Beranda blog Halaman 4670

Hindari Cluster Baru, KPAI Minta Seluruh Anggota Sekolah Wajib Test PCR

Penulis
Rudi Sukmana
-

Beritamedia.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim beberapa hari lalu membuat statement resmi untuk membuka sekolah yang berada di zona hijau virus Corona. Namun arahan dari Mendikbud tersebut diperingati dengan keras KPAI.

KPAI menyetujui dengan arahan tersebut tapi memberikan syarat. Ketua komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan kalau kemendikbud harus menyiapkan protokol kesehatan untuk sekolah agar bisa menjalani new normal.

“Pertama, test PCR untuk tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Seluruh guru yang akan mengajar harus menjalani tes PCR, untuk memastikan bahwa mereka sehat dan tidak tertular COVID-19. Pemerintah juga harus melakukan tes PCR secara acak kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan,”ujarnya.

Retno menyebut pentingnya melakukan tes Corona untuk memastikan bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster baru. Ia memberi contoh di China. “Para guru di China yang akan mengajar tidak hanya dites PCR, tetapi juga menjalani karantina selama 14 hari”.

KPAI juga menyarankan apabila anak belum siap melakukan syarat tersebut sebaiknya menunda sekolah. Lebih lanjut, KPAI meminta supaya pembukaan sekolah harus bertahap dimulai dari jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu SMA/sederajat.

KPAI mencontohkan misalnya tahap pertama jenjang SMA/SMK lebih dahulu dibuka selama 2 minggu di suatu wilayah. Kalau mereka patuh protokol kesehatan COVID-19 maka sekolah dibuka bisa lanjut ke jenjang SMP. Sementara itu kalau jenjang SMP patuh, lanjut membuka sekolah SD bagi kelas 4,5, dan 6.

Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Gandeng 4 Korporasi

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Guna mempercepat ekosistem dan perkembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Tanah Air, PLN menjalin kerjasama dengan empat perusahaan, yakni Grab, Wuling, Gesit Motor, dan Hyundai Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur (WIMA/GESITS), M. Saryanto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, Wakil Presiden Direktur PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), Sun Zhonghao dan Presiden Direktur PT Grab Teknologi Indonesia, Ridzki D. Kamadibrata.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan penandatanganan kerjasama ini, dimaksudkan untuk memanfaatkan kemampuan, pengalaman, sumber daya dan fungsi yang dimiliki oleh PLN dan mitra kendaraan listrik guna kepentingan bersama yang dilandasi atas keinginan untuk saling sinergi dan memberikan dukungan pada pelaksanaan percepatan penetrasi program kendaraaan listrik berbasis baterai di Indonesia.

“Kerjasama ini merupakan langkah awal dari inovasi yang dapat diperluas dan dikembangkan guna saling memperkuat value dan manfaat bagi penguatan ekosistem kendaraan bermotor listrik di Indonesia,” jelas Zulkifli, Kamis (19/11/2020).

Dengan kerja sama tersebut, masyarakat tidak perlu lagi ragu memakai kendaraan listrik. PLN siap mendukung ekosistemnya.

“Kami menyadari mendorong perubahan tidak mudah dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Kami butuh dukungan penuh stakeholder dan mitra,” kata Zulkifli secara virtual.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Makmur mengatakan pihaknya mempunyai misi untuk mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Dua jenis mobil listrik baru saja perusahaan luncurkan, yaitu Kona dan Ioniq. Untuk membangun ekosistem EV, menurut dia, perlu kerja sama lintas sektor.

Hyundai memiliki program penambahan infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia. Karena itu, perusahaan membutuhkan dukungan dari PLN.

“Kami yakin dengan adanya kerja sama ini membuat Indonesia siap (dengan EV),” ujar Makmur.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur (WIMA/Gesits), M. Saryanto mengungkapkan, Gesits tengah memproduksi 2.800 unit mobil listrik dan 1.300 unit dalam proses pengiriman.

“Kerjasama percepatan Kendaraan Bermotor Listrik ini sangat tepat dan strategis karena dilakukan bersama-sama dari PLN, mitra transportasi dan produsen kendaraan listrik,” ungkapnya.

