki, disabilitas dan komunitas sepeda telah diperhatikan oleh Pemkot Tangsel.

“Pelebaran pada ruas Jalan Rawabuntu dimulai dari pertigaan Tekno-Ayoma hingga Pavilion Residence Rawabuntu dengan panjang eksisting (sebelum pelebaran) 1.300 Meter dengan lebar 13 meter sampai 20 Meter dengan lahan yang telah dibebaskan pada ruas jalan tersebut mendapat pelebaran 8 Meter sampai 15 Meter,” Aries menjelaskan.

Nantinya, ruas Jalan Rawa Buntu akan dibuat menjadi enam lajur, yang terbagi atas tiga lajur sisi kanan dan tiga lajur sisi kiri.

“Pekerjaan kontruksi jalan dengan beton (rigid pavement), untuk di depan segmen Kelurahan Rawabuntu kami lakukan peninggian jalan, pembangunan pedestrian dengan kontruksi precast concrete stamp atau beton pola sehingga kuat dan tahan lama, sedangkan drainase kami gunakan U-ditch terletak di bawah pedestrian selain juga terdapat box jaringan Utilitas menjadi aman bagi pejalan kaki,” tandasnya.

Aries menambahkan, saat ini pekerjaan kontruksi di lapangan memasuki pemasangan median pemisah jalan. Meski demikian, Aries mengaku masih ada kendala yang dihadapi di lapangan, yakni masalah pemindahan tiang listrik dan utilitas fiber optik yang baru akan dipindahkan oleh PLN dan provider pada tahun depan dan belum clearnya lahan.

“Terdapat lokasi yang saat ini belum dapat kami kerjakan yaitu, Upnormal, Toko Besi Agung, SPBU BP, Bebek Kaleo, Rumah Gabus Pucung, Kios Terpal, dan bengkel motor/tambal ban/ganti oli (samping RM Ayam Kremes Bu Chondro. Termasuk pada segmen Buaran. Kami berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga dapat mengurai kemacetan,” bebernya.

Untuk Jalan Bhayangkara, Aries mengaku ruas jalan ini merupakan penghubung antara Alam Sutra ke Graha Raya dan wilayah Ciledug. Pelebaran ruas jalan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu-lintas.

“Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan pekerjaan pembangunan pelebaran jalan menjadi 12,5 Meter atau empat lajur dengan masing-masing dua lajur, di mana sebelumnya memiliki lebar jalan 6,5 Meter dengan dua lajur, satu lajur arah alam Sutra dan satu lajur arah Graha Raya, pelebaran jalan sepanjang 400 Meter tersebut dibangun menggunakan kontruksi beton (rigid pevement) dilengkapi saluran drainase menggunakan U-Ditch dengan cover (tutup),” tandasnya.

Sementara Kabid Bina Marga, Budi Rahmat menjelaskan bahwa DPU Kota Tangsel telah berkordinasi lama dengan pihak terkait untuk memindahkan tiang reklame, utilitas fiber optik dan tiang listrik di lokasi.

“Permintaan kami kepada pemilik reklame di depan Masjid Alam Sutra untuk dilakukan pembongkaran sudah kami kordinasikan. Sedangkan untuk pemindahan tiang listrik pengerjaan tidak bisa bersamaan, mereka baru akan memindahkan di tahun depan oleh PLN,” kata Budi Rahmat.Perbai

Ia menambahkan, pekerjaan yang dimulai dari Masjid Alam Sutra hingga batas Pusdiklantas hingga saat ini masih terdapat dua lahan yang belum bebas, yakni lahan Bengkel Las, bangunan Toko Aquarium dan Warung Sate Masto (1 segmen) yang letaknya di antara Jl. Manggis Paku Alam.

“Untuk lahan Pusdiklantas yang belum dilebarkan, Dinas PU masih menunggu proses ruislag, sehingga proses pembebasan lahan prosesnya masih dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, karena antara pemerintah tidak boleh ada jual beli,” Budi Rahmat menambahkan.

Vaksin COVID-19 Siap Digunakan, Kemenkeu Telah Anggarkan Rp 1,1 Triliun

Penulis
Rahmat HM
-

Suarapemerintah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (7/12) memaparkan laporan anggaran yang telah dikeluarkan untuk pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19.

Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan beberapa peralatan pendukungnya pada tahun ini. Di antaranya untuk mengimpor vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia dari China.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan lebih rinci, pemerintah telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan tiga juta dosis vaksin dari Sinovac dan 100 ribu dosis dari Cansino. Anggaran ini merupakan bagian dari belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Selain itu, Kemenkeu melalui APBN juga sudah mengeluarkan anggaran hingga Rp 277,45 miliar untuk membeli alat pendukung pengadaan vaksin dan proses vaksinasi di kemudian hari.

