Beranda blog Halaman 4663

Unit Kepatuhan Internal, Jaminan Kualitas Kesuksesan Kemenkumham

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Banyak penghargaan yang sudah diraih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kesuksesan yang telah diraih selama ini tentu harus dirawat, dipelihara, dan dipastikan agar berkesinambungan dengan trend capaian yang harapannya adalah terus meningkat.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) hadir di Kemenkumham untuk memastikan kesuksesan tersebut tetap terjaga.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan Unit Kepatuhan Internal (UKI) akan menjadi jaminan kualitas (quality assurance) pada masing-masing unit kerja, dan dapat meringankan tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melaksanakan tugas pengawasan.

“Keberhasilan dan kesuksesan Kemenkumham merupakan kontribusi orang-orang yang ada didalamnya,” ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, UKI mampu menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, serta melaksanakan reformasi birokrasi dengan membangun zona integritas melalui satuan kerja yang berpredikat WBK/WBBM.

“Kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran mulai dari pimpinan tinggi madya sampai dengan para pelaksana, menjadi kekuatan dahsyat untuk menghasilkan performa yang luar biasa,” ucapnya.

UKI di setiap unit eselon I yang dikukuhkan menkumham pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kemenkumham juga berfungsi untuk membantu pimpinan unit kerja dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan mengelola manajemen resiko.

“UKI juga hadir untuk meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kode etik dan disiplin, memastikan bahwa hasil pengawasan telah ditindaklanjuti, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi,” jelas Yasonna.

Tak hanya penghargaan yang telah diraih, indeks pelayanan publik dan indeks integritas Kemenkumham juga semakin membaik. “Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) juga stabil, serta implementasi reformasi birokrasi dan e-gov juga terus meningkat,” ucap Yasonna, Senin (23/11/2020) siang.

Pada kegiatan rakor ini, Menkumham juga memberikan penghargaan kepada unit eselon I dan kantor wilayah (kanwil) yang melaksanakan kinerja anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi terbaik.

“Penghargaan juga saya berikan kepada kanwil yang tertib menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen, serta penghargaan bagi unit eselon I dan kanwil sebagai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik,” kata menkumham.

Penghargaan ini merupakan bagian dari apresiasi atas upaya yang telah dilaksanakan jajaran Kemenkumham, sehingga menghasilkan kinerja yang berprestasi.

“Selain itu, penghargaan ini adalah bagian dari cara kita untuk memotivasi satuan kerja untuk terus bekerja keras, sehingga mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan organisasi,” tandas Yasonna.

Revolusi Digital Kemenkumham: Rakor Virtual, Absensi Daring, Tanda Tangan Digital

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Revolusi digital yang digaungkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kemenkumham.

Sebanyak 65,74 persen atau 165 orang dari total peserta rakor 251 orang, hadir secara virtual. Tak hanya itu, metode absensi yang digunakan pun juga secara daring.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan sistem absensi untuk para peserta rakor secara daring dapat diakses melalui link dasi.kemenkumham.go.id. “Para peserta rakor yang berada di luar daerah dapat mengikuti rakor dengan mengisi daftar hadir melalui link tersebut,” kata Bambang, Senin (23/11/2020) siang.

Beberapa fitur dalam absensi online tersebut yakni check in, absensi per sesi, dashboard, serta materi rakor. “Selain beberapa fitur tersebut, pimpinan di Kemenkumham juga dapat melihat jumlah peserta yang hadir beserta data diri dan juga lokasi pegawai saat mengisi absensi,” terang Bambang.

“Mereka tidak hanya sekedar tampil di layar menggunakan foto (profile picture), tapi kami juga tampilkan secara digital (live video). Betul-betul akan terlihat tampilan mereka,” jelas Sekjen.

Saat dilakukan simulasi absensi, pimpinan dapat mengetahui secara persis dimana titik lokasi para peserta saat mengikuti rakor. “Mereka akan terlihat posisinya ada dimana saat ini, seperti sekarang (terlihat) yang sudah absen ada 223 orang,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, inovasi ini merupakan bagian dari pembangunan revolusi digital di Kemenkumham. “Pemantauan betul-betul terkendali, sehingga kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal,” pungkasnya.