Wakil Direktur PT SGMW Motors Indonesia (Wuling) Sun Zhonghao mengatakan pihaknya akan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia.

“Harapan kami, kerja sama ini dapat meningkatkan studi terkait infrastruktur charging dan home charging,” katanya.

Potensi Besar Pasar Kendaraan Listrik RI Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa sebelumnya mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk kendaraan listrik.

Angkanya sekitar 10% hingga 20% dari total mobil penumpang yang terjual per tahun. Rata-rata jumlah kendaraan roda empat yang terjual berkisar 1 juta hingga 1,2 juta unit setiap tahun.

Namun, adaptasi kendaraan listrik masih memiliki sejumlah persoalan.

Pertama, harganya masih mahal ketimbang mobil berbahan bakar minyak.

Kedua, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yamg masih minim.

Ketiga, tipe mobil yang masih terbatas.

Semua itu, menurut Fabby, sangat mempengaruhi psikologis konsumen. Idealnya, pemerintah memberikan insentif untuk produksi dan pajak kendaraan listrik. Dengan begitu, harganya dapat turun di kisaran Rp 400 juta.

Dalam MoU tersebut terungkap ada 6 poin penting dari kerjasama yang terjalin, yakni

Pertama, studi dan perencanaan bersama untuk mempercepat masuknya EV di Indonesia.

Kedua, standarisasi protokol komunikasi antara home charger dan sistem aplikasi PLN.

Ketiga, penyediaan paket layanan daya sambungan kepada pembeli kendaraan bermotor.

Keempat, kolaborasi layanan PLN dengan pembeli.

Kelima, joint branding dengan mitra kendaraan listrik,

Keenam, program joint branding lanjutan.

Kemenparekraf Gandeng BP2MI Jadikan Pekerja Migran Sebagai Duta Pariwisata

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kolaborasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menjadikan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai duta pariwisata, agar dapat mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, dalam sambutannya secara daring, di Jakarta, Rabu (18/11/10), mengatakan duta pariwisata atau tourism ambassador merupakan sosok yang diharapkan dapat menjadi bagian terdepan di sebuah wilayah dalam menggali, memperkenalkan, hingga kemudian menjadi bagian dari kehidupan seni, budaya dan pariwisata daerah.

“Kami menilai para pekerja migran Indonesia berpotensi besar untuk dijadikan sebagai duta pariwisata. Tidak hanya menjadi duta bela negara saja, tetapi pekerja migran Indonesia kami harapkan mampu untuk lebih mengenalkan Indonesia pada dunia, terutama wisata di daerah PMI bekerja,” kata Wishnutama.

Untuk itu, Kemenparekraf dan BP2MI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2020, di Kantor UPT BP2MI, Jakarta (18/11/2020).

Penandatanganan dilakukan secara simbolis oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini kami harapkan bisa menjadi momentum untuk lebih menyelaraskan pengambilan kebijakan demi menghasilkan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, MoU ini diharapkan dapat memperkokoh kerja sama dan kolaborasi antara Kemenparekraf dan BP2MI dalam upaya peningkatan dan pengembangan peran pekerja migran Indonesia dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Wishnutama.

Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, mengatakan kerja sama yang dilakukan dengan Kemenparekraf, akan memberikan gelar istimewa kepada para pekerja migran Indonesia sebagai duta pariwisata. Hal ini dilakukan untuk memasarkan dan mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

 

“Menurut World Bank terdapat 9 juta pekerja migran Indonesia termasuk di dalamnya para pekerja yang diberangkatkan secara non-prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa potensi jumlah wisatawan mancanegara yang bisa didatangkan oleh pekerja migran kita ke Indonesia cukup banyak. Oleh karenanya, kita berharap para pekerja migran bisa dibekali wawasan terkait pariwisata Indonesia yang dapat dikenalkan kepada para pemberi kerja,” kata Benny.

Kedepan, Benny menuturkan pihaknya akan menitipkan surat dari pemerintah Indonesia untuk pemberi kerja atau pimpinan perusahaan di mana PMI bekerja.

