Beranda blog Halaman 4760

Wapres Harap Pesantren Jadi Pusat Inovasi

Penulis
Sopyan
-
Wapres Harap Pesantren Jadi Pusat Inovasi

Suarapemerintah.id – Wapres KH Ma’ruf Amin berharap pesantren menjadi markazul ishlah. Yaitu, pusat perubahan dan perbaikan, serta pusat inovasi.

“Dulu pesantren sebagai pusat perlawanan melawan penjajah. Sekarang selain menyiapkan orang paham agama, pesantren juga menjadi pusat pengembangan, perubahan, perbaikan, dan inovasi, termasuk pusat pemberdayaan masyarakat,” terang Wapres saat mengikuti secara daring wisuda S1 Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIF) Syeikh Nawawi Tanara, di Serang, Sabtu (26/09).

Sehubungan itu, Pesantren Syeikh Nawawi kata Wapres dibangun dengan misi menyiapkan orang paham agama untuk melanjutkan tugas ulama (kaderisasi), serta pusat perbaikan, perubahan, dan inovasi.

“STIF menyediakan orang-orang yang berjiwa inovatif. Pesantren dijadikan pusat pengembangan inovasi, sekaligus menyiapkan tokoh-tokoh perubahannya,” tegas Wapres.

Karenanya, selain kegiatan akademik, STIF juga dilengkapi Bank Wakaf Mikro dan BMT. Keduanya menjadi laboratorium perkuliahan sekaligus media melakukan pengembangan kepada masyarakat. “Sehingga, menjadi tempat perubahan pengembangan ekonomi, baik di sektor keuangan, retail, dan pengembangan lainnya,” terangnya.

“STIF menyediakan orang-orang yang berjiwa inovatif. Pesantren dijadikan pusat pengembangan inovasi, sekaligus menyiapkan tokoh-tokoh perubahannya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan STIF Syentra Siti Ma’rifah melaporkan bahwa ada 31 wisudawan S1 angkatan pertama. Dia berharap mereka nantinya dapat ikut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi kemasalahatan umat di Indonesia.

Menurut Ma’rifah, STIF Syentra adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam dengan prodi ilmu Fiqih di Indonesia. Izin operasional terbit pada 2016, STIF kini sudah terakreditasi BAN PT.

Sulut Ajukan Jadi Embarkasi Antara, Ini Kata Dirjen PHU

Penulis
Sopyan
-
Sulut Ajukan Jadi Embarkasi Antara, Ini Kata Dirjen PHU

Suarapemerintah.id – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengajukan diri untuk mengubah status dari Embarkasi Transit menjadi Embarkasi Antara. Hal ini dikemukakan Kepala Kanwil Kemenag Sulut Anwar Abubakar di hadapan Dirjen Penyelenggaraan  Haji dan Umrah Nizar, sesaat sebelum acara peletakkan batu pertama pembangunan masjid dan ruang penyimpanan koper di Asrama Haji Manado, Sulawesi Utara.

“Kami mengusulkan status Embrakasi Asrama Haji Manado bisa dinaikkan statusnya menjadi Embarkasi Antara,” kata Anwar, Jum’at (25/09).

Anwar berharap, pelayanan jemaah haji di Sulawesi Utara dapat meningkat dan lebih optimal dengan kenaikan status menjadi Embarkasi Antara.

Ia juga mengungkapkan, saat ini Asrama Haji Manado pun terus berbenah. “Kita bisa lihat, saat ini Asrama Haji Manado sudah mulai bebenah diri, gedung transit untuk jemaah haji sudah setaraf hotel Bintang tiga,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Anwar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar mengatakan pihaknya akan mendukung dan mendorong suatu daerah memiliki embarkasi penuh. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sekurangnya ada dua persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kami selalu mendorong pemerintah daerah untuk langsung bisa membuat embarkasi penuh, agar manfaatnya jauh lebih besar. Ada dua persyaratan bila ingin mendapatkan  status embarkasi penuh,” kata Nizar.

Pertama, harus memiliki bandara yang mampu menampung pesawat berbadan besar. Kedua, memiliki asrama haji yang memenuhi standar.

Untuk itu Nizar menyampaikan, daerah perlu melakukan penilaian mandiri terlebih dahulu sebelum mengajukan kenaikan status embarkasi. “Kalau dua ini sudah ada, tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak memberikan embarkasi penuh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nizar melakukan peletakan batu pertama Masjid dan Gudang Penyimpanan Koper Jemaah di Asrama Haji Manado. Ia berharap dua sarana yang dibangun dengan anggaran SBSN ini nantinya akan menambah nilai pelayanan di Asrama Haji Manado.