Tak hanya itu, penandatanganan perjanjian kinerja yang dilakukan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, dengan seluruh pimpinan tinggi madya juga dilakukan secara digital.

Penandatanganan tersebut merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan target-target pembangunan di bidang hukum dan HAM yang harus tercapai di tahun 2021.

Kemenhub Beri Pelatihan Wirausaha Bagi Perempuan di Sekitar Pelabuhan Patimban

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Perhubungan melalui Dharma Wanita Persatuan Kemenhub memberikan pelatihan wirausaha kepada para perempuan di sekitar wilayah Pelabuhan Patimban dengan tema “Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan Baru Menuju Indonesia Maju yang dilaksanakan pada Senin (23/11), di Subang, Jawa Barat.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenhub Endang Budi Karya mengatakan, kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sekitar Pelabuhan Patimban merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan roda perekonomian, menciptakan peluang usaha baru, dan meningkatkan potensi masyarakat khususnya para perempuan di sekitar pelabuhan patimban agar lebih produktif.

“Saat ini kita ketahui bersama bahwa Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu, Desa Kotasari, Desa Rancadaka dan Desa Mundusari adalah sejumlah desa yang berada di sekitar Pelabuhan Patimban. Untuk itu perlu adanya pengolaan sumberdaya manusia untuk masyarakat di sini dengan memberikan pelatihan, khususnya kepada kaum perempuan agar lebih produktif dan melihat peluang baru,” ujar Endang Budi Karya.

Lebih lanjut Endang Budi Karya menuturkan bahwa peran perempuan sangatlah penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, karena mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara berwirausaha.

“Saya melihat potensi sumberdaya yang ada dan semangat ibu-ibu masyarakat di Patimban dan sekitarnya merupakan modal utama untuk kita bisa lebih maju lagi, dengan menciptakan peluang peluang usaha baru, salah satunya adalah melalui industri kriya,” tutur Kemenhub Endang.

Pelatihan Kriya diikuti oleh sekitar 100 orang perempuan di sejumlah desa di sekitar Pelabuhan Patimban.

Pelatihan yang diberikan yaitu bagaimana cara mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan seperti : serat alam, kayu, tanah liat, batuan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, logam, dan hasil kekayaan alam lainnya, menjadi benda benda yang memiliki nilai tambah, baik bernilai pakai, bernilai seni, maupun bernilai dalam income/pendapatan.

Pelatihan yang diberikan diantaranya yaitu : membuat gantungan kunci, membatik dengan tamarin maupun teknik pengemasan produk untuk ikan asin dan telor asin, dimana kedua produk tersebut (ikan asin dan telor asin) telah menjadi produk unggulan masyarakat di Subang dan sekitarnya.

Pelatihan ini pun tidak hanya berhenti di pemberian pelatihan pembuatan kerajinan kriya saja, namun juga akan membantu sampai dengan tahap promosi dan pemasaran produk hasil pelatihan.

Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban diproyeksikan untuk mendukung kegiatan eksport import dan logistik di Indonesia.

Dengan adanya hal tersebut pelabuhan ini nantinya akan menjadi simpul transportasi yang sangat strategis, seperti pelabuhan Tanjung Priok, yang akan menghubungkan wilayah industri produktif di Subang, Karawang, Purwakarta dan sekitarnya.

Kemenhub tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban semata, namun juga turut memperhatikan aspek ekonomi dan sosial masyarakat wilayah sekitar melalui pemberian Diklat Kewirausahaan, Diklat Pemberdayaan Masyarakat, Pembentukan Koperasi dan Bantuan Kapal dengan kecepatan dan kapasitas tinggi bagi para nelayan.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan perekonomian masyarakat sekitar juga semakin meningkat.

Kemensos Buka Kuota Baru Penerima Bansos Tunai untuk Daerah dengan Realisasi Penyaluran Tinggi

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Menteri Sosial Juliari P. Batubara membuka kuota tambahan untuk penerima Bantuan Sosial (bansos). Tunai (BST) sebanyak 20.000-an KPM. Kuota baru BST diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai cepat.

“Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20.000-an KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya,” kata Mensos Juliari di Jakarta (23/11).

Pembukaan atau penambahan kuota baru BST ini dilakukan dengan pertimbangan karena masih ada masyarakat terdampak pandemi yang belum tersentuh bantuan. Kemudian juga karena anggarannya masih tersedia.

“Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada warga masyarakat mereka yang masih belum tersentuh bantuan,” kata Mensos.

Memang tercatat ada beberapa kepala daerah yang mengajukan penambahan kuota bansos, termasuk BST kepada Mensos. Dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari, dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya menambah kuota penerima BST di wilayahnya.

Hal senada disampaikan Bupati Simalungun dalam kesempatan bertemu dengan Mensos Juliari saat melakukan kunjungan kerja.

Terhadap permintaan dari berbagai daerah tersebut, Mensos Juliari menyatakan pada prinsipnya Kemensos siap dukung permintaan tersebut.

Pemintaan penambahan kuota baru ini akan diprioritaskan kepada daerah yang memang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya. Hal di antaranya terjadi di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Simalungun.

“Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap mereka bisa merespon secepatnya,” katanya.

Menurut dia, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Di antaranya karena dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan. Dalam kunjungan Mensos pekan lalu, Kabupaten Pemalang memasuki penyaluran BST tahap ke-9.

“Kabupaten Pemalang termasuk yang cepat,mencapai 99% sampai pertengahan November. Sangat tidak salah kalau Pemalang kita tambah bantuannya.  Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos  Saya kira ini patut diapresiasi, ” Mensos menambahkan.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama menyatakan, kebijakan ini diambil untuk memperluas jangkauan BST untuk masyarakat yang selama ini belum menerima bantuan.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak pandemi, ” katanya.

Di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 38.952 KPM BST tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai Rp.11.685.600.000/bulan.

Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan  dengan nulis bantuan Rp.34.336.800.000/bulan.

Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Bank-bank Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program

Pemerintah Buka Kesempatan Guru Honorer Ikut Seleksi PPPK

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, pemerintah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

“Meskipun tugas pengajaran adalah tugas seluruh anggota masyarakat, tapi guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul. Untuk itu diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang tidak boleh dilupakan, jumlahnya harus memadai,” ujar Wakil Presiden pada pengumuman seleksi PPPK, secara virtual, Senin (23/11).

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Adapun guru PPPK adalah guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar.

Kemendikbud melakukan perhitungan berdasarkan Dapodik bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar, mencapai satu juta guru. Dilihat dari sudut pandang keberadaan guru, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya.

Sejak empat tahun terakhir, jumlah ini terus menurun sebanyak enam persen setiap tahunnya. Namun, penambahan jumlah guru ASN hanya sekitar dua persen setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan yang optimal kepada peserta didik.

Lebih lanjut Wakil Presiden menekankan bahwa pemerintah melihat pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas, merugikan bagi para guru honorer. “Hari ini kita menyaksikan pengumuman rencana seleksi PPPK yang objektif dan terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer,” tutur Wakil Presiden.

Senada dengan Wakil Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, “pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak,” terang Mendikbud pada kesempatan yang sama.

“Rencana seleksi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik adalah melalui peningkatan ketersediaan guru ASN dengan melakukan seleksi guru PPPK,” imbuh Mendikbud.

Lima Terobosan Seleksi Guru PPPK

Setidaknya ada lima terobosan mekanisme seleksi guru PPPK yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

Pertama, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan formasi terbatas, batasan jumlah guru PPPK kali ini mencapai satu juta guru. “Tahun-tahun sebelumnya, banyak guru-guru honorer kita harus menunggu dan antre untuk membuktikan diri. Di tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru bisa daftar dan mengikuti seleksi,” kata Mendikbud.

Meskipun demikian, Mendikbud menegaskan tidak kompromi soal kualitas pendidik. “Hanya yang lulus seleksilah yang akan menjadi PPPK,” tegasnya.

Kedua, jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan satu kali ujian seleksi per tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. “Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya,” jelas Mendikbud.

Sehubungan dengan persiapan ujian seleksi, Mendikbud menyampaikan terobosan ketiga. Sebelumnya, tidak ada materi persiapan bagi pendaftar. Kemendikbud ingin pastikan guru-guru hororer mendapat kesempatan yang adil, sehingga materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri buat ujian.

“Akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita terus terjaga,” kata Mendikbud.

