Beranda blog Halaman 4665

Menkumham Yasonna Laoly Sampaikan 3 Usulan Baru Prolegnas Prioritas Inisiatif Pemerintah Tahun 2021

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan usulan 10 RUU inisiatif pemerintah untuk dimasukkan dalam RUU Prolegnas  (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2021. Tiga di antaranya merupakan usulan baru untuk prolegnas prioritas tahun 2021.

Menurut Yasonna, usulan RUU inisiatif pemerintah ini disampaikan dengan mempertimbangkan hasil capaian prolegnas prioritas tahun 2020 dan kebutuhan RUU baru.

“Memperhatikan capaian prolegnas tahun 2020, pemerintah pada prinsipnya tetap mengupayakan percepatan penyelesaian RUU Prioritas Tahun 2020,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020 dan Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 di Gedung Parlemen, Kompleks DPR, Jakarta, Senin (23/11/2020).

“Berkenaan dengan pembahasan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, Pemerintah akan mengusulkan RUU dengan mempertimbangkan hasil capaian prolegnas prioritas 2020 dan kebutuhan RUU baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyiapkan naskah akademik dan RUU-nya,” ujarnya.

Dari RUU inisiatif pemerintah yang disampaikan Yasonna, 7 di antaranya merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 yang dilanjutkan pembahasannya dalam prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. Ketujuh RUU tersebut ialah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU Landas Kontinen (RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia), RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Ibukota Negara, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Selain itu, Pemerintah juga mengajukan tiga usulan RUU baru dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law sektor keuangan).

Yasonna menyebut masing-masing RUU baru yang diusulkan pemerintah tersebut punya arti yang sangat penting ke depannya.

“RUU tentang Hukum Acara Perdata yang pernah diajukan dalam Prolegnas Tahun 2019 menjadi sangat penting dalam memberi kepastian hukum dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelesaian persengketaan perkara perdata. Apalagi dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya peradilan yang dapat mengatasi penyelesaian persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien,” ujar Yasonna.

“Sementara RUU tentang Wabah bertujuan mengganti UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum masyarakat. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi seperti munculnya pandemi Covid-19. Ke depan, RUU ini akan mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan deteksi dini sebuah wabah sebagai upaya meminimalisir penularan, menurunkan jumlah kasus, jumlah kematian, risiko kecacatan, dan perluasan wilayah, serta dampak malapetaka yang ditimbulkan,” ucap Menteri berusia 67 tahun ini.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas tersebut, Yasonna juga menyampaikan tiga usulan perubahan RUU dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024. Ketiga RUU tersebut ialah RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Jaminan Benda Bergerak, serta RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

“Saya berharap DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah bersama-sama memperkuat komitmen serta kerjasama dalam mewujudkan penyusunan prolegnas yang realistis, simpel, dan responsif sebagai instrumen perencanaan dalam pembentukan UU,” ujar Yasonna.

“Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI atas terselenggaranya Rapat Kerja hari ini, semoga menghasilkan kebijakan dan daftar usulan RUU dalam perubahan prolegnas prioritas tahun 2021 dan prolegnas jangka menengah 2020-2024,” ucap menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah tersebut.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan terkait dikeluarkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan dari daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021, Yasonna menyebut

“Kedua RUU ini bersifat carry over sehingga bisa setiap saat dilanjutkan. Untuk sementara ini, Pemerintah dan Komisi III sepakat untuk terus menjelaskan kepada masyarakat. RUU ini tinggal sedikit lagi, tinggal memberikan sosialisasi kepada publik agar tidak mempersepsikan berbeda,” tuturnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Yasonna juga menyampaikan evaluasi terhadap 15 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebanyak 2 RUU telah ditetapkan menjadi UU, yakni RUU tentang Bea Materai yang telah diundangkan menjadi UU Nmor 10 Tahun 2020 dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law) yang telah diundangkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020.

Selain itu, ada 4 RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR (RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang UU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian), satu RUU telah disampaikan ke DPR (RUU tentang Landas Kontinen), 3 RUU dalam proses penerbitan Surat Presiden (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, dan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika), serta 5 RUU lainnya dalam proses penyempurnaan substansi sebelum disampaikan ke DPR (RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU tentang Ibukota Negara, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Sebagaimana disampaikan Supratman Andi Agtas, agenda pembahasan akan dilanjutkan dengan rapat panja pada esok hari sebelum dilakukan rapat kerja terakhir dalam rangka penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Integrasi Perpajakan Pegadaian, Data Nasabah Tetap Aman

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Data nasabah tetap aman pasca integrasi data perpajakan yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pegadaian untuk tahap II yang dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu, 18/11/2020.