“Melalui surat ini, kita bisa memperkenalkan destinasi wisata Indonesia. Karena terdapat logo Wonderful Indonesia di amplopnya dan ada gambar 10 destinasi wisata Indonesia yang sedang menjadi prioritas pemerintah untuk dipromosikan,” ujar Benny.

Benny berharap dengan adanya duta pariwisata Indonesia dari kalangan pekerja migran ini, nantinya bisa memperkenalkan keindahan alam, seni, dan budaya secara luas serta dapat mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Pemko Medan Gelar Rapat Bahas Izin Pembukaan Kembali Bioskop

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemko Medan menggelar rapat membahas izin pembukaan kembali pertunjukan film di bioskop. Rapat yang berlangsung pada kamis (19/11) di Ruang Rapat II, kantor wali kota ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, Renward Parapat, dan diikuti oleh para pengusaha bioskop.

Dalam rapat yang juga diikuti Kadis Pariwisata, Agus Suriyono, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Arjuna Sembiring, dan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, dr. Mardohar Tambunan M.Kes, serta Satpol PP Medan ini, Renward mengemukakan, sampai saat ini masih terdapat pro-kontra di tengah masyarakat tentang pembukaan kembali bioskop.

Ada kekhawatiran pembukaan kembali bioskop dapat menjadi kluster baru penyebaran Pandemi Covid-19.

Memang, lanjut Renward, Perwal Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Medan memang membenarkan operasi bioskop dengan syarat pemberlakuan secara ketat protokol kesehatan. Namun, yang menjadi kekhawatiran pengelola bioskop dan penonton tidak disiplin dalam menerapkan ketentuan yang diatur.

“Karena itu, perlu ada komitmen dari pengelola bioskop agar bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selanjutnya komitmen ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk diputuskan,” ujar Renward. Dalam rapat Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Mardohar Tambunan M.Kes juga mengungkapkan, bioskop memang salah satu tempat berisiko tinggi terjadinya penularan. Ada prosedur dan standar kesehatan yang harus diikuti untuk operasional bioskop.

Dia menyebutkan, standar dan prosedur yang harus dipenuhi itu antara lain, kewajiban memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, juga adanya peralatan untuk mendukung proses tracing, cek suhu tubuh, pembatasan jumlah penonton maksimal 25 persen dari kapasitas gedung, serta melarang penonton di bawah usia 12 tahun dan di atas usia 60 tahun, juga melarang penonton untuk makan minum di dalam gedung bioskop. 

Para pengusaha bioskop yang mengikuti rapat ini menyatakan kesiapannya untuk mengikuti prosedur dan standar kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan. Mereka juga siap ditinjau dan diawasi saat diizinkan kembali untuk beroperasi.

Edhy Prabowo : KKP Catat Rp51,8 Triliun Dari Eskpor Perikanan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hasil manis untuk ekspor perikanan. Tercatat sepanjang Januari-September 2020 KKP meraih US$ 3,67 miliar atau Rp51,8 triliun.

Raihan itu tercatat alami kenaikan sebesar 7,92 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Raihan mengagumkan tersebut di sebarkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  Edhy Prabowo

“Apabila dilihat kinerja ekspor dari perikanan di tengah pandemi covid-19, patut bersyukur nilai ekspor Januari-September naik,” ungkap Edhy dalam Jakarta Food Security Summit-5, Kamis (19/11).

Edhy menyatakan pangsa pasar utama produk ekspor hasil perikanan hingga September 2020 adalah Amerika Serikat (AS), yakni 40,82 persen dari total ekspor sektor perikanan.

Dari sisi komoditas, Edhy bilang ekspor paling banyak adalah udang yang mencapai 39,78 persen dari total komoditas yang dijual ke luar negeri.

Selanjutnya, ada tuna, cakalang, dan tongkol 14.07 persen.“Kemudian China 15,41 persen, Jepang 11,76 persen, negara ASEAN 11,67 persen, Uni Eropa 5,75 persen,” tutur Edhy.

Kemudian ekspor cumi, sotong, dan gurita sebesar 8,8 persen. Lalu ekspor rajungan atau kepiting sebesar 7,13 persen serta rumput laut 5,51 persen.

