Beranda blog Halaman 4721

Kemenag Bina 100 UMK Kepri tentang Jaminan Produk Halal

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Produk Halal (BPJPH) memberikan pembinaan kepada 100 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Satgas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau merupakan angkatan pertama, dan diikuti oleh pelaku UMK yang berasal dari Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, dan Batam.

Kegiatan yang digelar di Aula Razali Jaya STAIN SAR Kepulauan Riau, di Jalan Lintas Barat, Bintan ini merupakan bagian program fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan Kemenag terhadap 3.283 UMK yang tersebar pada 20 provinsi di Indonesia.

“Bimtek ini penting untuk mempersiapkan UMK di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, untuk menerapkan standar halal yang sangat dibutuhkan untuk berkompetisi di pasar global,” tutur Kepala BPJPH Sukoso, di Bintan, Senin (19/10).

Melalui Bimtek JPH ini, Sukoso berharap pelaku UMK semakin siap, dan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halalbdapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai target.

Ia meminta agar pelaku UMK tidak melalaikan urgensi sertifikasi halal dalam pengembangan usahanya. “Sertifikasi produk halal sangat penting. Jangan lengah dengan (melalaikan) kehalalan produk, karena pasar (dapat) diambil oleh orang lain,” imbuh Sukoso.

Profesor di bidang Biokimia itu mengatakan bahwa untuk dapat unggul di sektor perdagangan global, banyak negara telah mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan. Mereka, lanjut Sukoso, menyadari betul bahwa kebutuhan dunia akan produk halal sangat besar.

Untuk itu, ia mengajak pelaku UMK yang hadir untuk semakin meningkatkan standar kualitas produknya, agar mampu bersaing bahkan unggul dibandingkan produk dari negara lain. “Saya tahu produk luar sudah banjir di Kepri,” kata Sukoso.

Kondisi ini, menurut Sukoso, sudah diantisipasi oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. UU tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

“Untuk itu, BPJPH sudah menggunakan standar proses (sertifikasi halal) yang ditentutan berdasarkan Undang-undang.” tegas Sukoso.

Sukoso pun menggarisbawahi pentingnya integritas pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya. “Pertanggungjawaban atas produk halal bukan saja kepada konsumen di dunia saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab hingga akhirat,” pesan Sukoso.

Ia juga mengungkapkan adanya tantangan yaitu berupa rendahnya literasi halal di Indonesia. Ia menegaskan, dengan komitmen bersama dari berbagai pihak termasuk masyarakat tantangan itu pasti dapat dihadapi dengan cepat. “Apalagi saat ini sertifikasi halal telah diterapkan secara mandatory sebagai kewajiban di Indonesia,” tutur Sukoso.

Salah satu upaya dalam meningkatkan literasi halal ini, menurutnya adalah dengan mengoptimalkan peran perguruan tinggi di masyarakat. “Literasi halal kita mulai dari kampus, karena akan ada proses diskusi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut Sukoso pemerintah akan terus mendorong eksistensi UKM dengan berbagai kemudahan termasuk dalam sertifikasi halal. Melalui UU Omnibuslaw, bahkan pemerintah bermaksud memberikan tarif sebesar Rp.0 dalam sertifikasi halal bagi produk UMK yang beromzet di bawah Rp.1M pertahun.

Pada kesempatan tersebut, Sukoso juga menyerahkan sertifikat bagi pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi halal. Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto, Kabid Bimas Islam Edi Batara, Kepala Bagian UAK STAIN SAR Provinsi Kepri Imam Subekti.

Hadir pula Direktur LPPOM MUI Kepri Khairuddin Nasution, Kabid Perindustrian Dinas Koperasi UKM & Perdagangan Sumarni, dan Kasi Sandang & Pangan Dinas Perindustrian& Perdagangan Kota Tanjungpinang Dian Nefrianti. Mencegah penyebaran Covid-19, kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Rencananya, kegiatan Bimtek selanjutnya akan digelar minggu depan.

Selepas memberikan pembinaan pelaku UMK, Sukoso menyempatkan meninjau kegiatan UMK di sentra kerupuk ikan di daerah Bintan Timur.

Pemerintah Lakukan Optimalisasi Akses Permodalan melalui Food Startup Indonesia MMXX

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Bali,  Sebagai upaya menunjang ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, Kemenparekraf / Baparekraf sebagai salah satu Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, melakukan  peningkatan ekosistem ekraf sub sektor kuliner melalui ajang Food Startup Indonesia (FSI) MMXX.

Pada kegiatan ini, dilakukan intermediasi dalam bentuk konferensi, mentoring, serta pitching dengan mempertemukan stakeholder yang meliputi pengambil kebijakan, pemilik modal, serta pelaku ekonomi kreatif. Food Startup Indonesia meningkatkan ekosistem ekraf sub sektor kuliner yang kondusif, meningkatkan kapasitas pelaku, memperluas jejaring, membuka akses dan dukungan pembiayaan serta terjadinya intermediasi dan peluang investasi kepada pelaku ekraf.

