Beranda blog Halaman 605

Biaya dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Simak Syarat Perpanjangannya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi warga Jakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Rabu. Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya sebagai upaya mempermudah masyarakat memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan tersebar di lima lokasi di wilayah DKI Jakarta. Berikut daftar lengkap titik pelayanannya:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM diwajibkan membawa sejumlah dokumen pendukung, yaitu KTP dan SIM asli beserta fotokopinya. Selain itu, pemohon perlu mengisi formulir permohonan dan menjalani tes kesehatan di lokasi layanan.

Gerai SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru melalui Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Rabu: Cek Jadwal dan Syaratnya

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling yang tersebar di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Melansir informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, masyarakat dapat mengakses layanan Samsat Keliling di sejumlah lokasi strategis dengan jam operasional berbeda-beda. Di Jakarta Pusat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Untuk Jakarta Utara, gerai dibuka di halaman parkir Samsat dan Italy Mall Artha Gading pada pukul 08.00–14.00 WIB.

Di Jakarta Barat, masyarakat dapat memanfaatkan layanan di Mall Citraland pada jam yang sama. Sementara di Jakarta Selatan, Samsat Keliling hadir di halaman parkir Samsat pukul 09.00–15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko pukul 09.00–14.00 WIB. Untuk Jakarta Timur, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati mulai pukul 08.00–14.00 WIB.

Di wilayah penyangga, Samsat Keliling juga tersebar di berbagai titik, di antaranya:

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (08.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Pondok (09.00–14.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Utara (09.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kecamatan Tajur Halang (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa masyarakat wajib membawa dokumen pendukung berupa KTP, BPKB, dan STNK asli, beserta fotokopinya. Layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap dilakukan di kantor Samsat.

Meski aktivitas masyarakat mulai normal, Polda Metro Jaya tetap mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan saat berada di lokasi layanan. Penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dianjurkan demi mencegah penyebaran COVID-19.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu 10 Desember: Hujan Merata dari Pagi hingga Malam

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Rabu (10/12). Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi BMKG dan menjadi perhatian bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di sebagian wilayah, yakni Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan. Sementara wilayah lainnya—Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur—masih diselimuti cuaca cerah berawan.

Memasuki siang, cuaca berangsur berubah. Kepulauan Seribu diprediksi tetap berawan, sementara hujan ringan mulai merata membasahi seluruh wilayah daratan Jakarta, baik di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, maupun Timur.

Pada sore hari, kondisi cuaca tidak mengalami perubahan signifikan. BMKG memperkirakan Kepulauan Seribu tetap berada dalam kondisi berawan, sedangkan hujan ringan kembali mengguyur Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Timur. Khusus Jakarta Selatan, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun pada periode ini.

Memasuki malam hari, cuaca berawan kembali mendominasi sebagian wilayah, terutama Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Adapun hujan ringan masih berpotensi turun di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

BMKG melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 68 hingga 97 persen.

Warga diimbau untuk tetap waspada dan menyiapkan perlengkapan penunjang, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Melly Goeslaw Dukung LMKN Didanai APBN untuk Perbaikan Sistem Royalti Musisi

Musisi senior sekaligus anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw, menyatakan dukungannya agar pendanaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut disampaikan Melly dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR pada Sabtu (6/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Melly mengungkapkan keprihatinan sekaligus kelelahan para pelaku musik akibat ketidakjelasan sistem pengelolaan royalti yang sudah berlangsung puluhan tahun. Menurutnya, keterlibatan negara melalui alokasi APBN menjadi langkah penting untuk menghadirkan pengawasan ketat, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih terukur.

“Sebagai pekerja seni, saya sudah lelah. Kalau ada hal yang mencurigakan di LMK atau LMKN, kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Karena itu saya setuju LMKN dibiayai APBN,” ujar Melly dalam pernyataannya di hadapan Baleg.

Melly menjelaskan bahwa dengan masuknya pendanaan LMKN ke dalam mekanisme APBN, peluang pengawasan oleh lembaga penegak hukum menjadi semakin terbuka bila ditemukan penyimpangan. Ia menyebut kondisi tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah upaya kecurangan dalam distribusi royalti.

“Kalau ada APBN, mungkin KPK bisa turun tangan. Jadi semua pihak akan berpikir dua kali kalau mau bermain curang,” tegasnya.

Ia menilai perlindungan hak musisi dan pencipta lagu harus dimulai dari sistem yang adil, terukur, serta bisa dipertanggungjawabkan.

Melly Goeslaw juga menekankan pentingnya sistem royalti yang mampu dilacak secara real-time, mudah dipahami, dan memberikan informasi jelas kepada pencipta tentang sumber serta besaran pemasukan. Edukasi menyeluruh mengenai hak dan mekanisme royalti, menurutnya, harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola LMKN.