“Data keuangan  dan transaksi perpajakan nasabah tetap terjaga dengan aman,” tandas Humas Pegadaian Basuki Tri Andayani yang disampaikan secara tertulis Jumat (20/11/2020) menanggapi pemberitaan media (Detik.com, Kompas.com, CNN Indonesia) yang menulis “Kini, DJP Bisa Intip Data Keuangan dan Perpajakan Nasabah Pegadaian”.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan bahwa integrasi perpajakan ini menyangkut data perpajakan perusahaan/vendor yang melaksanakan proyek/pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pegadaian.

Pajak yang timbul dari penghasilan atas pelaksanakan pekerjaan tersebut, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan  Nilai (PPN) maupun pajak lainnya langsung dipotong oleh Pegadaian selaku Wajib Pungut/Wajib Potong Pungut.

“Integrasi yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot serta transaksi keuangan yang merupakan objek pajak. E-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik, sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital.

Dengan implementasi ini maka pihak Pegadaian, perusahaan/vendor, dan DJP dapat mengakses data pajak terkait pekerjaan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini akan menjamin akurasi data  secara sistem sekaligus mempermudah dalam proses validasi”.

Sedangkan dalam penandatangan nota kesepahaman tahap II mencakup aktivitas verifikasi/pemetaan Chart of Account (COA) yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta akun/mata anggaran yang berlaku di Pegadaian.

Dengan penandatanganan MOU ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian antara ketentuan perpajakan, dengan praktek yang telah dilaksanakan di Pegadaian.

Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan data perpajakan atau transaksi keuangan nasabah yang memanfaatkan produk atau layanan Pegadaian.

Karena itu Basuki menghimbau agar nasabah tidak perlu khawatir bertransaksi dengan Pegadaian.

Pegadaian selalu berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan yang aman, cepat, dan murah serta terus mengimplementasikan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam berbisnis, pungkas Basuki.

PLN Perpanjang Program Diskon Tambah Daya Listrik “Super Merdeka”

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – PLN memperpanjang program Diskon Tambah Daya ‘Super Merdeka hingga 30 November 2020. Diperpanjangnya program ‘Super Merdeka’ karena antusiasme para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Tercatat, hingga 20 November, lebih dari 50 ribu UMKM dan IKM telah mendaftar untuk memanfaatkan program ini.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan bahwa meskipun telah diperpanjang dua kali, program ini terus mendapatkan sambutan baik dari pelanggan.

“Antusiasme pelanggan sangat besar, lebih dari 50 ribu pelanggan telah mendaftar, dan jumlah ini bisa makin bertambah setiap harinya. artinya pelanggan menyambut positif dan bisa merasakan langsung manfaat dari penambahan daya ini,” ucap Bob.

Melalui program Super Merdeka ini, PLN memberikan keringanan bagi pelanggan golongan tarif Bisnis dan Industri tegangan rendah mulai dari daya 450 Volt Ampere (VA) sampai dengan daya 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai dengan daya 16.500 VA.

“Dengan keringanan biaya tambah daya yang super ekonomis ini kami berharap dapat membantu meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM ditengah pandemi,” tambah Bob.

Galung, pemilik Etnic Coffee Lombok, salah satu pelaku UMKM yang memanfaatkan program Super Merdeka dengan menambah daya listrik dari 3.300 VA ke 5.500 VA, menilai hadirnya program tersebut sangat membantu dirinya untuk meningkatkan produksi usahanya.

“Adanya diskon tentu sangat meringankan kami pelaku UMKM, apalagi di tengah pandemi seperti ini,” tutur Galung.

Dirinya menambahkan dengan melakukan tambah daya, kini seluruh mesin produksi kopinya dapat digunakan secara bersamaan, sehingga waktu produksi lebih cepat.

Sebelumnya, penggunaan mesin pengolah kopi tidak bisa maksimal, karena harus bergantian.

