Selasa, Juli 23, 2024
spot_img
spot_img

BERITA UNGGULAN

KPK, Kemendagri dan BPKP Kukuhkan Penguatan APIP untuk Pencegahan Korupsi

SuaraPemerintah.ID – Sebagai upaya berkelanjutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menunaikan inventarisasi melalui pemantauan dan pemberian rekomendasi terhadap aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah. Beserta asistensi ini hendaklah dapat meningkatkan kapabilitas dan fungsi APIP dalam hal melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut terhadap Strategi Penguatan Kapasitas APIP untuk Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah, yang terselenggara di Ruang Subadra pada Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/6).

- Advertisement -

Melalui kolaborasi KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Ely, bertujuan untuk mengoptimalkan penguatan APIP dengan berbagai dukungan efektivitas kinerja dari inspektorat daerah sebagai ujung tombak komitmen dan kecakapan pencegahan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna.

“Teruntuk itu, tata kelola pemerintah harus dijaga dengan baik dengan cara mendeteksi kelemahan dan memperkuat kapabilitas aparat pengawas intern atau APIP. Melalui upaya tersebut, akselerasi pembenahan sudah tentu dapat mendorong implementasi penguatan yang dilakukan, dan usaha ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan pada pengawasan pemerintah daerah,” kata Ely.

- Advertisement -

Berkenaan dengan implementasinya, menurut Ely, kolaborasi yang KPK lakukan melalui agenda rapat koordinasi akan dapat mengarah pada pelaksanaan kinerja pengawasan APIP yang memprioritaskan pada penguatan tata kelola, pengendalian intern, hingga penguatan aspek pelayanan daerah. Pun orientasi pencegahan ini dilaksanakan dengan menyusun program kerja pengawasan APIP berbasis risiko.

Karena kondisinya mendesak, Ely menyebut penyelesaian permasalahan APIP Pemerintah Daerah perlu diangkat, lantaran memiliki urgensi dalam pengambilan sikap dalam menyusun rumusan penguatan kapasitas APIP, salah satunya melalui kebijakan bersama sesuai dengan tugas koordinasi KPK yang dapat mendukung pengawasan pencegahan korupsi hingga risiko terjadinya kerugian keuangan daerah.

“Jadi tindak lanjut penyusunan rumusan penguatan APIP dilakukan sebagai langkah proaktif menuju pengawasan terhadap pemerintah daerah yang lebih maksimal dan berkelanjutan. APIP ini harus dapat memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola, memberikan peringatan dini, dan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko korupsi,” jelas Ely.

Lebih daripada itu, Ely juga menjelaskan bahwa perumusan penguatan menjadi langkah prioritas selanjutnya untuk memperkuat rencana aksi yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penguatan APIP. Pun hasil dari kebijakan bersama ini akan memprioritaskan penguatan APIP pada 74 pemerintah daerah yang bersumber pada Surat Edaran Bersama.

Rencana Aksi Penguatan APIP

- Advertisement -

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email sekt@suarapemerintah.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

10,502FansSuka
392PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
2,720PelangganBerlangganan

TERPOPULER

Terbaru