Meski naik, tapi Edhy mengakui masih ada beberapa tantangan dalam menjual produk perikanan ke luar negeri. Salah satunya, produk dari Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang.

“Ini pekerjaan rumah yang harus segera kami tangani,” imbuh Edhy.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya tarif bea masuk untuk produk perikanan ke Jepang dan Uni Eropa hingga kebijakan AS yang memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan.

Edhy menyatakan Indonesia juga masih memiliki kendala dalam mengekspor produk perikanan ke beberapa negara lain, seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin.

Sebab, Indonesia belum memiliki perjanjian dagang bebas berupa comprehensive economic partnership agreement (CEPA), sehingga aksesnya belum terbuka secara maksimal ke negara-negara tersebut.

“Ini saya yakin kami perlu bimbingan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat dalam rangka terobos pasar ini. Saya yakin Indonesia bisa terobos pasar itu,” pungkas Edhy.

Tanggapi Isu Pemotongan Dana BOS, Menag: Kita Akan Benahi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Isu adanya pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Madrasah dan Pondok Pesantren santer dan mencuat dibicarakan pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama di Jakarta. Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan akan membenahi proses penyaluran bantuan tersebut pada tahap berikutnya.

“Isu pemotongan dana BOS, sangat mencolok sekali. Kita akan benahi ke depannya,” kata Manag Fachrul Razi, di Jakarta, Rabu (18/11).

Disampaikan Menag, Dirjen Pendis pernah menjelaskan kepadanya terkait penyaluran dana BOS yang akan dibuat zero kebocoran. Sehingga, dibangunlah sistem penyaluran dengan baik. Namun, ternyata orang atau oknum jahat melihat masih ada cela.

“Terima kasih. Kami sangat terbantu dengan turunnya Bapak/Ibu Dewan yang terhormat ke Dapil masing-masing, melihat dan menyaksikan langsung proses penyaluran bantuan yang dilaksanakan,” kata Menag.

Menag juga menyampaikan bahwa sudah banyak regulasi dan inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, utamanya terhadap penyaluran bantuan kepada madrasah dan pondok pesantren, tentunya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Semisal, lanjut Menag, menindaklanjuti kesimpulan dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR R.I dengan Menteri Agama RI pada September 2020 dengan agenda “Pembahasan RKA-KL Kementerian Agama RI Tahun 2021 dan Isu-Isu Aktual”, di antara kesimpulannya adalah Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati Kebijakan Pengembalian atas Pemotongan dana BOS sebesar Rp. 100.000,- per siswa atau Rp. 890.905.100.000,- (delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus lima juta seratus ribu rupiah) yang termasuk dalam penghematan anggaran.

Menteri Agama mengusulkan tambahan anggaran untuk pemenuhan Unit Cost BOS Madrasah dan Pesantren TA 2020 Kepada Menteri Keuangan RI, melalui Surat Nomor: B.299/MNKU.00/09/2020 Tanggal 10 September 2020.

“Insya Allah, pada tanggal 25 November ini penyaluran bantuan BOS selanjutnya akan bisa dilaksanakan,” tambah Menag.

Tampak hadir juga, Sekjen Kemenag Nizar, Plt Dirjen PHU Oman Fathurahman, Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Deni Suardini dan pejabat Eselon I, II, dan III lainnya.

Ali Taher Apresiasikan Kemenag Luar Biasa Terkait Pendidikan Di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Anggota Komisi VIII DPR Dapil III Banten, Ali Taher, mengapresiasi kinerja Kementerian Agama terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Dia menilai bahwa perhatian Kementerian Agama sudah luar biasa, termasuk hingga daerah tertinggal, terdalam, dan terluar (3T).

“Terima kasih Pak Menteri dan jajarannya di Kementerian Agama. Kerjanya untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, luar biasa, terlebih telah memperhatikan daerah-daerah tertinggal dan terluar di ujung Indonesia,” kata Ali Taher saat Raker di Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Ali Taher juga menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya kepada pejabat Kementerian Agama yang telah memperhatikan dan memberikan beasiswa kepada anak didik di Jayapura untuk melanjutkan studi ke kampus-kampus IAIN dan lainnya.