Di tengah pandemi Covid-19, UMKM/IKM adalah tulang punggung kegiatan ekonomi. Program Super Merdeka merupakan wujud kepekaan kepada pelanggan UMKM/IKM yang membutuhkan listrik untuk kegiatan bisnisnya.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo Super Merdeka untuk UMKM/IKM dapat menghubungi PLN melalui Contact Center PLN 123, yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, e-mail pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, Instagram @pln123_official, website www.pln.co.id, aplikasi PLN MOBILE, serta melalui Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN terdekat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Minta Pembangunan Rumah MBR Dipercepat

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendesak agar Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus dipercepat. Permintaan ini disampaikan oleh Ma’ruf Amin, karena menurutnya, backlog perumahan yang disebabkan oleh kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi.

“Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan MBR ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” kata Wapres Ma’ruf saat membuka Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara secara daring dari Jakarta, Sabtu.

Backlog menjadi salah satu indikator yang digunakan Pemerintah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia, seperti tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN). Untuk memenuhi kebutuhan rumah, Pemerintah membuat program Satu Juta Rumah yang sebagian besar di antaranya ditujukan untuk MBR.

“Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2015, program Satu Juta Rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” kata Wapres.

Meskipun jumlah rumah tersebut bertambah, angka tersebut masih belum dapat menghilangkan backlog perumahan di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, Pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahaan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Selain keempat skema tersebut, terdapat juga alokasi belanja K/L di Kementerian PUPR untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sehingga harga rumah yang dibayar oleh MBR tidak meningkat untuk membiayai fasum dan fasos,” katanya.

Dari berbagai skema bantuan pembiayaan tersebut, Wapres mengatakan hanya FLPP yang telah menunjukkan realisasi baik yakni di atas 80 persen atau Rp8,9 triliun dari total anggaran Rp11 triliun.

Sementara skema pembiayaan yang capaiannya masih rendah ialah SSB (realisasi Rp788 miliar dari Rp4,9 triliun), SBUM (realisasi Rp90 miliar dari Rp1,6 triliun untuk 4 juta penerima), serta BP2BT (realisasi Rp380 miliar dari Rp8,3 triliun).

Untuk tahun 2021, Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk perumahan sebesar Rp30 triliun dengan rincian bantuan pembiayaan untuk SBB sebesar Rp5,9 triliun, SBUM sebesar Rp630 miliar, pembiayaan dari K/L sebanyak Rp6,7 triliun, serta FLPP sebesar Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

“Pemerintah akan terus memberikan dukungan sebagai ikhtiar dalam upaya untuk mengurangi backlog perumahan di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat,” katanya

Dukung Mandalika, Angkasa Pura Perpanjang Landas Pacu Bandara Lombok Praya

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id– Untuk mendukung pengembangan pariwisata Mandalika dan penyelenggaraan Moto GP 2021, PT Angkasa Pura I (Persero) mulai melakukan perpanjangan dan pengerasan landas pacu (runway) Bandara Lombok Praya. Hal ini dilakukan menyusul proyek perluasan terminal Bandara Lombok yang sudah dimulai sejak awal 2020 ini.

Adapun perpanjangan runway yang dilakukan yaitu dari 2.750 meter menjadi 3.300 meter dan pengerasan runway meningkatkan nilai PCN dari 56 menjadi 64.

Dengan spesifikasi panjang runway dan tingkat PCN itu, maka runway Bandara Lombok Praya dapat mendukung operasional pesawat berbadan lebar (wide body) sekelas B777 dan pesawat kargo peserta MotoGP.

“Angkasa Pura I sangat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP 2021 dan pengembangan pariwisata Lombok secara umum melalui pengembangan kapasitas Bandara Lombok menjadi pintu gerbang bagi turis internasional, nantinya ketika penerbangan internasional sudah dibuka, dan turis domestik,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.

Proyek perpanjangan runway ini, lanjut Faik Fahmi, ditargetkan dapat selesai pada Mei 2021 setelah perluasan terminal penumpang ditargetkan dapat beroperasi pada Februari 2021.

Nantinya total luas terminal penumpang menjadi 43.501 meter persegi dengan kapasitas sekitar 7 juta penumpang per tahun, bertambah 19.378 meter persegi dari luas eksisting yang hanya 24.123 meter persegi dengan kapasitas yang hanya dapat menampung 3,5 juta penumpang per tahun.

Hingga tengah November 2020, progress perluasan terminal penumpang Bandara Lombok Praya telah mencapai 62 persen.