Nizar juga menyampaikan, Asrama Haji yang ada bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Manado, tidak terbatas bagi jemaah haji saja.

“Meskipun judulnya adalah Asrama Haji, tapi teman-teman yang beragama lain juga boleh mempergunakannya, selama bukan untuk kegiatan peribadatan atau sembahyang. Asrama Haji bisa digunakan untuk seminar atau kegiatan akademik lainnya,” kata Nizar.

Menko Luhut Minta Produsen Farmasi Nasional Percepat Produksi Obat Covid 19

Penulis
Sopyan
-
Menko Luhut Minta Produsen Farmasi Nasional Percepat Produksi Obat Covid 19

Suarapemerintah.id – Jakarta, Untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid 19, Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meminta agar produsen farmasi nasional mempercepat produksi obat Covid 19, salah satunya adalah obat Remdesivir. Permintaan ini disampaikan olehnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyediaan Obat Covid 19 di Jakarta Pada Hari Sabtu (26-9-2020).

“Harus diupayakan untuk segera produksi dalam negeri. Kita cari bahan-bahannya itu nanti, jadi jangan ada hambatan,” tegas Menko Luhut kepada Dirut Bio Farma Honesti Basyir. Senada, Menkes Terawan yang hadir dalam rakor virtual itu mengatakan bahwa dia setuju untuk mendukung semua riset yang dilakukan untuk memproduksi Remdesivir dalam negeri. “Saya _back up_ untuk kebutuhan obat apapun pasti akan kami dukung karena kami tinggal ajukan dan adakan bersama dengan BUMN dan bersama dengan BPOM kami akan koordinasi supaya segala sesuatu tepat sasaran, tepat waktu dan kita tidak membuat kebijakan yang justru kita tidak bisa menyelamatkan (pasien Covid) seperti apa yang Bapak (Menko Luhut) sampaikan,” ingatnya.

Menjawab permintaan Menko Luhut, Dirut Bio Farma Honesti mengatakan pihaknya telah mengurus izin untuk memproduksi Remdesivir. “Ada dua cara yang kami lakukan yakni kita mengadakan kerja sama dengan India.  Sementara kita akan melakukan uji klinis nanti kerja sama dengan BUMN. Kedua, Disamping izin impor, kami juga sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujarnya.  Bio Farma, menurutnya telah melakukan uji klinis skala pilot untuk produksi Remdesivir dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut meminta agar demi kepentingan nasional, Bio Farma segera mengambil langkah yang cepat dan tepat agar bahan baku untuk produksi nasional dapat segera dilakukan. “Strateginya untuk kepentingan _emergency_ dan kepentingan nasional. kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Menko Luhut dengan nada serius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk Remdesivir. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya.

Selain membahas tentang pengadaan Obat Remdesivir dan peralatan yang dibutuhkan untuk merawat pasien Covid 19 di RS, dalam Rakor itu juga dibahas mengenai _cash flow_ (arus kas) rumah sakit yang melayani pasien Covid 19 serta. Menkes Terawan mengingatkan agar rumah sakit di daerah Tangerang maupun wilayah lain di Indonesia harus menjaga arus kasnya. “_Cash flow ini penting untuk keselamatan pasien karena tanpa _cash flow_ yang baik maka safetynya tidak akan ada,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan bahwa terkadang arus kas RS yang melayani pasien Covid 19 terganggu karena mereka terlambat mengajukan klaim ke BPJS.

Untuk mengatasi hal ini, Menko Luhut meminta pihak Kemenkes agar segera berkoordinasi dengan rumah sakit. “Buat _video call_ dengan RS 100-100 per wilayah kan hanya empat kali, tolong kordinasikan agar masalah selesai,” perintahnya. Selain itu Menko Luhut juga meminta agar dibuat mekanisme baku untuk prosedur pengajuan klaim covid-19 Terakhir, dia meminta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik.

Evaluasi Bagan Alur Pemisah Selat Lombok (TSS) Mulai dijalankan

Penulis
Sopyan
-
Evaluasi Bagan Alur Pemisah Selat Lombok (TSS) Mulai dijalankan

Suarapemerintah.id – Bali, Untuk menjamin keamanan dan keselamatan maritim di Selat Lombok pemerintah mulai melakukan evaluasi pertama Implementasi TSS (Trafic Separation Scheme) Selat Lombok.

Evaluasi ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

“Menko Marves memberikan arahan langsung untuk terus memonitor berjalannya koordinasi antar institusi dalam implementasi TSS ini, agar kendala-kendala yang ditemui di lapangan dapat diselesaikan dengan segera,” ungkap Nanang Widiyatmojo, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim di Bali, Sabtu (26-9-2020). “Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian kinerja segenap Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan TSS secara penuh di Selat Lombok sejak 1 Juli 2020,” tuturnya.