“Terimakasih Pak Menteri dan Dirjen Pendis, telah memperhatikan daerah miskin di ujung timur Indonesia. Ini afirmasi luar biasa. Saya memberikan takdhim (penghormatan) luar biasa,” tuturnya.

Terkait isu adanya pemotongan dana BOS di Madrasah dan Pesantren,

Ali Taher berharap Irjen Kemenag bisa turun ke daerah untuk melihat langsung proses penyalurannya.

Dia sendiri yakin pada Dapil Banten III tidak ada pemotongan.

“Saya terjun langsung menanyakan realisasi bantuan tersebut. Monitoring itu penting bagi kita sebagai anggota dewan,” kata Ali Taher.

Ali berharap  kolaborasi Kemenag dengan Komisi VIII DPR  dapat terus berjalan sinergis demi membangun dunia pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

Evaluasi Umrah, Menag Ajak Seluruh Pihak Dukung Pelaksanaan Umrah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi mengajak seluruh pihak agar mendukung pelaksanaan umrah ke depan agar dapat dilaksanakan lebih baik.

Hal ini disampaikan Menag saat menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan umrah di masa pandemi, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Keberhasilan pelaksanaan umrah di masa pandemi ini menurut Menag salah satunya juga bergantung pada kepatuhan protokol kesehatan dari jemaah.

“Saya berharap jemaah melaksanakan disiplin yang ketat, terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama karantina, baik di tanah air maupun di tanah suci,” kata Menag, Rabu (18/11).

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, menurut Menag perlu juga dilakukan beberapa perbaikan mekanisme pelaksanaan umrah di masa pandemi.

Di antaranya, perlunya karantina jemaah pada saat keberangkatan minimal tiga hari, guna memastikan proses tes PCR/SWAB dilakukan dengan benar.

“Ini tidak mepet waktunya dan menghindari risiko adanya pemalsuan data status jemaah,” kata Menag.

Selain itu penting juga dilakukan verifikasi dan validasi dokumen hasil PCR/SWAB yang dilakukan oleh petugas Kementerian Kesehatan RI sesuai protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri.

Hasil pemantauan di lapangan, menurut Menag, ditemukan bukti dokumen bebas covid-19 belum terverifikasi secara sistem, sehingga masih ada kemungkinan terjadi pemalsuan.

Kemenag Sulsel Serahkan Sertifikat Halal untuk 16 Pelaku Usaha

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan hari ini, Rabu (18/11), menyerahkan sertifikat halal kepada 16 pelaku usaha. Penyerahan sertifikat dilakukan Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni kepada empat pelaku usaha yang menjadi perwakilan.

Mereka berasal dari PT Sari Rasa Gemilang, PT Gowa Semilir Abadi, PT Karunia Indah Segar, PT Anugrah Bersama Perkasa Berdikari. Ikut menyaksikan, Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof. DR. H. M. Rusdi Khalid, MA, serta para Kepala Seksi pada Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Sulsel.

Sertifikasi Halal merupakan amanah  UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Negara berkewajiban menjamin warganya mendapatkan produk yang halal, baik makanan, minuman, barang gunaan dan jasa. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama bekerjasama dengan lembaga pemeriksa halal (LPH) dan MUI. Tugas LPH melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Sedang kewenangan MUI adalah melaksanakan sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.

Kakanwil Kemenag Sulsel Khaeroni mengatakan, saat ini masih ada sejumlah kendala dalam pengurusan sertifikasi halal. Kendala tersebut antara lain kepastian tarif, percepatan dan kepastian waktu, serta kurangnya LPH, dan otoritas yang menerbitkan fatwa halal.

Terkait tarif layanan, kata Kakanwil, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menerbitkan regulasinya. Berkenaan dengan waktu, proses sertifikasi halal yang selama ini mencapai 93 hari dinilai sangat lambat dan akan dipercepat menjadi 21 hari.

Khaeroni juga menyampaikan bahwa proses sertifikasi halal juga masih terkendala oleh terbatasnya jumlah LPH dan lembaga yang memiliki otoritas menerbitkan fatwa halal. Kakanwil mengusulkan perlunya penambahan dua hal tersebut untuk memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal.