Acara puncak Demoday FSI MMXX berlangsung selama tiga hari di Bali pada pada 13 – 15 Oktober 2020 dengan menghadirkan 100 finalis FSI MMXX. Dalam acara ini, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso turut menjadi mentor.

Menurut Sugeng, Food Startup Indonesia ini kondusif bagi pelaku bisnis ekraf kuliner yang mempunyai ide kreatif, inovatif, mengembangkan model bisnis dan pemasaran, memiliki rekam jejak transaksi, memiliki tim yang tangguh dan berpotensi untuk berkembang dalam skalabilitas pertumbuhan tinggi serta mampu menarik pemilik modal. Substansi penguatan ekosistem sub sektor kuliner dalam FSI MMXX ini antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku melalui mentoring, intermediasi akses pembiayaan, matchmaking dan networking, serta pitching.

“FSI meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Indonesia, dimana terjadi intermediasi antara para pakar dan pemilik modal dengan pelaku ekraf sub sektor kuliner. FSI yang diinisasi pada tahun 2016 ini semakin berkontribusi dalam meningkatkan ekosistem ekraf, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya partisipasi peserta, meningkatnya permodalan yang tersalurkan kepada pelaku, meningkatnya nilai tambah pelaku yang ikut serta dalam FSI. Kemenparekraf / Baparekraf memonitor perkembangan perkembangan dan nilai tambah pelaku Ekraf yang telah mengikuti FSI ini” ujar Sugeng.

Dalam kegiatan FSI MMXX, seluruh finalis yang berjumlah 100 food startup mendapatkan pendampingan mulai dari direct mentoring, business coaching dan pemasaran. Kemudian, dari 100 finalis, dipilih 25 finalis untuk memaparkan pitch deck di hadapan para mentor.

Pitch deck adalah materi presentasi yang berisi profil produk dan ide kreatif produk serta latar belakang produk yang juga meliputi target market produk, proses produksi, timeline progres produk, model bisnis, kompetitor, strategi pengembangan produk, skalabilitas, serta profil tim dan investasi yang diperlukan dalam meningkatkan skalabilitas dan strategi selanjutnya.

Penilaian terhadap pitch deck dilakukan berdasarkan kesiapan produk, keamanan, inovasi, kesiapan pasar, risiko investasi, partnership dan strategi investasi. Kehadiran investor dalam kegiatan FSI merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem sub sektor kuliner.

Dari 25 finalis, terpilih 3 startup terbaik yaitu peringkat pertama: Kato Dehydrated Foods dengan Product Category: Dehydrated Foods is raw foods product awareness in a healthy lifestyles  (Malang, Jawa Timur), kedua: Prospero Realcho: Produk Chocolate (Kabupaten Tangerang, Banten), dan ketiga: Eggy Telur Asin Pedas:  Inovasi digunakan dalam pembuatan Eggy Telur Asin Pedas (Sumedang, Jawa Barat).

“Dengan meningkatnya ekosistem sub sektor kuliner, termasuk terbukanya akses permodalan melalui FSI ini, diharapkan ekosistem sub sektor kuliner bisa tetap optimis dalam situasi pandemi dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia” ujar Sugeng.

Menko Luhut Tekankan Pentingnya Investasi Antarnegara pada The Asia-Pacific Conference of German Business

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara Asia-Pacific Conference of German Business. Acara ini diadakan secara virtual pada Senin (19-10-2020). Pada acara tersebut, Menko Luhut menyambut pedoman kebijakan Indo-Pasifik yang dirancang oleh pemerintah federal Jerman pada September 2020 yang lalu.

Pedoman ini menegaskan kembali kepentingan bersama kedua negara, yang mencakup perdamaian dan keamanan, perdagangan bebas, jalur perdagangan yang terbuka, diversifikasi hubungan, perlindungan lingkungan, serta transformasi digital.

Apalagi dengan terjadinya pandemi Covid-19, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun ikut tertekan. “If the whole world comes together, we will be able to go out of this crisis more potent than ever (Jika seluruh dunia bersatu, kita akan mampu mengatasi krisis ini lebih kuat dari sebelumnya)”, ujar Menko Luhut dengan nada optimis.

Dia pun mengajak investor Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur untuk kawasan Asia Tenggara. “Indonesia is the largest economy in ASEAN, with 273 million people and more than USD 1 Trillion GDP (Indonesia memiliki ekonomi terbesar di ASEAN, dengan 273 juta penduduk dan PDB senilai lebih dari USD 1 Triliun)”, beber Menko Luhut.

