Beranda blog Halaman 4664

Dukungan Suharso Monoarfa Kepada Pasangan Mahyeldi-Audy Di Pilgub Sumbar

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat paling unggul dalam survey publik Mahyeldi-Audy selain memiliki visi misi dan program tepat sasaran juga memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan turun gunungnya Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) SUMBAR untuk dalam rangka pemenangkan pasangan tersebut pada Minggu 22 Nopember 2020.

Sebagaimana diketahui, faktor kedekatan pimpinan daerah yang terpilih kelak, dengan pemerintah pusat akan menjadi unsur penting jalannya pembangunan dan singkronisasi program agar bisa selaras, cepat dan tidak menimbulkan friksi pusat-daerah.

Kementrian Bappenas yang dipimpin oleh Suharso Monoarfa memiliki peran sangat strategis dalam perancanaan pembangunan negara.

Mulai dari mengkaji dan merumuskan kebijakan perancanaan pembangunan, memberi masukan ke  DPR RI tentang kebijakan ekonomi makro dan fiskal.

Dan tak kalah pentinganya Kementrian Bappenas memunyai tugas dalam meformulasikan berbagai rencana jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Turunnya Suharso Monoarfa ke SUMBAR sebuah bukti keseriusan memenangkan Mahyeldi-Audy. Apalagi saat ini ia juga menduduki Plt Ketua Umum PPP. Pasti sudah melekat tugas dan tanggung jawabnya agar Mahyeldi Audy menang pada kontestasi Pilgub Sumbar.

Jika tugas itu tertunaikan dengan baik, program-program Mahyeldi Audy yang berkaitan dengan pembangunaan daerah, baik itu insfrastruktur maupun pembangunan ekonomi akan mudah untuk direalisasikan di Sumbar.

Ya, mulai dari perjuangan memenangkan Mahyeldi Audy sudah terjalin komunikasi yang baik dengan Suharso Monoarfa Menteri Bappenas, apalagi Mahyeldi Audy menjadi Gubenur dan Wakil Gubernur Sumbar, tinggal melanjutkan perjuangan merealisasikan program kerja.

Secara keseluruhan dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah Sumbar dengan pemerintah pusat khusunya Kementrian Bappenas akan berdampak kepada sinergisitas pelaksanaan progam-program pembangunan yang dihadirkan untuk masyarakat

Menkumham Buka Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Dan Action Plan Target

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021. Melalui kegiatan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menekankan rakor yang dilakukan saat ini harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh publik.

“Bagaimana kebijakan presiden, kebijakan menkumham, serta kebijakan unit kerja eselon I, dapat inline dan terimplementasi sampai dengan ke satuan kerja yang output, outcome, dan impact-nya dapat dirasakan publik atau masyarakat,” ujar menkumham usai membuka secara resmi Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kemenkumham.

Yasonna menyatakan, semua itu harus dipersiapkan dengan matang, yaitu dengan perencanaan yang SMART (spesific, measurable, achieveable, reliable, dan time bond), sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pengendaliannya. “Semua itu telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024,” kata Yasonna, Senin (23/11/2020) siang.

Tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh cobaan dan ujian bagi bangsa Indonesia, demikian juga halnya bagi Kemenkumham. Pandemi Covid-19 ini berdampak pada perubahan pola kerja serta perubahan cara dan gaya hidup. “Tetapi sepanjang tahun 2020, kinerja Kemenkumham saya katakan masih berada dalam rentang hijau, artinya tetap dalam kondisi aman dan terkendali,” kata Yasonna.

“Bahkan kita mampu membuktikan kepada publik dan para pemangku kepentingan, bahwa kita mampu menyelesaikan kerja secara tuntas dan berkualitas, meskipun dihadapkan pada kondisi yang serba terbatas,” kata menkumham. “Buatlah target secara tepat sasaran, terutama yang menyangkut penyelesaian persoalan-persoalan yang selalu berulang setiap tahun,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan Rakor Kemenkumham kali ini bertujuan yang salah satunya untuk mengukur capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah dan menyusun strategi dalam mencapai target wilayah 2021. “Selain itu juga bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan target kinerja di wilayah dan meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah melalui action plan target kinerja tahun 2021,” jelas Bambang.