Lebih jauh, Asdep Nanang menyatakan bahwa rakor itu bertujuan untuk menggali informasi dan masukan mengenai implementasi TSS, khususnya dari tingkat operator dan pelaksana lapangan, mengetahui kendala dan permasalahan yang memerlukan koordinasi antar instansi, serta mendiskusikan solusi terhadap kendala yang ditemukan menjadi tujuan utama diadakannya pertemuan ini.

“Mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat maritim dunia bahwa Indonesia dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan di Selat Lombok melalui pengelolaan TSS, koordinasi harus selalu ditingkatkan dan kita harapkan dapat bersama-sama mencari solusi dari tiap kendala yang ada,” tuturnya. Perwujudan keamanan dan keselamatan di TSS Selat Lombok, lanjut Asdep Nanang adalah langkah penting dalam mewujudkan harapan pemerintah untuk dapat memaksimalkan potensi dampak positif penerapan TSS di Selat Lombok terhadap percepatan perkembangan ekonomi maritim setempat dalam jangka panjang.

Harapan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan upaya pengawasan keamanan dan keselamatan juga disampaikan Komandan Pangkalan TNI AL Denpasar yang hadir mewakili Panglima Komando Armada II TNI AL pada kegiatan tersebut.

Rakor ini diisi pula oleh empat pemateri, yaitu Manajer Vessel Traffic Service Benoa sebagai operator utama yang mewakili Distrik Navigasi Kelas II Benoa, UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak sebagai koordinator patroli dan pengawasan pelaksanaan aturan keamanan dan keselamatan pelayaran di TSS Selat Lombok; serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa sebagai pemegang kewenangan tertinggi keamanan dan keselamatan pelayaran setempat.

Pemateri menyampaikan perkembangan status dan kinerja selama dua bulan pemberlakuan TSS di Selat Lombok, analisis pola pelanggaran yang masih ditemukan, tantangan, usulan solusi, dan langkah koordinasi yang telah dikerjakan. Peremajaan sarana prasarana, modernisasi dukungan dan layanan kepada nelayan tradisional, hingga pentingnya sosialisasi komprehensif kepada masyarakat maritim setempat menjadi beberapa topik utama. Diskusi bersifat terbuka dan menerima banyak masukan dari perwakilan unit-unit operator Kementerian/Lembaga yang terlibat implementasi TSS di Selat Lombok, meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dimasa mendatang, melalui komunikasi yang lancar dan terbuka antara para pemangku kepentingan di Selat Lombok, diharapkan kolaborasi dan sinergi antar pihak terkait dapat ditingkatkan. Hal ini penting sebagai upaya pemenuhan kewajiban negara Indonesia

Harga Makin Kompetitif, Pemerintah Optimis Wujudkan Satu Juta Surya Atap

Penulis
Sopyan
-
Harga Makin Kompetitif, Pemerintah Optimis Wujudkan Satu Juta Surya Atap

Suarapemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis dengan target satu juta pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap. Optimisme ini di dorong dari perkembangan harga PLTS global yang makin menunjukkan tren kompetitif.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, Gerakan Nasional Satu Juta Surya Atap memperkenalkan kepada masyarakat adanya energi bersih dan ramah lingkungan.

“Gerakan ini sangat mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025,” ungkap Rida pada acara Refleksi Tahun Ketiga Gerakan Nasional Satu Juta Surya Atap (GNSSA) secara virtual, Kamis (24/9).

Lebih lanjut, Rida mengungkapkan keberadaan GNSSA akan menumbuhkan industri barang dan jasa domestik terkait pengadaan PLTS.

Secara rinci, Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Hariyanto menjelaskan, Kementerian ESDM tengah menginventarisasi pemanfaatan atap untuk instalasi PLTS Atap.

“Kami inventarisasi tidak hanya di gedung hunian tapi juga gedung komersial, seperti hotel, rumah sakit, dan gedung perkantoran, bandara, pelabuhan, pergudangan. Hasilnya, sementara ini cukup besar potensi yang bisa diterapkan untuk surya atap,” kata Hariyanto pada kesempatan yang sama.

Selain itu, pemerintah tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar gerakan ini segera terealisasi. “Mudah-mudahan kalau itu bisa terlaksana ini bisa memecahkan telur sejuta atap tadi, karena yang kita desain adalah 500.000 hingga 1 juta atap untuk tahun pertama untuk perencanaannya,” jelasnya.

Hariyanto mengungkapkan, pemerintah optimistis target 1 juta atap bisa terealisasikan mengingat aturan-aturan terkait dengan penyempurnaan-penyempurnaan dari penggunaan EBT dan harga yang cukup kompetitif.

