Beranda blog Halaman 224

Dari Soto Betawi hingga Kerak Telor, Inilah Kuliner Ikonik Kebanggaan Jakarta

Penulis
Reta
-

Kuliner khas Betawi menjadi salah satu daya tarik yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi Jakarta. Sebagai budaya asli ibu kota, masyarakat Betawi memiliki beragam hidangan tradisional yang kaya cita rasa dan telah diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari makanan berkuah santan hingga jajanan tradisional, kuliner Betawi menawarkan pengalaman gastronomi yang unik bagi wisatawan maupun pecinta makanan Nusantara.

Salah satu makanan khas Betawi yang paling populer adalah kerak telor. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan putih, telur bebek, ebi, dan bumbu rempah yang dimasak di atas arang. Aroma khas dan teksturnya yang renyah menjadikan kerak telor sebagai ikon kuliner Jakarta yang selalu diburu wisatawan.

Selain kerak telor, soto Betawi juga menjadi favorit masyarakat. Sajian berkuah santan atau susu ini berisi potongan daging sapi dan jeroan yang dipadukan dengan rempah-rempah pilihan. Rasa gurih yang kaya membuat soto Betawi menjadi salah satu hidangan paling terkenal dari tanah Betawi.

Tak kalah populer, nasi uduk Betawi menawarkan perpaduan nasi gurih yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Biasanya nasi uduk disajikan bersama ayam goreng, telur balado, tempe orek, dan sambal kacang yang semakin menambah kenikmatan saat disantap.

Bagi pencinta makanan segar, asinan Betawi menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini terdiri dari aneka sayuran, tahu, dan kerupuk yang disiram kuah kacang bercita rasa manis, asam, dan pedas. Kombinasi rasa tersebut menciptakan sensasi menyegarkan yang cocok dinikmati di tengah cuaca panas Jakarta.

Tidak hanya itu, masyarakat Betawi juga memiliki semur jengkol yang terkenal karena cita rasanya yang khas. Meski memiliki aroma yang cukup kuat, makanan ini tetap menjadi favorit banyak orang berkat bumbu rempah yang meresap sempurna ke dalam jengkol.

Sementara itu, pecak ikan menjadi pilihan bagi penggemar hidangan laut. Ikan yang dibakar atau digoreng disajikan dengan sambal pecak berbahan cabai, bawang, dan rempah khas yang memberikan sensasi pedas dan segar.

Keberadaan kuliner Betawi tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan gastronomi Indonesia, tetapi juga menjadi upaya pelestarian budaya lokal di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern. Berbagai festival budaya dan sentra kuliner di Jakarta terus menghadirkan makanan khas Betawi agar tetap dikenal oleh generasi muda.

Dengan cita rasa autentik dan nilai sejarah yang kuat, makanan khas Betawi layak menjadi destinasi wisata kuliner bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dekat budaya Jakarta. Kerak telor, soto Betawi, nasi uduk, asinan Betawi, semur jengkol, hingga pecak ikan menjadi beberapa rekomendasi yang wajib masuk dalam daftar kuliner saat berkunjung ke ibu kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bunda PAUD Kota Bogor Ajak Orang Tua Sekolahkan Anak ke PAUD Sejak Dini

Penulis
Reta
-

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bogor, Yantie Rachim, menekankan pentingnya PAUD sebagai fondasi pendidikan dan karakter anak sejak usia dini. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Roadshow Bunda PAUD Kota Bogor dalam rangka Kampanye “Ayo Sekolah ke PAUD” yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bogor Timur, Jalan Raya Pajajaran, Rabu (10/6/2026).

Yantie Rachim mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi upaya masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini sekaligus mendorong peningkatan angka partisipasi anak yang mengikuti layanan PAUD.

“Sasaran utama kampanye ‘Ayo Sekolah ke PAUD’ adalah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah PAUD di Kota Bogor,” ujar Yantie Rachim.

Ia menjelaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa PAUD merupakan masa emas atau golden age bagi anak usia 0-6 tahun, ketika perkembangan otak sedang berlangsung sangat pesat.

Yantie Rachim menjelaskan, anak yang mengikuti pendidikan PAUD terbukti lebih siap dalam mengikuti pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Selain itu, PAUD juga berperan dalam memantau tumbuh kembang anak secara menyeluruh sekaligus mendeteksi gangguan perkembangan sejak dini.

Menurutnya, PAUD adalah sarana bagi anak untuk belajar disiplin, bekerja sama, bersosialisasi, serta mengenal dan mengelola emosi sejak dini.