Kegiatan ini juga dilangsungkan untuk melakukan review dari target kinerja tahun 2020, serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan baik. “Tak hanya itu, melalui kegiatan ini juga dilakukan perumusan strategi dan penguatan kinerja kantor wilayah (kanwil), dan penyusunan action plan target kinerja kanwil 2021,” ujarnya.

Kegiatan rakor ini dilaksanakan pada Senin hingga Rabu, 23 s.d. 25 November 2020 mendatang, dan memiliki tema ”Kinerja Kumham Lebih PASTI”. Menghadirkan total peserta sebanyak 251 orang, peserta pusat yang hadir secara langsung berjumlah 86 orang, dan peserta dari wilayah yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring berjumlah 165 orang.

Hadir pula dalam kegiatan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana; serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto.

Partisipasi Masyarakat Guna Percepat Pengembangan Smart City

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mengembangkan smart city di Kota Yogyakarta, hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat evaluasi tahap I menuju 100 smart city oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (23/11/2020).

“Pelibatan masyarakat dalam menyiapkan dan mengembangkan smart city sangat dibutuhkan, tanpa itu prosesnya tentu tidak akan maksimal,” ucapnya.

Dikatakan salah satu tujuan smart city Kota Yogyakarta adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pembenahan sistem dan prosedur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan serta memanfaatkan dukungan teknologi dan informasi yang terintegrasi.

Pihaknya menegaskan bahwa Kota Yogyakarta sebagai smart city tidak hanya slogan saja, hal itu terus dibuktikan dengan mengembangkan dan mengevaluasi sehingga memberikan inovasi yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.

“Dengan begitu tugas kami tidak hanya membuat aplikasi sebanyak-banyaknya, namun aplikasi tersebut harus mampu memudahkan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,” tandasnya.

Sejak Launching 7 Juni 2018,  telah digunakan oleh 65.375 lebih pengguna dan akan terus bertambah. Dengan perubahan inovasi berupa digitalisasi layanan kepegawaian, digitalisasi layanan publik, akselerasi pelayanan publik, integrasi pelayanan dengan konsep single id, single window dan single sign-on.

“Total ada enam dimensi smart city Kota Yogyakarta yang akan terus dikembangkan, yakni dari smart governance, smart branding, smart economy, smart environment, smart society, dan smart living,” urainya.

Di tengah pandemi Covid-19, sambungnya Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong inovasi, pada dimensi smart branding misalnya, melalui Gowes Kampung wisata dan pada 25 September 2020 telah dilaunching 5 jalur wisata sepeda beserta titik destinasinya sudah ada di aplikasi Jogja Smart Service.

Di sisi lain juga diluncurkan inovasi quick wins respons pandemi covid-19 kunjungan (kunjungan.jogjakota.go.id). Merupakan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pencatatan pengunjung yang memasuki ruang publik kawasan wisata hingga hotel.

Pemko Medan dan DPRD Tanda Tangani Ranperda Tentang APBD Kota Medan TA 2021

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemko Medan dan DPRD Kota Medan sepakati Ranperda tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021. Kesepakatan bersama ini diambil setelah DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda yang telah diajukan tersebut dengan ditandai penandatanganan bersama oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T dengan pimpinan DPRD Kota Medan, Hasyim, SE di gedung DPRD Kota Medan, Senin (23/11).

Rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dihadiri Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, MM dan unsur Forkopimda Kota Medan ini juga diikuti oleh anggota DPRD Kota Medan baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual.

Usai disepakati bersama, Pjs Wali Kota Medan mengatakan Pemko Medan melalui TAPD dan OPD relevan, bersama-sama dengan Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kota Medan telah membahas ranperda tentang APBD TA 2021 secara komprehensif, konstruktif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pokok pengelolaan anggaran daerah yang ditetapkan.