Keempat, jika dahulu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi, mulai tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk gaji guru PPPK dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Anggaran tersebut dari APBN dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD,” terang Menkeu.

Menkeu berharap pemerintah daerah dapat segera mengajukan kebutuhan guru PPPK.

“Kemenkeu akan terus mengikuti proses ini. Berapa yang ikut ujian dan berapa yang mendapatkan penetapannya. Dengan itu akan ditetapkan anggaran untuk dikirim ke daerah melalui transfer umum untuk membayar gaji para guru PPPK,” tuturnya.

Kelima, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana biaya penyelenggaraan ujian ditanggung pemerintah daerah, kini biaya tersebut akan ditanggung oleh Kemendikbud.

Dorong Pemerintah Daerah Segera Ajukan Formasi

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPANRB) berdasarkan peta kebutuhan guru dari Kemendikbud.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mendukung secara penuh pelaksanaan seleksi rekrutmen guru PPPK. Ia mengimbau kepada pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan penghitungan terkait guru PPPK yang dibutuhkan.

“Pemerintah daerah diharapkan untuk segera memetakan kebutuhan. Kami akan membuatkan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri baru tentang gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Teguh Widjinarko menyatakan, “sampai saat ini baru 174.077 formasi guru PPPK yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Pengajuan usulan formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB”.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional, Suharmen, menyampaikan dukungannya untuk memastikan keberlangsungan status guru PPPK.

“Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja PPPK, paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujarnya.

Suharmen juga memastikan bahwa pelaksanaan seleksi guru PPPK akan dilaksanakan secara tranparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.

“Saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi guru-guru honorer. Terima kasih untuk para guru honorer kita yang selalu berjasa mencerdaskan bangsa. Semoga dapat mengikuti seleksi ini dengan baik,” pungkas Mendikbud.

Kemenag Gelar Colloquium Kerukunan Dan Moderasi Beragama

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama akan menggelar Colloquium Kerukunan dan Moderasi Beragama pada 25 November 2020.  Menag Fachrul Razi dan Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci.

Seminar daring ini akan menghadirkan para tokoh agama sebagai narasumber. Mereka adalah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA (Islam), Pdt. Dr. Henriette Hutabarat Lebang, MA (Kristen), Prof. Dr. Romo Franz Magnis Suseno, SJ (Katolik), Dr. AAK Diatmika (Hindu), Bhante Tejavaro (Buddha), dan Xs. Budi S. Tanuwibowo (Khonghucu).

Sekjen Kemenag Nizar mengatakan colloquium tokoh agama digelar dalam rangka menguatkan moderasi beragama (MB) di Indonesia. Menurutnya, penguatan MB perlu menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka merawat kerukunan.

“Penguatan moderasi beragama dan kerukunan penting agar umat beragama di Indonesia terus dan selalu mengedepankan kasih sayang, tenggang rasa, dan gotong-royong, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran semua agama yang membawa misi perdamaian dan keselamatan,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/11).

Colloquium mengangkat tema “Kerukunan dan Moderasi Beragama dalam Konteks ,KemajemukanIndonesia”. Moderasi dan kerukunan beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana saling berbagi tentang penguatan praktik kerukunan dan moderasi beragama antar umat di Indonesia,” tutur Nizar

“Melalui giat ini, kami mengajak masyarakat luas untuk selalu mengedepankan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, saling menghormati, tenggang rasa, dan gotong-royong, serta turut berkontribusi secara signifikan terhadap ketertiban dan perdamaian dunia,” sambungnya.

Colloquium Kerukunan dan Moderasi Beragama ini terbuka bagi umum untuk bergabung melalui aplikasi zoom yang disediakan panitia. Giat ini juga akan disiarkan secara langsung melalui youtube Kemenag RI.

Kemenag akan Perkuat Tradisi Riset Mahasiswa PTKI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama akan memperkuat tradisi riset mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengembangan akademik melalui Olimpiade Agama Sains dan Riset (OASE).

Hal ini dikatakan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis),  Suyitno saat menggelar zoom meeting dengan Wakil Rektor (WR)/Wakil Ketua (WK) III PTKIN dan Kopertais se-Indonesia, Senin (23/11).