“PAUD juga memberikan pemerataan sosial, karena anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti PAUD berkualitas memiliki peluang hidup yang jauh lebih baik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Yantie Rachim mengajak seluruh Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan untuk terus mengedukasi masyarakat terkait konsep pembelajaran yang sesuai dengan tahapan usia anak.

Ia menambahkan bahwa anak-anak usia PAUD perlu mendapatkan ruang bermain yang menyenangkan sebagai sarana belajar. Fokus pembelajaran harus diarahkan pada penguatan karakter dasar, kemampuan bersosialisasi, serta keterampilan hidup yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

“Saya mengajak seluruh Bunda PAUD untuk bersama-sama melakukan edukasi mengenai penundaan pemberian aktivitas akademik bagi anak-anak PAUD yang meliputi baca, tulis, dan hitung.

Yantie Rachim menekankan bahwa penguatan kolaborasi antara Bunda PAUD, pemerintah wilayah, dan Dinas Pendidikan (Disdik) menjadi kunci keberhasilan kampanye.

Ia berharap Bunda PAUD di wilayah dapat menyelaraskan program dengn Disdik dan dapat terus melakukan kajian serta pemetaan kondisi PAUD negeri maupun swasta di Kota Bogor sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Saya berharap kampanye ini membawa dampak langsung, yaitu meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD Kota Bogor secara signifikan pada tahun 2026,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Kunci Kesejahteraan Bangsa

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemakmuran rakyat Indonesia akan terwujud apabila pengelolaan kekayaan alam dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, sehingga tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelolanya secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

“Dari dulu, Nusantara kita didatangi karena kekayaannya. Bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu, berbulan-bulan ke sini. Bukan wisata, dia ke sini mencari kekayaan, sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya. Dengan secerdas-cerdasnya,” ucap Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. “Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan,” ungkap Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh rakyat Indonesia. Kepala Negara mengatakan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi modal pembangunan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang makmur apabila mampu mengelola kekayaan dan potensi nasional secara tepat.

Presiden Prabowo pun menegaskan pentingnya persatuan, kerja sama, dan semangat gotong royong dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. “Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan. Harus ada apa? Harus ada paguyuban. Harus ada kerja sama. Harus ada saling mengisi. Bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar,” pungkas Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Resmi Buka Munas XVIII HIPMI di Lampung, Tekankan Pentingnya Nasionalisme Ekonomi

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Kehadiran Kepala Negara dalam forum tertinggi organisasi pengusaha muda tersebut menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam memperkuat perekonomian nasional dan mencetak generasi wirausahawan yang berdaya saing.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut antusias oleh ribuan peserta Munas yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne dan Mars HIPMI yang menggema di ruang pertemuan. Suasana khidmat kemudian dilanjutkan dengan doa bersama.

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchar dalam laporannya menegaskan bahwa Munas XVIII menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus menjadi pedoman bagi generasi pengusaha muda Indonesia.

“Kita sangat meresapi pesan dari Bapak Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa kemandirian ekonomi hanyalah sebuah seremoni. Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekadar seremoni. Oleh karena itu, Munas ini menjadi ajang bagi HIPMI untuk merumuskan kontribusi nyata, memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi,” ujar Akbar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberadaan HIPMI sebagai wadah pengusaha muda memiliki arti penting bagi masa depan Indonesia. Kepala Negara menilai semangat nasionalisme yang menjadi landasan lahirnya HIPMI merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

“HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sudah tidak ada. Bahkan, Mbah-mbahnya kapitalisme, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun secara resmi membuka Munas XVIII HIPMI yang mengusung tema ‘Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional’. Peresmian pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung, oleh Presiden Prabowo didampingi oleh para tokoh HIPMI dan para calon ketua umum BPP HIPMI.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, 10 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, dengan ini secara resmi saya buka Musyawarah Nasional ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,” ucap Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui, Warga Pesisir Barat Kini Nikmati Layanan Kesehatan Modern

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan daerah terpencil.

Setibanya di RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan peninjauan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia. Kepala Negara meninjau Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, serta poli penyakit dalam.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden tampak menyapa para tenaga kesehatan yang bertugas dan masyarakat yang tengah berobat maupun melakukan pemeriksaan kesehatan. Suasana hangat terlihat ketika Presiden melayani permintaan swafoto dari para pengunjung serta pegawai rumah sakit yang antusias menyambut kehadirannya.

Usai peninjauan, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian yang diawali dengan laporan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dalam laporannya, Menkes menyampaikan bahwa pembangunan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui merupakan bagian dari program pembangunan 66 rumah sakit di berbagai daerah yang ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan.