Data yang dihimpun Ditjen EBTKE menunjukkan, biaya PLTS dalam kurun waktu 10 tahun (2010 – 2019) mengalami penurunan paling tajam, yakni sekitar 82%. Bahkan, biaya listrik dari PV surya skala utilitas turun 13% tahun-ke-tahun, mencapai sekitar tujuh sen (USD 0,068) per kiloWatt-hour (kWh) pada 2019.

“Untuk energi surya ini, kami dari pemerintah berkeyakinan target tersebut bisa direalisasikan karena harganya kompetitif, bisa digunakan sebagai cost recovery di masa pandemi dan padat karya,” ungkapnya.

Hariyanto menambahkan, sosialisasi penggunakan energi hijau akan terus digaungkan untuk lebih memotivasi masyarakat beralih dari energi konvensional.

Dalam 3 tahun sejak GNSSA diluncurkan, jumlah pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pengguna PLTS Atap meningkat dari 268 pelanggan pada 2017 menjadi lebih dari 2.346 pelanggan pada pertengahan tahun 2020. Adapun total kapasitas PLTS Atap tersebut mencapai 11,5 Mega Watt (MW).

GNSAA dideklarasikan pada 17 September 2017 oleh Kementerian ESDM bersama para pegiat energi surya, gerakan ini telah menjadi salah satu kendaraan pemersatu pembuat kebijakan, pelaku, dan pemangku kepentingan energi surya untuk menciptakan suatu kolaborasi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 49/2018 yang menjadi payung hukum pengguna PLTS Atap, kemudian melakukan revisi untuk menurunkan biaya paralel bagi pelanggan industri.

Menteri PPPA: Disiplin dan Sosialisasikan 3M di Lingkungan Keluarga

Penulis
Sopyan
-
Menteri PPPA: Disiplin dan Sosialisasikan 3M di Lingkungan Keluarga

Suarapemerintah.id – Tren penularan Covid-19 belakangan ini menunjukkan adanya klaster penyebaran melalui keluarga. Pemerintah memberi perhatian besar mengenai hal tersebut dan segera mengupayakan langkah-langkah pencegahannya.

Presiden Joko Widodo yang pada Kamis, 24 September 2020, menerima Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, memberikan arahan untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif kepada para keluarga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Beberapa arahan Bapak Presiden kepada saya dan jajaran kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah bagaimana kita mengampanyekan dan sosialisasi masif kepada para keluarga utamanya perempuan dan anak yang ada di seluruh Tanah Air,” ujar I Gusti Ayu Bintang Puspayoga selepas pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020.

Menteri PPPA mengatakan, bentuk kampanye dan sosialisasi yang dilakukan ialah dengan menggaungkan imbauan mengenai pemakaian masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak aman antarsesama (3M). Sosialisasi tersebut nantinya akan turut melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Demikian juga kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini punya wadah yang namanya forum anak yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota di mana mereka sebagai pelopor dan pelapor ini juga bisa menjadi hal-hal dan kita ajak untuk menyosialisasikan atau mengampanyekan secara masif berkaitan dengan 3M ini. Jangan kendor pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” tuturnya.

Penerapan 3M atau disiplin terhadap protokol kesehatan saat ini menjadi kunci untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk di lingkungan keluarga. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan disadari para anggota keluarga meski berada di dalam rumah.

“Disiplin mematuhi protokol kesehatan itu tidak hanya pada saat kita keluar rumah. Pada kesempatan ini, terutamanya perempuan sebagai manajer rumah tangga, selalu harus mengingatkan keluarganya walaupun di dalam rumah kami sarankan untuk tetap memakai masker apalagi di dalam keluarga tersebut ada kelompok rentan seperti balita juga lansia,” ucapnya.

“Kenapa klaster keluarga ini meningkat? Tidak menutup kemungkinan itu terpaparnya ketika apakah ayahnya atau ibunya bekerja di luar rumah nah ini hal penting yang harus dilakukan ketika masuk rumah saya sarankan harus bersih-bersih badan, semuanya, baru berinteraksi dengan keluarga,” imbuhnya.

Sebagai langkah selanjutnya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan sebuah protokol kesehatan keluarga sebagai panduan untuk mencegah infeksi Covid-19 di lingkungan keluarga baik di dalam maupun di luar rumah.

“Harapan kami nanti protokol kesehatan keluarga ini juga dapat dilakukan bagi anggota keluarga yang terinfeksi serta menginformasikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” kata I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa di tengah pandemi saat ini, kita tidak hanya harus melindungi diri sendiri, tapi juga berkewajiban untuk melindungi sesama. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan mengurangi atau bahkan menghindari pertemuan dan kerumunan yang tidak diperlukan.