Suyitno menilai  pengembangan non akademik yang selama ini dijalankan sudah cukup sistematis dan massif. Pengembangan itu antara lain melalui pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan juga even-even seperti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (Diklatpim), Perkemahan Wirakarya Nasional Pendidikan Tinggi Keagamaan (PWN PTK) dan Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR).

Ke depan, Guru Besar UIN Palembang ini menggarisbawahi pentingnya penguatan  riset mahasiswa PTKI sebagai ciri yang menonjol di bidang akademik. “Mengenalkan dunia penelitian di kalangan mahasiswa menjadi keharusan untuk menajamkan fungsi-fungsi akademik mahasiswa,” katanya.

Sehubungan itu, Suyitno akan mendesain ulang kegiatan nasional kemahasiswaan menjadi tiga. Pertama Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) PTKI. Kedua, Olimpiade Agama Sains dan Riset (OASE). Ketiga, Pekan Seni dan Olahraga di Kalangan Mahasiswa (PESONA).

“Hal yang kedua dan ketiga sengaja dipisah agar sentuhan akademik melalui OASE dapat optimal, karena tidak semua mahasiswa berkeinginan menjadi aktivis,” jelasnya.

Mantan Wakil Rektor III UIN Palembang ini akan berkoordinasi dengan WR I yang membidangi akademik dan segala hal ikhwal tentang penelitian. “Tugas WR III adalah menjalin kerjasama dengan LIPI dan para pihak di luar untuk mengembangkan penelitian untuk mehasiswa dan itu basis datanya ada di bapak ibu semua,” papar Suyitno.

“Bapak dan Ibu adalah pemegang otoritas penting, pemegang data maping mahasiswa untuk dibina dan dikembangkan selama di PTKI,” lanjutnya.

Suyitno berharap mahasiswa PTKI dapat dikembangkan sesuai potensi yang dimilikinya, bisa menjadi peneliti, dosen, guru, seniman, politrisi dan enterprener.

Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori mengatakan kegiatan zoom meeting menjadi bagian penting ikhtiar mengembangkan mahasiswa PTKI. “Tahun demi tahun kita ingin memberikan layanan pembinaan yang terbaik untuk anak-anak kita di PTKI, salah satunya dengan pembekalan penelitian dikalangan mahasiswa,” ujarnya.

Dengan menambah kemampuan penelitian, hal itu akan membantu mengembangkan mahasiswa pada pencapaian Tri Darma aspek penelitian. Selain itu, pengembangan ini akan membekali mahasiswa untuk menjadi tenaga professional di bidang riset seperti surveyor yang lagi marak dan menjanjikan, dan membantu PTKI melakukan tresser studi terhadap alumni.

Nampak hadir dalam zoom meeting Ketua Forum WR/WK III PTKIN se-Indonesia KH. Dr. Isroqunnajah, M.A, Wakil Ketua Forum Dr. Ida Umami, M.Kons, Kasi Kemahasiswaan Amirudin Kuba, Kasi Sarpras PTKIS Otisia Arinindiyah, Kasi Sarpras PTKIN Nuryasin, Kasi Penelitian Mahrus El-Mawa dan JFU Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan.

KI Pusat Akan Beri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Komisi Informasi (KI) Pusat akan kembali memberikan anugerah keterbukaan informasi publik. Anugerah diberikan setalah KI Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik selama tiga bulan.

Monev dilakukan kepada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian,  Lembaga  Non  Struktural,  Pemerintah  Provinsi,  Badan  Usaha Milik  Negara,  Perguruan  Tinggi  Negeri,  dan  Partai  Politik.

Anugerahan Keterbukaan Informasi Publik akan diberikan oleh  Wakil  Presiden  KH Ma’ruf Amin. Anugerah  diberikan  kepada  Badan  Publik  yang dinilai memenuhi  Kualifikasi  Informatif.

“Penganugerahan  ini  diberikan  oleh  KI  Pusat  setiap  tahunnya kepada Badan  Publik  yang  menerapkan  dan  menjalankan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP),  berdasarkan  monitoring  dan  evaluasi yang  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat,”  terang  Ketua  Komisi  Informasi  Pusat  Gede Narayana saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (23/11).