“Royalti itu bukan sekadar angka, tapi penghargaan atas waktu, perasaan, tenaga, dan kehidupan kami,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rieke Diah Pitaloka Minta Pejabat Hentikan Kunjungan Pencitraan ke Lokasi Bencana

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta para pejabat negara menghentikan kunjungan ke wilayah terdampak bencana apabila hanya bertujuan untuk pencitraan. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar agenda yang menimbulkan kesan publik.

Dalam keterangannya pada Jumat (5/12/2025), Rieke menyebut banyak keluhan masyarakat terkait kunjungan pejabat yang dinilai tidak praktis dan justru menyulitkan aktivitas penanganan bencana.

“Saya mendukung langkah lintas Kementerian/Lembaga. Namun, hentikan komentar dan kunjungan pejabat yang hanya show. Kata warga justru bikin ribet,” ujar Rieke.

Sejumlah pejabat diketahui mulai melakukan kunjungan ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain menteri dan pejabat kementerian, beberapa anggota DPR juga terlihat hadir.

Namun kunjungan tersebut menuai respons beragam dari masyarakat setempat, terutama jika dilakukan tanpa membawa manfaat konkret. Rieke mengingatkan bahwa penanganan bencana harus fokus pada penyelamatan warga, pemulihan situasi, dan distribusi logistik secara cepat serta tepat sasaran.

Dalam catatan publik, dua kunjungan dari politikus Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Zulkifli Hasan dan Verrell Bramasta, sempat memicu perbincangan luas. Aksi Zulkifli Hasan yang membawa karung beras di pundaknya ketika mengunjungi lokasi bencana menuai kritik karena dianggap sebagai tindakan pencitraan.

Publik bahkan kembali menyoroti potongan video lama saat Zulkifli Hasan menjabat Menteri Kehutanan. Dalam video tersebut, ia terlihat tertawa saat mendengar penyebutan Taman Nasional Tesso Nilo dalam wawancara dengan aktor senior Harrison Ford. Harrison Ford kemudian menegur sikap tersebut dan mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hakordia 2025 Jadi Momentum Penguatan Integritas di Jawa Timur, Tegas Senator DPD RI Lia Istifhama

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diperingati setiap 9 Desember dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, menekankan bahwa Hakordia tidak boleh dimaknai sebagai acara seremonial rutin, melainkan gerakan kolektif untuk membangun budaya antikorupsi secara menyeluruh di semua sektor pemerintahan.

Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia, Hakordia 2025 menjadi pengingat bagi aparatur negara untuk menjunjung nilai integritas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Hal itu dianggap krusial dalam menghadapi tantangan reformasi birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

“Hakordia 2025 harus menjadi pengingat bersama, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk membangun budaya antikorupsi secara konsisten. Integritas bukan hanya slogan, tetapi nilai yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Ning Lia, Selasa (09/12/2025).

Ning Lia menyampaikan, integritas merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa strategi pencegahan korupsi harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari edukasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan tata kelola pemerintahan, hingga partisipasi publik.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari hulu hingga hilir, melalui edukasi publik, penguatan sistem pengawasan, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegas Ning Lia.

Dalam momentum Hakordia 2025, Ning Lia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen untuk menekan potensi terjadinya penyimpangan. Digitalisasi dinilai efektif meningkatkan transparansi pelayanan sekaligus mempercepat proses birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tema Hakordia 2025 “Satukan Aksi Basmi Korupsi” dinilai sangat relevan dengan upaya Jawa Timur dalam menjadi pelopor pelayanan publik cepat, bebas pungli, dan berintegritas.

Menutup pernyataannya, Lia menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah menjaga kepercayaan publik. Untuk itu, komitmen bersama menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih.

“Integritas harus terus dirawat dan diperkuat. Dengan komitmen bersama, Jawa Timur dapat menjadi garda terdepan dalam gerakan antikorupsi menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: 914 Jiwa Meninggal, 389 Masih Hilang di Sumatera

Gelombang bencana yang melanda berbagai wilayah di Sumatera menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu, 6 Desember 2025, tercatat 914 orang meninggal dunia dan 389 jiwa masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang, tanah longsor, dan luapan sungai yang dipicu cuaca ekstrem Cyclone Senyar.

Anggota DPR RI Dapil Sumbar II dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional, mengingat skala kerusakan dan dampaknya yang meluas di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Berdasarkan data BNPB, rincian korban jiwa meliputi Sumatera Barat kehilangan 226 jiwa, Sumatera Utara 329 jiwa, dan Aceh 359 jiwa. Angka-angka itu dingin, tetapi di baliknya ada wajah, ada nama, ada cerita, ada masa depan yang terputus begitu saja.