Saat ini, masyarakat juga telah diperkenalkan dengan aktivitas atau pertemuan secara daring sebagai bentuk sederhana dari sosialisasi yang meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.

“Di situasi pandemi ini kita sudah diperkenalkan dengan pertemuan daring atau pertemuan secara virtual kalau seandainya ada hajatan. Salah satu contoh yang sederhana seperti ulang tahun yang harus dilaksanakan, kami imbau hindari secara offline, tapi bisa dilakukan secara daring dan sebagainya,” ujarnya.

Menteri PPPA, mengakhiri keterangannya, juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu, bergandeng tangan, dan bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia dan segera keluar dari situasi sulit saat ini.

“Saya ingin mengajak semua mari kita bersatu, bergandeng tangan, bekerja bersama. Saya yakin dengan kita bergotong-royong, saya yakin akan bisa kita keluar dari situasi sulit ini dan kita akan bisa bangkit kembali,” tandasnya.

Presiden Jokowi Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai Sepanjang 131,5 Kilometer

Penulis
Sopyan
-
Presiden Jokowi Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai Sepanjang 131,5Km

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 September 2020, resmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer dengan biaya Rp12,18 triliun telah selesai, dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun masyarakat yang melintasi Pulau Sumatera,” ujar Presiden yang tampak mengenakan helm dan rompi sebagaimana yang biasa dikenakan dalam peresmian secara luring.

Ruas tol tersebut merupakan jalan tol pertama di Provinsi Riau yang terdiri atas 6 seksi dan mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu. Dengan adanya jalan tol tersebut konektivitas antara ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai dapat meningkat sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan sentra ekonomi di wilayah itu.

“Saya mendapat laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini seperti membangun kawasan industri, mengembangkan perumahan, dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden.

Tol tersebut juga merupakan bagian dari jalan tol trans-Sumatera yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Keseluruhan trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.987 kilometer nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung juga turut meningkatkan perekonomian di seluruh Pulau Sumatera.

“Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi anak-anak muda kita,” tuturnya.

“Minat investor untuk ikut mendukung pengembangan daerah seperti ini harus direspons dengan cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari keberadaan infrastruktur yang dibangun pemerintah,” imbuh Presiden.

Selain itu, tol Pekanbaru-Dumai juga merupakan tol yang unik dan istimewa karena memiliki lima lintas bawah (underpass) atau terowongan untuk perlintasan satwa khususnya gajah. Area pembangunan jalan tol tersebut memang bersinggungan dengan kawasan suaka margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil yang menjadi habitat gajah sumatera.

Dibangunnya lintas bawah yang tepatnya berlokasi di seksi 4 jalan tol yang menghubungkan Kandis Utara dan Duri Selatan tersebut dimaksudkan agar habitat gajah yang ada di sana tidak terganggu dan tetap terpelihara sekaligus memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.

“Saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru-Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya. Jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang usaha dan sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ucap Presiden mengakhiri sambutannya.

Untuk diketahui, peresmian virtual tersebut turut dihadiri oleh di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar, dan sejumlah undangan terbatas yang hadir langsung di gerbang tol Dumai, Provinsi Riau, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Tekan Disparitas, Kominfo Genjot Internetifikasi di KEK NTT

Penulis
Sopyan
-
Tekan Disparitas, Kominfo Genjot Internetifikasi di KEK NTT

Suarapemerintah.id – Pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebagai pondasi dasar kehidupan kini dan masa depan.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, saat ini Pemerintah tengah fokus untuk meningkatkan rasio dan menurunkan disparitas Internetifikasi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Jadi Covid memberikan challenge luas bagi Kementerian Kominfo untuk memastikan ketersediaan infrastruktur TIK di-deploy secara memadai baik dari rasio internetifikasi maupun dipasritas internet antarwilayah. Di mana masih ada 12.548 desa di seluruh Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G dan sekitar 150.000 titik layanan publik yang belum terjangkau akses internet cepat,” paparnya dalam Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pariwisata Super Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Manggarai Barat, Jumat (25/09/2020).

Menteri Kominfo menyebutkan hasil monitoring quality of service (QoS) cakupan layanan internet di Indonesia yang dilakukan Kementerian Kominfo dan operator seluler, dari 83 ribu lebih desa dan kelurahan di Indonesia masih terdapat 12 ribu desa dan kelurahan yang belum tersedia layanan sinyal 4G.

“Yang dikenal bapak kepala desa sebagai blankspot, titik atau cakupan yang belum tersedia layanan internet sebanyak 9.113 titik, termasuk di NTT,” ujarnya.

Di Provinsi NTT, menurut Menteri Johnny masih terdapat 645 desa dan kelurahan blankspot yang belum terjangkau sinyal 4G. Pembangunan BTS untuk mengurangi daerah blankspot akan dibagi dalam dua kategori.