Selanjutnya, dikatakan Pjs Wali Kota Medan melalui proses dan pendapat fraksi yang telah disampaikan, telah disetujui Ranperda tentang APBD TA 2021 baik dari sisi pendapatan daerah, belanja, maupun pembiayaan daerah secara realistis, logis, dan rasional.

Dari sisi pendapatan, telah disetujui pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp.5.Triliun 153 milyar lebih, dan dari sisi belanja daerah telah disetujui sebesar Rp. 5 Triliun 303 Milyar lebih. Selanjutnya dari sisi pembiayaan telah disetujui defisit sebesar Rp.150 Milyar lebih.

Karena itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota dewan karena proses pembahasan dan persetujuan terhadap ranperda ini berjalan dengan baik dan efektif sehingga hari ini dapat disetujui bersama menjadi peraturan daerah.kata Pjs Wali Kota Medan.

Lebih lanjut lagi Pjs Wali Kota Medan menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi dimana akibat dari adanya wabah pandemi covid-19. Kondisi ini tentunya menyebabkan pertumbuhan ekonomi kota mengalami penurunan yang signifikan sehingga diharapkan APBD Kota Medan TA 2021 dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi kota serta dapat mendorong laju percepatan pembangunan kota, sekaligus menjadi salah satu instrumen daerah dalam menghadapi tekanan perekonomian global saat ini.

Pjs Wali Kota Medan Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Medan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T menghadiri dan mengikuti sidang Paripurna Istimewa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Medan periode 2019 – 2024 di Gedung DPRD, Senin (23/11). Diharapkan Anggota DPRD Medan yang dilantik ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sungguh- sungguh serta mampu bekerja melayani rakyat dengan maksimal.

Sidang Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim, SE ini melantik Haris Kelana Damanik menjadi anggota DPRD Medan sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Medan sisa periode 2019 -2024 setelah Aulia Rachman mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Anggota DPRD Medan.

Rapat paripurna istimewa yang juga dihadiri Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, MM, Para Wakil Ketua DPRD Medan dan Sejumlah Anggota DPRD serta Segenap unsur Forkopimda ini diawali dengan pembacaan surat keputusan Wali Kota Medan dan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatangan berita acara. Pelantikan PAW Anggota DPRD Medan juga ditandai dengan penyematan lencana DPRD Kota Medan oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Haris Kelana Damanik.

Dalam sambutannya, Pjs Wali Kota Medan mengucapkan Selamat atas dilantiknya Haris Kelana Damanik sebagai Anggota DPRD Medan PAW menggantikan Aulia Rachman.

Diharapkan setelah dilantiknya saudara Haris Kelana Damanik mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sungguh – sungguh serta mampu bekerja melayani rakyat dengan semaksimal mungkin

“Atas nama Pemko Medan saya mengucapkan Selamat kepada Saudara Haris Kelana Damanik dan berharap mampu bekerja secara optimal melayani rakyat selama periode ini. Artinya tetap memberikan kinerja yang maksimal untuk menyerap aspirasi dari masyarakat serta mendukung pembangunan Kota”, kata Arief.

Menurut Pjs Wali Kota Medan bahwa PAW bagi anggota DPRD merupakan proses politik yang dilakukan untuk memenuhi keanggotaan di DPRD. Oleh karenanya, segala tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.

“Sinergitas Eksekutif dan Legislatif sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kota, oleh karenanya sinergitas Pemko Medan dan DPRD Medan ini harus terus terjalin untuk kemajuan Kota Medan”, ujar Pjs Wali Kota Medan.

Pjs Wali Kota Medan Ikuti Pertemuan Kunker Spesifik Komisi II DPR RI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerinah.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T diwakili Asisten Administrasi Umum, Renward Parapat, menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumut, Senin (23/11).