Dalam pernyataannya, Nevi menegaskan bahwa tragedi ini tidak lagi dapat disebut sebagai bencana berskala daerah.

“Dengan jumlah korban mencapai ratusan jiwa, ratusan hilang, dan kerusakan yang meluas, Sumatera bukan hanya menghadapi tragedi daerah, tetapi tragedi bangsa. Negara harus hadir secara penuh dan totalitas melalui penetapan status Bencana Nasional,” tegas Nevi, pada Selasa (9/12).

Ia menilai penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memastikan penanganan darurat berjalan lebih efektif.

“Status ini memungkinkan penguatan personel SAR, dukungan logistik lintas provinsi, pembangunan infrastruktur darurat, serta konsolidasi BNPB, TNI-Polri, kementerian terkait, dan relawan. Yang terpenting, ini menegaskan bahwa keselamatan manusia adalah prioritas utama,” lanjut Nevi.

Nevi juga menyoroti faktor kerentanan ekologis yang memperparah dampak bencana. Menurutnya, deforestasi, alih fungsi lahan yang tidak berkelanjutan, dan lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai menjadi penyebab utama meningkatnya risiko bencana di Sumatera.

“Air yang turun dari langit seharusnya menjadi berkah, tetapi ketika hutan hilang dan tanah tidak mampu menahan air, ia berubah menjadi bencana. Ini peringatan keras agar kita memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh,” ujar Nevi.

Meski bencana membawa duka mendalam, solidaritas masyarakat tampak kuat di berbagai daerah. Warga membuka rumah untuk pengungsi, komunitas lokal membuat dapur umum, dan relawan dari berbagai daerah berdatangan membawa bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian.

Nevi menyampaikan apresiasi atas gerakan kemanusiaan ini dan menilai bahwa kekuatan sosial masyarakat Indonesia merupakan modal penting dalam pemulihan.

Nevi menegaskan bahwa upaya penanganan tidak boleh berhenti pada fase darurat, tetapi juga harus mencakup rekonstruksi dan mitigasi jangka panjang.

“Kita perlu membangun kembali rumah, jembatan, dan infrastruktur penting. Namun yang lebih penting, kita harus memperbaiki tata ruang, menanam kembali hutan, dan memastikan pembangunan tidak mengorbankan keselamatan warga,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat, Nevi membawa aspirasi ribuan keluarga terdampak dan menyampaikan pesan mendesak kepada pemerintah pusat.

“Sumatera sedang menangis, dan kita tidak boleh membiarkannya menangis sendiri. Pemerintah harus segera menetapkan status Bencana Nasional dan memastikan seluruh proses pemulihan berjalan adil, cepat, dan menyeluruh,” tutup Nevi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-53 PDIP, Soekarno Runniversary 2026 Targetkan 10 Ribu Peserta

Dalam rangka HUT ke-53 PDI Perjuangan, DPP PDIP mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam Soekarno Runniversary 2026, ajang olahraga lari tahunan yang akan digelar pada 15 Februari 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga My Esti Wijayanti mengatakan antusiasme publik terhadap gelaran Soekarno Runniversary terus meningkat setiap tahun, dan penyelenggaraan edisi 2026 menargetkan jumlah peserta lebih besar.

“Kali ini, kami menargetkan 10 ribu peserta termasuk kalangan anak muda. Termasuk siswa SMP dan SMA, kami targetkan hadir 3 ribu yang hadir.” kata My Esti dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut My Esti, event ini difokuskan untuk menjangkau segmen generasi muda, perempuan, berpendidikan, serta masyarakat urban atau kosmopolitan. Segmen tersebut kini dinilai memiliki aspirasi yang semakin kuat dan membutuhkan pendekatan melalui simbol sosial, emosional, dan edukatif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perkembangan bakat olahraga dan pendidikan, panitia menghadirkan kategori khusus pelajar usia 13–18 tahun untuk lari jarak 10K, yang berkesempatan meraih apresiasi beasiswa bagi pelari yang berhasil mencapai podium.

Sejalan dengan momentum HUT PDIP ke-53, apresiasi bagi peserta diperluas melalui mekanisme hadiah yang lebih besar.

“Soekarno Runniversary 2026 menghadirkan kategori khusus untuk pelajar – usia 13-18 tahun- untuk berlari di jarak 10K. Kami akan memberikan apresiasi beasiswa untuk yang berhasil mencapai podium,” kata My Esti.

Sejalan dengan perayaan ulang tahun partai ke-53, panitia juga memperluas pemberian apresiasi.

“Akan ada 53 hadiah sebagaimana menyambut Ultah partai ke-53. Soekarno Run akan memberikan apresiasi bukan hanya untuk 3 podium teratas untuk masing-masing jarak lari, tapi juga 53 finisher lain yang berhasil menjadi 53 pelari tercepat yang menyelesaikan lomba,” tutupnya.