“Atas perintah Bapak kami terima kasih sekali diberi kepercayaan. 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu dan anak. Lima penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini,” ujar Menkes.

Menkes juga menjelaskan bahwa pembangunan fisik rumah sakit telah selesai dan sejumlah peralatan kesehatan sedang dalam proses pengiriman. Selain itu, tenaga medis spesialis juga hampir seluruhnya telah tersedia untuk mendukung operasional rumah sakit tersebut.

“Gedungnya sudah jadi Pak. Alat-alatnya on the way datang ke sini. Ada puluhan miliar juga. Dokter-dokternya sudah hampir lengkap semua. Kecuali spesialis jantung, Pak. Jadi kita ambil dari Lampung,” lanjut Menkes.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya karena masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kini memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan kesehatan yang memadai. “Saya menyambut baik dan dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan saya bisa hadir di sini, dan saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengelolaan rumah sakit yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Presiden meminta seluruh jajaran rumah sakit menjaga kualitas layanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Rakyat masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini,” tegas Presiden.

Presiden pun berharap RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui dapat berkembang menjadi pusat layanan kesehatan andalan bagi masyarakat di wilayah Pesisir Barat dan sekitarnya. “Saya berharap RSUD ini, RSUD Kiai Haji Muhammad Tohir Krui akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat Pesisir Barat,” lanjut Presiden.

Untuk diketahui, RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan daerah. Pembangunan rumah sakit tersebut telah mencapai progres fisik 100 persen pada Desember 2025 melalui skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan nilai investasi mencapai Rp152,99 miliar yang bersumber dari APBN.

Selain mengalami peningkatan kapasitas tempat tidur dari sekitar 98 menjadi 137 tempat tidur, RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui juga dilengkapi berbagai fasilitas modern, antara lain ICU, ICVCU, layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, layanan rawat jalan, hingga ruang KRIS (kelas rawat inap standar).

Kehadiran RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota-kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap, dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kadis Kominfo Jambi Pastikan Seleksi Komisi Informasi Sesuai Aturan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi memberikan klarifikasi terkait munculnya isu dugaan ketidaktransparanan dalam proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi periode 2026–2030.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, menegaskan bahwa hingga saat ini proses pendaftaran calon anggota Komisi Informasi belum dibuka karena tahapan pembentukan panitia seleksi (Pansel) masih belum rampung sepenuhnya.

“Pendaftaran belum dibuka. Kalau nanti tim Pansel sudah dibentuk, baru mereka akan menentukan jadwal dan mekanisme pemilihan. Siapapun nanti berhak untuk ikut seleksi,” tegas Ariansyah.

Ia menjelaskan, meskipun Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia seleksi telah ditandatangani, namun proses tersebut belum dapat berjalan karena masih menunggu satu anggota dari Komisi Informasi Pusat yang akan menjadi bagian dari tim seleksi.

“Kita tidak bisa memulai meski SK sudah ditandatangani, kita tunggu satu orang tersebut. Mekanismenya dari mulai pendaftaran sampai terkahir pelantikan anggota komisi informasi,” ujarnya.

Menurut Ariansyah, masa jabatan Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022–2026 yang berakhir pada 24 Mei 2026 terpaksa diperpanjang untuk menghindari kekosongan kelembagaan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Perpanjangan masa tugas tersebut dilakukan karena proses seleksi anggota baru belum dapat dimulai sebelum komposisi panitia seleksi lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, memastikan proses seleksi calon komisioner tetap akan dilaksanakan sesuai regulasi dan arahan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Tetap diadakan sesuai dengan anggaran yang sudah tersedia sesuai arahan pak Gubernur,” kata Taufiq.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan proses seleksi kepada Gubernur Jambi jauh sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Kami mengacu pada aturan. Sembilan bulan sebelum masa jabatan berakhir, kami sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur. Perpanjangan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan sehingga pelayanan penyelesaian sengketa informasi tetap berjalan,” jelasnya.

Taufiq juga mengungkapkan bahwa keberadaan Komisi Informasi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Sepanjang tahun 2026, pihaknya telah menangani puluhan sengketa informasi publik yang diajukan oleh masyarakat.

“Dari Januari, sekitar 32 sengketa informasi. Sebagian sudah diselesaikan dan masih ada 7 lagi yang masih berproses,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris Apresiasi Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas dalam Menjaga Ketertiban

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-107, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-76, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-64 yang berlangsung di Lapangan Taman Mini Melayu Jambi, Kamis (11/6/2026) pagi.