“Sudah dibelanjakan mulai dari jarum suntik, alkohol swab dan safety box,” tutur Sri.

Pemerintah turut menyediakan vaksin refrigerator untuk menyimpan vaksin sebanyak 249 unit dan cold box serta alat pemantau suhu vaksin dengan jumlah yang sama. Vaccine carrier telah disediakan hingga 498 unit, bersama dengan Alat Pelindung Diri (APD). Total belanja dari alat pendukung ini mencapai Rp 190 miliar.

Sri menambahkan, kas negara sudah siap untuk memfasilitasi persiapan dan pelatihan Kemenkes dengan target tiga juta dosis vaksin untuk tahun ini.

“Seluruh biaya operasionalnya telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan Kemenkes,” kata Sri.

Dana alokasi di Kemenkes juga siap dimanfaatkan untuk mendukung jejaring layanan vaksinasi yang dikombinasikan dengan anggaran transfer ke daerah. Sebab, operasi vaksinasi akan menyangkut seluruh jaringan kesehatan, termasuk lebih dari 10 ribu puskesmas, sekitar 2.800 rumah sakit dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang beserta wilayah kerjanya.

Seluruh jaringan layanan akan diikuti dengan pembangunan sistem informasi yang telah dibangun oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) bersama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Sistem ini akan tracing siapa saja yang sudah mendapatkan vaksinasi,” ujar Sri.

Selain memastikan ketersediaan anggaran, kini pemerintah juga menyiapkan distribusi vaksin. Sri memastikan, sasaran vaksin akan dijalankan Kemenkes atas saran dari beberapa organisasi profesi seperti Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tak hanya di Kemenkes, pemerintah juga mengalokasikan anggaran melalui transfer ke daerah. Apalagi pelaksanaan vaksinasi nantinya akan menyangkut seluruh jaringan kesehatan mulai 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Vaksin COVID-19 Sudah Tiba, Pemerintah Paparkan Prioritas Penerima Vaksin

Penulis
Rahmat HM
-

Suarapemerintah.id –  Vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech China tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12) malam. Meski sudah tiba, vaksin masih harus melewati beberapa tahap sebelum bisa disuntikkan ke masyarakat. Setelah itu, baru vaksin yang tersedia akan secara bertahap didistribusikan ke masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan vaksin tak bisa langsung digunakan. Vaksin harus melewati tahapan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Jokowi juga mengatakan, proses vaksinasi tidak mungkin dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengikuti pengumuman dan petunjuk yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

“Tidak memungkinan vaksinasi secara serempak, untuk semua penduduk saya harap mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi,” jelas Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan peta jalan atau roadmap vaksinasi. Seperti diketahui pada akhir September lalu, Presiden Jokowi memberikan waktu dua minggu agar jajarannya menuntaskan roadmap ini.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, distribusi vaksin ini akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar. Airlangga menjelaskan, aturan rinci untuk kedua skema ini akan segera rampung dalam waktu dekat.

Prioritas Penerima Vaksin

Pemerintah pun sudah menyusun sasaran penerima vaksin COVID-19. Dalam paparan yang disampaikan Airlangga, ada lima kelompok prioritas yang jumlahnya mencapai 102.411.500 orang.

Kelompok prioritas pertama adalah garda terdepan yang terdiri atas Medis, paramedis contact tracing, pelayan publik termasuk TNI/Polri berjumlah 3.497.737 orang.

Kelompok prioritas kedua yakni masyarakat yang terdiri atas tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang.

Kelompok prioritas ketiga adalah seluruh tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi berjumlah 4.361.197 orang.

Kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Kelompok prioritas terakhir adalah peserta BPJS PBI sebanyak 86.622.867 orang.

Terkait kebutuhan vaksin, jumlahnya dua kali lipat dari jumlah sasaran vaksinasi. Dimana dengan jumlah kelompok prioritas sebanyak 102.411.500 orang maka vaksin yang diperlukan mencapai 204.823.000

Ditambahkan juga ada kelompok lain yang menjadi sasaran vaksinasi meskipun bukan prioritas yakni masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyak 57.584.500 dengan kebutuhan vaksin 115.097.000.

Sehingga jumlah sasaran vaksinasi covid-19 berjumlah 160.000.000 orang dengan kebutuhan vaksin 320.000.000.

1...4,6354,6364,637...4,867Halaman 4,636 dari 4,867