“542 desa dan kelurahan yang menjadi wilayah kerja BLU BAKTI Kominfo (untuk pembangunannya). Ini yang masuk daerah 3T. Dan sisanya 103 desa dan kelurahan non-3T yang menjadi wilayah kerja mitra Kominfo, yakni operator seluler,” jelasnya.

Percepatan pembangunan infrastruktur TIK di Manggarai Barat menurut Menteri Kominfo dilakukan untuk mendukung realisasi Labuan Bajo sebagai salah satu dari Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Yang sekaligus akan menjadi tuan rumah bagi pagelaran internasional, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023,” ujarnya.

Kawasan Manggarai Barat menurut Menteri kominfo telah ditetapkan Presiden sebagai Destinasi Super Prioritas dan akan dibangun pula Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). “Dibangun Community Based Tourism agar masyarakat bisa mengambil bagian dalam pengembangan wisata di kawasan ini,” tegasnya.

Hadirkan 4G

Hingga akhir tahun 2020, Kementerian Kominfo menargetkan pembangunan 121 lokasi BTS USO 4G di Provinsi NTT.  “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang merespons pandemi Covid-19 untuk mengembangkan peluang dan kesempatan dengan akselerasi transformasi digital. Pemerintah melakukan reebooting, restart, rethinking, berpikir kembali untuk menjadikan Covid-19 untuk menjadi titik pijakan lompatan baru ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Kominfo.

Dari lima arahan Presiden mengenai transformasi digital, Menteri Johnny menyatakan saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo di Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas merupakan upaya menjalankan arahan.

“Soal transformasi digital salah satunya menyelesaikan deployment akses infrastruktur TIK sampai the last mile dimana pelayanan administrasi pemerintahan dan pemukiman masyarakat berada,” jelasnya.

Menteri Kominfo menyatakan akselerasi transformasi digital juga dilakukan dengan empat langkah lain berkaitan dengan roadmap sektor strategis, legislasi primer, sumberdaya manusia digitial, atau digital talent, dan manajemen sumberdaya atau farming/refarming frekuensi radio.

“Saya datang ke sini bukan hanya untuk Manggarai Barat, tapi saya datang ke NTT bagian dari 34 provinsi Republik ini agar tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak menjadi bagian dari Indonesia. Jadi untuk mempersiapkan Indonesia, menyelesaikan tugas yang dimandatkan Presiden untuk menghadirkan sinyal 4G di seluruh wilayah tanah air,” jelasnya.

Menteri Kominfo mengharapkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi didukung dengan bauran pembiayaan. “Dari rupiah murni APBN, PNBP, dan Dana USO. Beberapa hari lalu saya rapat kerja dengan Komisi I DPR RI membicarakan dengan RKAKL Kominfo 2021. Pembiayaan sudah tertampung di sana,” tuturnya.

Bangun 421 BTS dan 421 Akses Internet

Tahun depan, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo akan membangu 421 BTS baru, sehingga akan terdapat total 542 BTS yang tersebar di 16 kabupaten dan kota.

Selain itu, menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, juga akan dibangun akses internet cepat.

“Dari total 7.652 titik Internet cepat yang dibangun oleh BLU BAKTI, 852 titik berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 538 titik diantaranya dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kantor pemerintahan, pelayanan kesehatan, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya,” paparnya.

Menurut Dirut Anang Latif, perluasan infrastruktur membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dan dukungan Pemerintah Daerah, operator telekomunikasi dan pemangku kepentingan.

“Agar pembangunan BTS dan layanan akses internet gratis berjalan lancar serta tepat guna dan tepat sasaran. Kominfo membutuhkan diantaranya perizinan untuk lahan atau penggelaran kabel untuk BTS, koordinasi dalam hal titik lokasi akses internet, juga kerja sama dalam hal pemanfaatan dan perawatan layanan yang telah dibangun tersebut,” jelasnya.

Rapat yang  ditujukan untuk koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di NTT itu dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi; Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula, Wakil Bupati Manggarai Timur, Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syams serta Asisten Sekda Ende, dan perwakilan dari Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula berulang kali menyampaikan terima kasih atas upaya Pemerintah dalam menghadirkan akses telekomunikasi 4G dan internet di wilayahnya. “Kabupaten Manggarai Barat patut berbangga karena pertama kali sebagai lokasi dipasangny Super Wifi pertama di NTT,” jelasnya.