Selain  itu,  publik  dapat  melihat  badan -badan  publik  mana  saja  yang masuk  klasifikasi informatif hingga badan publik yang diklasifikasi tidak  informatif. Penganugerahan  ini,  lanjut  Gede Narayana, juga  dapat dijadikan  momentum  untuk  perbaikan  dan  penyempurnaan  di  masing-masing badan publik.

Pemberian  Anugerah  Keterbukaan  Informasi  Publik  akan  dilaksanakan  pada  25 November  2020  secara  daring,  mulai  pukul  13.30  dan  disiarkan  secara  langsung  melalui YouTube Official Komisi   Informasi   Pusat.

“Pada  acara  Penganugerahan,  Bapak  K.H.  Ma’ruf  Amin akan  memberikan  arahan  kepada  seluruh  Badan  Publik  untuk  mengimplementasikan  secara sungguh-sungguh   UU   KIP   dalam setiap   penyelenggaraan   pemerintahan,”ungkap   Gede Narayana.

Selain  itu , dengan  disiarkannya  secara  langsung melalui Youtube Komisi Informasi Pusat, diharapkan  partisipasi  masyarakat  untuk  tetap  mengawal  terus -menerus  implementasi UU KIP.

Terpisah, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi selaku penanggung jawab  dalam  kegiatan  monev,  menambahkan,  Penganugerahan  Keterbukaan  Informasi  Publik ini merupakan refleksi dari kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Komisi Informasi Pusat  melaksanakan  monev  melalui   tahap   pengisian Self  Assessment  Kuesioner dan Pendalaman  melalui  Presentasi,  kemudian  diperoleh  hasil  Monev.  Hasil  ini  merupakan  bentuk refleksi dan kondisi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan public,” ujarnya.

Adapun  Badan  Publik  yang  diMonev  sebanyak  348  Badan  Publik,  sedangkan  yang berpartisipasi sebanyak  291 Badan  Publik.  Dari  hasil  monev ini,  Cecep  Suryadi  menyatakan terdapat  peningkatan bagi  Badan Publik  yang memperoleh  Kualifikasi  Informatif.

“Tahun  2019, Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif dengan prosentase 9,8% dan pada tahun ini 17,24%,” jelasnya.

Meski demikian, Cecep Suryadi menyatakan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik  masih  belum  maksimal  dan  tentunya  semua  pihak  harus  berusaha  untuk  memajukan keterbukaan informasi publik.

“Hasil tahun ini, belum menunjukan tingkat implementasi UU KIP secara baik. Badan   Publik   dan   semua   stakeholder   harus   bersama-sama   memajukan keterbukaan informasi,” terang Cecep.

Disampaikannya  juga  bahwa  salah  satu  indikator  penting  yang  menjadi  tolak  ukur penilaian monev 2020 ini adalah inovasi yang dilakukan badan publik di masa pandemik covid-19.

Menurutnya,  inovasi  BP  dan  layanan  informasi  publik  menjadi  penting  ditakar,  karena layanan  informasi  publik  tidak boleh  berhenti  di  masa  pandemik,  namun  justru  menuntut improvisasi, inovasi dan kolaborasi digital BP dalam memenuhi hak publik untuk tahu informasi publik di masa pandemik ini.

Memaknai Pesan Ornamen Kelenteng Boen Bio Surabaya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kelenteng Boen Bio yang terletak di jalan Kapasan No 131 Surabaya adalah sebuah bangunan rumah ibadah yang cukup unik. Kelenteng ini pada awalnya bernama Boen Tjhiang Soe, berdiri pada 1883. Lokasinya saat itu berada di belakang rumah penduduk.

Bangunan ini lalu direnovasi pada 1903 dan selesai 1906. Bangunannya diperluas ke depan, hingga sampai pinggir Jalan Kapasan Surabaya. Kalau mengacu dari bukti plakat nama Boen Bio bertuliskan angka tahun 1894, maka klenten ini sudah ada sebelum dibangun kembali pada 1903.

Kelenteng ini penuh dengan ornamen dan simbol-simbol keagamaan, salah satunya Lonceng atau Genta dengan pemukul dari logam. Umat Khonghucu pasti tahu bahwa simbol Genta dengan pemukul dari kayu yang disebut Bok Tok adalah simbol agama Khonghucu yang ada di Indonesia. Nabi Khongcu /Kongzi sendiri mendapat gelar Tianzi Mu Duo (Bok Tok) atau Genta Rohani Tuhan.