Menurutnya, dunia kini sedang bergerak , pun demikian dengan bisnis. Oleh karena itu, ia mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan pemangku kepentingan terkait. Kerja sama ini bisa bergerak di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan teknologi.

Indonesia pun akan mendorong kerja sama perdagangan dengan negara-negara non ASEAN. Misalnya, Indonesia dengan Uni Eropa (UE) melalui perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dengan platform ini, kemitraan strategis Indonesia dan UE akan semakin kongkrit.

Menko Luhut juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar. Suatu langkah progresif untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

Selain itu, tambah Menko Luhut melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang (UU) terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan ini akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja.

Kemudian Indonesia tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit. “Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan milyaran dolar pertahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa” jelas Menko Luhut.

Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku seperti, nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Baterai Lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

Terakhir dia pun menutup sambutannya dengan harapan agar tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerjasama antara kedua negara pun bisa kembali normal.

Acara ini turut dihadiri oleh Vice Chair of the Board of Councilor Keidanren and Chairman of the Board NEC Corporation, Chairman Asia-Pacific Committee of German Business, Director Program Asia European Council on Foreign Relations, Chairman Munich Security Conference, Menteri Keuangan Australia, Chairman Mitsubisi Electrik, CEO Schaeffler, dan lain-lain.

Pandemi Covid-19 Membuka Celah Transformasi Ekonomi dalam Era Making Indonesia 4.0

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut B. Pandjaitan menghadiri Hari Ulang Tahun Indika Energy ke-20 dalam acara INDY Fest 2020 secara virtual melalui video conference Senin (19-10-2020). Dalam acara tersebut, Menko Luhut menjelaskan pentingnya transformasi ekonomi dalam era Making Indonesia 4.0 di Indonesia, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini.

“Kita sedang mengalami perubahan lanskap geopolitik yang sangat cepat. Perubahan ini ditandai dengan adanya perubahan dunia akibat teknologi dan globalisasi yang sangat cepat, kemudian adanya ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di berbagai negara, terutama antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam konteks perang dagang. Belum lagi kita juga menghadapi Covid-19 yang semakin mempercepat perubahan lanskap geopolitik dunia,” ujar Menko Luhut.

Sebelum pandemi, banyak negara berinvestasi di RRT. Namun kini, beberapa diantaranya mulai mencari negara lain untuk mengalihkan investasi mereka. Indonesia adalah salah satu negara yang mulai dilirik para investor untuk memindahkan industri mereka. Disinilah Indonesia mampu memanfaatkan situasi ini untuk membangun ekonominya dalam konteks Making Indonesia 4.0 di Indonesia.

“Kita perlu men transformasi kegiatan ekonomi kita dalam usaha membuat Making Indonesia 4.0, supaya kita mampu memanfaatkan situasi ini dengan menunjukkan bahwa kita kompetitif dan mampu bersaing secara global,” katanya dengan tegas selama paparannya.

Menurut Menko Luhut, salah satu sektor yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan adalah sektor otomotif, terutama electric vehicle (EV). “Salah satu sektor yang dikembangkan dalam Making Indonesia 4.0 di Indonesia adalah sektor otomotif, terutama Electric Vehicle (EV). Indonesia memiliki sumber daya melimpah dalam pembuatan EV yakni nikel, aluminium, dan tembaga. Ketiga jenis sumber daya ini dapat diintegrasikan agar membuat industri hilirasi yang kompetitif di ranah persaingan global,” kata Menko Luhut.

Saat ini produsen mobil dan baterai dunia berlomba mencari destinasi investasi untuk fasilitas produksi mereka. Peningkatan produksi kendaraan listrik dapat menghasilkan penciptaan 10 juta pekerjaan, dan nilai ekonomi sekitar $ 150 miliar karena berkontribusi pada kemajuan terkait dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, menurut Global Battery Alliance.

“Apabila semua atau sebagian besar supply chain yang terkait bisa diproduksi di Indonesia, maka Indonesia bisa menjadi pemain kunci secara global di industri masa depan ini” kata Menko Luhut.

menko luhut  juga mengingatkan, bahwa Making Indonesia 4.0 ini mampu berjalan jika pihak industri mampu berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan SDM yang handal. “Pihak yang berada dalam ekosistem industri yang ingin kita bangun ini, seperti asosiasi tenaga kerja, asosiasi industri, NGO, perusahaan, bersama dengan institusi pendidikan perlu bekerjasama dengan baik. Kerjasama ini nantinya mampu mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan, berupa pengembangan pada sektor otomotif tadi untuk mewujudkankan Making Indonesia 4.0 di Indonesia.” katanya.