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Usai kegiatan, Gubernur Al Haris mengapresiasi kontribusi besar Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang keamanan, ketertiban, dan penyelamatan.

“Ini lembaga pemerintah yang memberikan kontribusinya untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam kemanan. Perannya luar biasa dari mulai penegakan Perda, perlindungan masyarakat, dan penyelamatan,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya, peran strategis ketiga institusi tersebut harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat. Ia berharap seluruh personel dapat bekerja secara profesional sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).

“Peran ini perlu kita tingkatkan lagi, kita ingin mereka bekerja dengan baik. Sehingga ASN dan masyarakat merasa terjaga dengan baik,” kata Gubernur Al Haris.

Al Haris juga menegaskan pentingnya penegakan aturan secara konsisten. Ia menyoroti keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

“Kita punya penyidik PNS, penegakan PNS yang melanggar aturan agar ditindak,” tegas Gubernur Al Haris.

Orang nomor satu di Provinsi Jambi itu berharap momentum peringatan HUT Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat.

“Kita berharap momen HUT ini terus bekerja dengan baik menyumbangkan hal-hal positif untuk bangsa, daerah, dan masyarakat,” pungkasnya.

BINA Holiday and Back to School 2026 Resmi Digelar, Dorong Belanja dan Wisata Selama Libur Sekolah

Penulis
Reta
-

Pemerintah bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) meluncurkan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) untuk momen libur sekolah di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin (8/6). Program belanja yang bertajuk “BINA Holiday and Back to School 2026” tersebut akan berlangsung pada 8 Juni–12 Juli 2026.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi inisiatif dunia usaha yang secara konsisten menghadirkan program belanja nasional pada berbagai momentum penting. Menurut Wamendag Roro, program ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor perdagangan, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang terkait.

“Selama musim liburan sekolah ini, Kemendag berkolaborasi dengan pelaku usaha, asosiasi, dan pengelola pusat perbelanjaan untuk menghadirkan BINA Holiday and Back to School 2026. Kami optimistis program ini dapat mengakselerasi aktivitas ekonomi nasional dan menghasilkan transaksi mencapai Rp30 triliun,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro menyampaikan bahwa kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi mencapai 54,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kemudian, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 6,26 persen (yoy). Selain itu, Indeks Penjualan Riil tumbuh 4,74 persen (yoy) dan ada peningkatan transaksi perdagangan berbasis digital. Capaian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tetap terjaga dan menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Wamendag Roro turut menyampaikan berbagai program yang dijalankan Kemendag untuk mendorong perekonomian Indonesia. Kemendag mengembangkan program Campuspreneur dan Link and Match UMKM mahasiswa dengan ritel modern yang dikembangkan bersama perguruan tinggi, dunia usaha, dan jaringan anggota HIPPINDO.

“Melalui program Campuspreneur dan Link and Match UMKM mahasiswa dengan peritel, kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda yang inovatif, memahami kebutuhan pasar, serta memiliki akses terhadap jaringan pemasaran ritel modern,” jelas Wamendag Roro.

Selain itu, Kemendag terus mendorong UMKM Indonesia agar mampu memperluas pasar ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasok global. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan jaringan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara yang membantu promosi, penjajakan bisnis, hingga fasilitasi akses pasar internasional.

“Kami ingin makin banyak UMKM Indonesia yang mampu menembus pasar ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Kami mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas dan jaringan perwakilan perdagangan RI guna menjajaki peluang pasar di berbagai negara,” ungkap Wamendag Roro.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan bahwa BINA Holiday and Back to School 2026 dapat menjadi momentum untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara sekaligus meningkatkan belanja masyarakat selama masa libur sekolah. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode liburan, mulai dari diskon tiket kereta api, angkutan laut, hingga stimulus di sektor penerbangan. Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat dan memberikan dampak positif terhadap konsumsi domestik.

“Momentum libur sekolah menjadi saat yang tepat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mendorong konsumsi masyarakat. Program BINA Holiday and Back to School 2026 sangat relevan karena menghubungkan aktivitas berwisata dengan belanja produk-produk Indonesia,” urai Wamenpar Ni Luh Puspa.

Program Belanja Kolaboratif

BINA Holiday and Back to School 2026 merupakan gerakan kolaboratif dari sektor ritel, pusat perbelanjaan, pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan aktivitas belanja dan wisata dalam negeri selama musim liburan sekolah.

BINA sendiri merupakan program belanja yang diinisiasi HIPPINDO dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak 2024. Pada gelaran BINA sebelumnya, yaitu BINA Lebaran 2026, program ini berhasil meraih capaian transaksi sebesar Rp54,9 triliun, melampaui target yang ditetapkan yang sebesar Rp53,38 triliun.