Pemeriksa halal nantinya juga bisa dilakukan oleh lembaga negara/yayasan Islam berbadan hukum dan universitas yang memenuhi syarat. Sementara, fatwa halal tetap dikeluarkan oleh MUI dengan mengakomodasi keterlibatan lembaga fatwa Ormas Islam yang berbadan hukum.

“Intinya, semua hambatan kita coba carikan solusinya, termasuk mempercepat mekanisme pendaftaran  on-line. Insya Allah ke depan semua akan dapat berjalan baik sesuai harapan bersama, sehingga bisa menarik para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memperoleh Sertifikat Halal,” tuturnya

“Dengan sertifikat halal itu, pelaku usahanya nyaman, umat juga tenang,” tandasnya.

Ridwan Kamil : Pariwisata Jabar Sudah Pulih, Okupansi Hotel Full Sampai Akhir Tahun

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyebut bahwa sektor pariwisata di Jabar semakin membaik di tengah hantaman pandemi Covid-19. Ia memprediksi pariwisata kembali menggeliat di masa libur akhir tahun 2020.

“Pariwisata Jawa Barat sudah lebih pulih ya. Dengan monitoring booking-an atau okupansi kamar hotel dan penginapan di akhir tahun sudah pada penuh,” kata Kang Emil di hari kedua West Java Investment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Selasa, 17 November 2020.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu melanjutkan, menjelang libur akhir tahun 2020, pihaknya berupaya terus menegakkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui gerakan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Saat libur panjang akhir pekan pada Oktober 2020 kata dia, memang terjadi peningkatan angka kasus Covid-19 di Jawa Barat, namun tidak setinggi peningkatan angka setelah libur panjang pada Agustus 2020.

“Jadi saat libur panjang kemarin ada kenaikan kasus, betul. Tapi dibandingkan dengan Agustus, turun. Jadi Agustus itu mungkin tinggi, yang kemarin agak tinggi begitu. Ya mudah-mudahan ini karena kita melakukan razia kepada wisatawan yang dicurigai Covid-19 kan, 15.000 yang dirapid test lalu terapkan disiplin,” papar Ridwan Kamil.

Mantan Wali Kota Bandung ini menambahkan, dari belasan ribu orang yang menjalani rapid test secara acak di berbagai tempat wisata tersebut, hanya 408 orang yang dinyatakan reaktif dan dari angka tersebut, hanya lima orang yang dinyatakan positif Covid-19, kemudian angka penambahan harian Covid-19 setelahnya tetap menurun.

“Semoga di akhir tahun tren turun kasus oleh libur panjang ini bisa menjadi sebuah kedisiplinan,” ujar  Ridwan Kamil.

Adapun mengenai wacana penghapusan libur panjang akhir tahun ini, Kang Emil mengatakan pihaknya hanya bertugas mengamankan dan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik.

Sementara di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jawa Barat, Herawanto mengatakan upaya untuk membangkitkan optimisme terhadap peningkatan ekonomi telah membuahkan hasil.

Hal ini, kata Herawanto, ditorehkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi Jabar dalam kuartal terakhir, kendati masih minus.

“Jadi, kebijakan PSBB yang diberlakukan secara PSBB mikro, jadi bukan yang besar, tapi mikro, yang kemudian target itu juga berdampak luar biasa positif termasuk terhadap tourism. Tourism kita catat akomodasi meningkat di kuartal ketiga, perdagangan juga ok,” kata Herawanto.

Menurutnya, kondusivitas ekonomi dan penjagaan protokol kesehatan ini harus terus dijaga oleh Pemprov Jabar, termasuk untuk mengondusifkan perekonomian di masa depan.

“Itu sifatnya adalah jangka panjang, instan mungkin jelas tidak, tapi adalah menengah-panjangnya akan berasa. Jadi dua hal, kebijakan dari pemprov dan pemkab-pemkot terbukti telah meningkatkan gerak orang, transportasi dan pariwisata mulai meningkat,” pungkasnya.

1...4,6694,6704,671...4,867Halaman 4,670 dari 4,867