Nelayan Musi Banyuasin Dapat 1.036 Paket Konversi BBM Ke BBG

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sebanyak 1.036 unit paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran dibagikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (15/10). Paket konversi BBM ke BBG gratis pembiayaan APBN ini adalah yang perdana didistribusikan di 2020.

Penyerahan secara simbolis paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran digelar di Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin yang berlokasi di Kecamatan Sekayu. Hadir dalam acara ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin perwakilan PT Pertamina wilayah Musi Banyuasi dan instansi terkait lainya, serta sekitar 100 nelayan penerima paket perdana.

Ini merupakan kali pertama nelayan di Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan paket perdana Program Konversi BBM ke BBG. Tak mengherankan apabila para nelayan menyambutnya dengan penuh kegembiraan.

Penerima paket perdana ini merupakan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT, kapal berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin 13 HP, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis, memiliki kartu KuSUKA.

Paket yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, konverter kit, 2 buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dll).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dalam kesempatan itu mengungkapkan, pembagian paket perdana ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Paket senilai Rp 7 juta yang diberikan secara cuma-cuma ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh para nelayan. “Ini merupakan barang milik negara yang kita serahkan ke masyarakat. Tolong jangan dijual dan gunakan sebagai alat tangkap. Paket ini gratis dari Pemerintah dan mudah-mudahan bisa menolong perekonomian nelayan,” ujar Ali.

Apreasiasi atas usaha Pemerintah ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin. “Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memfasilitasi, membantu para nelayan ini. Mudah-mudahan dan kita yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua,” kata Alex.

Dalam kesempatan itu, Alex mengingatkan agar nelayan ketika melaut, tidak menggunakan alat-alat atau bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut. “Tangkap ikan jangan pakai racun atau listrik. Nanti yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi,” tegasnya.

Mewakili para nelayan, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza juga berterima kasih atas bantuan yang diterima. Dengan konversi ini, penghematan anggaran yang dikeluarkan nelayan cukup besar. Jika menggunakan bahan bakar bensin harga jual Rp6.500 per liter dengan estimasi penggunaan 5 liter per hari, maka setiap bulannya anggaran yang dikeluarkan nelayan sebanyak Rp 975.000.

Sedangkan jika menggunakan LPG dengan harga Rp18.000 per 3 kg dengan estimasi kebutuhan 1,2 kg perhari, maka anggaran perbulan yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 240.000. “Dengan menggunakan LPG, nelayan dapat menghemat Rp 735.000 setiap bulannya,” terangnya.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian ESDM, Komisi VII DPR, PT Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Anggaran kegiatan ini semula dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun oleh Komisi VII DPR RI dimunculkan kembali sehingga dilakukan refocusing anggaran pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral karena program ini menyentuh langsung kepada masyarakat nelayan.

Pandemi Covid-19 juga menjadikan pendistribusian paket perdana ini memiliki tantangan tersendiri. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, pembagiannya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan pengecekan suhu tubuh nelayan.

Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran telah dilaksanakan sejak 2016 dan hingga 2019, Pemerintah telah mendistribusikan 60.859 unit paket konversi di 93 Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020, akan dilaksanakan pembagian 25.000 unit paket konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran di 42 kabupaten/kota. Sedangkan tahun 2021, direncanakan akan dibagikan sebanyak 28.000 unit paket konversi di 20 provinsi.

ESDM Lirik Selat Pantar NTT untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Badan Litbang Kementerian ESDM melakukan penelitian dalam rangkaian rangkaian pra feasibility study (pra FS) pemanfaatan arus laut dalam pembangkit listrik tenaga arus laut, di Selat Pantar, Nusa Tenggara Timur. Tim saat ini telah menyelesaikan tahapan pengunduhan data kecepatan arus (sementara) dari alat ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) untuk mendapatkan data kecepatan arus laut selama 30 hari atau 1 bulan di Selat Pantar, Nusa Tenggara Timur.

Salah satu lokasi yang memiliki potensi energi laut cukup besar adalah perairan Selat Pantar, NTT. Berdasarkan penelitian P3GL pada 2011, selat ini memiliki kecepatan arus rata-rata cukup deras, sekitar 2 m/s, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga arus laut.

Lokasi Selat Pantar dipilih karena berada di luar Pulau Jawa, sesuai dengan kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS 2020-2024).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah pusat dan daerah, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, PT PLN, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Independen Power Producer (IPP), serta instansi terkait lainnya dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya energi arus laut.

c-894997307WhatsApp%20Image%202020-10-08

Hasil kegiatan ini juga diharapkan akan mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dalam kegiatan prioritas bidang energi, khususnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari laut. Studi ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target 23% bauran EBT pada tahun 2025 melalui penelitian potensi dan kajian teknologi pemanfaatan energi arus laut.