Pertemuan berlangsung di pendopo rumah dinas gubernur dipimpin oleh Gubsu, Edy Rahmayadi. Hadir dalam pertemuan itu Kapolda, Irjen. Pol. Martuani Sormin, Sekdaprovsu, R. Sabrina, Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, para bupati, serta Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumut.

Dalam pertemuan itu, di hadapan Komisi II DPR RI yang diketuai Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Kapoldasu mengungkapkan sebanyak 12.350 orang personil polisi dikerahkan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di 23 kabupaten/kota di Sumut, termasuk di Medan.

Adapun jumlah personel 12.350 orang tersebut merupakan 2/3 dari total jumlah personil kepolisian yang ada di Sumut, yakni 20.669 orang. Dan jumlah itu, menurut Martuani, akan ditambah sesuai kondisi atau kebutuhan di lapangan. Pihaknya juga akan dibantu oleh pihak TNI dari jajaran Kodam I/BB.

“Kepolisian siap mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumut,” ujar Martuani.

LKBN ANTARA Luncurkan AKHLAK Sebagai Nilai Utama Budaya Perusahaan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – LKBN ANTARA meluncurkan nilai utama budaya perusahaan AKHLAK yang merupakan kependekan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Bagi BUMN Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ini menjadi ‘core values’ atau nilai-nilai utama dalam pembentukan karakter, standar budaya etika kerja, yang akan kita wujudkan dalam semangat bahwa BUMN untuk Indonesia,” kata Direktur Utama LKBN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat dalam sambutannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan peluncuran nilai utama perusahaan itu memberikan komitmen ANTARA sebagaimana Badan Usaha Milik Negara lainnya terhadap nilai-nilai standar dalam kehidupan kantor berita.

Dimas, sapaan akrabnya itu, mengatakan dengan peluncuran tersebut menjadi penanda LKBN ANTARA ikut berkomitmen penuh untuk menjalankan standar-standar nilai yang telah digariskan pada setiap BUMN.

Acara peluncuran nilai utama AKHLAK Perum LKBN ANTARA tersebut dihadiri peserta secara luring dan daring. Peserta adalah para karyawan ANTARA dari seluruh Indonesia.

AKHLAK Perum LKBN ANTARA merupakan tindak lanjut ANTARA dari pencanangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang menetapkan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai “core value” di lingkungan Kementerian BUMN.

Erick saat pencanangan nilai-nilai utama itu pada awal Juli 2020 mengatakan penetapan AKHLAK bukan sekadar janji ucapan, tetapi benar-benar diterapkan untuk mendorong BUMN semakin maju.

Ia menyampaikan salah satu poin dalam AKHLAK yakni loyal.

“Loyal ke bangsa karena kerja di BUMN, tidak pribadi dikedepankan, tentu hasil kerja seperti bonus, tantiem harus, tapi yang lain-lain jangan. Ada 53 kasus hukum di BUMN yang kita tidak mau terulang lagi, ini kenapa AKHLAK penting,” kata dia.

Pemkot Yogya Gelar Bimtek CHSE Untuk Edukasi UMKM Tentang AKB

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogya menggelar bimbingan teknis CHSE (Cleanliness, Health, Safety Environmental).

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan kegiatan bimtek CHSE merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha penunjang pariwisata di sekitar Taman Pintar dalam beradaptasi pada masa pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Saat ini Pandemi Covid-19 telah benar-benar mengubah hampir semua tatanan kehidupan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bidang serta pariwisata, untuk itu kami terus berusaha untuk membangkitkan geliat pariwisata di Kota Yogya, namun dengan tidak lupa menerapkan Protokol Kesehatan,” ungkapnya di The Alana Hotel, Senin (23/11/2020.)

Ia mengungkapkan jika Taman Pintar merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Yogyakarta, setiap akhir pekan dan musim liburan Taman Pintar selalu ramai di datangi oleh wisatawan.