Selain perpanjangan dan pengerasan runway yang baru mulai dilakukan, pada triwulan 4 tahun 2020 ini juga dilakukan pembuatan rapid exit taxiway (RET), parallel taxiway timur dengan luas 865 meter x 23 meter, dan perluasan apron menjadi 136.300 meter persegi dari luas eksisting yang hanya 108.100 meter persegi.

Dengan apron seluas 136.300 meter persegi, maka apron dapat menampung 16 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat wide body.

Selain itu, juga dilakukan pengembangan fasilitas kargo dan pembangunan waving gallery, serta perluasan parkir penumpang. Adapun fasilitas kargo yang dikembangkan yaitu pembuatan jalan akses kargo sepanjang 1.500 meter dan perluasan pelataran kargo menjadi 6.000 meter persegi dari 3.566 meter persegi.

Pembuatan RET, parallel taxiway timur, perluasan apron, pemgembangan fasilitas kargo, pembangunan waving gallerry, dan perluasan parkir penumpang ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2021.

Apresiasi Semangat Pelaku UMKM Hadapi Pandemi Melalui Anugerah BBI 2020

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama 13 Kementerian/Lembaga akan menggelar “Anugerah Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2020″, merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia arahan Presiden.

Acara ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atas semangat dalam inovasi dan berkarya dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Acara ini akan diselenggarakan pada 6 Desember 2020 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, dalam jumpa pers dan peluncuran pemilihan karya terbaik Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020, di Jakarta, Jumat (20/11/2020), mengatakan pandemi memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap seluruh sektor karena adanya keterbatasan ruang gerak.

Akan tetapi, keterbatasan ini justru dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya baru yang berkualitas dan membanggakan.

“Upaya para pelaku ekonomi kreatif yang gigih dalam berkarya dan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perekonomian nasional ini harus mendapatkan apresiasi. Salah satu bentuk apresiasi ini adalah diselenggarakannya acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020,” kata Wishnutama.

“Anugerah BBI 2020” mengacu pada Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang lahir sesuai dengan arahan Presiden agar seluruh masyarakat Indonesia bangga dan cinta terhadap produk dan karya lokal Indonesia yang dihasilkan oleh UMKM.

Gerakan BBI merupakan sinergi aktif dari 14 Kementerian/Lembaga di bawah koordinator Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Anugerah BBI 2020 diselenggarakan dengan tema “Penguatan Ekosistem Digital dan Produk Kebanggaan Indonesia yang Menginspirasi”.

Anugerah BBI 2020 akan memberikan penghargaan bagi pelaku UMKM dalam 11 kategori, yaitu fesyen, kriya, kuliner, film, animasi, musik, aplikasi, game, manufaktur, kecantikan dan kebugaran, serta event.

“Apresiasi yang akan diterima oleh para pemenang berupa piala untuk pemenang di tiap kategori, hadiah uang tunai, dan bantuan fasilitasi yang ditentukan untuk masing-masing program,” kata Wishnutama.

Wishnutama berharap melalui anugerah ini bisa menjadi motivasi bagi para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Selain itu, diharapkan kedepannya seluruh masyarakat Indonesia semakin bangga dengan produk dan karya bangsa sendiri.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, berharap “Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020” dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia pada saat menggunakan produk dan karya lokal.

Sehingga, hal ini diyakini akan mampu menggeser dominasi produk impor dan juga mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Mari kita bekerja sama mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui belanja produk buatan industri Indonesia. Selain itu, kami berharap ajang Anugerah Bangga Buatan Indonesia ini bisa menjadi penyemangat karena pelaku UMKM mampu menciptakan produk dan karya lokal yang membanggakan,” kata Gati.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam menjelaskan terkait proses seleksi dari nominasi, kurasi, dan penjurian acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020, yang telah terlaksana di bulan Oktober dan November ini.

“Dari sekian ratus ribu UMKM yang dipantau oleh 14 kementerian dan lembaga serta 10 asosiasi, akhirnya terpilih 15 peserta terbaik pada 11 kategori penganugerahan terpilih dengan kriteria penilaian. Yaitu nilai kearifan lokal, nilai inovasi, pemanfaatan teknologi digital, hak kekayaan intelektual (HKI), dan karya-karya yang go global,” jelas Neil.