Pada tahun 2016, P3GL telah mengolah data kecepatan arus di sejumlah selat yang potensial di perairan Indonesia. Kecepatan arus yang besar umumnya berada di perairan sekitar Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kecepatan arus berkisar dari 0,6 hingga 3,5 m/s. Kecepatan arus lebih dari 2m/s terdapat di Selat Pantar, Lombok, Toyapakeh, Larantuka, Alas, Molo, Sunda, dan Boleng. Secara umum, tipe pasang surut (pasut) di perairan Indonesia adalah tipe pasut semidiurnal. Artinya dalam satu hari terdapat dua kali pasang dan dua kali surut.

Metode pelaksanaan akuisisi data survei ini mengacu pada standar European Marine Energy Center, 2009. Pengumpulan data sekunder penelitian ini meliputi data pasang surut, peta geologi, peta topografi, peta batimetri, dan berbagai data dari penelitian terdahulu dan dari berbagai instansi lainnya.

Data sekunder ini dijadikan referensi awal untuk memahami kondisi daerah penelitian, sehingga memudahkan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lapangan.

Tim juga melakukan Recognize sebelum pelaksanaan ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana yang ada. Penelitian lapangan dititikberatkan pada penelitian kecepatan arus laut selama satu bulan.

Kegiatan yang dilakukan adalah penentuan posisi koordinat pengukuran, menentukan leveling posisi koordinat terhadap benchmark (BM), pengukuran arus, pengukuran elevasi muka laut, pengukuran kedalaman dasar laut, serta pengamatan meteorologi maritim.

Penelitian pasang surut dilaksanakan selama satu bulan untuk mendapatkan data pasang surut (spring dan neap tide). Pencatatan elektronis menggunakan Valeport TideLog Model 740 Portable Water Level Recorder yang dikontrol dengan hasil bacaan visual rambu pasang surut setiap satu jam.

Leveling BM (benchmark) menggunakan peralatan Waterpass, sedangkan pengukuran koordinat BM menggunakan peralatan GPS (Global Positioning System). Leveling BM bertujuan untuk mendapatkan harga ketinggian BM terhadap kedudukan rata-rata muka air laut (MSL).

Pengukuran arus untuk mengetahui pola arus di daerah penelitian yang erat kaitannya dengan data potensi energi listrik yang dapat dibangkitkan dari energi arus. Pengukuran arus secara bergerak dan stasioner, menggunakan peralatan Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Pengamatan meteorologi maritim menggunakan Weather Station untuk mengetahui parameter meteorologi seperti arah dan kecepatan angin, temperatur udara, dan kelembaban udara.

Pada tahap akhir, para peneliti akan melakukan pengolahan data hasil penelitian yang meliputi pemodelan sebaran kecepatan arus, potensi energi laut, juga membuat interpretasi hasil pemodelan serta analisis hasil pengolahan data.

Kerjasama Regional Dengan ASEAN Untuk Perkuat Pertahanan Negara

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, salah satunya Singapura di bidang pertahanan negara harus tetap terjalin, terutama Defence Cooperation Agreement (DCA), Military Training Area (MTA), dan Flight Information Region (FIR).

“Dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang kuat, langkah pertama yang dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan kerjasama regional yaitu dengan berbagai negara di  ASEAN yang salah satunya adalah negara Singapura. Hal tersebut merupakan suatu langkah dan upaya Indonesia untuk mengintegrasikan pembangunan kemiliteran dengan memanfaatkan negara lain yang secara fasilitas dan postur pertahanan lebih baik,” ujar Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksamana Muda TNI Yusup dalam Rapat Koordinasi membahas isu-isu strategis dengan tema ‘Defence Cooperation Agreements Antara Indonesia dan Singapura Ditinjau Berdasarkan Kedaulatan dan Kepentingan Nasional Indonesia Guna Terjaganya Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan’ di Depok, Jawa Barat, Senin (19/10/2020).

Dikatakan bahwa kerjasama pertahanan keamanan antara Indonesia dan Singapura selama ini meliputi perjanjian ekstradisi, latihan militer bersama, pengamanan selat Malaka, MTA, FIR, dan DCA. Indonesia dan Singapura telah menyepakati DCA yang ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang dan diplomasi yang alot dikarenakan kepentingan nasional dan politik kedua negara sangat kental mewarnai proses perjanjian tersebut.

“DCA antara Indonesia dan Singapura tidak serta merta langsung dapat diterapkan dikarenakan ada proses ratifikasi di parlemen masing-masing negara yang membutuhkan waktu cukup lama karena menuai pro dan kontra,” kata Yusup.