“Untuk itu kami selalu berusaha memberikan edukasi untuk para pelaku usaha yang ada di sekitar taman pintar, seperti para penjual buku yang ada di sebelah timur Taman pintar,” jelasnya.

Apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi.

Pada kesempatan tersebut ia mengungkapkan sejak munculnya pandemi Covid-19, roda perekonomian masyarakat menjadi melambat dan sangat terdampak.

“Mari kita dukung bersama upaya Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan disiplin mulai dari diri kita sendiri dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru demi kesehatan dan keselamatan kita bersama,” jelasnya.

Wawali berpesan kepada para pelaku usaha untuk menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer,selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sebisa mungkin mengurangi kerumunan.

“Apabila ada yang melanggar terdapat regulasi sanksi bagi yang bersangkutan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta,” katanya.

Ekosistem Digital di Pasar Prawirotaman

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem digital di Pasar Prawirotaman Kota Yogyakarta, komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya, Yunianto Dwi Sutono mengatakan objek perjanjian ini adalah pelayanan publik dan perbankan digital di Pasar Prawirotaman. “Kerjasama ini berlaku selama 60 bulan setelah di tandatangani,” jelasnya di resto Mang Engking, Senin (23/11/2020).

Ia mengatakan berbagai fasilitas digital nantinya akan ada di Pasar Prawirotaman seperti layanan samsat digital, dan penyediaan gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BPD DIY.

“Selain itu di pasar ini akan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia,” jelasnya.

619 pedagang, akan dilengkapi dengan QRIS untuk kebutuhan transaksi digital sehingga konsumen tidak perlu berbelanja menggunakan uang tunai.

“Transaksi digital di pasar tersebut dapat dilakukan dengan memindai QR Code di tiap los dan pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai enis aplikasi pembayaran elektronik,” jelasnya.

Tak sampai disitu, lanjutnya pasar ini juga akan dilengkapi dengan Mobile Point of Sale (MPOS), MPOS adalah alat yang berfungsi sebagai solusi elektronik untuk penerimaan transaksi pembayaran yang bersifat nontagihan dari berbagai saluran/channel pembayaran.

“Salah satu sarana pembayaran MPOS ini dengan menggunakan kartu E-Money BPD DIY Jackcard,” katanya,” katanya.

Pasar ini juga akan menjadi pasar tradisional pertama di Kota Yogya yang dilengkapi dengan jaringan wifi sebagai dukungan untuk mempermudah transaksi digital di pasar tersebut.

“Kecepatan jaringan wifi yang disediakan juga cukup kuat, disesuaikan dengan kebutuhan pasar yaitu sebagai pasar tradisional dan untuk pengembangan ekonomi kreatif,” katanya.

Kecepatan jaringan wifi yang disiapkan mencapai 200 mbps, yang terbagi 75 persen untuk mendukung kegiatan di lantai empat pasar dan sisanya dibagi rata di lantai satu hingga tiga yang difungsikan sebagai pasar tradisional menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, lanjut dia, di Pasar Prawirotaman juga akan dilengkapi 30 titik CCTV untuk memantau aktivitas di pasar tersebut.

Menurut Yunianto transaksi digital juga dapat meminimalisir penularan Covid-19 di lingkungan pasar.

POS Indonesia Pasarkan Produk UMKM Melalui Bebakulan Expo

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – PT Pos Indonesia (Persero) Regional 6 Jawa Tengah (Jateng)-DIY sangat mendukung ‘Yogyakarta Bangkit 2020’ khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY dari pandemi Covid-19 dengan berbagai program.

Program-program tersebut diwujudkan dengan memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM baik secara offline maupun online melalui Bebakulan Expo.

Kepala Regional 6 Jateng-DIY Dwi Indarmani mengatakan pihaknya ingin memberikan nilai tambah dengan meluncurkan Bebakulan Expo yang merupakan terobosan baru sebagai model pertumbuhan ekonomi di era pandemi Covid-19.