Kemudian, bekerja sama dengan idEA (Indonesian E-Commerce Association), proses penjurian untuk pemilihan finalis tiga besar per-kategori dilakukan oleh Tim Juri dari para akademisi, media, dan pakar di bidangnya.

“Selanjutnya 33 nominasi dari 11 kategori yang lolos tahap penjurian nantinya akan disampaikan kepada publik untuk dipilih secara daring. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia menjadi kunci dalam proses online voting untuk menentukkan juara satu, dua, dan tiga,” kata Neil.

Terkait dengan online voting, Ketua Umum idEA (Indonesian E-Commerce Association), Bima Laga menjelaskan ada tiga mekanisme. Yaitu pertama melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, dengan membuat hashtag #ABBI_Nama UMKM pilihannya.

Mekanisme yang kedua melalui QR Code atau link bitly dan terakhir melalui website https://anugerah.banggabuatanindonesia.id/. Online voting berlangsung pada 20 November hingga 5 Desember 2020. Hasil online voting akan diumumkan pada saat acara puncak Anugerah BBI 2020.

“Kami berharap dengan adanya tiga mekanisme untuk pemilihan ini, para peserta yang terpilih bisa memanfaatkannya untuk melakukan strategi promosi serta menyebarluaskan produk atau karya yang mereka hasilkan,” kata Bima.

Sumbar Juara Umum MTQ, Menag: Selamat, Jadikan MTQ Momentum Pendidikan Qurani

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kontingen Sumbar (Sumatera Barat) didaulat sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXVIII yang berlansung di Padang. Menag Fachrul Razi mengucapkan selamat atas capaian prestasi ini.

Menag berharap hal tersebut bisa menjadi momentum penguatan pendidikan karakter Qurani. Menurut Menag, MTQ tidak cukup hanya sebagai syiar Islam dan kesemarakan semata. “Al-Qur’an harus difungsikan sebagai penuntun kehidupan umat, baik secara pribadi maupun masyarakat, sehingga terwujud kualitas kehidupan beragama yang semakin baik,” kata Menag di Jakarta, Minggu (22/11).

“MTQ harus menjadi pendorong semangat untuk membentuk generasi yang berkarakter Qurani. Nilai MTQ bukan pada piala dan juara, tapi pada muatan dakwah yang dipancarkannya,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan pembukaan MTQ juga menggarisbawahi pentingnya membumikan Al-Qur’an. Menurut Presiden, syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa harus diperkuat, salah satunya melalui pendidikan Al-Quran.

Sebab, lanjut Presiden, Al-Qur’an yang merupakan sumber rujukan umat Islam,  berisi nilai-nilai luhur yang universal yang sejalan dengan fitrah manusia yang hanif. “Al-Qur’an mengajak semua manusia untuk kerja sama dalam takwa dan kebaikan,” ujar  Presiden.

Kepribadian dan kemuliaan ahklak Nabi Muhammad bersumber dari Al-Qur’an. Nabi dikenal sebagai sosok yang menebarkan kasih sayang, serta menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang menyakiti sesama. “Kita semua sebagai umatnya, harus meneladani kemuliaan ahklak Nabi tersebut,” lanjutnya.

“Saya yakin, dengan pemahaman keislaman yang semakin baik, tidak hanya akan memperkuat jati diri seorang muslim dan muslimat, tapi juga akan memperkokoh ukhuwah seperti diajarkan Rasulullah baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah maupun ukhuwah insaniyah, semangat persaudaraan dan kepeduliaan terhadap sesama sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Saw,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat menutup MTQ Nasional 2020. Menurutnya, nilai-nilai dalam Al-Qur’an sangat aplikatif untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad berbunyi iqra’ yang berasal dari kata qara’a. Kata qara’a bukan hanya bermakna membaca secara tekstual, tetapi juga membaca secara konteks, substansi, dan berpikir mendalam untuk melakukan inovasi.

“Pengamalan Al-Qur’an  yang disyiarkan melalui gelaran MTQ Nasional diharapkan mampu menjadi penyebab lahirnya generasi unggul, profesional, dan Qur’ani untuk Indonesia maju,” tandasnya.