Saat ini pembahasan DCA dan FIR terus dilakukan pemerintah Indonesia, mengingat pemerintah Singapura menginginkan pada saat penandatangan DCA diikuti denngan perjanjian ekstrasi dan FIR, padahal sesungguhnya DCA hanya diikuti dengan perjanjian ekstrasi dan bukan dengan FIR. Oleh sebab itu, kepentingan nasional negara Singapura perlu diwaspadai mengingat dapat mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

“DCA ini perlu diperhatikan dan pembahasannya perlu dibahas secara terperinci, serta perlu pertimbangan yang kuat. Selain itu dalam DCA perlu diperhatikan dan mempertimbangkan kedaulatan dan kepentingan Indonesia dan tanpa merugikan masing-masing negara antara Singapura dan Indonesia,” kata Yusup.

Revisi MTA dan DCA juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan daerah latihan dengan memilih daerah latihan yang tidak mengganggu objek vital maupun wilayah-wilayah yang strategis.

Untuk FIR yang sebagian masuk wilayah kedaulatan Indonesia, Yusup mengatakan perlu juga diperhatikan. Karena dalam dunia penerbangan keberadaan FIR atau wilayah udara tertentu yang menyediakan layanan informasi penerbangan, menjadi satu hal yang sangat penting. Selain menguasai ruang udara untuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa, negara yang mengelola FIR memiliki keuntungan berupa akses informasi lalu lintas penerbangan, keamanan negara dan pemasukan keuangan bagi negara.

“Oleh sebab itu perlu strategi khusus dalam pembahasan FIR Indonesia dan Singapura. Kita juga harus menyiapkan tim negosiator yang kuat dan solid untuk kepentingan negara kita,” kata Yusup.

Hal tersebut senada dengan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu, Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan. Ia mengatakan bahwa DCA menyempurnakan MTA dan memberikan aturan kerja sama pertahanan yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen menyelesaikan permasalahan DCA RI dan Singapura. Dikatakan, kedaulatan wilayah NKRI tetap menjadi prioritas dalam proses penyelesaian dengan tetap memelihara hubungan baik antar negara.

“Tim teknis DCA RI akan melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Singapura dalam waktu dekat sebagai tindaklanjut surat Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” katanya.

Hadir dalam Rakor tersebut Staf Ahli Bidang Tannas Marsda TNI Achmad Sajili, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi Mayjen TNI Alfret Denny D. Tuejah, Staf Ahli Bidang Idkons Irjen Pol Agung Makbul, Staf Ahli Bidang SDA&LH Asmarni, serta kementerian dan lembaga terkait.

INKA Lakukan Uji Prototype Bus Listrik

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PT INKA (Persero) melakukan pengujian prototype bus listrik ukuran medium di jalan umum di area Madiun dan di jalan tol Madiun – Caruban, Senin (19/10). Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menguji performansi bus listrik sebelum dilakukan produksi massal. Pengujian disaksikan langsung oleh Direktur Utama PT INKA (Persero), Budi Noviantoro.

Budi menyampaikan bahwa bus yang dinamai E-INOBUS ini telah melakukan uji landasan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah lulus uji dengan mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) kendaraan bermotor pada tanggal 10 September 2020 di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang berlokasi di Cibitung, Jawa Barat.

“Produk ini merupakan kerjasama PT INKA (Persero) dengan Tron-E dari Taiwan sebagai mitra komponen drive train dan baterai bus serta Piala Mas dari Malang sebagai mitra pembuatan bodi bus listrik. Dalam waktu dekat PT INKA (Persero) berencana memasarkan produk prototype bus listrik E-INOBUS untuk area dalam negeri seperti PT Transjakarta dan untuk area luar negeri seperti Democratic Republik of the Congo (DRC) yang juga tertarik dan telah mencoba produk ini minggu lalu,” ungkap Budi.

Waktu yang diperlukan dalam pengisian daya sampai penuh diperlukan waktu 3 – 4 jam. Tingkat kebisingan pada bus listrik jauh lebih baik (rata – rata sebesar 71 dB) jika dibandingkan dengan bus diesel (rata – rata sebesar 85 dB).

PERFORMANSI E-INOBUS :

a.Kecepatan maksimal : 90km/h
b.Maks gradeability : 14%
c.Pengisian daya : 3-4 jam
d.Jarak tempuh sekali charging : 200 km
e.Kebisingan rata-rata : 71 dB

PERBANDINGAN DENGAN BUS DIESEL

a. Bahan bakar Bus Listrik 58% lebih efisien dibanding Bus Diesel dengan detail sebagai berikut :
-Pemakaian listrik E-INOBUS dari hasil uji lintas dalam kota dan luar kota (tol) dengan total jarak 122 km, didapatkan pemakaian rata – rata 1,4 km/kwh, maka untuk biaya operasional per kilometer = 0,71 x Rp1650/kwh = Rp1171/km
-Pemakaian bus diesel dapat menempuh jarak 3km/liter, dengan harga solar perliter Rp 9300/liter, maka didapatkan biaya operasional per kilometer = 0,3 x Rp9300/liter = Rp2790/km

b. Pemeliharaan Lebih efisien bus listrik sebesar 49% :
Perbandingan pemeliharaan bus diesel dan bus listrik pernah disampaikan pada Maintenance Forum tahun 2018 di Serbia, dimana kedua bus dijalankan sejauh 250 km per hari. Hasil perbandingan biaya pemeliharaan adalah :
-Bus Diesel = 396 Euro (Rp6,7 juta)
-Bus Listrik = 201 Euro (Rp3,4 juta)