Melalui LIVE Aplikasi Bebakulan berbasis Android dan LAUNCH Gerai Bebakulan Expo yang dapat dimanffatkan sebagai local marketplace yang mampu memediasi dan memfasilitasi pemasaran dan penjualan produk UMKM DIY dengan menciptakan adanya buyer potensial sehingga muncul distribusi yang diinisiasi PT Pos Indonesia (Persero) melalui aplikasi QPOSin Aja.

Saat ini, Aplikasi Bebakulan masih dalam tahap penyempurnaan.dan diharapkan selesai dalam 2-3 pekan ke depan dan dapat digunakan oleh para UMKM dan Masyarakat Jogja.

“Kami kan harus menjual aplikasi ‘on demand’ kepada customer yang harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dari sini, pihaknya menghubungkan dengan pasar digital. Bagi masyarakat Indonesia kalau ingin ke Yogya tidak bisa tetapi ingin belanja maka dari manapun tetap bisa dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero),” tutur Dwi usai peluncuran program Yogyakarta Bangkit 2020 yaitu Bebakulan Expo di Kantor Pos Yogyakarta Jalan Panembahan Senopati No.2 Yogyakarta, Jumat (20/11/2020).

Dwi menjelaskan meskipun tidak ada wisatawan datang karena masih pandemi Covid-19, namun produk UMKM DIY tetap bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Adanya produksi dan konsumsi,yang pasti ada distribusi inilah yang dimanfaatkan PT Pos Indonesia sehingga akan muncul nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi di DIY.

“Karena masih awal, baru setidaknya 12 UMKM di DIY yang ada dalam Bebakulan Expo tersebut karena akan menjadi marketplace nantinya. Masih ada sekitar 275 ribu UMKM di DIY yang bisa menjadi potensi karena kami ingin menciptakan marketplace asli Indonesia yaitu UMKM sehingga bukan sekedar hulu hingga hilir semata,” tandanya.

Permaisuri Raja Kraton Yogyakarta sekaligus istri Gubernur DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan dirinya tengah fokus membantu UMKM DIY terkait permasalah selama pandemi Covid-19.

Menurutnya ini merupakan salah satu solusinya, sehingga Pemda DIY mengapresiasi program tersebut.

“Kita harus memanfaatkan ketahanan pangan via PT Pos Indonesia (Persero) tersebut, termasuk kontinuitas produksi. Perlu diperhatikan kebutuhan tersebut yang sedang tren saat ini seperti sandal, baju tidur atau daster lainnya. Saya tiap kali pulang ke Yogya pasti selalu dititipin sandal dan daster hingga ada sesuatu yang bernilai lebih,” terang GKR Hemas yang didampingi beberapa istri pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY tersebut.

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang turut hadir hari itu mengatakan satu di antara andalan Yogyakarta adalah sumber daya manusia yang sangat kreatif.

“Orang yang tinggal di Jogja itu kreativitas tinggi. Bagaimana PT POS punya nilai lebih membangun potensi Yogyakarta. Kita ajari agar ibu-ibu UMKM ini bisa bertransaksi secara digital. Karena disitulah kita beradaptasi menjual melalui online,” ujarnya.

Namun demikian GKR Hemas berharap PT POS Indonesia dapat lebih jeli menangkap potensi yang saat ini banyak diminati, misalnya daster.

“Saat ini kita tidak butuh baju mewah, tapi baju daster. Itu yang dibutuhkan sekarang yakni pakaian rumah, termasuk sandal,” ujarnya.

Ia pun mengucapkan terima kasihnya kepada PT POS Indonesia yang turut membantu UMKM di Yogyakarta dalam memasarkan produk-produknya.

Sementara itu Kepala Regional VI PT Pos Indonesia Jateng dan DIY Dwi Indarmani memaparkan bahwa Bebakulan Expo ini akan menjadi marketplace para pelaku UMKM di Yogyakarta.

1...4,6634,6644,665...4,867Halaman 4,664 dari 4,867