Pendaftaran akan dibuka dengan periode Flash Sale pada 7 Desember pukul 10.00 WIB, dilanjutkan dengan Early Bird pada 8 hingga 14 Desember pukul 12.00 WIB. Pengambilan racepack dijadwalkan pada 11-13 Februari 2026.

“Jadi mulai besok, bagi yang ingin ikut berolahraga, dipersilahkan mendaftar,” kata My Esti sambil tersenyum.

Di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya juga merencanakan untuk ikut meramaikan event tersebut.

“Belakangan ini saya rajin olahraga lari. Selain simpel juga menyehatkan. Melihat pelaksanaan Soekarno Run selama ini selalu mendapat antusias dari berbagai kalangan termasuk anak muda. Spirit mens sana in corpore sano adalah spirit yang harus kita jaga,” kata Hasto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN dan Asosiasi Pemeriksa Keamanan Kargo-Pos Sepakati Kerjasama, Berantas Peredaran Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional mengukuhkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia, terkait Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos yang diangkut Pesawat Udara.

Jalinan kerja sama secara resmi ditandai dengan penandatanganan PKS oleh Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI, Budi Wibowo, dan Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia, Ibrahim Sahib, yang dilaksanakan di Ruang Muhammad Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (09/12).

Adapun ruang lingkup kerja sama BNN dan Asosiasi Perusahaan Pemeriksa Keamanan sepakat untuk meningkatkan pengawasan serta deteksi dini terhadap barang kiriman yang terindikasi mengandung narkotika atau prekursor narkotika. Penanganan barang mencurigakan akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk pelaporan cepat dan koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum.

Ketua Umum Perkumpulan Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos Indonesia dalam sambutannya menegaskan bahwa peran pemeriksa keamanan sangat strategis karena jalur logistik merupakan salah satu titik rawan penyelundupan. Ia juga menyoroti berbagai kendala lapangan, termasuk meningkatnya modus penyembunyian barang berbahaya, tekanan dari pemilik barang yang ingin proses cepat, serta minimnya kontrol terhadap pengiriman melalui platform digital.

Sementara itu, Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan konsistensi para pemeriksa keamanan yang telah berkontribusi pada puluhan kasus pengungkapan narkotika di tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi strategi fundamental untuk mengimbangi perkembangan jaringan narkotika yang semakin modern dan agresif.

Lebih lanjut Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI berharap kerja sama strategis ini dapat menciptakan sistem pengawasan logistik yang lebih kuat, responsif, serta terintegrasi dengan baik. Sinergi antara BNN dan perusahaan pemeriksa keamanan diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya narkotika melalui jalur distribusi barang, sekaligus meningkatkan keamanan nasional dan perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika yang semakin kompleks.

Inovasi Binar: Dua Sestama Berikan Dukungan dan Apresiasi

Pemetaan terkait penanganan permasalahan narkotika dalam kaitannya dengan pemberantasan, layanan rehabilitasi, dan lain sebagainya yang belum terintegrasi, kini menemukan titik terang dengan adanya inovasi sistem Pembangunan Konektivitas Basis Data Integrasi Narkotika (Binar).

Sistem yang diprakarsai oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jambi, Rachmad Rasnova, dalam Program Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXV Tahun 2025 tersebut, disambut baik oleh Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana.

Sestama BNN RI yang hadir sebagai mentor dalam seminar implementasi proyek perubahan yang berlangsung di ASN Corporate University LAN, Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12), menyampaikan dukungan penuh terhadap sistem Binar. Menurutnya, inovasi sistem Binar sangat sesuai dengan program Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto.

“Kami menyambut baik dan sangat mendukung karena inovasi ini sejalan dengan arah kebijakan Kepala BNN RI, khususnya pada poin penguatan SDM dan digitalisasi,” jelasnya.

Selain mendapatkan sambutan baik dari Sestama BNN RI, Rachmad Rasnova juga mendapat apresiasi dari Sestama LAN, Andi Taufik, selaku Narasumber dalam seminar tersebut. Sestama LAN menuturkan bahwa inovasi sistem Binar tidak hanya sejalan dengan kebijakan Kepala BNN RI, tetapi juga dengan Asta Cita Presiden dan RPJMN pada spektrum inovasi.

Sistem Binar memiliki manfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga pemerintahan, dan masyarakat. Melalui sistem ini, BNN memiliki satu data terintegrasi yang dapat diakses bersama oleh aparat penegak hukum lainnya sehingga mempermudah pertukaran informasi dalam pemberantasan narkotika.

Sementara itu, dalam pelaksanaan proses TAT, sistem Binar dapat memudahkan petugas mendeteksi riwayat kasus hukum atau rehabilitasi pemohon/tersangka sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam melakukan analisa dan menentukan rekomendasi.