Gelar HSN, Heroe Poerwadi Sampaian Sambutan Jihad Santri Masa Kini

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta, menggelar pembukaan rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2020. Pembukaan rangkaian HSN ini dilakukan oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, didampingi Ketua PCNU Kota Yogya, Yazid Efendi, dan Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama DIY, Fahmi Akbar Idris, di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Yogyakarta, pada Senin (19/10).

Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa jika dahulu jihad santri adalah melawan penjajahan, namun dalam waktu dekat ini jihad santri adalah menyelesaikan kasus pandemi Covid-19 di Yogyakarta dan di Indonesia. Semua ini agar bisa melindungi dan menyelamatkan diri, keluarga dan seluruh umat yang ada.

Untuk itu, lanjut Wawali, diharapkan agar para santri responsif terhadap kebiasaan baru. Para santri harus bisa menyadari, bahwa kebiasaan baru itu positif, karena hal itu memberi alternatif bagi kita semua untuk responsif terhadap kondisi yang kita alami bersama.

“Kebiasan baru bisa menjadi alternatif untuk merespon kondisi yang kita hadapi bareng-bareng. Maka dari itu kita harus terus bergerak dan berkarya. Hal ini sebagaimana tema ulang tahun Kota Yogya, Tan Mingkuh Tumapak Ing Jaman Anyar,” kata Heroe.

Wawali juga berharap agar PCNU bersama-sama pemerintah Kota Yogya untuk terus menjaga dan melestarikan budaya Yogya. Hal ini karena Yogya hidup dari budaya, orang datang ke Yogya karena nilai-nilai budayanya.

“Jangan sampai budaya kita tergeser dengan kebudayaan lain, dan budaya kita terlupakan. Karena orang datang ke Yogya ingin melihat kebudayaan itu, maka dari itu para santri harus bisa menjadi penggiat yang tidak meninggalkan kebudayaan di lingkuan sekitarnya. Karena menjaga dan melestarikan kebudayaan adalah kekuatan kita di masa depan,” kata Heroe Poerwadi.

Pada kesempatan yang sama, Yazid Efendi mengatakan bahwa HSN diperingati tidak lain adalah untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan para santri dalam berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam konteks saat ini semangat perjuangan itu dimaknai oleh PCNU Kota Yogya dengan mengangkat tema Hari Santri, “Santri Membumi: Nggandeng, Nggendong, Nggendung.”

Menurut Yazid, tema tersebut diselaraskan dengan visi Pemerintah Kota Yogya dalam program Gandeng Gendong. Di mana hal ini merupakan sinergi antar ormas dan pemerintah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Tahun ini penyelenggaraannya berbeda. Kita menyesuaikan kondisi pandemi dan harus ketat dengan protokol kesehatan. Selain itu, akan banyak diisi dengan kegiatan semaan Alquran, webinar, dan pertunjukan seni budaya. Ternyata, potensi budaya di Kota Yogyakarta sangat banyak dan ini menjadi peluang bagi kita untuk mengembangkannya,” kata Yazid.

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Telkom Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

Penulis
Sopyan
-

Beritamedia.id – Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan global. Sejalan dengan visi pemerintah tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) gencar membangun infrastruktur telekomunikasi ke seluruh negeri. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat digital yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Membangun Hingga Pelosok Negeri

Dengan kapabilitas yang dimiliki sebagai BUMN telekomunikasi, TelkomGroup telah berkontribusi dalam membangun Digitalisasi Indonesia melalui Indonesia Digital Network (IDN), yang berfokus pada pembangunan dan penyediaan konektivitas yang menghubungkan seluruh titik hingga ke pelosok. Infrastruktur telekomunikasi digital tersebut tergelar seperti fiber optic dan kabel terrestrial di darat, submarine cable di laut, serta satelit  di udara.

Hingga September 2020, sepanjang 166.343 kilometer fiber optic terbentang menghubungkan Sabang sampai Merauke, bahkan hingga akses komunikasi internasional. Ini setara dengan 4 kali keliling bumi. TelkomGroup secara aktif turut serta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi internasional, sehingga bangsa ini memiliki kemandirian, kedaulatan terhadap akses informasi dan telekomunikasi global, serta menyejajarkan Telkom dengan operator telekomunikasi global. Lebih dari 34 ribu tower turut memperkuat akses telekomunikasi di darat.  Demi menjangkau titik-titik yang belum terjangkau fiber optic seperti kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), TelkomGroup mengoperasikan tiga satelit yang dimilikinya (Satelit Telkom 2, Telkom 3S, dan Merah Putih), dengan total 133 transponder.