Cerdaskan Bangsa, Kominfo Bangun Akses & Dukung Program Kuota Data Internet

Penulis
Sopyan
-
Cerdaskan Bangsa, Kominfo Bangun Akses & Dukung Program Kuota Data Internet

Suarapemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh pelaksanaan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020.  Kebijakan itu merupakan asistensi  fiskal APBN yang diberikan untuk menopang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, pendidik dan dosen di Indonesia. Kementerian Kominfo membangun akses internet cepat dan mengajak mitra operator seluler meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan untuk mencerdaskan bangsa.

“Tentu keberhasilan ini tidak terlepas dari keberpihakan Bapak Presiden untuk memastikan para siswa kita, pendidik dan para dosen bisa mengatasi problem yang paling besar saat ini yaitu ketersediaan pembiayaan untuk akses internet dalam rangka menunjang proses belajar dan mengajar,” tutur Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Peresmian Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020 yang berlangsung virtual dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/09/2020).

Menteri Kominfo menilai kebijakan asistensi fiskal akan sangat bermanfaat bagi lebih dari 60 juta siswa pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pendidikan khusus lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama seperti pesantren. 

Bahkan menurutnya, Mendikbud Nadiem Makariem tengah menyiapkan dan mengatur alokasi penggunaan dan pemanfaatan secara staging up di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dan dosen, “Ini dibagi dalam dua kategori yaitu 5GB untuk kuota umum dan sisanya masing-masing untuk kuota belajar. Saya kira ini keputusan yang baik sekali dan tepat,” tegasnya.

Dukungan Kominfo

Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny berupaya memastikan semua operator seluler menjaga kualitas jaringan dengan baik. “Oleh karenanya, setiap operator seluler yang mengambil bagian dalam program tersebut memperhatikan betul ketersediaan infrastrukturnya di tempat masing-masing. Karena ini akan berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar dan quality of service-nya,” jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, lembaga yang dipimpinnya juga akan memperhatikan kecepatan serta perluasan jaringan akses internet. Hal itu dilakukan dengan membangun Base Transceiver Station (BTS) di last mile yang membutuhkan pekerjaan sangat kompleks karena tantangan wilayah. Selain itu, juga menyediakan akses internet Super Wifi.

“Saat ini Kementerian Kominfo juga menggunakan akses internet yang langsung ke satelit, baik berupa akses internet yang biasa dilakukan untuk radius terbatas sekitar 50 sampai 100 meter. Dan kali ini untuk pertama kalinya kita melakukan uji coba dan pilot project yang disebut dengan Super Wifi,” jelasnya.

Super Wifi memiliki jangkauan akses internet dalam radius 500 meter dengan kapasitas kecepatan antara 4 s.d. 30 GBps. Dengan jangkauan itu, Menteri Johnny menilai cukup besar untuk mendukung proses belajar mengajar, “Kami juga akan memperhatikan penataan dan penambahan spektrum frekuensi radio melalui farming dan refarming agar proses belajar mengajar ini bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Menteri Kominfo juga sudah menyiapkan roadmap untuk deployment 4G network di 12.548 desa dan kelurahan yang saat ini belum ada sinyal 4G paling lambat selesai di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk menyediakan akses di seluruh titik layanan publik baik di pemerintahan desa, puskesmas maupun sekolah agar bisa menggunakan  jaringan internet 4G. 

“Untuk tahun 2021 Pemerintah sudah memberikan komitmen melalui intervensi fiskal. Kemarin saya baru saja selesai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I untuk disetujui pembangunan tahap pertama sebanyak 4.200 titik di 4.200 desa di Indonesia untuk 4G,” jelasnya seraya menambahkan kini Kementerian Kominfo tengah menyiapkan mekanisme kerja sama dengan operator seluler  untuk menyediakan akses yang diperlukan. 

Libatkan Operator Seluler

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyampaikan terima kasih  kepada operator seluler Telkomsel, Indosat Ooredoo, Tri, XL Axiata, Smartfren yang telah memberikan dukungan dan peran aktif memastikan terselenggaranya kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020. 

“Kita perlu sama-sama tahu, saya diinformasikan bahwa Rp.1000 GB adalah harga yang betul-betul sangat kompetitif yang diberikan oleh operator seluler. Sepengetahuan saya itu diskonnya sekitar 2/3. Dan atas kerja sama operator seluler untuk memberikan dukungan proses belajar mengajar PJJ ini, saya tentu berterima kasih dan mudah-mudahan keputusan baik ini akan diberikan imbalan melalui usaha-usaha yang lebih maju dan lebih hebat,” ungkapnya.

Di tengah pandemi Covid-19 sektor informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari dua sektor di Indonesia pada kuartal kedua bertumbuh positif. Bahkan menurut Menteri Kominfo, sektor informasi dan komunikasi bertumbuh double digit 10,88 persen dibanding sektor lainnya yang mengalami kontraksi yang dalam. 