MTQ Nasional XXIX pada 2022 rencananya akan berlangsung di Kalimantan Selatan. Berikut ini 10 besar juara MTQ Nasional ke-28 di Padang, Sumbar:

  1. Sumatera Barat
  2. DKI Jakarta
  3. Jawa Timur dan Jawa Barat
  4. Kepulauan Riau
  5. Sumatera Utara
  6. Banten
  7. Riau
  8. Nusa Tenggara Barat
  9. Kalimantan Barat
  10. Jawa Tengah

858 Peserta Ikut Lomba Video, Foto, dan Cover Mars Hari Guru Nasional

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2020, Kemenag menggelar Kompetisi Foto dan Video Guru Madrasah, serta Cover Mars HGN. Dibuka sejak 26 Oktober hingga 20 November, lebih 800 peserta ikut ambil bagian dalam kompetisi ini.

“Lomba ini berlaku untuk umum. Proses registrasi dilakukan secara online melalui tautan yang sudah disiapkan panitia dan telah diumumkan di medsos GTK Madrasah. Upload hasil karya dilakukan pada periode 26 Oktober sampai 20 November 2020,” terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain di Jakarta, Minggu (22/11).

“Tercatat sebanyak 858 peserta ikut ambil bagian dalam kompetisi ini,” lanjutnya.

Menurut Zain, Hari Guru Nasional 2020 mengangkat tema “Bakti Guru Lindungi Negeri”. Sebanyak 238 peserta ikut ambil bagian dalam lomba video guru madrasah. Sementara untuk Cover Mars HGN diikuti 147 peserta. “Terbanyak adalah lomba foto guru madrasah, jumlahnya mencapai 473 peserta,” ujar Zain.

“Tingginya minat mengikuti lomba foto dan video guru madrasah menunjukkan pentingnya memberi perhatian pada kecerdasan visual atau visual intellegence). Satu gambar bisa mewakili seribu kaya, demikian kata orang bijak,” lanjutnya.

Zain menambahkan bahwa saat ini sudah memasuki tahap penilaian. Tahap ini berlangsung dari 21-23 November 2020 di Jakarta. Direktorat GTK Madrasah melibatkan para pakar dan praktisi pada bidangnya sebagai dewan juri, antara lain:

Dewan Juri Foto Guru Madrasah1. Iwhan Sudharwanto (Art Director dan Visual Konsultan Media dari PWI Pusat & Dewan Pers)2. Zamroni Ahmad (Fotografer Forbes Magz)3. Abdul Malik MSN (Dosen – Jurnalis)

Dewan Juri Video Guru Madrasah1. Thobib Al Azhar (Penulis Script)2. Dodo Murtadlo (Desain Grafer)3. Faizah (Dosen UIN Jakarta)

Dewan Juri Cover Mars HGN1. Hamzah Sahal (Praktisi Film Pendek)2. Siti Sakdiyah (GTK Madrasah)3. M. Sidik (GTK Madrasah)

“Pemenang lomba akan diumumkan melalui media sosial GTK  Madrasah dan website Kementerian Agama pada 25 November 2020,” tandasnya.

Kemenag Visitasi Pengembangan Potensi Ekonomi, Pesantren Al-Mumtaz Ajari Santri Berbisnis

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar rangkaian visitasi pengembangan potensi ekonomi. Selain untuk mengidentifikasi potensi pengembangan ekonomi pesantren, visitasi dilakukan untuk menyerap persoalan sekaligus mengupayakan solusi yang bisa dilakukan.

Salah satu objek visitasi adalah Pesantren Al-Mumtaz, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur bersama CEO Platform iPesantren Gunawan yang merupakan mitra dari Kementerian Koordinator Perekonomian di bawah Asisten Deputi Keuangan Inklusi dan Ekonomi Syariah.

Kepada Waryono dan Gunawan, Pengasuh Pesantren Al Mumtaz Mohamad Khoeron memaparkan bahwa pesantrennya terus berupaya mengembangkan semangat pemberdayaan ekonomi para santri.  Sejak awal pendiriannya, santri pesantren ini tidak hanya diajari ilmu keagamaan, tapi juga keterampilan berwirausaha.

Sebab, menurutnya, indikator kemajuan bangsa dilihat dari berapa banyak wirasusahannya.  “Santri tidak hanya mengaji tetapi juga berwirausaha, bangsa ini dikatakan maju jika banyak pengusahanya,” kata Kyai Khoeron di Gunung Kidul, Sabtu (21/11).