Ada dua macam Genta yang berbeda kegunaannya. Yang pertama yaitu Bok Tok dan yang kedua adalah Kiem Tok. Pengertian Bok Tok adalah sebuah Genta atau lonceng yang terbuat dari logam dengan pemukul dari kayu.

Pada zaman dulu, bila Kaisar atau pejabat pemerintah akan menyampaikan maklumat kerajaan yang berkaitan dengan urusan sipil kemasyarakatan, maka untuk mengumpulkan rakyat, dibunyikanlah Genta Bok Tok. Setelah masyarakat sipil berkumpul, dibacakanlah maklumat tersebut.

Sedangkan Kiem Tok adalah sebuah Genta yang terbuat dari logam dengan pemukul dari logam juga. Biasanya Kiem Tok ini dibunyikan untuk yang berurusan dengan kemiliteran. Jadi tahulah kita bahwa perbedaan antara Bok Tok dan Kiem Tok dari alat pemukulnya.

Kegunaan kedua Genta itu tentunya sangat berbeda. Bok Tok untuk urusan sipil. Sehingga Nabi Khongcu mendapat gelar Bok Tok karena Nabi mempunyai tugas menyampaikan Firman Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan masyarakat sipil.

Sedangkan Genta di Boen Bio bukan dikatagorikan Bok Tok, tetapi Kiem Tok. Karena Genta di Boen Bio terbuat dari logam dan pemukulnya dari logam pula.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa energi atau semangat umat yang beribadah di kelenteng Boen Bio mempunyai semangat militer. Tidak salah kalau Boen Bio disebut benteng terakhir umat Khonghucu dalam judul buku yang ditulis Shinta Devi.

Untuk melengkapi genta Kiem Tok, juga ada ornamen yang menggambarkan sebuah pedang. Ornamen ini bisa mempunyai arti dan makna ksatria. Tidaklah heran kalau Boen Bio banyak memunculkan tokoh tokoh Tionghoa yang beragama Khonghucu. Bahkan, perjuangan agama Khonghucu di Indonesia dimulai dari Boen Bio.

Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Libatkan Ulama dan Akademisi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama akan menyiapkan naskah khutbah Jumat sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakannya. Materi khutbah Jumat akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karenanya, Kemenag akan melibatkan para ulama dan akademisi yang pakar pada bidangnya.

Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin. Menurutnya, rencana penyusunan khutbah Jumat ini sejalan dengan kebijakan Kemenag untuk menyediakan literasi digital yang mendukung peningkatan kompetensi penceramah agama.

“Kami akan menyiapkan naskah berkualitas dan bermutu dengan tim penulis ahli di bidangnya,” katanya di Jakarta, Senin (23/11).

“Naskah yang disusun bisa dijadikan alternatif. Tidak ada kewajiban setiap masjid dan penceramah untuk menggunakan naskah khutbah Jumat yang diterbitkan Kemenag,” lanjutnya.

Dirjen mengatakan, pelibatan ulama, praktisi, dan akademisi penting untuk menghasilkan naskah khutbah Jumat yang berkualitas dan relevan dengan dinamika sosial. Ada sejumlah tema yang akan disusun, antara lain: akhlak, pendidikan, globalisasi, zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan masalah generasi milenial.

Kamaruddin yakin jika naskah yang disusun Kemenag itu terjaga kualitasnya, maka akan digunakan oleh masyarakat. “Meski bukan keharusan, kalau naskah Kemenag bermutu, baik dari sisi pesan maupun redaksi, pasti akan digunakan oleh masyarakat dan masjid-masjid di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, khotbah Jumat harus menjadi instrumen untuk memberikan informasi konstruktif kepada masyarakat. Karena itu, sudah seharusnya Kemenag hadir untuk ikut memfasilitasi keberadaan naskah yang sesuai dengan perkembangan zaman di masyarakat.

“Jadi, khutbah Jumat juga perlu membahas masalah kekinian berikut solusinya. Itu menjadi salah satu fokus dalam penyusunan naskah khutbah ini,” tandasnya.

1...4,6624,6634,664...4,867Halaman 4,663 dari 4,867