Pada layanan mobile, TelkomGroup melalui Telkomsel selaku anak usaha telah berhasil membangun secara masif layanan seluler melalui lebih dari 200 ribu Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar, di mana 90 ribu diantaranya merupakan BTS 4G. Ini artinya hampir seluruh wilayah NKRI populasi sudah dapat menikmati layanan seluler, termasuk layanan 4G LTE dari Telkomsel yang telah menjangkau hingga 95% populasi dan seluruh IKK di Indonesia.

Di sisi lain TelkomGroup juga menyediakan konektivitas untuk  kalangan rumah tangga melalui IndiHome. Layanan triple play ini telah menjangkau 496 kabupaten/kota, 5.115 kecamatan, dan 34.285 kelurahan/desa, dengan jumlah 7,8 juta pelanggan. IndiHome secara konsisten memperluas dan memperkuat jaringannya hingga pulau terluar, salah satunya, di Pulau Rote yang dikenal sebagai salah satu titik terluar di Indonesia.

“Dengan semangat menghadirkan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi, layanan fixed broadband dan seluler ini dapat dinikmati mulai dari kota besar hingga yang berada di kawasan 3T pun dapat merasakan manfaatnya dan memperoleh akses informasi yang sama porsinya,” ujar Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko.

Pembangunan akses di kawasan 3T ini telah direalisasikan sejak beberapa tahun yang lalu di mana TelkomGroup mulai membangun infrastruktur kabel laut yang menghubungkan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setidaknya ada 13 pulau terluar telah terjangkau akses TelkomGroup, beberapa di antaranya adalah Pulau Karimun, Pulau Kei, Pulau Alor, Pulau Weh, Pulau Sebatik, Pulau Liran, dan Pulau Rote. Telkom juga bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Palapa Ring, agar seluruh masyarakat di pelosok Indonesia dapat menikmati layanan telekomunikasi.

Dengan meratanya infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok Indonesia, tentunya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama UMKM selaku salah satu aspek penting yang berperan dalam akselerasi ekonomi. Masyarakat dapat menggunakan jaringan telekomunikasi untuk menjalankan bisnisnya sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas tidak hanya di dalam negeri, akan tetapi juga menjangkau pasar internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saingnya.

Digitalisasi, Transformasi, dan Pandemi

Seiring dengan kebutuhan layanan broadband yang terus meningkat dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengadopsi gaya hidup digital baik pada segmen konsumer maupun solusi-solusi ICT pada segmen korporasi, maka saat ini dunia telekomunikasi sedang mengantisipasinya dan tengah mengalami pergeseran strategis menuju dunia digital.

“Salah satu langkah yang dilakukan TelkomGroup dalam menjawab kebutuhan layanan digital yang semakin tinggi adalah melakukan modernisasi infrastruktur di sejumlah wilayah, melalui program Modern Broadband City,” kata Herlan.

Modernisasi di sini adalah melakukan upgrade jaringan yang berbasis tembaga atau copper menjadi fiber optic Telkom sendiri telah memiliki roadmap untuk mengupgrade seluruh infrastruktur copper  tersebut menjadi fiber optic untuk seluruh IKK yang menjadi kewajiban Telkom, sekitar 459 ibukota kabupaten/kota sampai 2023. Adapun hingga September 2020 Telkom telah berhasil merealisasikan 1 pulau (Kalimantan), 11 Provinsi, dan 346 IKK yang 100% full fiber.

Keuntungan yang diperoleh pelanggan dari modernisasi infrastruktur ini adalah masyarakat dapat menikmati layanan triple play dan keragaman konten dengan kualitas broadband sekaligus sebagai new experience pelanggan terhadap limitless bandwidth. Sementara bagi pemerintah daerah, modernisasi ini dapat mendukung suksesnya program pemerintah terkait penyediaan broadband dan tersedianya akses pita lebar ke seluruh pelosok tanah air yang diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi. Dengan adanya modernisasi jaringan berbagai aktivitas pemerintah kota/kabupaten ini dapat dilakukan serba digital.

Herlan menegaskan, Modern Broadband City merupakan komitmen Telkom untuk menyediakan infrastruktur digital yang berkualitas dan andal dengan harapan dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, regional, dan nasional. Ini juga merupakan bentuk keseriusan untuk meningkatkan kualitas layanan ICT bagi masyarakat serta mempercepat terwujudnya digitalisasi Indonesia.

1...4,7204,7214,722...4,866Halaman 4,721 dari 4,866