Program BINA Holiday and Back to School 2026 diluncurkan bertepatan dengan sepuluh tahun berdirinya HIPPINDO. Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah menyampaikan, selama sepuluh tahun terakhir, HIPPINDO berkontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional melalui sektor ritel.

“Selama sepuluh tahun, HIPPINDO ikut berkontribusi pada perekonomian nasional melalui ekosistem ritel Indonesia. BINA Holiday and Back to School 2026 merupakan wujud nyata semangat kolaborasi tersebut untuk mendorong masyarakat berbelanja dan berwisata di Indonesia dengan target perputaran ekonomi mencapai Rp30 triliun,” ujar Budihardjo.

Sementara itu, Dewan Pendiri HIPPINDO Hasan Aula menyampaikan bahwa selain meningkatkan transaksi ritel, program BINA ikut mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat ekosistem usaha nasional.

Kemudian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyampaikan bahwa siap mendukung pelaksanaan program BINA melalui berbagai kegiatan promosi dan aktivitas di pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

Turut hadir Menteri Pariwisata periode 2014–2019 Arief Yahya, Kepala Badan Pangan Nasional periode 2022–2025 Arief Prasetyo Adi, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RUU Masyarakat Adat Masuk Tahap Finalisasi, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Daerah

Penulis
Reta
-

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat selesai paling lama dua masa sidang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah sebagai usulan DPR RI. Target itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan usai memimpin pertemuan kunjungan kerja Baleg dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, kunjungan ke Kaltim merupakan bagian dari penjaringan aspirasi yang dilakukan Baleg secara serentak ke tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Seluruh masukan dari daerah, kata Sturman, akan dihimpun dan dianalisis untuk menemukan titik temu substansi sebelum draf RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 itu difinalisasi.

“Kita sedang melakukan meaningful participation ke berbagai daerah. Apabila ini kita kumpulkan, maka kita akan lihat benang merahnya ke mana. Kita berharap as soon as possible, paling lama dua masa sidang kita sudah serahkan kepada pemerintah untuk menjadi usulan DPR RI,” ujar Sturman.

Lebih lanjut, Sturman memastikan RUU ini dirancang untuk menjawab persoalan paling mendasar yang mengemuka dalam forum, yaitu lambatnya proses pengakuan masyarakat adat selama puluhan tahun. Salah satu jalan keluar yang disiapkan adalah memperjelas pembagian peran, dengan menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pendataan dan konfirmasi keberadaan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing.

“Yang melakukan konfirmasi, melakukan pendataan lebih detail adalah kabupaten/kota. Sehingga setelah undang-undang dibentuk, pengakuan terhadap masyarakat adat itu lebih jelas lagi,” tegasnya. Guna mencegah tumpang tindih regulasi, Baleg juga telah mengundang Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, hingga perwakilan komunitas adat sebagai narasumber penyusunan.

Urgensi percepatan yang disinggung Sturman tergambar gamblang dalam paparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada pertemuan tersebut. Dari 516 komunitas adat yang telah diinventarisasi di tujuh kabupaten dan dua kota se-Kaltim, sebanyak 249 komunitas tercatat memiliki tutupan hutan dan tengah berproses pengakuan, 66 di antaranya telah difasilitasi penyusunan dokumen etnografi sejak 2020.

 

Namun hingga kini baru 10 komunitas yang mengantongi SK pengakuan bupati, sementara 34 komunitas lainnya masih menunggu usulan dan konfirmasi panitia tingkat kabupaten, gambaran panjangnya rantai birokrasi pengakuan yang hendak dipangkas melalui RUU ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meitri Citra Wardani Minta Pemerintah Jaga Pasokan Pertalite Usai Kenaikan Harga Pertamax

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

 

Menurut Meitri, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

 

“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

 

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.

 

“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan,” tegasnya.

 

Meitri menilai pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

 

Meitri juga mendorong pemerintah lewat BPH Migas utamanya, untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperparah kondisi apabila terjadi lonjakan permintaan.

 

“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,” ujarnya.

 

Di tengah ketidakpastian, pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak global. Dengan demikian, selain upaya mitigasi, pemerintah perlu memastikan hadirnya tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional.

 

“Kami berharap pemerintah dapat segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh sampai berujung pada kelangkaan BBM subsidi sehingga membuat masyarakat yang berhak menjadi kesulitan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Meitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...223224225...4,867Halaman 224 dari 4,867