“Saya berharap penggelaran jaringan fixed broadband dan mobile broadband bisa benar-benar selesai. Sebab, penggelaran tersebut merupakan salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo dalam rangka menerjemahkan akselerasi transformasi digital, yaitu menyelesaikan deployment ICT infrastructure di seluruh Indonesia,” papanya.

Menteri Johnny juga menyampaikan penghargaan atas komitmen tinggi operator seluler dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di 3.435 desa dan kelurahan wilayah komersial yang menjadi wilayah kerja operator seluler.

“Semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan keputusan investasi  agar bersama-sama nanti bisa menyelesaikan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 sudah terlayani dengan sinyal 4G. Dengan kerendahan hati saya berharap mulai secara bertahap kita take out 3G infrastructure dan upgrade menjadi 4G . Dengan kerja keras dan kerja besar di bawah leadership Bapak Presiden dalam dua tahun ke depan adalah masa yang kritis, tetapi memberikan ruang, harapan dan peluang,” tandasnya optimistis.

Dengan penyelesaian deployment infrastruktur TIK, menurut Menteri Kominfo, Indonesia secara teknis menjadi negara digital atau Indonesia Digital Nations. “Namun upaya dan niat baik tersebut memerlukan kerja besar.  Kerja besar ini adalah investasi sumber daya manusia, investasi masa depan Indonesia. Indonesia akan sangat kompetitif dengan keputusan yang kita ambil sekarang karena memang keputusan ini tepat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Acara peluncuran yang berlangsung secara virtual dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Hadir dalam peluncuran kebijakan antara lain  Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro; Direktur Utama Indosat Ooredoo Ahmad Abdulaziz Al-Neama; Direktur Utama XL Axiata Dian Siswarini; Direktur Utama Hutchison 3 Cliff Woo;  Direktur Utama Smartfren Merza Fachys; dan pejabat di Kementerian Kominfo, Kemdikbud, dan Kementerian BUMN.

Juknis Disempurnakan, Penerima Bantuan Diumumkan di Web Kemenag

Penulis
Sopyan
-
Juknis Disempurnakan, Penerima Bantuan Diumumkan di Web Kemenag

Suarapemerintah.id – Pencairan bantuan operasional pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 tahap kedua akan dicairkan. Irjen Kemenag Deni Suardini mengatakan bahwa ada penyempurnaan juknis penyaluran bantuan.

“Setelah evaluasi penyaluran bantuan tahap pertama serta untuk mencegah potensi penyelewengan, juknis bantuan kami rekomendasikan untuk disempurnakan,” terang Deni di Jakarta, Jumat (25/09).

“Mekanisme pemberitahuan langsung ke pesantren dan lembaga pendidikan kita ubah. Untuk tahap dua dan tiga, penerima bantuan akan diumumkan melalui web Kemenag sehingga lebih mudah diakses masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Deni, info adanya pemotongan bantuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian Itjen Kemenag. Deni mengaku saat ini masih melakukan proses investigasi.

“Jika ada oknum yang melakukan pemotongan Bantuan Operasional Pesantren pada masa pandemi covid 19 dan terbukti merugikan keuangan negara di saat kondisi darurat, maka akan dibawa ke ranah hukum, dengan dakwaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Deni.

“Pasal 2 Ayat (2) UU tersebut berbunyi,Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” lanjutnya.

Selain mekanisme pemberitahuan penerima bantuan, revisi juknis juga terkait teknis pencairan di bank penyalur. “Pengumuman penerima bantuan di web Kemenag akan dijadikan dasar syarat pencairan. Ini akan dikoordinasikan dengan bank penyalur,” jelasnya.

Deni meminta, setiap program strategis Kemenag harus dikelola secara akuntable agar bisa memberi manfaat yang besar ke masyarakat. “Sehingga, Kemenag bisa meningkat reputasinya sebagai instansi yang bisa dipercaya,” tandasnya.

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19. Anggaran ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren.

Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp40juta.

Bantuan juga akan diberikan kepada  2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50juta. Karena jumlahnya banyak, bantuan operasional ini dicairkan secara bertahap. Untuk tahap pertama, bantuan operasional yang dicairkan sejumlah  Rp.930.835.000.000,-.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi  9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 20.124 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga.

Termasuk tahap ini adalah bantuan operasional yang diberikan oleh Menag Fachrul Razi kepada Pesantren Darul Ukhuwwah Kedoya. Selain bantuan operasional, Kemenag juga akan memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga.

“Masing-masing lembaga akan mendapat Rp15juta, namun diberikan per bulan Rp5juta selama tiga bulan,” tandasnya.

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp10juta.

1...4,7594,7604,761...4,860Halaman 4,760 dari 4,860