Dalam proses pembelajarannya, kata Kyai Khoeron,  semua santri yang mondok akan terlebih dahulu diajari mencangkul. Sebab, ketika santri sudah mau mencangkul, berarti akan mau melakukan kerja apapun, termasuk berwirausaha.

“Istilahnya MKDU (Mata Kuliah Dasar dan Umum) bisnis untuk santri di sini adalah mencangkul,” tutur Kyai Khoeron.

Pesantren Al-Mumtaz saat ini mengembangkan sejumlah usaha produk unggulan, antara lain: air mineral dalam kemasan, deterjen cuci pakaian, sabun cuci piring, shampo, bakpia, dan roti. Kyai Khoeron mengaku bahwa semua produk usaha pesantren  memiliki keunggulan kompetitif dibanding produk di pasaran.

Namun, masih ada sejumlah kekurangan, khususnya untuk produk  air mineral dalam kemasan. Sebab, produk ini  belum memiliki izin BPPOM dan berstandar nasional. Hal tersebut dikarenakan kecilnya permodalan dan kurangnya akses birokrasi.

“Produk air mineral dalam kemasan kami masih belum berstandar nasional dan juga belum memiliki izin dari BPPOM,” jelas Kyai Khoeron.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur mengapresiasi pengembangan ekonomi Pesantren Al-Mumtaz.  Menurutnya, hal ini sesuai amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memiliki tiga fungsi secara kelembagaan yaitu: fungsi Pendidikan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi dakwah.

“ini bagus, semangat pesantren ini sangat sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 18 tahun 2019, khususnya fungsi pemberdayaan,” kata Waryono.

Mengenai izin BPPOM dan standar nasional, Waryono mengaku akan segera berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. Dia akan mengupayakan adanya bantuan permodalan dengan harapan produk pesantren terus mampu bersaing di pasaran, tidak hanya regional Yogyakarta tetapi nasional, atau bahkan bisa diekspor.

Puluhan Mobil Antik Berjejer di Halaman Balaikota Yogyakarta

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pagi ini, Minggu (22/11/2020) puluhan mobil kuno nan antik berjejer rapi di halaman air mancur Balaikota Yogyakarta, puluhan mobil tersebut adalah koleksi dari para anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI).

PPMKI merupakan Komunitas pencinta mobil kuno yang terbentuk pada tanggal 13 November 1979. Kedatangan puluhan mobil antik tersebut ke Balaikota Yogyakarta untuk mengikuti pameran arsip transportasi bersejarah 2020 yang di gelar di komplek Grhatama Pustaka mulai tanggal 20-28 November 2020.

Pada kesempatan tersebut PPMKI ini juga memamerkan beberapa koleksi mobil anggotanya, salah satunya ada koleksi mobil yang dahulu pernah dipakai oleh presiden pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno, serta mobil Sri Sultan HB IX ketika menjadi wakil presiden.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti juga sempat meninjau dan mencoba mobil-mobil antik tersebut.

Menurutnya seni dan hobi merupakan bahasa universal yang mampu menghilangkan perbedaan dan memperkuat kerukunan.

Melalui keberadaan mobil klasik, lanjutnya, kita dapat belajar sejarah serta memberikan pengetahuan bagi generasi muda sekarang bekal kehidupan di masa depan.

“Kemajuan sebuah bangsa dan negara tidak terlepas dari penghargaan sejarah, oleh karenanya hargailah sejarah, rawatlah sebaik-baiknya, karena ini menjadi kekayaan tak ternilai,” ujarnya.

Iapun sangat mengapresiasi acara pameran arsip transportasi bersejarah 2020. Walikota berharap pameran tersebut dapat menjadi media untuk meningkatkan apresiasi terhadap kendaraan klasik, memberikan ruang ekspresi dan wahana bertukar informasi serta pengenalan nilai-nilai sejarah pengalaman bagi masyarakat.

Selain sekaligus menjadi ajang hiburan dan sumber informasi berkaitan dengan kendaraan bersejarah bagi masyarakat luas.

“Marilah kita jadikan pameran arsip alat transportasi ini even yang bermakna dan menarik karena unsur kreatif, eksploratif dan inovatif yang membangun karakter dan kepribadian peserta dan pengunjungnya,” kata Walikota.

1...4,6644,6654,666...4,867Halaman 4,665 dari 4,867